Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

Paparan Rikardo Simarmata, SH, PhD

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

  1. 1. PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN Rikardo Simarmata (Fak. Hukum Univ. Gadjah Mada) Disampaikan pada Workshop Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup&Kehutanan, 2 November 2015
  2. 2. Politik hukum  Membicarakan pengaruh politik terhadap proses pembuatan beserta isi peraturan hukum, namun bukan sebaliknya  Perspektif politik hukum diperlukan karena: 1) Hukum bukan entitas otonom atau sistem tertutup yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri 2) Politik tidak bisa dipisahkan dari hukum karena politik pada dasarnya adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang akan mengatur perilaku warga 3) Proses hukum ditentukan oleh konsep dan struktur politik. Hukum, sedikit banyak adalah alat politik (Daniel S. Lev, 1990).  Politik hukum dengan memeriksa teks, bukan proses pembuatan peraturan hukum. Tidak komprehensif karena hanya menyangkut ketentuan mengenai urusan pemerintahan khususnya bidang kehutanan
  3. 3. Muatan UU No. 23/2014 Hubungan pemerintah pusat dan daerah  Penegasan konsep proses terbentuknya pemerintahan dalam negara kesatuan bahwa pemerintah nasional lah yang pertama dibentuk, untuk selanjutnya membentuk daerah  Pemerintah nasional/pemerintah pusat memiliki kekuasaan pemerintahan yang ditransfer kepada daerah untuk diselenggarakan melalui desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Dengan kata lain urusan pemerintahan yang dimiliki daerah, berasal dari pemerintah pusat (presiden)  Karena kekuasaan pemerintahan berasal dari pemerintah pusat maka pelaksanaanya di daerah perlu diawasi dan dibina oleh pemerintah pusat
  4. 4. Muatan UU No. 23/2014 Hubungan pemerintah pusat dengan daerah Dalam negara kesatuan kekuasaan hanya di tangan pemerintah nasional. Pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pemerintah nasional. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maka tanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat
  5. 5. Muatan UU No. 23/2014 Pembagian urusan pemerintahan  Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kecuali pengelolaan Tahura diserahkan daerah kab/pemkot (Ps. 14 ayat 1)  Kebijakan daerah (Perda, Perkada, Keputusan kepala daerah harus bersesuaian dengan NSPK, jika tidak akan dibatalkan (Ps. 17 ayat 3)  Selain urusan pemerintahan wajib dan konkuren, ada urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden
  6. 6. Muatan UU No. 23/2014 Pembagian urusan pemerintahan  Daerah provinsi mendapat limpahan kewenangan hanya untuk hutan produksi dan lindung. Pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan hanya untuk hasil hutan bukan kayu (Lampiran)  Daerah kabupaten/kota tidak dilimpahi kewenangan dalam urusan kehutanan (perencanaan dan pengelolaan) kecuali pengelolaan Tahura (Lampiran)
  7. 7. Muatan UU No. 23/2014 Pelaksanaan urusan pemerintahan  Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, mendapat limpahan kewenangan dari Presiden dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kewenangan daerah. Dengan demikian Gubernur secara hirarkis berada di bawah Presiden
  8. 8. Muatan UU No. 23/2014 Otonomi daerah  Daerah merupakan masyarakat hukum yang berwenang mengatatur dan mengurus dirinya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat  Keseimbangan: pemerintah pusat memperhatikan kearifan lokal sementara kebijakan daerah memperhatikan kepentingan
  9. 9. Kesimpulan tafsir atas UU 23/2014  Ada nuansa menonjolkan kendali pemerintah pusat dalam soal pembagian urusan pemerintahan dan relasi antara pemerintah pusat dengan daerah  Apa penjelasan perspektif politik untuk muatan UU No. 23/2014 yang demikian?  Pengaturan urusan kehutanan selalu merupakan tarik menarik kepentingan pemerintah pusat dan daerah
  10. 10. Kisah dekade 50an s/d 70an (1)  Sejak tahun 1950 sampai dengan 1969, daerah berwenang memberikan hak pengusahaan hutan. Masing-masing: gubernur maksimal 10.000 ha dan bupati/walikota maksimal 5.000 ha (small- scale logging/kapersil)  Di Kalimatan Timur, pada dekade 50an awal kewenangan tersebut diberikan kepada eks kerajaan (daerah swapraja, daerah istimewa)  Bahkan setelah Keadaan Darurat diberlakukan pada tahun 1958 dan UU No. 5/1967 diberlakukan, kewenangan tersebut masih belum dihapuskan
  11. 11. Kisah dekade 50an s/d 70an (2)  Faktor baru bergabungnya negara-negara serikat dan merespon pemberontakan sejumlah daerah, memaksa pemerintah pusat membagi kewenangan urusan kehutanan kepada daerah  Kampanye nasionalisme dengan menolak investasi asing dalam bidang kehutanan menjadi faktor penguat  Produk hukum yang menjadi buah dari proses dan struktur politik tersebut adalah PP No. 64/1957 ttg Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah swatantra tingkat I swatantra tingkat I
  12. 12. Kisah dekade 50an s/d 70an (3)  Koalisi pemilik HPH skala besar, Direktorat Jenderal Kehutanan dan para petinggi militer, mengkampanyekan sentralisasi pengurusan bidang kehutanan lewat pemberlakuan UU No. 5/1967 dan PP No. 21/1970 ttg Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan  Argumen yg dikampanyekan oleh koalisasi tersebut untuk men-sentralisasi bidang kehutanan bahwa untuk keperluan konservasi hutan, sentralisasi lebih efektif dari desentralisasi  Alasan sesungguhnya dibalik agenda politik tersebut adalah kekawatiran bahwa pendapatan yang besar dari sektor kehutanan dapat melahirkan akumulasi ekonomi&politik yg signifikan di luar Jakarta (Manning 1971; Magenda 1991; Jemadu 1996).
  13. 13. Penjelasan konteks politik UU No. 23/2014  Daerah memiliki bargaining position dan Pemerintah Pusat mempertimbangkannya dalam pembuatan produk hukum  Pemerintah Pusat membuat produk hukum sebagai bagian dari ‘meredakan’ gejolak di daerah  Aktor-aktor di pusat memperjuangkan penghapusan desentralisasi dengan alasan sistem sentralistik lebih baik
  14. 14. Tantangan UU No. 23/2014  Bagaimana mewujudkan hak mengurus dan mengatur diri sendiri dalam bidang kehutanan dengan sentralisme?  Ketidakharmonisan dengan UU No. 6/2014 yang bersemangat melakukan devolusi (transfer of power)  Tidak seimbangnya jumlah SDM dengan luasan kawasan hutan yang harus diurus

×