Sistem kesehatan nasional Indonesia menghadapi berbagai permasalahan terkait disparitas akses layanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan, dan keterlibatan masyarakat. Upaya peningkatan mutu layanan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

1. PERMASALAHAN DALAM SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
(Sumber : Perpres 72/2012)
Budi Perdana, MM, MPH
Bureau of Planning and Budgeting
Ministry of health, Indonesia

2. Ascobat Gani/PTS/AIPHSS
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
(Perpres 72, 2012)
MANAJEMEN, REGULASI
INFORMASI KESEHATAN
SDM KESEHATAN
FARMASI, ALKES, MAKANAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN
LITBANGKES
Upaya Kesehatan
PEMBERDAYAAN MASY
DERAJAT
KESEHATAN
MASYARAKAT
SETINGGI-2NYA

3. PERMASALAHAN

4. UPAYA KESEHATAN
1. Disparitas geografi; kapasitas fiskal; belanja daerah; pendidikan; infrastruktur;
akses dan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Ketimpangan akses kepada fasilitas kesehatan antar Provinsi dan Kabupaten,
terutama di DTPK.
3. Disparitas sumber daya terutama listrik dan air bersih.
4. Disparitas kependudukan antara lain: contraceptive prevalence rate, total
fertility rate dan unmet-need.
5. Disparitas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan cakupan imunisasi.
6. Masih tingginya penyakit infeksi menular.
7. Penyakit yang kurang mendapat perhatian (neglected diseases), antara lain
filariasis, kusta, dan frambusia cenderung meningkat kembali.
8. Peningkatan PTM menjadikan Indonesia mempunyai beban ganda (double
burden).

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Masih rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi kesehatan oleh
tenaga kesehatan.
2. Masih rendahnya sumbangan hasil penelitian kesehatan bagi pembangunan
kesehatan.
3. Masih lemahnya sinergi kebijakan pemanfaaat hasil penelitian, bagi
pembangunan kesehatan.
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam
menjalankan profesi peneliti kesehatan.
5. Terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi dan produk teknologi
kesehatan.
6. Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil
penelitian.
7. Masih lemahnya dukungan penyelenggaraan penelitian kesehatan.
8. Hasil penelitian kesehatan belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar
perumusan kebijakan kesehatan.

6. PEMBIAYAAN KESEHATAN
1. Belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal
terhadap beban pembiayaan kesehatan.
2. Terbatasnya dana operasional Puskesmas dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target
nasional.
3. Belum terpenuhinya kecukupan pembiayaan kesehatan yang
diikuti efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
4. Belum adanya pertimbangan kebutuhan biaya pelayanan
kesehatan terutama program prioritas sebagaimana Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
5. Masih terbatasnya peraturan perundangan yang mendukung
pencapaian jaminan kesehatan.

7. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan terutama
di DTPK dan DBK.
2. Perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan
belum didukung dengan data dan informasi yang
memadai.
3. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan
SDM kesehatan.
4. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan belum merata.
5. Pemerataan SDM kesehatan masih kurang.
6. Pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi
belum dilaksanakan.
7. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan masih
kurang..

8. SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN
1. Tingginya penggunaan bahan baku impor (mencapai 85%
dari kebutuhan).
2. Upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan belum
maksimal.
3. Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh
fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Konsep obat esensial generik belum sepenuhnya diterapkan.

9. MANAJEMEN, INFORMASI, DAN REGULASI
KESEHATAN
1. Perencanaan pembangunan jangka panjang/menengah kesehatan
antara pusat dan daerah belum sinkron.
2. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah menerapkan
kebijakan desentralisasi.
3. Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas) yang berbasis
fasilitas sudah mencapai tingkat kabupaten/kota namun belum
dimanfaatkan secara optimal.
4. Surveilans belum dilaksanakan secara baik dan menyeluruh.
5. Hukum kesehatan belum tertata secara sistematis dan belum
mendukung pembangunan kesehatan secara utuh.
6. Pemerintah belum sepenuhnya dapat menyelenggarakan
pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu sesuai
dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good
governance).

10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Rumah tangga yang telah melaksanakan PHBS masih jauh
dari sasaran yang harus dicapai, yakni sekurang-kurangnya
60%.
2. Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM),
seperti Posyandu, Poskesdes, dan Poskestren semakin
meningkat, tetapi pemanfaatan dan kualitasnya masih
rendah.
3. peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan
kesehatan, terutama melalui CSR belum dikoordinasikan
secara maksimal.
4. kemitraan antara pemerintah dengan organisasi
masyarakat dalam berbagai program kesehatan perlu
ditingkatkan.

11. Contact me:
Email : budiperdana@gmail.com
Cell : +62 811902127
Skype : budi_perdana
Linkedin : Budi Perdana