Dokumen tersebut membahas tentang kondisi politik dalam negeri dan luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Pada masa ini, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung otoriter dan sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Secara politik luar negeri, Indonesia lebih condong ke blok timur dan terjadi Konfrontasi dengan Malaysia akibat pembentukan Federasi Malaysia.

1. SMP NEGERI 3 PURBALINGGA

2. PEMBIMBING :
NURUL DINI HARDIANI, S.Pd., M.SI

3. PERKENALAN
• Kami dari Kelompok 8
• Dengan nama anggota :
1. Alya Rizqi .S. (05)
2. Anis Nur .R. (06)
3. Jozetta Amaril A.R (17)
4. Nadia Elsamia .Y. (21)

4. 1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa
Demokrasi terpimpin
Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem
Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959-1965.
Pada masa Demokrasi ini kekuasaan Presiden sangat
besar sehingga cenderung ke arah otoriter.
Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap
UUD 1945.

5. • Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan
UUD 1945 semasa Demokrasi Terpimpin :
a. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden
No. 2/1959
b. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden
c. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955
d. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden
tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan
Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan
oleh MPRS
e. Pengangkatan presiden seumur hidup.

6. 2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi
Terpimpin
Politik luar negeri pada
masa Demokrasi Terpimpin
Lebih condong pada blok
timur.

7. a. Oldefo dan Nefo
Oldefo yaitu dunia lama yang sudah mapan
ekonominya, khusunya negara-negara Barat yang
Kapitalis. Nefo yaitu negara-negara baru. Indonesia
Menjauh dari negara kapitali (blok oldefo) dan
menjalin kerja sama dengan negara komunis (blok
Nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros
Jakarta-Peking (Indonesia-Cina) dan Poros Jakarta
Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang(Indonesia
Kamboja-Vietnam Utara-Cina-Korea Utara)

8. b. Konfrontasi dengan Malaysia
Tahun 1961 muncul rencan pembentukan
negara Federasi Malaysia yg terdiri dari
Pesekutuan Tanah Melayu, Singapura,
Serawak,Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut
ditentang oleh Presiden Soekarno karena
dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan
dapat membahayakan revolusi Indonesia.

9. Tanggal 9 Juli
1963
Perdana Menteri Tengku
Abdul Rahman
menandatangani dokumen
tentang pembentukan
Federasi Malaysia.
Kemudian tanggal 16
September 1963
Pemerintah Malaysia
memproklamasikan
berdirinya Federasi
Malaysia

10. Perhebatan
ketahanan revolusi
Indonesia, dan
Bantu perjuangan
revolusioner rakyat
Malaya, Singapura,
Serawak, Sabah,
dan Brunei untuk
bantu perjuangan
memerdekakan diri
dan mengagalkan
negara boneka
Malaysia.
17 September 1963
Hubungan
diplomatik antara
dua negara putus.

11. Ditengah situasi konflik Indonesia-Malaysia,
Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat
reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun
akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota
tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya
Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar
dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB
pada tanggal 7 Januari 1965.