Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dokumen menjelaskan pembagian urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota berdasarkan lampiran BB UU 23/2014 yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, dan pengelolaan kawasan hut

1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
PERUMUSAN KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI
PADA RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENSTRA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
BIRO HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014
Yogyakarta , 10 Maret 2016

2. 2
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEHUTANAN
Perencanaan Hutan
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE,
beserta Peraturan Pelaksanaannya
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, beserta
Peraturan Pelaksanaannya.
UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.
Pilar Dasar Sektor
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU 19 Tahun
2004 tentang Kehutanan, beserta
Peraturan Pelaksanaannya

3. TUPOKSI KEMEN-LHK
Pasal 2 dan 3 Perpres No. 16 Tahun 2015
1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan
hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi SDA dan E, peningkatan daya dukung DAS dan hutan
lindung, PHPL, peningkatan daya saing IPHH, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan
pelanggaran hukum bidang kehutanan.;
2. Pelaksanaaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan, pengelolaaan KSDA dan E, peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung, PHPL,
peningkatan daya saing IPHH, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum
bidang kehutanan.;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman
hayati, peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungsn, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang
kehutanan.;
4. Pelaksanaan BINTEK dan SUPERVISI atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan
dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaaan KSDA dan E, peningkatan daya dukung DAS dan
hutan lindung, PHPL, peningkatan daya saing IPHH, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan
pelanggaran hukum bidang kehutanan.;
5. Pelakanaan LITBANG dan Inovasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Pelaksanaan Penyuluhan dan pengembangan SDM di lingkungan Kemen LHK;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada unsur organisasi di Lingkungan Kemen LHK;
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kemen LHK;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kemen LHK, dan
10. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen LHK.

4. ARAH KEBIJAKAN KEMEN LHK yang sedang
dan sudah dijalankan saat ini, mewujudkan :
1. Pengelolaan sektor kehutanan secara terpadu;
2. Memelihara potensi kekayaan hutan yang ada agar tetap dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan melakukan konservasi
sumber daya hutan;
3. Penanggulangan kebakaran dan pemberantasan penebangan liar serta
upaya penegakan hukumnya;
4. mempercepat upaya rehabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi;
5. melakukan desentralisasi kewenangan pengurusan kehutanan
sehingga tercapai pengelolaan yang bersifat partisipatif dan
melibatkan seluruh pihak;
6. peningkatan efektifitas dan kualitas pengelolaan hutan dengan cara :
a. penyelesaian Pembangunan KPH untuk seluruh kawasan;
b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan.

5. UU No. 23 Tahun 2014
Pasal 14 :
(1)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang
Kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya
mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi.
(2)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud (1)
yang berkaitan dengan Taman Hutan Reaya
kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

6. Exsistensi UU 23 Tahun 2014
6
 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
 Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014.
 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014,
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 244

7. UU No. 23 Tahun 2014
Desentralisasi
Otonomi Daerah
Urusan WAJIB
PP No. 38 Tahun
2007
Pelayanan
Dasar
Non Pelayanan
Dasar
Urusan Pilihan
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Agama
4. PU dan Penataan Ruang
5. Perumahan Rakyat dan Kaw.
Permukiman.
6. Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masy
7. Sosial
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil
7. Pemberdayaan Masy dan
Desa
8. Pengendalian Penduduk dan
KB
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi dan UKM
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan dan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
1. Kelautan dan
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. transmigrasi
Per Pres No. 16 Tahun
2015

9. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120/253/SJ KEPADA
GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU NO. 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
9
 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404, Siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta
untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya
pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya
tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap
dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.
 khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian dan pencabutan izin, dilaksanakan
sesuai dengan UU ini, dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan
perizinan, serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.
 Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan pemerintahan konkuren hanya
dapat dilakukan setelah ditetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU 23 tahun
2014.

10. Surat Edaran
 SE No.5/Men-LHK/2015

11. SE Kemen LHK No. 5/MenLHK-II/2015 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Tindaklanjut Pasal 14 UU No. 23
Tahun 2015)
Angka 2.2, khusus penyelenggaraan perizinan dalam
bentuk pemberian atau pencabutan izin
dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan sesuai
pembagian urusan konkuren (UU No. 23 tahun 2014)
dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses
pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan
tahapan yang sudah dilalui.

