Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Update-Kebijakan-Akreditasi-Klinik
Similar to Update-Kebijakan-Akreditasi-Klinik (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
Update-Kebijakan-Akreditasi-Klinik
- 1. UPDATE TERBARU MENGENAI ATURAN AKREDITASI KLINIK PRATAMA “Akreditasi Klinik…… wajib atau butuh siiich” DISAMPAIKAN OLEH : dr Vini Adiani Dewi (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov Jabar) Pada Pertemuan Manajemen Tahunan Asosiasi Klinik Jawa Barat tgl 8 September 2021
- 4. MISI 2 : MELAHIRKAN MANUSIA YANG BERBUDAYA BERKUALITAS BAHAGIA DAN PRODUKTIF MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 2018-2023
- 5. KOMPETENSI FASKES SARANA PRASARANA SDM ALKES FARMASI AKREDITASI SISTEM RUJUKAN PELA YANAN KESEHA TAN UHC 2019 PROGRAM PENINGKA TAN MUTU • AKREDITASI • PENGUKURAN INDIK ATOR MUTU PROGRAM PENINGK ATAN AKSES • SARANA PRASARANA • KOMPETENSI SDM • ALAT KESEHATAN Terwujudnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas Bagi Masyarakat PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA Penguatan pelayanan kesehatan melalui program peningkatan akses dan mutu pelayanan. Akreditasi Menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan RI dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
- 7. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN OUTCOME MENINGKATNYA KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 50% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN KESEHATAN TRADISIONAL MENINGKATNYA PUSKESMAS SIAP AKREDITASI MENINGKATNYA KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 50% PUSKESMAS SESUAI STANDAR MENINGKATNYA RUMAH SAKIT SIAP AKREDITASI MENINGKATNYA KAB /KOTA YG MEMPUNYAI 80 % RUMAH SAKIT DENGAN PENCAPAIAN SPM MENINGKATNYA KAB/KOTA MEMILIKI LABORATORIUM KESEHATAN TERAKREDITASI MENINGKATNYA RS REGIONAL YG MEMENUHI STANDAR REKOMENDASI IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI INDIKATOR OUTCOME SATUA N TARGET 2019 2020 2021 2022 2023 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 50 % PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN KESEHATAN TRADISIONAL % 40 50 60 70 80 PERSENTASE KABUPATEN KOTA DENGAN MINIMAL 50 % PUSKESMAS SESUAI STANDAR % 75 80 85 90 95 PERSENTASE KAB /KOTA YG MEMPUNYAI 80 % RUMAH SAKIT DENGAN PENCAPAIAN SPM % 7 26 44 63 100 PERSENTASE RS REGIONAL YG MEMENUHI STANDAR JUMLA H 3 4 5 6 7 PERSENTASE PUSKESMAS SIAP AKREDITASI % 95 100 100 100 100 PERSENTASE RUMAH SAKIT SIAP AKREDITASI % 60 70 80 90 100 PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI LABORATORIUM KESEHATAN TERAKREDITASI % 19 30 40 50 60 PERSENTASE REKOMENDASI IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI % 100 100 100 100 100 RENSTRA DINAS KESEHATAN 2018 - 2023
- 10. SALAH SATU ISSU NASIONAL RPJMN 2020 - 2024 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
- 11. ISSUE PELAYANAN KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AKSES PELAYANANAN KESEHATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
- 12. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE 4 DIMENSI UHC: 1.SEBERAPA BESAR PROSENTASE PENDUDUK YANG DIJAMIN 2.SEBERAPA LENGKAP PELAYANAN YANG DIJAMIN 3.SEBERAPA BESAR PROPORSI COST SHARING OLEH PENDUDUK 4.MUTU : MUTU PELAYANAN KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE MERUPAKAN SISTEM KESEHATAN YANG MEMASTIKAN SETIAP WARGA DALAM POPULASI MEMILIKI AKSES YANG ADIL TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF BERMUTU DENGAN BIAYA TERJANGKAU. ( WHO) PENTAHAPAN CAKUPAN UNIVERSAL SANGAT DIPENGARUHI OLEH DUKUNGAN POLITIK KONSENSUS PENDUDUK, DAN KEMAMPUAN KEUANGAN SUATU NEGARA. 3 DIMENSI UHC: 1. SEBERAPA BESAR PROSENTASE PENDUDUK YANG DIJAMIN 2. SEBERAPA LENGKAP PELAYANAN YANG DIJAMIN 3. SEBERAPA BESAR PROPORSI COST SHARING OLEH PENDUDUK TAHUN 2015 TAHUN 2018 QUALITY
