Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGARAHAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANRapat Koordinasi Nasional Kelembagaan
Perangkat D...
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
©Pusjakstra2016
MANDAT
UU 23 TAHUN 2014
SISTEM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA ALAM
UU
23/2014
ADMINISTRASI ...
KELEMBAGAAN
SDM, ASSET,
ANGGARAN,
DOKUMEN
NSPK
TATA
HUBUNGAN
KERJA
Tantangan terbesar dalam
mengimplementasikan
UU 23/2014...
RAKORNAS
24-26 FEBRUARI 2016
KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
OUTPUT...
POSISI
K/L
TERHADAP PELAKSANAAN
UU NO 23 TAHUN 2014
PEMERINTAHAN DAERAH
PASAL PENJELASAN
Pasal 8 Pembinaan dan pengawasan ...
N
O
SUB URUSAN DAERAH PROVINSI
DAERAH
KAB/KOTA
1 PENGELOLAAN
HUTAN
 Tata hutan KPH (kecuali KPH K)
 Rencana pengelolaan ...
N
O
SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA
1 PERENCANAAN
LH
RPPLH provinsi RPPLH kabupaten/kota
2 KLHS KLHS unt...
... lanjutan
N
O
SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA
7 PENGAKUAN
KEBERADAAN,
KEARIFAN
LOKAL & HAK
MHA TERKAI...
... lanjutan
N
O
SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA
9 PENGHARGAAN
LH UNTUK
MASYARAKAT
Pemberian penghargaan...
Arahan RPP URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
 Pelaksanaan urusan pemerintahan konk...
Arahan RPP PERANGKAT DAERAH
dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
 “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala d...
Sesuai Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa
“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan
prasarana, serta dokumen (P3D) s...
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 404 “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana,
serta d...
SERAH
TERIMA
2-10-
2016
INVENTARI
SASI
31-3-
2016
SERAH
TERIMA
31-12-
2016
 Inventarisasi P3D Tingkat Pemerintahan
 Inve...
DINAS
KP
H
ADMINIST
RASI
OPERASI
ONAL
Titik berat
kepada
fungsi
administr
asi
Titik berat
kepada
fungsi
operasion
al
©Pusj...
3. REHABILITASI &
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4. INVESTASI &
PENDANAAN
1. TATA
HUTAN
DAN
PERENCAN
AAN
2.
PEMANFAATA
N &
KERJAS...
BADAN/KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP
UU
23/2014
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (Pusat – Pr...
pusjakstra@gmail.com
©Pusjakstra2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rakornas Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BIdang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

Pengarahan Sekretaris Jenderal dalam Rakornas Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BIdang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

  • Login to see the comments

Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rakornas Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BIdang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

  1. 1. PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANRapat Koordinasi Nasional Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Implikasi UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Jakarta, 24-26 Februari 2016
  2. 2. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ©Pusjakstra2016
  3. 3. MANDAT UU 23 TAHUN 2014 SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM UU 23/2014 ADMINISTRASI OPERASIONAL  Penguatan pengelolaan SDA : Kehutanan pada tingkat tapak  Kelembagaan dan tata kelola hutan pada tingkat tapak  Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (Pusat – Provinsi – Kab/Kota)  Urusan wajib non pelayanan dasar : lingkungan hidup  Urusan pilihan : kehutanan  Penguatan struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan TERHADAP PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ©Pusjakstra2016
  4. 4. KELEMBAGAAN SDM, ASSET, ANGGARAN, DOKUMEN NSPK TATA HUBUNGAN KERJA Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan UU 23/2014 adalah bagaimana mendesain arsitektur sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sekaligus adaptif pada tataran kelembagaan perangkat daerah MOMENTUM PENATAAN PELAYANAN PRIMA ©Pusjakstra2016
  5. 5. RAKORNAS 24-26 FEBRUARI 2016 KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN OUTPUT OUTCOME MANFAAT - Kesepahaman desain kelembagaan perangkat daerah - Kesepahaman pelaksanaan pengalihan P3D - Desain SOTK Dinas Provinsi urusan LH dan K - Desain SOTK UPTD Provinsi urusan LH dan K - Desain pengalihan P3D ©Pusjakstra2016
  6. 6. POSISI K/L TERHADAP PELAKSANAAN UU NO 23 TAHUN 2014 PEMERINTAHAN DAERAH PASAL PENJELASAN Pasal 8 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Pasal 14 Penyelenggaran urusan pemerintahan konkuren Pasal 16 Menetapkan NSPK penyelenggaraan urusan pemerintahan Pasal 24 Melakukan pemetaan urusan pemerintahan untuk penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Daerah Pasal 211 Menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah Pasal 233 Menetapkan kompetensi teknis untuk kepala perangkat daerah Pasal 258 Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan nasional ©Pusjakstra2016
  7. 7. N O SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA 1 PENGELOLAAN HUTAN  Tata hutan KPH (kecuali KPH K)  Rencana pengelolaan KPH (kecuali KPH K)  Pemanfaatan kawasan hutan – hasil hutan bukan kayu – pemungutan hasil hutan – jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung  Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara  Perlindungan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi  Pengolahan hasil hutan bukan kayu  Pengolahan hasil hutan kayu (kapasitas < 6.000 m3/tahun)  Pengelolaan HDTK untuk kepentingan religi - 2 KSDAE  Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan TAHURA lintas kabupaten/kota  Perlindungan TSL yang tidak dilindungi  Pengelolaan kawasan ekosistem penting dan daerah penyangga Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota 3 PENYULUHAN  Penyuluhan kehutanan provinsi  Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan - 4 PENGELOLAAN DAS Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN DAERAH PROVINSI & DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU NO 23 TAHUN 2014) ©Pusjakstra2016
  8. 8. N O SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA 1 PERENCANAAN LH RPPLH provinsi RPPLH kabupaten/kota 2 KLHS KLHS untuk KRP provinsi KLHS untuk KRP kabupaten/kota 3 PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LH Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH dalam daerah kabupaten/kota 4 KEHATI Pengelolaan KEHATI provinsi Pengelolaan KEHATI kabupaten/kota 5 B3 & LIMBAH B3 Pengumpulan Limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi - Penyimpanan sementara limbah B3 - Pengumpulan Limbah B3 daerah kabupaten/kota 6 PEMBINAAN & PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN & PPLH Pembinaan & Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan & Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi Pembinaan & Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan & Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI & DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU NO 23 TAHUN 2014) ©Pusjakstra2016
  9. 9. ... lanjutan N O SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA 7 PENGAKUAN KEBERADAAN, KEARIFAN LOKAL & HAK MHA TERKAIT PPLH  Penetapan pengakuan keberadaan, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.  Peningkatan kapasitas, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.  Penetapan pengakuan keberadaan, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.  Peningkatan kapasitas, kearifan lokal & hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota. 8 PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT Pendidikan, pelatihan & penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi Pendidikan, pelatihan & penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota ©Pusjakstra2016
  10. 10. ... lanjutan N O SUB URUSAN DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN /KOTA 9 PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT Pemberian penghargaan LH tingkat daerah provinsi Pemberian penghargaan LH tingkat daerah kabupaten/kota 10 PENGADUAN LH Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH  Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Provinsi  Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH :  Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota  Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota 11 PERSAMPAHAN Penanganan sampah di TPA/TPST regional  Pengelolaan sampah  Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarkan oleh swasta  Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta ©Pusjakstra2016
  11. 11. Arahan RPP URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah  Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren : perwujudan fungsi mengatur dan fungsi mengurus urusan pemerintahan konkuren baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah  Pelaksanaannya dijabarkan kedalam layanan penting dan layanan pendukung  Penambahan sub urusan pemerintahan dan penambahan kewenangan pada masing-masing tingkatan atau susunan penambahan ©Pusjakstra2016
  12. 12. Arahan RPP PERANGKAT DAERAH dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah  “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”  “Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan”  “Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.” ©Pusjakstra2016
  13. 13. Sesuai Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Arahan UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pelaksanaan Pengalihan P3D ©Pusjakstra2016
  14. 14. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 404 “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Surat Edaran Menteri LHK Nomor: SE.5/MenLHK- II/2015 tanggal 21 Mei 2015 Butir 3.3. Sub urusan pemerintahan bidang kehutanan yang terkait dengan P3D tetap dilaksanakan oleh pemerintah kab/kota paling lama 2 (dua) tahun sejak UU No. 23 Tahun 2014 Surat Edaran Menteri DAGRI Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 • Butir 1 bahwa kepada Gubernur, Bupati dan Walikota diminta untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016 serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016. • Butir 8 bahwa Pemerintah Daerah segera PENGALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, DOKUMEN (P3D) ©Pusjakstra2016
  15. 15. SERAH TERIMA 2-10- 2016 INVENTARI SASI 31-3- 2016 SERAH TERIMA 31-12- 2016  Inventarisasi P3D Tingkat Pemerintahan  Inventarisasi – Klasifikasi – Validasi Data dan Informasi Serah Terima Personel, Sarana Dan Prasarana Serta Dokumen (P2D) Serah Terima Berita Acara Pendanaan (Sesuai SE Mendagri Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015) ALUR PENGALIHAN P3D ©Pusjakstra2016
  16. 16. DINAS KP H ADMINIST RASI OPERASI ONAL Titik berat kepada fungsi administr asi Titik berat kepada fungsi operasion al ©Pusjakstra2016 PRINSIP TATA KELOLA HUTAN
  17. 17. 3. REHABILITASI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4. INVESTASI & PENDANAAN 1. TATA HUTAN DAN PERENCAN AAN 2. PEMANFAATA N & KERJASAMA STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI KPH KP PEMBANGUNAN & OPERASIONALISASI
  18. 18. BADAN/KANTOR LINGKUNGAN HIDUP UU 23/2014 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (Pusat – Provinsi – Kab/Kota)  Urusan wajib non pelayanan dasar : lingkungan hidup  Perubahan nomenklatur dari bersifat koordinator menjadi eksekutor  Pembentukan UPT Dinas Lingkungan Hidup mengacu UU No.23/2014
  19. 19. pusjakstra@gmail.com ©Pusjakstra2016

×