12. Pengurusan
H
u
t
a
n
Perencanaan Kehutanan
PP Nomor 44 Tahun 2004
Tentang Perencanaan
Kehutanan
Litbangdiklatluh
PP Nomor 12 Tahun 2010
Pengawasan
a. Inventarisasi hutan;
b. Pengukuhan Kawasan Hutan
a. Penatagunaan Kawasan Hutan
b. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
c. Penyusunan Rencana Kehutanan
Pengelolaan Hutan
PP Nomor 6 Tahun 2007 jo
PP Nomor 3
Tahun 2008
PENGURUSAN HUTAN
a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
b. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan
d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

13. UU No. 41 Tahun 1999
Pasal 3
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
•menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional;
•mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi
lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya,
dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
•meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
•meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga
mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat
perubahan eksternal; dan
e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

14. Lampiran BB UU 23 Tahun 2014
Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah
kabupaten/kota
Perencanaan Hutan a. Penyelenggaraan
inventarisasi
hutan.
b. Penyelenggaraan
pengukuhan
kawasan hutan.
c. Penyelenggaraan
penatagunaan
kawasan hutan.
d. Penyelenggaraan
pembentukan
wilayah
pengelolaan hutan.
e. Penyelenggaraan
rencana kehutanan
nasional.
---- -----

15. Lanjutan1
Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah
kabupaten/kota
Pengelolaan
Hutan
a. Penyelenggaraan tata
hutan.
b. Penyelenggaraan
rencana pengelolaan
hutan.
c. Penyelenggaraan
pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan
hutan.
d. Penyelenggaraan
rehabilitasi dan
reklamasi hutan.
e. Penyelenggaraan
perlindungan hutan.
f. Penyelenggaraan
pengolahan dan
penatausahaan hasil
hutan.
a. Pelaksanaan tata
hutan kesatuan
pengelolaan hutan
kecuali pada kesatuan
pengelolaan hutan
konservasi (KPHK).
b. Pelaksanaan rencana
pengelolaan kesatuan
pengelolaan hutan
kecuali pada kesatuan
pengelolaan hutan
konservasi (KPHK).
c. Pelaksanaan
pemanfaatan hutan di
kawasan hutan
produksi dan hutan
lindung, meliputi: 1)
Pemanfaatan kawasan
hutan; 2) Pemanfaatan
hasil hutan bukan
kayu;
-----

16. Lanjutan 2
Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah
kabupaten/kota
g. Penyelenggaraan
pengelolaan kawasan
hutan dengan tujuan
khusus (KHDTK).
pengelolaan kawasan
hutan dengan tujuan
khusus (KHDTK).
3) Pemungutan hasil
hutan; 4) Pemanfaatan
jasa lingkungan kecuali
pemanfaatan
penyimpanan dan/atau
penyerapan karbon. d.
Pelaksanaan
rehabilitasi di luar
kawasan hutan negara.
e. Pelaksanaan
perlindungan hutan di
hutan lindung, dan
hutan produksi. f.
Pelaksanaan
pengolahan hasil hutan
bukan kayu. g.
Pelaksanaan
pengolahan hasil hutan
kayu dengan
kapasitas

17. Lanjutan 3
Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah
kabupaten/kota
produksi < 6000 m³/tahun.
h. Pelaksanaan pengelolaan
KHDTK untuk kepentingan
religi.
-----
Konservasi
Sumber Daya
Alam Hayati dan
Ekosistemnya
Penyelenggaraan
pengelolaan kawasan
suaka alam dan
kawasan pelestarian
alam. b.
Penyelenggaraan
konservasi tumbuhan
dan satwa liar. c.
Penyelenggaraan
pemanfaatan secara
lestari kondisi
lingkungan kawasan
pelestarian alam. d.
Penyelenggaraan
pemanfaatan jenis
a. Pelaksanaan
perlindungan, pengawetan
dan pemanfaatan secara
lestari taman hutan
raya (TAHURA) lintas
Daerah kabupaten/kota. b.
Pelaksanaan perlindungan
tumbuhan dan satwa liar
yang tidak dilindungi
dan/atau tidak masuk dalam
lampiran (Appendix) CITES.
c. Pelaksanaan pengelolaan
kawasan bernilai
Pelaksanaan
pengelolaan TAHURA
kabupaten/kota.

18. Lanjutan 4
Sub urusan Pusat Daerah provinsi Daerah
kabupaten/kota
Pengawasan
Kehutanan
Penyelenggaraan
pengawasan terhadap
pengurusan hutan.
---- -----