- 13. 7DIMENSI MUTU AMAN ADIL BERORIENTASI PASIEN EFISIEN TEPAT WAKTU EFEKTIF INTEGRASI kMal menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat meminimalisasi terjadinya kerugian (harm), cedera dan kesalahan medis yang bisa dicegah kepada mereka yang menerima pelayanan mengurangi waktu tunggu dan k eterlambatan pemberian pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan yang seragam tanpa me mbedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, sosial ekonomi menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi, kebutuhan dan nilai- nilai individu Optimalkan Sumberdaya yang ada, tanpa pemborosan bahan tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan keluaran (outcome) kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
- 14. RISIKO PELAYANAN YANG TIDAK BERMUTU MENGGERUS KEPERCAYAAN PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN 1 MENGUBAH PERILAKU DALAM MEMILIH PELAYANAN KESEHATAN 2 MENGURANGI MOTIVASI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN 3 MERUGIKAN SECARA FINANSIAL 4 RISIKO SERIUS TIDAK TERCAPAINYA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE 5
- 15. KEBIJAKAN MUTU & AKREDITASI FKTP
- 16. KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN PASIEN, & K3 UU 36 /2009 TENTANG KESEHATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AMAN, BERMUTU, SERTA MERATA & NONDISKRIMINATIF (PS 19) PEMERINTAH WAJIB MENETAPKAN STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN (PS 55 AY 1) STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PS 55 AY 2) PASAL 39 (1) DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN, PUSKESMAS WAJIB DIAKREDITASI SECARA BERKALA PALING SEDIKIT 3 (TIGA) TAHUN SEKALI. PMK 11/2017 Pasal 5 AYAT 1. SETIAP FASKES WAJIB MENYELENGGARAKAN KESELAMATAN PASIEN Ayat 2. Pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan: a. Standar keselamatan pasien b. Sasaran keselamatan pasien c. Tujuh langkah menuju keselamatan pasien MUTU KESELAMATAN PASIEN PMK 52 tahun 2018 Pasal 3 (1) Setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan K3 di Fasyankes Pasal 11 (4) Penilaian eksternal K3 di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui akreditasi Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K3 di FASYANKES PPI PMK 27 tahun 2017 : Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaanPPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas,klinik, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Pasal 3 (1) Setiap FasilitasPelayanan Kesehatanharus melaksanakanPPI.
- 18. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum: Permenkes No. 71 tahun 2013 dan Permenkes 99 tahun 2015 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN: Pasal 6 ayat 2: Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi. Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik: Pasal 38: 1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. 2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi Permenkes No. 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas: Pasal 57 Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan PKM wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Permenkes No. 46 tahun 2015 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3 ayat 1: Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi
- 19. INPUT PIMPINAN ( KEPALA DINKES,PIMPINAN KlINIK, POKJA, TIM MUTU) SARANA, PRASARANA, TENAGA, KOMPETENSI, ANGGARAN KETERSEDIAAN SOP KEMAMPUAN UNTUK ADVOKASI STAKEHOLDER MINDSET/ BUDAYA ( KEPATUHAN TERHADAP SOP) INDIKATOR & TARGET ( OUTPUT) HARUS JELAS FAKTOR – FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN AKREDITASI KPI AKREDITASI KOMITMEN FAKTOR PKERHASILAN AKREDITASI INPUT MANUSIA DUKUNGAN PROSES OUTPUT
