Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan budaya, sementara upaya pemberantasannya meliputi peranan KPK dan penegakan undang-undang anti korupsi.

1. MASALAH KORUPSI DI
INDONESIA
DISUSUN OLEH :
NAMA : ARY SETIADI
NIM : 41413110095
PROGRAM STUDI : TEKNIK ELEKTRO

3. LATAR BELAKANG
Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social
(penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah
mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.
Namun yang lebih memperihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan
pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan
anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain
sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan
keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal
itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga
yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya
adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita
ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil
memberantas korupsi,atau paling tidak mengurangi sampai pada titik yang
paling rendah.Maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar
ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara
yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan
dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

4. PERUMUSAN MASALAH
1.Apakah yang dimaksud dengan Korupsi.
2.Persepsi Masyarakat tentang Korupsi.
3.Faktor penyebab adanya korupsi.
4.Fenomena korupsi di Indonesia.
5.Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia.
6.Bagaimana cara Pemberantasan Korupsi.

5. 1. PENGERTIAN KORUPSI
Kata “korupsi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau
perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang
lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan”
atau dis-honest (ketidakjujuran). Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelewengan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa
korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pidana korupsi.

6. 2. Persepsi masyarakat tentang
korupsi
Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan
koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh.
Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan
semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat
lokal, maupun nasional.
Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi
dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah
“penguasa yang korup” dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran
kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para korup-tor. Hal ini
cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak
puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena
itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap
masyarakat dan sistem pemerin-tahan secara menyeluruh, mencita-citakan
keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata.

7. 3. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Berikut adalah faktor – faktor yang mendasari penyebab dari korupsi :
 Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make up politik,
sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
 Penyalahgunaan kekuasaan/wewenanng, takut dianggap bodoh kalau tidak
menggunakan kesempatan.
 Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya
dilakukan sebatas formalitas.
 Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
 Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap
bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan
hukumannya.
 Budaya permisif/serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila sering
terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
 Gagalnya pendidikan agama dan etika. Pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama
telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena
perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Sebenarnya agama bisa
memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan
institusi lainnya, sebab agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para
pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki
agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat
buruk.dll

8. 4. FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA
Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya
Indonesia ialah:
1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya
manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh
mudahnya “oknum” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan
bisnis/ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan
profesi serta kekuatan asing lainnya.
3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun
sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu.
4. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya
dengan dalih “kepentingan rakyat”.

9. Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai
berikut :
1. Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya
sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
2. Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada
kepentingan umum.
3. Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya
berlomba-lomba mencari keuntungan materil dengan mengabaikan
kebutuhan rakyat.
4. Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan
harta dan kekuasaan. Dimulailah pola tingkah para korup
5. Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa
kelompok kecil yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap
ada pada kelompok masyarakat besar (rakyat).
6. Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai
sektor di bidang politik dan ekonomi-bisnis.
7. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin
meningkatnya jabatan dan hirarki politik kekuasaan.

10. 5. PERANAN KPK DALAM PEMBERANTASAN
KORUPSI
Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat
dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain.
KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas
korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu
menjadi “martil” bagi para pelaku tindak KKN.

11. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :
1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan
mewujudkan good governance.
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

12. 6. CARA PEMBERANTASAN KORUPSI
Presiden melalui inpres no 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan
korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi
adalah sebagai :
1. Membersihkan kantor keprisidenan kantor wapres sekretariat negara serta
yayasan-yayasan.
2. Mengawasi pengadaan barang disemua departemen.
3. Mencegah penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh.
4. Mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depan.
5. Menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan
BUMN.
6. memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri.
7. meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar.
8. meneliti pembayar pajak dan cukai.

13. Cara lain penanggulangan korupsi adalah dengan menegakkan
hukum itu sendiri. Adapun UU yang mengaturnya yaitu:
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
- Rumusan RUU KUHP
Tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP ini diatur dalam Bab XXXI, Pasal 681
sampai dengan 690. Tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHPdibagi dalam
dua jenis tindak pidana yakni, suap dan penyalahgunaan wewenang yang
merugikan keuangan negara. Secara garis besar, Rancangan KUHP dalam
perumusan pasal-pasalnya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam
Undang-undang Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001).

14. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang
secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur
dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri
dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang Negara
untuk kepentingannya.Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan dan
kelemahan pemimpin,kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme,
penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang
keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya
sumber daya manusia, serta struktur ekonomi.Korupsi dapat diklasifikasikan
menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat,dan tujuan.Dampak korupsi dapat terjadi di
berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan
negara.
Saran
Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak
dini.Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil

15. DAFTAR PUSTAKA
http://muhammadredja.wordpress.com/pkn/contoh-makalah/
http://livingnavigation.wordpress.com/2009/05/01/korupsi-dan-faktor-
http://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/25/faktor-penyebab-
korupsi/
http://hukum-rechtat.blogspot.com/2008/12/makalah-tentang-
korupsi.html
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081122212452AAc
dX0R
http://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html

16. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH