Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CATATAN KRITIS TENTANG INISIATIF
PEMERINTAH MELAKUKAN INVENTARISASI
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PEMANFAATAN
DAN PENGGUNAAN LAHA...
• Realita di tingkat tapak menunjukan tidak semua kawasan hutan yang
ditunjuk oleh pemerintah bebas klaim, terutama klaim ...
SOLUSI-KEBIJAKAN
• Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri
Pekerj...
CATATAN KRITIS #
1 • Komposisi keangotaan. Keanggotaan IP4T-satu unit kerja yang melakukan
tugas inventarisai penguasaan, ...
CATATAN KRITIS #
2
• Data Fisik. Tidak ada juga penjelasan lebih jauh “apa yang dimaksud dengan
data fisik dan data yuridi...
PRA-SYARAT #1
• Pelaksanaan IP4T tidak hanya melakukan inventarisasi
fisik dan yuridis. Lalu diverifikasi dengan
membandin...
PRA-SYARAT #2
• Terhadap pendatang di dalam kawasan hutan. pengakuan tidak cukup
diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk ta...
PRA-SYARAT #3
• Terkait dengan waktu, kalau melihat Juklak setiap proses paling lama
membutuhkan waktu enam bulan. Dengan ...
PELAKSANAAN DAN MONITORING
• Pelaksanaan IP4T. Dalam pelaksanaannya, baik pada
peraturan dan Juklak tidak diatur bagaimana...
REKOMENDASI
• Pertimbangan-pertimbangan diatas perlu diperhatikan dan berdasarkan
pengalaman, apabila pertimbangan diatas ...
TERIMAKASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T

Catatan Kritis Mengenai IP4T

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T

  1. 1. CATATAN KRITIS TENTANG INISIATIF PEMERINTAH MELAKUKAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN TERUTAMA (IP4T) DI DALAM KAWASAN HUTAN Dr. Abdul Wahib Situmorang 15-16 September 2015, FGD IP4T Pusat Kebijakan Stretegis LHK
  2. 2. • Realita di tingkat tapak menunjukan tidak semua kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah bebas klaim, terutama klaim yang berasal dari masyarakat lokal dan masyarakat adat • Satu dekade terakhir, tumpah tindih terjadi lebih dari dua lapis dengan masuknya pendatang ke kawasan hutan, baik di dalam kawasan yang telah diberikan izin atau di dalam kawasan hutan negara. • Tingginya harga komoditi kelapa sawit dan tambang, ini mendorong “pemodal” dan kelompok masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan, berusaha dan mengambil sumberdaya yang ada. • Tidak dipungkiri banyak pemukiman masuk di dalam kawasan hutan dan ini divalidasi oleh hasil inventarisasi desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan oleh BPS dan Kemenhut. • Keempat fenomena di atas banyak terjadi di dalam kawasan hutan LATAR BELAKANG
  3. 3. SOLUSI-KEBIJAKAN • Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala BPN RI Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17-PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan • Diharapkan bisa menangani masalah klaim tenurial di dalam kawasan hutan yang akan dilakukan oleh Pemerintah
  4. 4. CATATAN KRITIS # 1 • Komposisi keangotaan. Keanggotaan IP4T-satu unit kerja yang melakukan tugas inventarisai penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan-didominasi oleh lembaga pemerintah. Keanggotaan ini akan lebih kuat dan saling melengkapi apabila memasukan kelompok masyarakat sipil, akademisi dan tokoh masyarakat. • Dasarnya adalah keanggotaan tidak hanya mempertimbangkan jabatan- melekat kewenangan dijabatan tersebut- tetapi juga pengetahuan atas masalah tenurial di dalam kawasan hutan, solusi berbasis lokal ditautkan dengan aturan nasional dan kemampuan komunikasi dengan berbagai kelompok atau pemohon nantinya • Definisi. Baik di peraturan bersama dan juga di Juklak peraturan bersama, apa yang dimaksud dengan penguasaan, pengunaan, pemanfaatan dan pemilikan sangat abstrak. Pemilikan-hubungan hukum terdaftar atau tidak terdaftar, penguasaan hubungan hukum, pengunaan-wujud tutuoan permukaan bumi alami atau kegiatan manusia dan pemanfaatan-mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah fisik penggunaan tanahnya • Karena ketiadaan definisi tersebut, peraturan bersama dan juklak juga gagal menjelaskan kriteria dari masing-masing kategori objek yang akan di inventarisasi. Padahal, ini diperlukan agar semua orang mengerti dan paham dan tidak menimbulkan pertanyaan apalagi interpretasi yang beragam
  5. 5. CATATAN KRITIS # 2 • Data Fisik. Tidak ada juga penjelasan lebih jauh “apa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis serta bentuknya” di dalam peraturan bersama dan Juklaknya sendiri. Dengan kata lain, data fisik apa dan dasar yuridis apa saja yang akan dikumpulkan dan mengapa itu yang dipilih. • Fungsi lindung dan konservasi. Peraturan bersama dan Juklak juga tidak memberikan penjelasan dan jalan keluar bagaimana jalan keluarnya apabila tanah tersebut berada di satu bentang alam yang berfungsi menjaga hidrologi, longsor, banjir atau habitat spesies yang dilindungi dan hampir punah • Hutan adat. Peraturan bersama dan Juklak tidak menjelaskan berdasarkan Undang-undang kehutanan pengakuan hutan adat melalui Perda dan apabila berada di dalam kawasan hutan konservasi perlu mendapatkan persetujuan DPR. Bagaimana peraturan bersama menjawab isu ini? Apakah ini dilemparkan kembali ke KLHK untuk menjawab permasalahan ini? Jika iya, prosesnya tidak ada yang berbeda sesungguhnya • Ruang Kelola dan “rimbo sekampung” masyarakat. Peraturan bersama dan Juklak tidak menjelaskan bagaimana rekomendasi menyelesaikan satu kawasan milik masyarakat lokal atau adat di dalam kawasan hutan, diberi izin ke pelaku usaha dan kemudian “dirambah” oleh para pendatang. Kasus ini banyak terjadi di Jambi, Sumatera Selatan dan Riau
  6. 6. PRA-SYARAT #1 • Pelaksanaan IP4T tidak hanya melakukan inventarisasi fisik dan yuridis. Lalu diverifikasi dengan membandingkan antara peta kawasan hutan dengan peta penggunaan tanah saat ini. Hasilnya diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diproses pelepasan kawasan hutan melalui tata batas dan pengkuhan kawasan hutan atau revisi RTRW. • Kalau ini dilakukan, IP4T tidak banyak berarti karena BPS dan Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi pemukiman di dalam kawasan hutan dan telah di- overlay ke dalam peta kawasan hutan. Belum lagi peta kawasan adat dan sejumlah peta konflik yang dibuat oleh berbagai pihak
  7. 7. PRA-SYARAT #2 • Terhadap pendatang di dalam kawasan hutan. pengakuan tidak cukup diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk tanda bukti hak. Pengakuan pertama harus diberikan masyarakat lokal kepada pendatang . Setelah itu, pengakuan dari Negara bisa diberikan. Ini telah menapis kemungkinan kejahatan terorganisir menguasai lahan atas nama masyarakat. Bila ini terjadi Gakum harus dikedepankan • Kedudukan hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan dan wilayah adat atau hutan adat. Pemerintah perlu memperjelas posisi masing-masing mekanisme yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan dan wilayah adat atau hutan—kapan masing-masing akan dipergunakan sementara di dalam peraturan “produk akhirnya” hanya satu SURAT HAK ATAS TANAH. Sementara realitanya tidak demikian terutama di luar Pulau Jawa. • Implikasi terhadap SDM, waktu dan biaya. Karena kompleksnya masalah tenurial dan jalan keluarnya tidak tunggal maka Tim IP4T tidak mungkin dan tidak akan memadai apabila hanya diisi oleh pimpinan SKPD, lembaga vertikal pemerintah pusat di daerah dan muspida. SDM juga perlu beragam-ahli dan kelompok masyarakat sipil dan perlu dibantu tim teknis yang multi disiplin dan bekerja penuh waktu
  8. 8. PRA-SYARAT #3 • Terkait dengan waktu, kalau melihat Juklak setiap proses paling lama membutuhkan waktu enam bulan. Dengan asumsi di atas, proses bisa memakan waktu lebih dari enam bulan sampai dengan “bentuk pengakuan” tidak hanyak hak atas tanah diberikan ke “pemohon”. Apakah sudah dihitung berapa lama proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanannya? • Terkait dengan biaya, kalau kita melihat Juklak item biaya belum memasukan inventarisasi solusi lokal, SDM beragam, proses dialog dan penyiapan kelembagaan di tingkat masyarakat dan proses politik di daerah seperti perubahan RTRW atau pengakuan hutan adat apabila masih mengacu kepada undang-undang yang ada. Tanpa memasukan item-item biaya tadi, maka IP4T sama dengan prsoes pemberian sertifikat yang nature-nya disini sangat berbeda
  9. 9. PELAKSANAAN DAN MONITORING • Pelaksanaan IP4T. Dalam pelaksanaannya, baik pada peraturan dan Juklak tidak diatur bagaimana proses IP4T ini menjamin proses transparansi, akuntabel, tidak bias dan berpihak kepada anggota partai tertentu, kepala desa, camat atau bupati dan integritas para anggota tim terjamin • Mekanisme pengaduan, monitoring dan evaluasi. Dalam peraturan dan Juklak juga tidak diatur mekanisme pengaduan dan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan IP4T ini sendiri
  10. 10. REKOMENDASI • Pertimbangan-pertimbangan diatas perlu diperhatikan dan berdasarkan pengalaman, apabila pertimbangan diatas tidak dijawab dan disikapi secara memadai, IP4T bukan bagian solusi tetapi akan menjadi masalah baru, menambah jurang kepemilikan, pemutihan kesalahan dan menimbukan kecemburuan sosial baru. • Perlu dilaksanakan dengan mempergunakan pendekatan “step wise atau langkah dan tahapan secara bijakasana”. Perlu dibuat beberapa fase seperti “fase kesiapan”-apa saja yang harus disiapkan agar pelaksanaan IP4T berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan termasuk melakukan sejumlah perubahan UU dan peraturan dibawahnya. Fase ujicoba-membuat beberapa tempat ujicoba dengan memperhatikan sejumlah tipologi dan terakhir fase implementasi penuh—dijalankan ketika pembelajaran pada fase uji coba diperbaiki
  11. 11. TERIMAKASIH

×