Implementasi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. 2015
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DR. KURNIASIH, SH, M.Si
DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. ARTICLE 1 Const. 1945
INDONESIA IS A UNITARY STATE
ARTICLE 18 Const. 1945
NKRI DIVIDED INTO PROVINCIAL REGIONS AND AREAS OF THE PROVINCE IS DIVIDED INTO
REGENCY AND CITY, WHICH EACH PROVINCE, REGENCY, AND THE CITY HAS ORGANIZED LOCAL
GOVERNMENT LEGISLATION
2
N K R I
Province : 34
Regency : 415
City : 93
WITH LARGE AND SMALL ISLANDS WITH
DIVERSITY AND POPULATION CULTURE
AND CUSTOMS, RELIGION AND NATURAL
RESOURCES AND THE WEALTHS
Considering Law No. 23/2014 on
Local Government
542 Autonomous
Regions

4. 4
Tujuan Nasional
Tujuan Terbentuknya Negara:
 Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah
Indonesia
 Memajukan kesejahteraan umum
 Mencerdaskan kehidupan bangsa
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden
Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)
Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945
- NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota.
- Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
- Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD
dipilih melalui Pemilu
- Menjalankan Urusan Pemerintahan
- Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan
- Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya
dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang.
- Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang-
undang
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI
Tujuan
Demokrasi
Kesejahteraan
Memposisikan Pemda sbg instrumen pendidikan politik
di tingkat lokal, yg akan menyumbang thdp pendidikan
politik nasional demi terwujudnya civil society.
Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien
dan ekonomis untuk masyarakat lokal.
Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan Pemda
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, & peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem NKRI
Hak Warga Negara
Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas
penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Gub, Bup, Walkot
dipilih scr
demokrasi
(Langsung)
DPRD dipilih
melalui Pemilu
Pemerintahan Daerah
Pemerintah
Daerah DPRD
DPRD & KDH berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
Pemda yg diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah & merupakan mitra sejajar dlm
menjalankan fungsinya
Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Desentralisasi

5. UU 22 Tahun 1999
UU 32 Tahun 2004
UU 5 Tahun 1974
UU 18 Tahun 1965
Penpres 6 Tahun 1959
UU 1 Tahun 1957
UU 22 Tahun 1948
UU 1 Tahun 1945
DW Tahun 1903
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya
mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memperjelas konsep
desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan
Pemerintahan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 memuat
pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan
pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak
warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan
inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah
*UU ttg Kebijakan Pilkada: UU 8/2015 ttg Perubahan Atas UU Nomor 1
Tahun 2015 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

6. N
K
R
I
6
8
(30,7%)
181
(77,3%)
34
(57,6%)
1.614
(29,4%)
2.477
(41,7%)
14.254
(23,8%)
Perbandingan Jumlah Daerah Otonom
Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan
Sesudah Desentralisasi 1999
Luas Wilayah
1.913.578,68 km2
Jumlah Penduduk
251.857.940 Jiwa
Data Berdasarkan Permendagri
39 Tahun 2015

7. KEKUASAAN PEMERINTAHAN
Pasal 5
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam
berbagai Urusan Pemerintahan.
Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
tertentu.
2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
1
3
4

8. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Pasal 6
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.
Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
1
2
Pasal 7

9. HUBUNGAN KERJA KDH DAN DPRD
o Hubungan kerja DPRD dan kepala daerah didasarkan atas mitra sejajar dan
check balance
o Hubungan kemitraan diwujudkan dalam bentuk:
a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemda;
d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala;
o Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepala
daerah kepada DPRD tidak dapat digunakan sebagai sarana pemberhentian
kepala daerah
9
PASAL 207 UU 23/2014

10. KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHANWAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON
PELAYANAN
DASAR
S P M
KLASIFIKASI U R U SAN PE M E R INTAHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
Prinsip
- Dapat dilaksanakan sendiri
- Dapat didekonsentrasikan kpd
instansi vertikal/ gub. sbg wakil
Pemerintah Pusat
- Tdk dpt ditugas
pembantuankan kpd drh
otonom, karena tdk ada
perangkat drh yg melaks.
- Dibiayai dari APBN
- Pembentukan instansi vertikal
di drh tdk memerlukan
persetujuan gub sbg wkl
Pemerintah Pusat.
Prinsip Ur. Konkuren yg menjadi
kewenangan daerah:
- Asas Pelaksanaan:
Urusan Pemerintahan menjadi
kewenangan daerah dilaksanakan
berdasarkan asas otonomi
- Anggaran: APBD
- Hak Daerah :
Mengatur & mengurus urusan yg sdh
diserahkan kpd drh sesuai dgn aspirasi
masyarakat setempat & kondisi daerah
dalam prinsip NKRI dengan berpedoman
pada NSPK
Prinsip:
- Urusan Pemerintahan yang
merupakan kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan
yang pelaksanaannya di daerah
dilaksanakan oleh gubernur,
bupati/walikota di wilayahnya.
- Anggaran: dibiayai dari APBN.
- Pelaksana :
Di drh dilaks o/ gubernur, bupati
dan walikota sebagai wakil
pemerintah pusat dibantu oleh
instansi vertikal.
Camat melaksanakan
pelimpahan urusan pemerintahan
umum yang dilaksankan
bupati/walikota di tingkat
kecamatan
- Pertanggungjawaban
Gub bertanggung jawab kpd
Presiden melalui Mendagri &
Bupati/Walikota betanggung
jawab kpd Mendagri melalui
Gubernur sbg Wakil Pemerintah
Pusat.

11. WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN KO N KUREN
PILIHAN
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & tt ruang;
4. Perumahan & kwsn
permukiman
5. Tramtibum & linmas
6. sosial
Tenaga Kerja,
Pemberdayaan Perempuan
& Pelindungan Anak,
Pangan, Pertanahan, LH,
Adminduk & Capil, PMD,
pengendalian pddk &KB,
perhubungan, Kominfo,
Koperasi, Usaha Kecil &
Menengah, Penanaman
Modal, Kepemudaan &
Olahraga, Statistik,
Persandian, Kebudayaan,
Perpustakaan dan
Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas
dan Efisiensi dan Kepentingan
Strategis Nasional
Urusan yang mempunyai dampak ekologis
yang serius hanya diotonomikan sampai ke
daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan
pertambangan) sehingga relatif mudah
dikendalikan.

12. 12
URUSAN KEHUTANAN
Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN, KELAUTAN, SERTA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIBAGI
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PROVINSI.

13. PEMETAAN URUSAN PILIHAN
PASAL 24 AYAT 4
TUJUAN
Dilakukan untuk menentukan
Daerah yang mempunyai Urusan
Pemerintahan Pilihan
DASAR
1. Potensi
2. Proyeksi Penyerapan Tenaga
Kerja
3. Pemanfaatan Lahan
Digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan
penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

14. PEMETAAN U RU SAN PEMERIN TAHAN
- Melakukan pemetaan urusan wajib non
pelayanan dasar dan urusan pilihan yg
diprioritaskan oleh setiap provinsi dan
kab/kota dikoordinasikan oleh Mendagri
- Ditetapkan dengan Permen setelah
mendapat rekomendasi Mendagri
KEMENTERIAN/LPNK & PEMDA
Dasar untuk pembinaan pusat
kpd daerah dalam pelaksanaan
urusan wajib non yandas dan
urusan pilihan secara nasional
Digunakan oleh daerah untuk
penetapan kelembagaan,
perencanaan dan
penganggaran
Pembinaan kepada daerah
dikoordinasikan oleh Mendagri
Sinergitas Pembangunan
Pusat dan Daerah
Mencapai Tujuan Nasional`

15. KEPALA DAERAH
KEDUDUKAN GUBERNUR
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
 Memimpin
pelaksanaan urusan
pemerintahan yang
mjd kewenangan
daerah provinsi
(dibiayai dari APBD)
 melaksanakan tugas
pembantuan dari
Pemerintah Pusat
(dibiayai APBD)
 Melaksanakan pembinaan
dan pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
kabupaten/kota dan tugas
lain (Pasal 91)
 Melaksanakan tugas dan
wewenang lain selain yang
diatur dalam Pasal 91
Membentuk perda
Dibantu
perangkat daerah
Tidak membentuk perda
Dibantu perangkat gubernur
sbg wakil Pemerintah Pusat
Dibiayai APBN
Pelaksana
urusan
pemerintahan
umum (APBN)
15
Tidak membentuk
perda
Dibantu instansi
vertikal (kesbangpol
kemendagri)
Dibiayai APBN

16. FO RKO PIMDA (P A SA L 2 6 )
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur, bupati
dan walikota adalah perpanjangan tangan Presiden di wilayahnya
masing-masing.
1. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur, Bupati/Walikota
dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
2. Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Forkopimda.
3. Anggota Fokopimda terdiri dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan
satuan teritorial TNI dan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
4. Di kecamatan dibentuk forum pimpinan kecamatan yang diketua oleh Camat
dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan teritorial TNI di Kecamatan.
5. Rapat Fokopimda dapat mengundang instansi vertikal yang lain sesuai dengan
kebutuhan.
16

