Dokumen tersebut membahas tentang rapat koordinasi nasional kelembagaan perangkat daerah urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Rapat ini membahas implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah, pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) antar tingkatan pemerintahan.

1. PENGARAHAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANRapat Koordinasi Nasional Kelembagaan
Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
(Implikasi UU No. 23Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah)
Jakarta, 24-26 Februari
2016

2. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
©Pusjakstra2016

3. MANDAT
UU 23 TAHUN 2014
SISTEM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA ALAM
UU
23/2014
ADMINISTRASI OPERASIONAL
 Penguatan pengelolaan SDA : Kehutanan pada tingkat tapak
 Kelembagaan dan tata kelola hutan pada tingkat tapak
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (Pusat – Provinsi – Kab/Kota)
 Urusan wajib non pelayanan dasar : lingkungan hidup
 Urusan pilihan : kehutanan
 Penguatan struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan
TERHADAP PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
©Pusjakstra2016

4. KELEMBAGAAN
SDM, ASSET,
ANGGARAN,
DOKUMEN
NSPK
TATA
HUBUNGAN
KERJA
Tantangan terbesar dalam
mengimplementasikan
UU 23/2014 adalah
bagaimana mendesain
arsitektur sistem
penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif
dan efisien sekaligus
adaptif pada tataran
kelembagaan perangkat
daerah
MOMENTUM
PENATAAN
PELAYANAN
PRIMA
©Pusjakstra2016

5. RAKORNAS
24-26 FEBRUARI 2016
KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
OUTPUT
OUTCOME
MANFAAT
- Kesepahaman
desain
kelembagaan
perangkat
daerah
- Kesepahaman
pelaksanaan
pengalihan
P3D
- Desain SOTK
Dinas Provinsi
urusan LH dan K
- Desain SOTK
UPTD Provinsi
urusan LH dan K
- Desain pengalihan
P3D
©Pusjakstra2016

6. POSISI
K/L
TERHADAP PELAKSANAAN
UU NO 23 TAHUN 2014
PEMERINTAHAN DAERAH
PASAL PENJELASAN
Pasal 8 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan
Pasal 14 Penyelenggaran urusan pemerintahan konkuren
Pasal 16 Menetapkan NSPK penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 24 Melakukan pemetaan urusan pemerintahan untuk penetapan
kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Daerah
Pasal 211 Menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah
Pasal 233 Menetapkan kompetensi teknis untuk kepala perangkat daerah
Pasal 258 Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan nasional
©Pusjakstra2016

7. N
O
SUB URUSAN DAERAH PROVINSI
DAERAH
KAB/KOTA
1 PENGELOLAAN
HUTAN
 Tata hutan KPH (kecuali KPH K)
 Rencana pengelolaan KPH (kecuali KPH K)
 Pemanfaatan kawasan hutan – hasil hutan bukan kayu –
pemungutan hasil hutan – jasa lingkungan pada kawasan
hutan produksi dan hutan lindung
 Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
 Perlindungan hutan pada hutan lindung dan hutan
produksi
 Pengolahan hasil hutan bukan kayu
 Pengolahan hasil hutan kayu (kapasitas < 6.000 m3/tahun)
 Pengelolaan HDTK untuk kepentingan religi
-
2 KSDAE  Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan TAHURA lintas
kabupaten/kota
 Perlindungan TSL yang tidak dilindungi
 Pengelolaan kawasan ekosistem penting dan daerah
penyangga
Pelaksanaan
pengelolaan
Taman Hutan
Raya (TAHURA)
kabupaten/kota
3 PENYULUHAN  Penyuluhan kehutanan provinsi
 Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
-
4 PENGELOLAAN
DAS
Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
DAERAH PROVINSI & DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU NO 23 TAHUN 2014)
©Pusjakstra2016

8. N
O
SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA
1 PERENCANAAN
LH
RPPLH provinsi RPPLH kabupaten/kota
2 KLHS KLHS untuk KRP provinsi KLHS untuk KRP kabupaten/kota
3 PENGENDALIAN
PENCEMARAN
KERUSAKAN LH
Pencegahan, Penanggulangan,
dan Pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan LH lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
Pencegahan, Penanggulangan, dan
Pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan LH dalam daerah
kabupaten/kota
4 KEHATI Pengelolaan KEHATI provinsi Pengelolaan KEHATI kabupaten/kota
5 B3 & LIMBAH B3 Pengumpulan Limbah B3 lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
- Penyimpanan sementara limbah B3
- Pengumpulan Limbah B3 daerah
kabupaten/kota
6 PEMBINAAN &
PENGAWASAN
IZIN
LINGKUNGAN &
PPLH
Pembinaan & Pengawasan usaha
dan/atau kegiatan yang izin
lingkungan & Izin PPLH
diterbitkan oleh pemerintah
daerah provinsi
Pembinaan & Pengawasan usaha
dan/atau kegiatan yang izin lingkungan
& Izin PPLH diterbitkan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH PROVINSI & DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU NO 23 TAHUN 2014)
©Pusjakstra2016

