Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Arie Sujito
Sosiolog UGM
Tantangan Keadilan Ekologi dan
Pembangunan Lokal dalam
UU no. 23 tahun 2014
KONTEKS
• Sengketa agraria atau problem SDA menjadi masalah
serius;
• Banyak masalah agraria yang berlangsung tidak
tersel...
• Problem pokok soal kemiskinan, ketimpangan sosial
ekonomi, ketidakadilan dalam pemilikan dan
pengelolaan sumberdaya agra...
• Sejak era liberalisasi politik (reformasi), belum
terbangun nalar tautan antara demokrasi dengan
problem empirik
• Selai...
• Ada dua kutup yang perlu dijelaskan:
• Negara tidak pernah serius mengupayakan langkah
terobosan yang secara konsisten d...
• Kepercayaan pada hukum positif untuk mengatasi
problem agraria sebagai dasar legal; ternyata
terhambat dalam corak dan w...
• Ruang artikulasi masyarakat makin menyempit;
negosiasi menuju keadilan agraria terus disumbat;
dampaknya hanyalah menjal...
• Fakta kompleksitas masalah agraria terkaitt lintas sektor,
sebagaimana tercermin dalam regulasi misalnya Undang-
Undang ...
• Karena itu, jika akan memanfaatkan Tap MPR No. IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam, h...
• Jalan moderat untuk mengatasinya, melakukan audit legal
atas praktik agraria yang bertumpu pada perubahan cara
pandang t...
PEMBANGUNAN LOKAL
• Terbitnya UU no. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah,
menjadi pisau bermata dua;
• Disatu sisi ...
• Banyak masalah alih lahan pertanian ke pola dan corak
yang kapitalistik (perumahan mewah, apartemen, hotel,
mall dst) be...
TANTANGAN
• Peluang untuk menghentikan problem tersebut, selain
penegakan hukum dan penguatan partisipasi kritis
masyaraka...
• Terbitnya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dapat
dimanfaatkan untuk melakukan “counter politik” atas
mainstream pembangu...
• Hutan desa merupakan topik penting dalam UU Desa;
Menjadikan desa sebagai subjek strategis pengelola,
penjaga dan peneri...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014

Paparan Dr. Arie Sujito (Dosen Sosiologi Politik Sekaligus Pengamat Politik UGM)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014