17. PENYELENGGARAAN URUSAN
PENYELENGARAAN URUSAN MELIPUTI URUSAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT ABSOLUT,
KONKUREN & PEMERINTAHAN UMUM.
PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOM
SEBELUM DITETAPKAN MENJADI DOB, TERLEBIH
DAHULU HARUS MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN
DAMPAK EKOLOGIS
(Penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang
kehutanan, kelautan, serta
energi dan sumber daya
mineral )
PENGATURAN SANKSI BAGI
KDH/WKDH DAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI INSTANSI
DAERAH
ISU STRATEGIS UU 23/2014 TTG PEMDA
17
TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN
KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS
MELEWATI BATAS-BATAS ADMIN DRH KAB/KOTA
MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI.
SANKSI BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
BERUPA TEGURAN TERTULIS, TIDAK DIBAYARKAN HAK-
HAK KEUANGAN, MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN
KHUSUS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN TETAP

18. PERANGKAT DAERAH
18
 DIBENTUK TIPOLOGI DINAS ATAU BADAN DAERAH SESUAI
DENGAN BESARANNYA AGAR TERBENTUK PERANGKAT DAERAH
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN/SESUAI BEBAN KERJA.
 PEMBENTUKAN PERANGKAT DRH HARUS DIDASARKAN PADA
URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DRH DGN
MEMPER-HATIKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN DRH (RIGHT
SIZING)
 KELURAHAN SELAKU PERANGKAT KECAMATAN PEMDA KAB/KOTA
MENGALOKASIKAN ANGGARAN DLM APBD KAB/KOTA UNTUK
PEMBANGUNAN SARPRAS & PEMBERDAYAAN MASY. DI
KELURAHAN
PEREKONOMIAN DAERAH
DAERAH DAPAT MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) TERUTAMA UNTUK MEMBERIKAN
KEMANFAATAN EKONOMIS BAGI MASYARAKAT
PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN
 MEKANISME FORMULA DAU YANG MENJADIKAN
WILAYAH LAUTNYA SEBAGAI VARIABEL DLM
PENGHITUNGAN DAU & MELALUI FORMULASI DAK YG
MENGAKOMODASI KEBUTUHAN DRH PROV. YG
BERCIRI KEPULAUAN.
 PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENGALOKASIKAN DANA
PERCEPATAN DI LUAR DANA ALOKASI UMUM DAN
DANA ALOKASI KHUSUS

19. P ELAYANAN P UBLIK
Daerah WAJIB MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
MASYARAKAT
WAJIB MENGUMUMKAN SELURUH
INFORMASI
PENGADUAN ATAS PELAYANAN
PUBLIK DISAMPAIKAN MASY. PADA
OMBUDSMAN, PEMDA DAN DPRD
DAN PEMDA WAJIB MELAKSANAKAN
REKOMENDASI OMBUDSMAN

20.  KDH diwajibkan memberikan pelayanan publik berdasarkan standar
pelayanan;
 Pemda diberikan kewenangan untuk menyederhanakan jenis dan
prosedur pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah
pelayanan kepada masyarakat;
 KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 Daerah diarahkan untuk menerapkan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;
 Pemerintah Pusat dapat mengambil alih kewenangan pelayanan publik
yang menjadi urusan pemerintah daerah apabila terdapat pelanggaran
terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sehingga menghambat rakyat untuk memperoleh pelayanan.
20
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 LEBIH MENGEDEPANKAN
PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT

21. INOVASI DAERAH
 Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemda dapat melakukan inovasi yang inisiatifnya dapat berasal dari Kepala
Daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan
anggota masyarakat.
1. PENINGKATAN EFISIENSI;
2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS;
3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN;
4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN;
5. BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN
UMUM;
6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN
7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN
DIRI SENDIRI.
PRINSIP-PRINSIP
DALAM HAL PELAKSANAAN INOVASI YANG
TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DAN INOVASI TERSEBUT TIDAK
MENCAPAI SASARAN YANG TELAH
DITETAPKAN, APARATUR SIPIL NEGARA
TIDAK DAPAT DIPIDANA.
PERLINDUNGAN
 Kepala Daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada
Menteri Dalam Negeri yg paling sedikit melaporkan cara melakukan inovasi,
dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang dicapai. 21

22. Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan secara langsung
dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya pada UU ini

23. Undang-Undang ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

24. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI