Majelis Umum PBB berfungsi sebagai badan deliberatif dengan kekuasaan untuk membicarakan, mengawasi, dan memilih organ-organ lain PBB seperti Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta Dewan Perwalian. Majelis Umum juga mengatur anggaran PBB dan memilih anggota organ-organ tersebut.

1. Organ-organ pokok PBB

2.  Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah
salah satu dari enam badan utama PBB
 Di dalam rancangan piagam PBB yg dihasilkan oleh
konferensi Dumbarton Oaks yg diberikan kepada
Majelis umum sangat terbatas
 Majelis ini hanya memperbincangkan masalah
umum tentang keselamatan dunia. Karena
perdamaian dan keamanan internasional diserahkan
kepada dewan keamanan PBB

3. Anggotanya meliputi semua anggota dan
tidak mempertimbangkan besar kecilnya
negara anggota dan setiap negara anggota
berhak mengirimkan paling banyak lima
anggota utusan untuk hadir dalam Majelis
Umum.

4. 1. Original members
Adalah anggota asli yaitu anggota yang
turut serta dalam konferansi San Francisco
atau negara yang ikut meratifikasi piagam
PBB sd 24 Okt 1945
2. Non Original members
adl negara tidak asli maksudnya negara
yang menjadi anggota kemudian sesudah
tgl 24 Okt 1945

5. Syarat sbb:
a. Negara yang bersangkutan cinta damai
b. Menerima kewajiban-kewajiban yang
termaktub dalam piagam
c. Oleh PBB negara yang bersangkutan dinilai
dapat dan mau melaksanakan kewajibannya
d. Diterima oleh majelis umum setelah
mendapat rekomendasi dari dewan
keamanan (pasal 14)
Dengan catatan dewan keamanan harus
didukung oleh 9 suara termasuk semua
suara kelima anggota tetap

6. Majelis umum mengadakan sidang sekali setahun (pasal
20). Majelis umum juga dapat mengadakan sidang
khusus atau istimewa jika diadakan atas undangan
sekretaris jendral PBB jika:
a. Diminta oleh dewan keamanan
b. Diminta oleh mayoritas anggota
ada juga sidang khusus istimewa yaitu sidang khusus
yang dilakukan dalam jangka 24 jam setelah
diterimsnya usul oleh dewan keamanan dan biasanya
dilakukan atas vetoyang dijatuhkan oleh salah satu
dari lima anggota tetap dewan keamanan, dan
dilakukan jika sekurangnya disetujui 9 dari 15 anggota
dewan keamanan

7.  Dalam hal pemungutan suara, piagam
menyebutkan bahwa setiap anggota
mempunyai satu suara dan juga
membuktikan tidak ada perbedaan antara
negara besar maupun negara kecil
 Cara pemungutan suara di majelis umum
disebutkan bahwa mengenai hal-hal penting
harus diambil dengan persetujuan 2/3 suara
dari anggota yang hadir

8.  Usul-usul tentang penjagaan perdamaian dan
keamanan internasional
 Pemilihan anggota-anggota tidak tetap dewan
keamanan
 Pemilihan anggota-anggota dewan ekonomi dan sosial
 Pemilihan anggota-angota dewan perwalian
 Penerimaan anggota baru PBB
 Penundaan hak-hak keanggotaan terhadap suatu
negara dan pemecatan anggota
 Hal-hal yang berhubungan dengan sistem perwalian
 Anggaran belanja
Selain hal tersebut, dalam mengambil keputusan
majelis umum cukup mengambil keputusan dengan
menggunakan keputusan suara terbanyak biasa

9.  Sbg organ utama PBB majelis umum berfungsi
sebagai badan deliberatif yaitu mempunyai
kekuasaan untuk membicarakan, menguji,
mengawasi dan mengecam pekerjaan-pekerjaan
PBB sebagai keseluruhan dan organ-organ lainnya
termasuk badan-badan khusus
 Kekuasaan majelis umum secara global menurut
piagam, meliputi kekuasaan
musyawarah,mengawasi, keuangan, memilih dan
konstitusional