  1. 1. Arie Sujito Sosiolog UGM Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014
  2. 2. KONTEKS • Sengketa agraria atau problem SDA menjadi masalah serius; • Banyak masalah agraria yang berlangsung tidak terselesaikan dengan tuntas; hingga berlarut, berulang dan menimbulkan dampak buruk yang meluas • Secara hukum regulasi yang tidak efektif diterapkan dengan sejumlah faktor dan risiko • Politik agraria makin terjebak pada pola kebijakan yang memfasilitasi kepentingan elit politik dan pelaku bisnis sehingga merusak lingkungan • Formasi sosial mencerminkan ketimpangan struktural sebagai bentuk ketidakadilan agraria
  3. 3. • Problem pokok soal kemiskinan, ketimpangan sosial ekonomi, ketidakadilan dalam pemilikan dan pengelolaan sumberdaya agraria tidak menjadi pembahasan dan perdebatan serius; yang mudah diterpa oleh isu-isu milik “kaum oligark” • Masalah dan kebutuhan reformasi agraria mengalami “keterasingan” dalam proses demokratisasi pembangunan; padahal semangat reformasi berupaya menuju ke arah pembaharuan dan keadilan agraria
  4. 4. • Sejak era liberalisasi politik (reformasi), belum terbangun nalar tautan antara demokrasi dengan problem empirik • Selain prosuderalisme dan formalisasi menjadi mainstream, upaya-upaya untuk menempatkan demokrasi dalam konteks untuk menjawab masalah krusialyang terjadi di masyarakat • Akibatnya demokrasi politik kurang berhasil mendorong pembaharuan agraria secara substansi; alih-alih hanya sekadar “jargon” dan pepesan kosong yang menjadi narasi politik tak berpijak pada realitas sosialnya
  5. 5. • Ada dua kutup yang perlu dijelaskan: • Negara tidak pernah serius mengupayakan langkah terobosan yang secara konsisten dikerjakan; paling tidak oleh pemerintah dan aparat lembaga ekstra negara untuk menyusun road map yang dapat diukur derajat keberhasilannya; sekalipun ada kebijakan atau regulasi hanyalah parsial dan selalu “terhalang” oleh konflik kepentingan, karena watak kebijakan agraria dikendalikan oleh “pebisnis jahat” yang beririsan kepentingan dengan politisi • Masyarakat, dengan segala elemennya, selain bergerak sporadis dan tidak terorganisir memperjuangkan reformas agraria, sebagian besar juga terserap dalam nalar prosedural
  6. 6. • Kepercayaan pada hukum positif untuk mengatasi problem agraria sebagai dasar legal; ternyata terhambat dalam corak dan watak hukum yang dibelit sifat “koruptif”; demikian pula diperparah oleh orientasi politik yang pragmatis dengan meneguhkan fungsi- fungsi penguasaan sumberdaya karena bekerjanya konspirasi politisi dengan pebisnis hitam yang merusak tatanan agraria • Upaya mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak pernah berhasil, kecuali hanya menjadi “narasi besar” yang masuk dalam komodifikasi politik yang banal (dangkal)
  7. 7. • Ruang artikulasi masyarakat makin menyempit; negosiasi menuju keadilan agraria terus disumbat; dampaknya hanyalah menjalar menjadi konflik dan kekerasan yang mengorbankan rakyat dan beriringan makin rusaknya tata agraria di Indonesia • Jika demikian, tidak mungkin memanfaatkan demokrasi “prosuderalisme dan formalisme” semata tanpa ditopang gerakan sosial sebagai pengimbang untuk mengatasi kebuntuan tersebut
  8. 8. • Fakta kompleksitas masalah agraria terkaitt lintas sektor, sebagaimana tercermin dalam regulasi misalnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; perlu ada analisis kritis agar mampu menyusun rancang bangun pembaharuan agraria
  9. 9. • Karena itu, jika akan memanfaatkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, harus ada perubahan paradigma praksis pembaharuan agraria • Komitmen politik melalui ketetapan MPR itu jika diikuti road map pembaharuan agraria dengan menautkan pada skema kebijakan yang lain, dan menggunakan jalur hukum politik dan civil society, maka masih banyak peluang yang bisa dikerjakan untuk menyusun terobosan • Demikian pula, turunan praksis yang bisa mengakselerasi dengan memanfaatkan momentum; pemerintahan baru, komitmen politik antar pihak serta dukungan masyarakat sipil akan menjadi modalitas penting keberhasilan perwujudan keadilan agraria
  10. 10. • Jalan moderat untuk mengatasinya, melakukan audit legal atas praktik agraria yang bertumpu pada perubahan cara pandang tidak sekadar “menata” namun “revolusi hukum” dengan mendaratkan pada problem empirik: menuju keadilan agraria (SDA) • Demikian pula secara politik; perubahan struktural kekuasaan mau tidak mau menjadi pilihan prioritas; adalah fokus reformasi sumberdaya alam khususnya agraria dalam jangka menengah harus mendorong dan memperkuat arah keadilan struktural berbasis masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat
  11. 11. PEMBANGUNAN LOKAL • Terbitnya UU no. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, menjadi pisau bermata dua; • Disatu sisi memberi kewenangan lokal membuat terobosan dalam mengorientasikan arah dan substansi pembangunan lokal • Disisi lain bisa menjadi arena dan ladang penyuburan praktik eksploitasi SDA dengan corak kapitalistik • Penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang berproses secara sistematik di daerah dengan terbitnya Perda, Perub maupun regulasi atau kebijakan lain yang mendistorsi tujuan keadilan ekologi dan tata ruang
  12. 12. • Banyak masalah alih lahan pertanian ke pola dan corak yang kapitalistik (perumahan mewah, apartemen, hotel, mall dst) berdampak perubahan tata ruang lokal dengan risiko ketimpangan dan keterancaman ekologi • Ruang hijau dan arena publik makin terkikis dan menghasilkan problem : risk society, dengan kemerosotan kualitas SDA • Pencemaran atau polusi berbagai jenis; kelangkaan air dan pendangkalan daya kesuburan tanah menghasilkan kehancuran sistematis kehidupan lokal • Hutan-hutan di lokal makin terancam, kerusakan yang tidak terkendali berdampak “bencana kemanusiaan”
  13. 13. TANTANGAN • Peluang untuk menghentikan problem tersebut, selain penegakan hukum dan penguatan partisipasi kritis masyarakat untuk memperkuat gerakan peduli agraria dan keadilan ekologi, perlu pula mendorong perubahan paradigma pembangunan yang arahnya mengontrol arus pasar (neoliberalisme) • Anarkhisme pasar dan politik oligark di tingkat daerah tentu menjadi ancaman; karenanya perlu diantisipasi dengan pemikiran “radikalisasi kelola SDA”
  14. 14. • Terbitnya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dimanfaatkan untuk melakukan “counter politik” atas mainstream pembangunan daerah dampak penyalahgunaan kekuasaan dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU Desa dapat dijadikan salah satu arena baru memperkuat kembali komunitas dan lokalitas dengan perspektif yang memadukan antara pemberdayaan ekonomi lokal dan kelola kelestarian SDA. • Desa membangun sebagai pendekatan strategis merupakan bentuk kebangkitan lokal digerakkan oleh madzab “Kelestarian SDA yang berkeadilan”
  15. 15. • Hutan desa merupakan topik penting dalam UU Desa; Menjadikan desa sebagai subjek strategis pengelola, penjaga dan penerima manfaat SDA sebagai jawaban problem-problem kemiskinan dan ketidakadilan • Perlu transformasi baru, revolusi pemikiran kelola hutan desa menjadi kekuatan pangan, energi dan pilar lingkungan

×