- 21. KARYAWAN (PELAKSANA) CLINIC MANAGER • MELAKSANAKAN CLINICAL GOVERNANCE • MELAKSANAKAN CQI SEBAGAI LEADER & MANAJER DALAM PELAKSANAAN CLINICAL GOVERNANCE : 1. Pembentukan tim mutu 2. Penyusunan Dokumen 3. Implementasi Akreditasi 4. Evaluasi Implementasi Akreditasi 5. CQI PERAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA AKSELERASI AKREDITASI KLINIK SUPPORTING BUDGET 1. PEMENUHAN SUMBER DAYA 2. Pendampingan Pra Akreditasi : • Lokakarya penggalangan komitmen • Workshop pengenalan standar dan instrumen • Self Assessment • Pendampingan Penyusunan Dokumen • Pendampingan Implementasi & Penilaian Pra Survei 3. CQI OWNER
- 22. AKREDITASI FASYANKES PERBAIKAN TATA KELOLA (MANAJEMEN) INSTITUSI PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJMEN ) KLINIS PERBAIKAN TATA KELOLA (MANAJEMEN) RISIKO PERBAIKAN TATA KELOLA (MANAJEMEN) MUTU MEMBANGUN SISTEM TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK SECARA BERTAHAP & BERKESINAMBUNGAN SISTEM TATA KELOLA KINERJA & MUTU MELALUI AKREDITASI FKTP PEDOMAN PROGRAM TEKNIS TERDISTRIBUSI DI SELURUH STANDAR AKREDITASI
- 23. AKREDITASI MEMPERBAIKI TATA KELOLA ORGANISASI & KLINIS TATA KELOLA KLINIK YANG BAIK TATA KELOLA ORGANISASI YANG BAIK KEPUASAN PEMILIK, TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN
- 24. MANFAAT AKREDITASI FKTP MEMPERBAIKI TATA KELOLA INSTITUSI & PELAYANAN MEMASTIKAN PELAYANAN TELAH SESUAI STANDAR MEMASTIKAN - KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERJAMIN - KESELAMATAN PASIEN, TENAGA, PENGUNJUNG TERJAMIN MEMASTIKAN TERJADINYA PERBAIKAN KINERJA DAN MUTU SECARA BERKESINAMBUNGAN TERWUJUDNYA BUDAYA MUTU DI FASYANKES
- 25. TINGKAT KELULUSAN AKREDITASI KLINIK DASAR MADYA UTAMA PARIPURNA
- 26. PENETAPAN KEPUTUSAN AKREDITASI KLINIK PRATAMA KEPUTUSAN AKREDITASI BAB I BAB II BAB III BAB IV BELUM MENCAPAI AKREDITASI DASAR ≤ 60 % ≤ 60 % ≤ 60 % <20 TERAKREDITASI DASAR ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 20 % TERAKREDITASI MADYA ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 40% TERAKREDITASI UTAMA ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 60% TERAKREDITASI PARIPURNA ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80% 26
- 27. TAHAP PENGUSULAN SURVEI DAN PENETAPAN AKREDITASI FKTP MENERUSKAN PERMOHONAN SESUDAH CHECK KESIAPAN PENERBITAN SERTIFIKAT DINKES KAB DINKES PROV KOMISI AKREDITASI FKTP • PUSKESMAS • KLINIK PRATAMA • PRAKTEK MANDIRI dr/drg 4. MENERUSKAN PERMOHONAN KE KOMISI KOMISI MENUNJUK TIM SURVEIOR UNTUK MELAKUKANSURVEI REKOMENDASI HASIL SURVEI MENERUSKAN SERTIFIKAT KE KABUPATEN MENYERAHKAN SERTIFIKAT KE FASYANKES CHECK KESIAPAN FASYANKES PERMOHONAN SURVEI AKREDITASI 1 2 3 4 5 9 8 7 6 ALUR PENETAPAN ALUR SURVEI
- 28. TELAAH DOKUMEN AKREDITASI EXTERNAL SOP Clinical Pathway Program Peraturan Perundangan Pedoman Pemerintah dan/atau OP PROSES PELAYANAN TELUSUR OBSERVASI SIMULASI Menilai Compliance Terhadap Standar, Baik Standar Input, Standar Proses, Dan Standar Output SURVEI AKREDITASI Dokumen Bukti
- 29. KLINIK TERAKREDITASI DI JABAR s/d th 2019 NO KAB/KOTA NAMA KLINIK PRATAMA STATUS AKREDITASI TOTAL TAHUN PARIPUR NA UTAMA MADYA DASAR 1 Kab Bogor Denti 1 1 2019 2 Kab Bogor Kirana I 1 1 2019 3 Kab Bogor Medistra 4 1 1 2019 4 Kab Bogor Limus Pratama Medika 1 1 2019 5 Kab Bogor Gracia 1 1 2019 6 Kab Bogor Yapida 1 1 2019 7 Kab Bogor Kimia Farma Gunung Sindur 1 1 2019 8 Kab Bogor Tlajung 1 1 2019 9 Kab Bogor Bhakti Rahayu 1 1 2019 10 Kab Bogor Duta Medika 1 1 2019 11 Kab Bogor Qita 1 1 2019 12 Kab Bogor Salsabila MC 1 1 2019 13 Kab Bogor Medistra 2 1 1 2019 14 Kab Bogor dr DEDI 1 1 2019 15 Kab Bogor Insani 1 1 2019 16 Kab Purwakarta Sejati 1 1 2019 17 Kab Purwakarta Puja Ananda 1 1 2019 18 Kab. Bandung Bona 1 1 2019 19 Kab. Bandung Afifah 1 1 2019 20 Kab. Cirebon Dunia Medika 1 1 2019 21 Kota Bandung Medika Antapani 1 1 2019 22 Kota Bandung Wirasakti Kesdam III/SLW 1 1 2019 23 Kota Bogor Melania Bruderan 1 1 2018 24 Kota Bogor Pelita Sehat Pomad 1 1 2019 25 Kota Bogor Pelita Sehat Bangbarung 1 1 2019 26 Kota Bogor Denkesyah 03.04.01 1 1 2019 27 Kota Cimahi DKT Siliwangi 1 1 2019 28 Kota Cirebon Sutomo 1 1 2019 29 Kota Cirebon Muhamadiyah 1 1 2019 30 Kota Cirebon DKT Ciremai 1 1 2019 31 Kota Depok KPRJ Satelit UI Makara 1 1 2019 32 Kota Sukabumi DKT Pangrango 1 1 2018 JUMLAH 21 10 1 0 32