9. ... lanjutan
N
O
SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA
7 PENGAKUAN
KEBERADAAN,
KEARIFAN
LOKAL & HAK
MHA TERKAIT
PPLH
 Penetapan pengakuan
keberadaan, kearifan lokal &
hak MHA terkait PPLH yang
berada di 2 (dua) atau lebih
daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi.
 Peningkatan kapasitas, kearifan
lokal & hak MHA terkait PPLH
yang berada di 2 (dua) atau
lebih daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 Penetapan pengakuan
keberadaan, kearifan lokal & hak
MHA terkait PPLH yang berada
di daerah kabupaten/kota.
 Peningkatan kapasitas, kearifan
lokal & hak MHA terkait PPLH
yang berada di daerah
kabupaten/kota.
8 PENDIDIKAN,
PELATIHAN &
PENYULUHAN
LH UNTUK
MASYARAKAT
Pendidikan, pelatihan &
penyuluhan LH untuk lembaga
kemasyarakatan tingkat daerah
provinsi
Pendidikan, pelatihan &
penyuluhan LH untuk lembaga
kemasyarakatan tingkat daerah
kabupaten/kota
©Pusjakstra2016

10. ... lanjutan
N
O
SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA
9 PENGHARGAAN
LH UNTUK
MASYARAKAT
Pemberian penghargaan
LH tingkat daerah provinsi
Pemberian penghargaan LH tingkat daerah
kabupaten/kota
10 PENGADUAN LH Penyelesaian pengaduan
masyarakat di bidang PPLH
 Usaha dan/atau kegiatan
yang izin lingkungan
dan/atau izin PPLH
diterbitkan oleh Pemda
Provinsi
 Usaha dan/atau kegiatan
yang lokasi dan/atau
dampaknya lintas daerah
kabupaten/kota
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang
PPLH :
 Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan
dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemda
Kabupaten/Kota
 Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau
dampaknya di daerah kabupaten/kota
11 PERSAMPAHAN Penanganan sampah di
TPA/TPST regional
 Pengelolaan sampah
 Penerbitan izin pendaurulangan
sampah/pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarkan oleh swasta
 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
sampah yang diselenggarakan oleh swasta
©Pusjakstra2016

11. Arahan RPP URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
 Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren :
perwujudan fungsi mengatur dan fungsi mengurus
urusan pemerintahan konkuren baik yang
dilaksanakan di pusat maupun daerah
 Pelaksanaannya dijabarkan kedalam layanan penting
dan layanan pendukung
 Penambahan sub urusan pemerintahan dan
penambahan kewenangan pada masing-masing
tingkatan atau susunan penambahan
©Pusjakstra2016

12. Arahan RPP PERANGKAT DAERAH
dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
 “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.”
 “Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas
Pembantuan”
 “Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.”
©Pusjakstra2016

13. Sesuai Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa
“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan
prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat
pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota yang diatur berdasarkan
Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang
ini diundangkan.”
Arahan UU No. 23 Tahun 2014
dalam Pelaksanaan Pengalihan P3D
©Pusjakstra2016

14. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 404 “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana,
serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang
ini diundangkan.”
Surat Edaran Menteri
LHK
Nomor: SE.5/MenLHK-
II/2015 tanggal 21 Mei
2015
Butir 3.3. Sub urusan
pemerintahan bidang
kehutanan yang terkait
dengan P3D tetap
dilaksanakan oleh
pemerintah kab/kota
paling lama 2 (dua)
tahun sejak UU No. 23
Tahun 2014
Surat Edaran Menteri DAGRI
Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015
• Butir 1 bahwa kepada Gubernur, Bupati dan
Walikota diminta untuk menyelesaikan secara
seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan
pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan
pemerintahan konkuren paling lambat 31 Maret
2016 dan serah terima personel, sarana dan
prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat 2
Oktober 2016 serah terima berita acara
pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember
2016.
• Butir 8 bahwa Pemerintah Daerah segera
PENGALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN
PRASARANA, DOKUMEN (P3D)
©Pusjakstra2016

15. SERAH
TERIMA
2-10-
2016
INVENTARI
SASI
31-3-
2016
SERAH
TERIMA
31-12-
2016
 Inventarisasi P3D Tingkat Pemerintahan
 Inventarisasi – Klasifikasi – Validasi Data
dan Informasi
Serah Terima Personel,
Sarana Dan Prasarana
Serta Dokumen (P2D)
Serah Terima
Berita Acara
Pendanaan
(Sesuai SE Mendagri Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015)
ALUR
PENGALIHAN
P3D
©Pusjakstra2016

16. DINAS
KP
H
ADMINIST
RASI
OPERASI
ONAL
Titik berat
kepada
fungsi
administr
asi
Titik berat
kepada
fungsi
operasion
al
©Pusjakstra2016
PRINSIP TATA
KELOLA HUTAN

17. 3. REHABILITASI &
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4. INVESTASI &
PENDANAAN
1. TATA
HUTAN
DAN
PERENCAN
AAN
2.
PEMANFAATA
N &
KERJASAMA
STRATEGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAN
OPERASIONALISASI KPH
KP
PEMBANGUNAN &
OPERASIONALISASI

18. BADAN/KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP
UU
23/2014
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (Pusat – Provinsi – Kab/Kota)
 Urusan wajib non pelayanan dasar : lingkungan hidup
 Perubahan nomenklatur dari bersifat koordinator menjadi eksekutor
 Pembentukan UPT Dinas Lingkungan Hidup mengacu UU No.23/2014

19. pusjakstra@gmail.com
©Pusjakstra2016