10.  Kekuasaan berdiskusi dan merekomendasi berkenaan
dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan
internasional
 Pengawasan kerjasama internasional dalam lapangan
ekonomi dan sosial
 Pengawasan terhadap sistem perwalian
 Membicarakan keterangan-keterangan tentang daerah
yg belum mempunyai pemerintahan sendiri
 Urusan anggaran belanja PBB
 Penetapan keanggotan dan penerimaan anggota baru
 Mengadakan amandemen terhadap piagam
 Pemilihan anggota-anggota organ yang lain

11.  Tanggung jawab utama bagi pemeliharaan
perdamaian dan keamanan internasional, yaitu
terletak di dewan keamanan.
 Pengawasan kerjasama internasional di dlam
bidang ekonomi, sosial dan budaya (pasal 13 ayat
1 b)
 Pengawasan terhadap sistem perwalian, secara
operasional pelaksanannya diserahkan kepada
dewan perwalian.
 Urusan anggaran belanja yg ditetapkan oleh
majelis umum setiap tahun yang berupa
anggaran tahunan PBB.

12. Diatur dalam pasal 108, hal-hal yang diatur
adalah:
 Usul perubahan harus diterima oleh 2/3 dari
anggota majelis umum
 Perubahan tsb harus disahkan oleh 2/3 dar
negara anggota yg menurut aturan yg
ditetapkan UU dari masing-masing negara
anggota. Diantara 2/3 negara anggota harus
termasuk di dalamnya semua anggota negara
tetap dewan keamanan

13. Majelis umum memilih:
 Para anggota tidak tetap dari anggota dewan
keamanan
 Para anggota dewan ekonomi dan sosial
 Para anggota dewan perwalian diluar anggota-
anggota yang mewakili negara-negara yang
diserahi perwalian
 Sekretaris jendral PBB atas rekomendasi dari
dewan keamanan
 Para anggota mahkamah pengadilan
internasional

14. Panitia utama:
 Panitia pertama: tugasnya di bidang politik dan
keamanan termasuk soal-soal pengaturan
persenjataan.
 Panitia kedua: tugasnya khusus untuk politik.
 Panitia ketiga: tugasnya di bidang ekonomi dan
keuangan.
 Panitia keempat: tugasnya di bidang sosial,
kemanusiaan dan kebudayaan.
 Panitia kelima: tugasnya di bidang dekolonisasi
(daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri)
 Panitia keenam: tugasnya di bidang administrasi dan
anggaran.
 Panitia ketujuh: tugasnya di bidang hukum

15. Prosedural commite (panitia uacara):
 General commite (panitia umum,
terdiri presiden majelis umum dan tujuh ketua
panitia utama)
tugasnya adl menelaah daftar agenda sementara dan
membantu presiden majelis umum dlm masalah
prosedural pelaksanaan sidang tsb
 Crendentials commite (panitia surat-surat
kepercayaan). Terdiri dari 9 anggota yg ditunjuk oleh
residen majelis umum sesaat setelah pembukaan
sidang majelis umum.
tugasnya adl meneliti surat-surat kepercayaan para
delegasi peserta sidang majelis umum dan
melaporkannya pada majelis umum

16. Standing commite (panitia tetap):
 The advissory commite on administrative and
budgetary question atau panitia penasehat
mengenai soal-soal administrasi dan
anggaran.
 The commite on contributions atau panitia
untuk urusan iuran, bertugas menangani
masalah-masalah selama dan antaradua
sidang biasa dari majelis umum.

17. Organ-organ pembantu:
 International atomic energy agency (IAEA)
 United nations emergency force (UNEF),
pasukan PBB
 United nations relief and works agency for
palestine refuges in the near east (badan
penampung pengungsi dari palestina)
 United nations industrial development
organization (UNIDO)
 United nations enviroment programme
(UNEP)