SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Ekonomi Politik Arah Investasi SDA di
Indonesia Pasca UU no. 23 / 2014
Workshop Pusat Kebijakan Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bogor, 2 November 2015
A. Tony Prasetiantono, Ph.D.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
Agenda
 “Review” UU no. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
 Asas keadilan (“fairness”) dalam pengelolaan SDA
 Dana bagi hasil SDA
 Kondisi Ekonomi Makro Indonesia
Review UU no.23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Kebijakan Desentralisasi
*Kemendagri, 2015
Kekuasaan Pemerintahan
* Kemendagri, 2015
Klasifikasi Urusan Pemerintahan
 Urusan Pemerintahan Absolut
Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.
 Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
 Urusan Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan.
*PASAL 9 - UU 23 Tahun 2014
Klasifikasi Urusan Pemerintahan
* Kemendagri, 2015
Kewenangan dan Kewajiban
Pemerintah Daerah
* Kemendagri, 2015
Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah
*ESDM, 2015
“Facts and Figures” SDA Indonesia
 #1 sawit di dunia
 #1 karet di dunia
 #1-3 kopi di dunia, bersama Brasil dan Vietnam
 #3 kakao di dunia
 #6 cadangan emas di dunia
 #2 produksi timah di dunia, sesudah China
 #5 produksi tembaga di dunia
 #5 produksi bauksit di dunia
 #2 eksportir batu bara di dunia, sesudah Australia
“Facts and Figures” SDA Indonesia
 Kehutanan: 23 juta hektar HPH
 Hutan tanaman industri: 10 juta hektar
 Tambang migas: 95 juta hektar
 Tambang mineral dan batu bara: 42 juta hektar
 Luas tambang dan hutan: 178 juta hektar, luas
daratan Indonesia 195 juta hektar
 Freeport dan Newmont menguasai 95% tambang
mineral
 Migas 85% dikuasasi asing, dengan Chevron
menguasai 48%
 Perkebunan 65-70% asing
Penyederhanaan Perizinan
*ESDM, 2015
Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
Pendapatan dan Penerimaan Negara
*Kemenkeu, 2015
Pendapatan dan Penerimaan Negara
* Kemenkeu, 2015
17.66%
16.88%
15.73% 15.53%
6.75%
7.09%
0.5%
2.5%
4.5%
6.5%
8.5%
10.5%
12.5%
14.5%
16.5%
18.5%
20.5%
2011 2012 2013 2014 2015 RAPBN 2016
Peranan PNBP SDA terhadap Pendapatan Negara (APBN)
Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2015
* Kemenkeu, 2015
Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
Dana yang bersumber dari Pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang
berasal dari penerimaan SDA kehutanan,
perikanan, pertambangan umum, minyak
bumi, gas bumi dan panas bumi.
* Kemenkeu, 2015
Penggunaan DBH Dana Reboisasi
1. DBH DR hanya digunakan untuk kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
2. Dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan RHL
didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas,
kemanfaatan program dan pembangunan
berkelanjutan
3. Kegiatan RHL dilaksanakan secara tahun jamak
(multi years)
4. Penggunaan DBH DR untuk kegiatan RHL
dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis
pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan
* Kemenkeu, 2015
Porsi Pembagian DBH SDA
* Kemenkeu, 2015
Kondisi Ekonomi Makro
Indonesia
*BPS July 2015
Economic Growth of Indonesia 2009 - 2015
5.60
6.10
5.90
6.30
5.80
6.80
6.45 6.52 6.49 6.50
6.33 6.34 6.21 6.18 6.03
5.76 5.63 5.72
5.14 5.03 4.92 5.01
4.71 4.67
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ec Growth y-o-y Ec Growth q-o-q
Inflation 6.83% (Sep 2015) Vs BI rate 7.5%
*Bank Indonesia Oct 2015, basis IHK
8.79
6.83
3
4
5
6
7
8
9
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-…
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
IHK
Oil Price
*Bloomberg, 2015(USD / barrel)
106.20
59.47
124.90
63.59
0
20
40
60
80
100
120
140
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012 2013 2014 2015
WTI Brent
CPO Price
*Bloomberg, 2015(USD / metric Ton)
1,142.2
601.4
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 May
2011 2012 2013 2014 2015
CPO Price
Coal Price
*Bloomberg, 2015(USD / metric Ton)
122.43
59.59
0
20
40
60
80
100
120
140
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012 2013 2014 2015
Coal Price
Sumber Daya dan Cadangan Mineral
*ESDM, 2015
Thank you

More Related Content

What's hot

04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagriAdvisory Specialist for P2KP
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
 
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015-2019Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015-2019ItjenKLHK
 
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanUU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
P.100 pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang ling...
P.100 pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang ling...P.100 pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang ling...
P.100 pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang ling...Anjas Asmara, S.Si
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...ItjenKLHK
 
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANTupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANJhon Blora
 
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019Osc Gerhat
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaTPRP Strategic Partner
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Aksi SETAPAK
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
sosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanan
sosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanansosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanan
sosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikananNoorvita Ika Mardianti
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Dani Setiawan
 
Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten TPRP Strategic Partner
 
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031Deki Zulkarnain
 
Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015lkibandung
 

What's hot (20)

04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
 
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015-2019Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2015-2019
 
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanUU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
 
P.100 pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang ling...
P.100 pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang ling...P.100 pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang ling...
P.100 pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang ling...
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
 
Data surat masuk tahun 2017
Data surat masuk tahun 2017Data surat masuk tahun 2017
Data surat masuk tahun 2017
 
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANTupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
 
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
 
Bab 1 rev 02
Bab 1 rev 02Bab 1 rev 02
Bab 1 rev 02
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
 
sosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanan
sosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanansosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanan
sosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanan
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015
 
materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKP
 
Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten
 
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
 
Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015
 

Viewers also liked

NEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT: ISSUES AND PROSPECTS
NEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT:ISSUES AND PROSPECTSNEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT:ISSUES AND PROSPECTS
NEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT: ISSUES AND PROSPECTS01112015
 
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4TAbdul wahib situmorang - presentasi IP4T
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T01112015
 
Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014
Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014
Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 201401112015
 
Arah Politik Kebijakan Pembangunan Smelter
Arah Politik Kebijakan Pembangunan SmelterArah Politik Kebijakan Pembangunan Smelter
Arah Politik Kebijakan Pembangunan Smelter01112015
 
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
PERSPEKTIF  POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014  TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA...PERSPEKTIF  POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014  TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA...01112015
 
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA 01112015
 
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANANPERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN01112015
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 201701112015
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...01112015
 

Viewers also liked (9)

NEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT: ISSUES AND PROSPECTS
NEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT:ISSUES AND PROSPECTSNEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT:ISSUES AND PROSPECTS
NEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT: ISSUES AND PROSPECTS
 
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4TAbdul wahib situmorang - presentasi IP4T
Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T
 
Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014
Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014
Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014
 
Arah Politik Kebijakan Pembangunan Smelter
Arah Politik Kebijakan Pembangunan SmelterArah Politik Kebijakan Pembangunan Smelter
Arah Politik Kebijakan Pembangunan Smelter
 
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
PERSPEKTIF  POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014  TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA...PERSPEKTIF  POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014  TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
 
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA
 
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANANPERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 

Similar to Investasi SDA di Indonesia

Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Aa Renovit
 
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
 
291010 dampak kebijakan rev 1.0
291010 dampak kebijakan rev 1.0291010 dampak kebijakan rev 1.0
291010 dampak kebijakan rev 1.0cokorda.dewi
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx
04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx
04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptxGiGi702217
 
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahStatistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahDadang Solihin
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )PT Sarana Multi Infrastruktur
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxDungtji
 
Indonesia Economic Outlook 2nd Semester 2015
Indonesia Economic Outlook 2nd Semester 2015Indonesia Economic Outlook 2nd Semester 2015
Indonesia Economic Outlook 2nd Semester 2015IGIco Advisory
 
2. Profile Industri Oleokimia 2014.pdf
2. Profile Industri Oleokimia 2014.pdf2. Profile Industri Oleokimia 2014.pdf
2. Profile Industri Oleokimia 2014.pdfAkunApasaja
 
Pendampingan penyuluh dalam mendukung upsus jatim 080415
Pendampingan penyuluh dalam mendukung upsus jatim       080415Pendampingan penyuluh dalam mendukung upsus jatim       080415
Pendampingan penyuluh dalam mendukung upsus jatim 080415Hamdan In'ami
 
Bappenas paparan mp dan dak
Bappenas paparan mp dan dakBappenas paparan mp dan dak
Bappenas paparan mp dan dakDyahAyu189
 
IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...
IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...
IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...IGIco Advisory
 
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuInpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

Similar to Investasi SDA di Indonesia (20)

Dpjk for bengkulu 16112017
Dpjk for bengkulu 16112017Dpjk for bengkulu 16112017
Dpjk for bengkulu 16112017
 
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
 
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
 
291010 dampak kebijakan rev 1.0
291010 dampak kebijakan rev 1.0291010 dampak kebijakan rev 1.0
291010 dampak kebijakan rev 1.0
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx
04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx
04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx
 
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahStatistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
2. versi singkat paparan kepala bappeda (sinkronisasi materi litkaji dan pr...
2. versi singkat   paparan kepala bappeda (sinkronisasi materi litkaji dan pr...2. versi singkat   paparan kepala bappeda (sinkronisasi materi litkaji dan pr...
2. versi singkat paparan kepala bappeda (sinkronisasi materi litkaji dan pr...
 
