Dokumen tersebut membahas tentang tinjauan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, dana bagi hasil sumber daya alam, dan kondisi ekonomi makro Indonesia. Dokumen ini menyoroti perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembagian sumber pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Investasi SDA di Indonesia
1. Ekonomi Politik Arah Investasi SDA di
Indonesia Pasca UU no. 23 / 2014
Workshop Pusat Kebijakan Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bogor, 2 November 2015
A. Tony Prasetiantono, Ph.D.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
2. Agenda
“Review” UU no. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Asas keadilan (“fairness”) dalam pengelolaan SDA
Dana bagi hasil SDA
Kondisi Ekonomi Makro Indonesia
6. Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Absolut
Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.
Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
Urusan Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan.
*PASAL 9 - UU 23 Tahun 2014
10. “Facts and Figures” SDA Indonesia
#1 sawit di dunia
#1 karet di dunia
#1-3 kopi di dunia, bersama Brasil dan Vietnam
#3 kakao di dunia
#6 cadangan emas di dunia
#2 produksi timah di dunia, sesudah China
#5 produksi tembaga di dunia
#5 produksi bauksit di dunia
#2 eksportir batu bara di dunia, sesudah Australia
11. “Facts and Figures” SDA Indonesia
Kehutanan: 23 juta hektar HPH
Hutan tanaman industri: 10 juta hektar
Tambang migas: 95 juta hektar
Tambang mineral dan batu bara: 42 juta hektar
Luas tambang dan hutan: 178 juta hektar, luas
daratan Indonesia 195 juta hektar
Freeport dan Newmont menguasai 95% tambang
mineral
Migas 85% dikuasasi asing, dengan Chevron
menguasai 48%
Perkebunan 65-70% asing
17. Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
Dana yang bersumber dari Pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang
berasal dari penerimaan SDA kehutanan,
perikanan, pertambangan umum, minyak
bumi, gas bumi dan panas bumi.
* Kemenkeu, 2015
18. Penggunaan DBH Dana Reboisasi
1. DBH DR hanya digunakan untuk kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
2. Dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan RHL
didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas,
kemanfaatan program dan pembangunan
berkelanjutan
3. Kegiatan RHL dilaksanakan secara tahun jamak
(multi years)
4. Penggunaan DBH DR untuk kegiatan RHL
dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis
pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan
* Kemenkeu, 2015