IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

1. . KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Disampaikan oleh: DR. SUHAJAR DIANTORO M.SI STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN Jakarta, Kamis 25 Februari 2016 IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI H U B U N G A N K E K U A S A A N P E M E R I N T A H A N P U S A T D A N D A E R A H PRESIDEN BUPATI/ WALIKOTA GUBERNUR Kementerian/LPNK KORBINWASKORBINWAS Sebagian Urusan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan NASIONAL LOKAL Psl 17 UUD 1945 PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945 THE ULTIMATE RESPONSIBILITY LIES UPON THE PRESIDENT REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSATDPRD PROV DPRD KAB/KOTA Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI • MENINGKATKAN KUALITAS DAN MEMPER- CEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH • MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMERINTAHAN • MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN PADA MASYARAKAT. • MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL TUJUAN OTONOMI DAERAH ADMINIS- TRASI POLITIK TUJUAN OTDA

4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 4 Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU sehingga memberikan status otonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom; Ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan; Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan; Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan. Memperkuat status urusan otonomi daerah mencegah tumpang tindih kewenangan

5. KONKURENABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL PILIHAN Pertambangan, Perdagangan, dll. Kes, Pendidik, PU, dll. WAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAYAN DASAR S P M P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN D A ERA H Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi PEMERINTAHAN UMUM

6. MEMPERSIAPKAN LANGKAH TINDAK DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN SERAH TERIMA PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMENTASI (P3D) - 1 - TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH

7. Kewenangan yang berdampak pegalihan P3D • Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara • Pelaksanaan perlindungan hutan di KPHL dan KPHP • Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan • Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Propinsi Perlu di Identifikasi Kondisi Eksisting P3D Diklarifikasi dan di Validasi Keberadaannya Diserah Terimakan sesuai kewenangannya

8. Waktu Penyelesaian • Perlu di Identifikasi Kondisi Eksisting P3D • Diklarifikasi dan di Validasi Keberadaannya • Diserah Terimakan sesuai kewenangannya Max. 31 Maret 2016 Sebagai Bahan perencanaan dan anggaran 2017 Maret s/d September 2016 Bahan penyiapan Serah-terima P3D 2 Oktober 2016 Serah-terima P3D • Pemberlakuan Efektif Tmt. 1 Januari 2017

9. MEMEPERSIAPKAN KELEMBAGAAN DAERAH UNTUK MENGOPTIMALKAN SKPD PENYELENGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Revisi PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH - 2 -

10. Langkah - Langkah Penyiapan Indikator dan Variabel Teknis Pemetaan Tipologi Dinas skenario nasional Penyiapan Pedoman penyusunan Nomenklatur dan Unit Kerja PD

11. MEMEPERSIAPKAN PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENYELENGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Revisi • PP No 38 Tahun 2007 • Permendagri No 54 Tahun 2010 TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH - 3 -

12. Langkah - Langkah • Perumusan Nomenklatur Program/Kegiatan • Indikator Kinerja Kunci program/kegiatan • Kebutuhan Data dan Informasi Sektoral • Pola pendekatan pencapaian target program dan kegiatan • Kebutuhan NSPK untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah • Kebutuhan Produk Hukum Daerah

13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 13 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 14 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 17

18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 18 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN Pemerintah Pusat 1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. 2. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. 3. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. 4. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. 5. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional. SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN Pemerintah Pusat 1. Penyelenggaraan tata hutan. 2. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. 3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. 4. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. 5. Penyelenggaraan perlindungan hutan. 6. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. 7. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 19 SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN Pemerintah Provinsi 1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). 2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). 3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. 4. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara. 5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. 6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. 7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun 8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi

20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 20

21. 21 Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepuluan Riau, 02 mei 1964 Jabatan Sekarang : Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Pj. Gubernur Bengkulu NIP : 19640502.198702.1.005 Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e Riwayat Pendidikan  APDN Riau 1987  S1 Ilmu Sosial Politik IIP Jakarta 1990  S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003  S3 Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan, PPs Universitas Padjadjaran Bandung 2011

22. 22 Riwayat pekerjaan: 1. Staf Protokol Gub Riau 1987-1988 2. Staf Biro Kepegawaian Prov.Riau, 1990 3. Sekwilcam Karimun, Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1991-1993 4. Camat Serasan Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1993-1995 5. Camat Kundur Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau 1996-1999 6. Camat Karimum, Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1999-2000 7. Kadispenda Kab.Karimun, Prov.Riau 2000-2004 8. Kepala Bappeda Kab.Karimun, Prov. Kepulauan Riau , 2004-2007 9. Kepala Badan Kepegawaian Prov.Kepulauan Riau, 2007-2008 10. Kepala Bappeda Prov.Kepulauan Riau, 2008-2010 11. Sekretaris Daerah Prov.Kepulauan Riau, 2010-2013 12. Rektor IPDN, 2013-2015 13. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, 2015 (Sejak Juli 2015) 14. Penjabat Gubernur Bengkulu (2 Desember 2015-15 Februari 2016) Organisasi: 1. Ketua Yayasan pendidikan Prov.Kepulauan Riau, 2007-2012 (sampai penegrian universitas maritim raja ali haji) 2. Ketua Kwarda Prov.Kepulauan Riau 3. Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prov.Kepulauan Riau 4. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Prov.Kepulauan Riau

23. 23 SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

01112015

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN