4. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
LANDASAN HUKUM (1)
KEMENKES
No LANDASAN HUKUM TENTANG
1.
UUD 1945 :
- Pasal 28 H - Setiap orang berhak atas jaminan sosial
- Pasal 34 - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
2. UU NO 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. UU NO 36/2009 Tentang Kesehatan
4. UU NO 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. PP NO 101 / 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuaran
6. Perpres No. 12 /2013 Tentang Jaminan Kesehatan
7. Perpres No. 111/2013 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12/2013
4
5. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
LANDASAN HUKUM (2)
KEMENKES
5
No LANDASAN HUKUM TENTANG
8.
Permenkes No.
69/2013
Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan
9.
Permenkes No.
71/2013
Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional
10.
SE Menkes No.
HK/MENKES/31/I/
2014
Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan
11.
SE Menkes No.
HK/MENKES/32/I/
2014
Tentang Pelaksanaan Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kes
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan
11. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
KEMENKES
Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
(Bab V. Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 22) :
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang
mencakup:
1.Administrasi pelayanan;
2.Pelayanan promotif dan preventif;
3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4.Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
5.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6.Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
7.Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
8.Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
No. 3, 4, 7 (Jaspel); No. 5, 6 (Obat, BHP, Alkes); No. 1 & 2 (Operasional Pelay kes lainnya)
11
13. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
ALUR PENDANAAN JKN (saat ini)
KEMENKES
13
PEMERINTAH
(KEMENKES) PBI
JPK JAMSOSTEK PEKERJA & PEMBERI KERJA MASY/MANDIRI
IURAN/PREMI
BPJSKES
UU No. 17/2003
UU APBN
UU No. 40/2004
UU No. 24/2012
FASKES DASAR
KAPITASI/NON KAPITASI
PP No. 58/2005
PERMENDAGRI
No. 13/2005
PERMENDAGRI
PENYUSUNAN
APBD
PEMANFAATAN STATUS FASKES
FASKES LANJUTAN
DINKES KAB/KOTA
INA CBG’s
PNBP ATAU BLUD
14. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PEMANFAATAN DANA JKN
KEMENKES
14
Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk:
Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel
perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan
Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat,
alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya
operasional pelayanan kesehatan lainnya.
Jasa Pelayanan Kesehatan di FKTP ditetapkan antara
40%-60% dari total penerimaan Kapitasi, dan sisanya
dimanfaatkan untuk biaya pelayanan operasional
kesehatan lainnya
15. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
REGULASI KEDEPAN PEMANFAATAN
DANA JKN PERATURAN PRESIDENKEMENKES
15
BPJS KES FASKES TK I (FKTP)
BAYAR
LANGSUNG
Dana dapat digunakan langsung
oleh FKTP
Bendahara JKN di FKTP
Kepala FKTP melaporkan
realisasi pendapatan dan
belanja ke Kepala SKPD Dinkes
sebagai penerimaan.
Semua pertanggung jawaban
pengeluran/belanja ada di FKTP
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PROPORSI JASPEL DAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DIATUR DENGAN PERMENKES
16. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KESIMPULAN
KEMENKES
16
1. Dana JKN yang diterima seluruhnya dimanfaatkan
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Operasional
Pelayanan Kesehatan.
2. Untuk pengelolaan dana Kapitasi JKN yang diterima
oleh faskes (Faskes Tk I/FKTP) sedang diproses regulasi
pengaturannya PERPRES.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai proporsi Jaspel dan
Operasional Pelayanan Kesehatan diatur dengan
Permenkes.
