Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014

Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014

Oleh:

Yulina Setiawati NN, SH. MM.
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Jakarta, 25 Februari 2016

Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014

  1. 1. Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014 Yulina Setiawati NN, SH. MM. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Jakarta, 25 Februari 2016
  2. 2. DASAR HUKUM UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; SE Mendagri No: 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014; SE Mendagri No: 120/5935/SJ Tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Kepala BKN No. 02 Tahun 2016 Tanggal 18 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan taman hutan raya (tahura) kabupaten/kota menjadi PNS Daerah Provinsi. BKN
  3. 3. Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. TATANAN REGULASI 1. RUU ITE – UU. No. 11/2008 2. RUU OMBUDSMAN – UU No. 38 Tahun 2008 3. RUU Pelayanan Publik – UU No. 25/2009 4. RUU ASN – UU No. 05/2014 5. REVISI UU No. 32 Tahun 2004 – UU No. 23/2014 6. RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN – UU No. 30/2014 8 Area Perubahan di Instansi 1. Organisasi; 2. Tatalaksana; 3. Peraturan Perundang-undangan; 4. Sumber Daya Manusia Aparatur; 5. Pengawasan; 6. Akuntabilitas; 7. Pelayanan publik; 8. Mindset dan cultural Set Aparatur. Reformasi Birokrasi Nasional Program Nasional
  4. 4. 1. Recruitment 2. Placement and promotion 3. Performance-based Mgt./SKP 4. Kinerja 5. Core competency training 6. Welfare dan Renumerasi • Deregulasi • Law Enforcement • Reward and Punishment • De-kooptasi dengan politik • Minimalisasi spoiling system • Wasdal/supervisi • Sistem Informasi Kepegawaian • Pemanfaatan TIK (e-office, e- gov dan i-gov) • Transparansi dan akuntabilitas • Efektivitas dan efisiensi • Simplifikasi proses • Restrukturisasi organisasi (right sizing; flat org.) • Service Delivery • OutcomesOriented • Mind-set dan Culture set • Strong commitment Reformasi Bidang Kepegawaian SDM Aparatur Penataan Organisasi /Bisnis Proses Modernisasi PelayananRegulasi BKN
  5. 5. UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 22 / 1999 Dominan Destr UU 5 / 1974Dominan Sentrl UU 18 / 1965Dominan Desentr Penetapan Presiden 6 / 1959Dominan sentrl UU 1 / 1957Dominan Desentralisasi UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi UU 1 / 1945Dominan Sentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi KEBIJAKAN DESENTRALISASI BKN
  6. 6. BKN REGULASI KEWENANGAN /PEMETAAN URUSAN KELEMBAGAAN KETATALAKSANA AN SDM Konsep Penataan
  7. 7. Penyerahan Urusan Pemerintahan Konkuren 1. Bidang Pendidikan Menengah 2. Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A & B 3. Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan 4. Bidang metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan) 5. Bidang penyuluh/petugas Lapangan KB 6. Bidang penyuluh perikanan nasional 7. Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan 8. Bidang Urusan pemerintah umum BKN
  8. 8. PENGALIHAN PNS INSTANSI DAERAH KE INSTANSI PUSAT/PROPINSI 8 1. PNS pada Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dialihkan menjadi PNS Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/Provinsi 2. PNS pada Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dan yang menduduki jabatan Pengawas Perikanan dialihkan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. PNS pada Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan/penyelenggara pengawas ketenagakerjaan dialihkan menjadi PNS Daerah Provinsi 4. PNS pada Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Guru SMA/SMK/tenaga kependidikan menengah dialihkan menjadi PNS Pemerintah Daerah Provinsi 5. PNS Kab/Kota yang melaksanakan wewenang di bidang mineral dan batubara dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM 6. PNS Kab/Kota yang melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe A menjadi PNS Kementerian Perhubungan 7. PNS Kab/Kota yang melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe B dialihkan menjadi PNS Prov 8. PNS Provinsi yang melaksanakan pengelolaan jembatan timbang dialihkan menjadi PNS Pusat (Kemen Perhubungan) 9. PNS Kab/Kota/Prov yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dialihkan menjadi PNS Kementerian Dalam Negeri 10. PNS/Kab/Kota yang melaksanakan urusan bidang kehutanan selain mengelola Taman Hutan Raya dialihkan menjadi PNS Prov BKN
  9. 9. PNS yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dialihkan a) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan; b) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan; c) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; d) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan dan berada pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota; e) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan; f) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan; g) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; h) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan: 1. Administrator; 2. Pengawas; dan 3. Pelaksana, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada unit kerja/dinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan. 9 BKN
  10. 10. Jabatan Fungsional Kehutanan BKN Penyuluh Kehutanan Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai peraturan perundang undangan. Polisi Kehutanan Jabatan fungsional dalam lingkungan Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang tugasnya menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan Pengendali Ekosistem Hutan Jabatan Fungsional yang tugasnya melaksanakan pegendalian ekosistem hutan
  11. 11. KETENTUAN PENGALIHAN PNS 1. Dialihkan dari PNS Kab/Kota menjadi PNS Provinsi 2. PNS yang telah dialihkan, ditempatkan pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan kehutanan selain yang mengelola Taman Hutan Raya. 3. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan, tetap menduduki Jabatan Fungsional. 4. Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai bulan 1 oktober 2016. 5. Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada APBD Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. 6. Pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan November dan Desember 2016 tetap dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. BKN
  12. 12. TATA CARA PENGALIHAN 12 Keputusan Pengalihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang, dan tembusan disampaikan kepada Menteri Kehutanan, Bupati, dan Walikota Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kakanreg BKN menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan dari pejabat yang berwenang. Daftar Nominatif yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang di Prov diusulkan pengalihannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kakanreg BKN dan tembusan kepada Sekjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sekda Kab/Kota membuat daftar nominatif PNS yang melaksanakan tugas bidang kehutanan selain pengelolaan Taman Hutan Raya yang akan dialihkan untuk disampaikan ke pejabat yang berwenang di Provinsi (Sekda Prov) BKN
  13. 13. STATISTIK BKN No Jabatan Jumlah 1 JFT Polisi Kehutanan 3,928 2 JFU Polisi Kehutanan 532 3 JFU Jagawana 84 4 JFT Penyuluh Kehutanan 2,933 5 JFU Penyuluh Kehutanan 542 6 JFU Pengendali Ekosistem Hutan 325 TOTAL 8,344
  14. 14. CONTOH DAFTAR NOMINATIF PNS DAERAH YANG AKAN DIALIHKAN 15 BKN DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI NO. NAMA NIP TEMPAT TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN JABATAN TERAKHIR PANGKAT TERAKHIR PENDIDIKAN FORMAL (JENJANG DAN BIDANG) UNIT ORGANISASI LAMA PENGALAMAN KERJA DI BIDANG KEHUTANAN (TAHUN) NOMOR SERTIFIKAT DIKLAT FUNGSIONAL TERTENTU/TEKNIS GOL RUANG TMT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ Tembusan: Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ket: *) pilih salah satu ......................................................., Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/ Sekretaris Daerah Provinsi,*) …………………………………………………………... NIP ………………………. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BIMA HARIA WIBISANA
  15. 15. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI CONTOH DAFTAR NOMINATIF PNS DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN KEPUTUSAN PENGALIHAN 16 NO. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NAMA NIP TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN TERAKHIR PANGKAT/ GOL.RUANG/ TMT WILAYAH PEMBAYARAN NOMOR TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIMA HARIA WIBISANA BKN KEPALA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK*) ................................. Ket: *) pilih salah satu
  16. 16. BKN

×