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
 
Indonesia Economic Outlook 2nd Semester 2015
Indonesia Economic Outlook 2nd Semester 2015Indonesia Economic Outlook 2nd Semester 2015
Indonesia Economic Outlook 2nd Semester 2015
 
2. Profile Industri Oleokimia 2014.pdf
2. Profile Industri Oleokimia 2014.pdf2. Profile Industri Oleokimia 2014.pdf
2. Profile Industri Oleokimia 2014.pdf
 
Pendampingan penyuluh dalam mendukung upsus jatim 080415
Pendampingan penyuluh dalam mendukung upsus jatim       080415Pendampingan penyuluh dalam mendukung upsus jatim       080415
Pendampingan penyuluh dalam mendukung upsus jatim 080415
 
Bappenas paparan mp dan dak
Bappenas paparan mp dan dakBappenas paparan mp dan dak
Bappenas paparan mp dan dak
 
IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...
IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...
IAPD #1 Indonesia Economic Outlook Second Semester 2015 : An Early Warning on...
 
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuInpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 

Investasi SDA di Indonesia

  • 1. Ekonomi Politik Arah Investasi SDA di Indonesia Pasca UU no. 23 / 2014 Workshop Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, 2 November 2015 A. Tony Prasetiantono, Ph.D. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
  • 2. Agenda  “Review” UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  Asas keadilan (“fairness”) dalam pengelolaan SDA  Dana bagi hasil SDA  Kondisi Ekonomi Makro Indonesia
  • 3. Review UU no.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • 6. Klasifikasi Urusan Pemerintahan  Urusan Pemerintahan Absolut Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.  Urusan Pemerintahan Konkuren Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.  Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. *PASAL 9 - UU 23 Tahun 2014
  • 8. Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah * Kemendagri, 2015
  • 9. Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah *ESDM, 2015
  • 10. “Facts and Figures” SDA Indonesia  #1 sawit di dunia  #1 karet di dunia  #1-3 kopi di dunia, bersama Brasil dan Vietnam  #3 kakao di dunia  #6 cadangan emas di dunia  #2 produksi timah di dunia, sesudah China  #5 produksi tembaga di dunia  #5 produksi bauksit di dunia  #2 eksportir batu bara di dunia, sesudah Australia
  • 11. “Facts and Figures” SDA Indonesia  Kehutanan: 23 juta hektar HPH  Hutan tanaman industri: 10 juta hektar  Tambang migas: 95 juta hektar  Tambang mineral dan batu bara: 42 juta hektar  Luas tambang dan hutan: 178 juta hektar, luas daratan Indonesia 195 juta hektar  Freeport dan Newmont menguasai 95% tambang mineral  Migas 85% dikuasasi asing, dengan Chevron menguasai 48%  Perkebunan 65-70% asing
  • 14. Pendapatan dan Penerimaan Negara *Kemenkeu, 2015
  • 15. Pendapatan dan Penerimaan Negara * Kemenkeu, 2015 17.66% 16.88% 15.73% 15.53% 6.75% 7.09% 0.5% 2.5% 4.5% 6.5% 8.5% 10.5% 12.5% 14.5% 16.5% 18.5% 20.5% 2011 2012 2013 2014 2015 RAPBN 2016 Peranan PNBP SDA terhadap Pendapatan Negara (APBN)
  • 16. Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2015 * Kemenkeu, 2015
  • 17. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, perikanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi. * Kemenkeu, 2015
  • 18. Penggunaan DBH Dana Reboisasi 1. DBH DR hanya digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 2. Dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan RHL didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, kemanfaatan program dan pembangunan berkelanjutan 3. Kegiatan RHL dilaksanakan secara tahun jamak (multi years) 4. Penggunaan DBH DR untuk kegiatan RHL dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan * Kemenkeu, 2015
  • 19. Porsi Pembagian DBH SDA * Kemenkeu, 2015
  • 21. *BPS July 2015 Economic Growth of Indonesia 2009 - 2015 5.60 6.10 5.90 6.30 5.80 6.80 6.45 6.52 6.49 6.50 6.33 6.34 6.21 6.18 6.03 5.76 5.63 5.72 5.14 5.03 4.92 5.01 4.71 4.67 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ec Growth y-o-y Ec Growth q-o-q
  • 22. Inflation 6.83% (Sep 2015) Vs BI rate 7.5% *Bank Indonesia Oct 2015, basis IHK 8.79 6.83 3 4 5 6 7 8 9 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-… Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 IHK
  • 23. Oil Price *Bloomberg, 2015(USD / barrel) 106.20 59.47 124.90 63.59 0 20 40 60 80 100 120 140 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2011 2012 2013 2014 2015 WTI Brent
  • 24. CPO Price *Bloomberg, 2015(USD / metric Ton) 1,142.2 601.4 0 200 400 600 800 1,000 1,200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 May 2011 2012 2013 2014 2015 CPO Price
  • 25. Coal Price *Bloomberg, 2015(USD / metric Ton) 122.43 59.59 0 20 40 60 80 100 120 140 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2011 2012 2013 2014 2015 Coal Price
  • 26. Sumber Daya dan Cadangan Mineral *ESDM, 2015