- 30. LAKUKAN SA DILANJUTKAN PERBAIKAN MINIMAL 6 BULAN SEKALI Penilaian Kembali Setelah 3 Tahun 01 03 02 Bagaimana Pasca Akreditasi? SIKLUS YANG TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI *) • PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL SURVEI • MEMASTIKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN DILAKSANAKAN MELALUI SIKLUS PDCA • PERSIAPAN REAKREDITASI Penilaian FKTP Berprestasi AKREDITASI BUKAN AKHIR TUJUAN TUJUAN UTAMA AKREDITASI YAITU PENINGKATAN MUTU YANG BERKESINAMBUNGAN (CQI)
- 31. RENCANA PENGEMBANGAN AKREDITASI KE DEPAN 1. REVIEW STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI AKREDITASI FKTP 2. MENYEMPURNKANAN SISTEM AKREDITASI • SURVEI BERBASIS IT • SISTEM INFORMASI • UPDATE KUALIFIKASI & KOMPETENSI SURVEIOR 4. FINALISASI NATIONAL QUALITY POLICY & STRATEGY 1 2 3 4 5. MONEV MUTU 3. PENGUKURAN INDIKATOR NASIONAL MUTU YANKES
- 32. REVISI PMK 46 TAHUN 2015 REVISI PMK 9 TAHUN 2014 STANDAR AKREDITASI KLINIK Progress Kebijakan Akreditasi Klinik
- 33. Untuk Klinik Pratama dan Klinik Utama Merupakan gabungan dari Standard Klinik Puskesmas dan Rumah Sakit (SNARS dan JCI ) Menghindari Pengulangan Lebih Sederhana dan Implementatif Standar Akreditasi Klinik (Revisi ) Revisi PMK 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
- 34. UNSUR STANDAR PMK No 46 TAHUN 2015 DRAFT STANDAR REVISI BAB 1. Kepemimpinan dan Manajemen Klinik 2. Layanan Klinik Berorientasi Pasien 3. Manajemen Penunjang Layanan Klinik 4. Peningkatan Mutu Klinik dan Keselamatan Pasien 1. Tata Kelola Klinik 2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 3. Pelayanan Klinik Peserseorangan STANDARD 26 Standar 23 Standar ELEMEN PENILAIAN 499 Elemen Penilaian 90 Elemen Penilaian PROGRESS REVISI STANDAR AKREDITASI KLINIK Per September 2020
- 35. SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/455/2020 TENTANG PERIZINAN DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, DAN PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)
- 36. AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1. Kegiatan persiapan dan survai akreditasi RS dan Labkes mulai dilakukan setelah status Bencana Nasional COVID-19 dicabut oleh Pemerintah 2. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes yang telah memiliki sertifikat akreditasi: a. masa berlaku sertifikat akreditasinya berakhir baik sebelum maupun sesudah Bencana Nasional COVID-19 dinyatakan dicabut oleh pemerintah, maka sertifikat akreditanya msh tetap berlaku selama 1 thn terhitung sejak bencana nasional COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. b. Pimpinan RS, Puskesmas, Klinik, Labkes membuat pernyataan komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang digunakan sbg: 1) Persyaratan kerjasama dgn BPJS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain; dan atau
- 37. 3. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes yang belum dilakukan akreditasi: a. Membuat komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang berlaku paling lama 1 thn sejak Bencana Nasional COVID-19 dinyatakan dicabut oleh pemerintah b. Pernyataan komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu digunakan sbg : 1) Persyaratan kerjasama dgn BPJS kesehatan ,Badan Usaha atau lembaga lain; dan/atau 2) Persyaratan perpanjangan Izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau peningkatan kelas RS 4. Pernyataan komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu sesuai dgn contoh format dan disampaikan kpd kemenkes melaui email may3subdit@gmail.com paling lambat 1 bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan 5. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes wajib menerapkan standar dlm penyelenggaraan pelayanan sbg bagian dari budaya mutu dan keselamatan pasien.