Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 serta contoh pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak dan kewajiban tersebut. 2. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 seperti hak kesetaraan, berkumpul, beragama, serta kewajiban-kewajiban seperti taat h

1. PPKN
KASUS PELANGGARAN HAK DAN
PENGINGKARAN KEWAJIBAN

2. KELOMPOK 1
A.MUH RISAL A.OTMAR M. AHMAD UZAIR C. AL MUJAHID I.
AMBO UPE MUH.AKMAL SATRIALDI ZULKARNAIN

3. Hak warga negara
Pasal 27 ayat 1
Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul,mengeluarkan pikiran
secara lisan dan tulisan, dsb
ditetapkan dengan uu.
pasal 29 ayat 2
Negara menjamin kemerdekaan
tiap tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing
masing dan beribadat menurut
agamaya dam keyakinannya itu
Pasal 30 ayat 1
Tiap tiap warga Negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan
negara
Hak adalah sesuatu yang
seharusnya dimiliki oleh
setiap warga negara sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku

4. CONTOH HAK DALAM UUD 1945
HAK HAK
YANG DIATUR
DALAM UUD
1945
PASAL 27 ayat 1
Hak parsamaan didepan hukum dan
pemerintahan
PASAL 28
Hak berkumpul dan mengeluarkan
pendapat
PASAL 29
Hak kemerdekaan beragama
Pasal 34
Hak fakir meskin dan anak terlantar
PASAL 31
Hak mendapatkan pendidikan
PASAL 30
Hak ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara

5. KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pasal 27 ayat 1
Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
Pasal 27 ayat 3
Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara
Pasal 31 ayat 2
Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.
Pasal 30 ayat 1
Tiap tiap warga Negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan
negara
Kewajiban adalah segala
hal yang harus dilakukan
oleh setiap orang sebelum
menuntuk hak sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.

6. CONTOH KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DALAM UUD 1945
PASAL 27 AYAT 1
KEWAJIBAN
MENJUNJUNG TINGGI
HUKUM DAN
PEMERINTAHAN
1
PASAL 27 AYAT
KEWAJIBAN MEMBELA
NEGARA
2
PASAL 30 AYAT 1
KEWAJIBAN IKUT SRTA
DALAM USAHA
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA
3
PASAL 31 AYAT 1
KEWAJIBAN
MENGIKUTI
PENDIDIKAN DASAR
4

7. PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
FAKTOR EKSTERN
1. Penyalahgunaan kekuasaan
2. Ketidaktegasan aparat
penegak hukum
3. Penyalahgunaan teknologi
FAKTOR INTERN
1. Sikap egois atau terelalu
mementingkan diri sendiri
2. Kurangnya kesadaran akan
hak orang lain
3. Adanya sikap tidak toleransi
FAKTO PENYEBAB
Faktor penyebab pelanggran
hak terdiri atas factor dari
individu ( factor intern) dan
factor dari lingkungan (factor
ekstern)
PELANGGRAN HAK
Pelanggaran Hak Adalah Setiap
Perbuatan Baik Disengaja Atau
Kelalaian Yang Melawan Hukum,
Mengurangi, Menghalangi, Dan Atau
Mencabut Hak Seseorang Sebagai
Warga Negara Yang Dijamin Oleh
Uud 1945 Dan Tidak Mendapatkan
Penyelesaian Hukum Yang Adil Dan
Benar Berdasarkan Mekanisme
Hukum Yang Berlaku.

8. PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENGINGKARAN KEWAJIBAN
Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
FAKTOR PENYEBAB
1. Tingginya egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara.
2. Rendahnya kesadaran hukum warga negara.
3. Aparat penegak hukum yang tidak tegas.

9. CONTOH KASUS PELANGGARAN HAK WARGA
NEGARA
PASAL YANG DILANGGAR
1. Menuduh keyakinan yang dianut warga islam syiah adalah sesat. Hal ini bertentangan
dengan UUD 1945 pasal 28E ayat 2.
2. Pembakaran beberapa bangunan milik warga islam syiah oleh islam suni dan
pengusiran warga islam syiah dari daerah tempat tinggalnya yang bertentangan dengan
UUD 1945 pasal 28E ayat 1.
3. Pembiaran dan penelantaran warga islam syiah selama berada di pengungsian. Hal ini
bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28G ayat 3.
PENYELESAIAN KASUS
Pemerintah telah menunjuk rector dari IAIN sunan ampel sebagai ketua tim
rekonsiliasi kasus syiah. Ia mengatakan bahwa mengembalikan penganut
syiah kekampung halamannya merupakan jalan terbaik. Tapi langkah ini
harus dilakykan dengan hati hati karena penolakan pada penganut syiah
masih tinggi.
KASUS SYIAH DI SAMPANG MADURA, MENGABAIKAN HAM

10. CONTOH KASUS PENGINGKARAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
UU YANG DILANGGAR
pengingkaran kewajiban tertib berlalu lintas yang
bertentangan dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu
lintas angkutan jalan.
PENYELESAIAN KASUS
Dalam kasus kecelakaan yang terjadi di tongas.
Penyidikan tetap dilakukan sesuai prosedur, tetapi
penyidikan tidak dapat dilakukan dengan tuntas
karena sopir dari pick up (tersangka) telah
meninggal

11. Thanks youAny Questions ?