KEBIJAKAN VS REGULASI

Materi
• Kebijakan vs Regulasi
• Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
• Visi Abadi UUD NRI 1945
• Visi Indonesia 2025
• Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
• Sasaran RPJMN 2015-2019 (Indikatif)
• Visi-Misi Pasangan Presiden Terpilih
2015-2019 Jokowi-JK
4dadang-solihin.blogspot.com

Kebijakan vs Regulasi
dadang-solihin.blogspot.com 5
Kebijakan Regulasi
1. Pilihan tindakan di antara sejumlah
alternatif tindakan
1. Instrumen operasional dari tindakan
yang terpilih
2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu
menjadi norma regulasi.
2. Regulasi selalu bersubstansikan
kebijakan
3. Mengarahkan perubahan: bersifat
fleksibel dan dinamis.
3. Mengelola ketertiban: perubahan harus
berlangsung secara tertib
4. Bebas norma: perubahan kebijakan
dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau
dalam format regulasi, ia harus patuh
norma.
4. Terikat norma, mengacu pada strata
regulasi (tidak boleh ada konflik norma,
harus konsisten dan harmonis dengan
norma yang lain).
5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan
kebijakan nasional/sektoral/regional ke
dalam sistem regulasi nasional dalam
rangka penyelenggaraan negara dan
pencapaian tujuan bernegara.

Naskah
Akademik
dan RUU
REKOMENDASI ≠
REGULASI
REGULATORY POLICY
(UU)
REKOMENDASI = REGULASI
1. REGULATORY POLICY (PP
KEBAWAH)
2. NON REGULATORY POLICY
KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI
ALTERNATIVE
POLICY
UU
RUU
Pembahasan
EVALUASI
PENGKAJIAN
PENELITIAN
Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation
PENELITIAN:
1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost
effectiveness analysis.
2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU
3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi:
a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah)
b. Kegiatan lain yang bersifat executorial

UU25/2004 tentang SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan

RPJPN Penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, dalam bentuk visi, misi,
dan arah pembangunan Nasional.
RPJMN • Penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Nasional,
• Memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka
ekonomi makro
• Mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RKP • Penjabaran dari RPJM Nasional,
• Memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi
makro
• Mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal, program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Pengertian

RPJPD Memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada
RPJP Nasional.
RPJMD • Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional,
• Memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan
Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RKPD • Penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,
• Memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat
Pengertian

Visi Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan
Misi Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
Strategi Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan Visi dan Misi.
Kebijakan Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah
untuk mencapai tujuan.
Program Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.
Pengertian

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

UUD NRI 1945

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.
Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional

Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
membangun
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian
RPJM 3
(2015-2019)
Memantapkan pemba-
ngunan secara menye-
luruh dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan
pembangunan di
segala bidang dengan
struktur perekonomian
yang kokoh
berlandaskan
keunggulan kompetitif.

Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019
Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Pendanaan :
APBN dan Non
Kerangka
Regulasi
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
20
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi

RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
PDB per kapita
2014:
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030
Menguatkan Landasan untuk Keluar dari
Middle Income Trap (MIT)

Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan
dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak
dengan kebutuhan khusus.
2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan
literasi.
3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing
kab/kota.
4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang
berkualitas.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak.
6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun.
7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.
8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat.
9. Pengembangan kebijakan afirmatif : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan
berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan
1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green
secara bertahap) dan penguasaan iptek.
2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal.
3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur
dan jasa (parawisata dan lainnya).
4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja
yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Penyiapan Landasan Pembangunan
yang Kokoh
1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung
peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan penegakan hukum serta efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi.
4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan
nasional.
5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia
dalam forum internasional.

Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah
1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan
Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan
wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua.
2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi
seluruh lapisan masyarakat.
3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan
perbatasan.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.
5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah.
6. Mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
untuk Pertumbuhan dan Pemerataan
1. Memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan
pembangunan
2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air
bersih, sanitasi, dan listrik).
3. Menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung
ketahanan nasional
4. Mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan
5. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam
pembangunan infrastruktur
6. Mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai
Tambah SDA yang Berkelanjutan
1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas
dan perluasan areal pertanian.
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi
pertanian/perikanan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
mineral dan tambang lainnya.
4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi.
5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi.
6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor
dan antarwilayah.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Mitigasi Bencana Alam dan
Perubahan Iklim
1. Memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk
mengurangi resiko bencana
2. Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana
3. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

1. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada 2030
1. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung
oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi
2. PDB per kapita 2019 sekitar USD 7000
3. Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015-
2019
4. Meningkatnya kualitas SDM:
a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan
tinggi):
• APM SD/MI/sederajat : 97 % (2019)
• APM SMP/MTs/sederajat : 80 % (2019)
• APK SMP/MTs//sederajat : 104 % (2019)
• APK SMA/SMK/MA : 89 % (2019)
• APK PT/PTA : 33 % (2019)
b. Membaiknya kualitas pendidikan
c. Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu
(2019)

2. Terjaganya Swasembada Pangan
• Produksi Beras: 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun)
3. Ketahanan Energi
• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi
(renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019)
• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
4. Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana dan
Kualitas Layanan
• Rasio Elektrifikasi 100 %
• Jangkauan air bersih 85%
• Kelayakan jalan raya 100 %
5. Menurunnya Emisi GRK
• Mendekati 26 % (2019)

6. Menurunnya Kesenjangan
• Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa:
– Luar Jawa: dari 41 % (2014)  menjadi 45-47 % (2019)
– Jawa: dari 59 % (2014)  menjadi 53-55 % (2019)
• Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal:
– Dari 114 Kab (2014)  39 Kab (2019)
7. Menurunnya Praktek Korupsi
• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi
(renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019)
• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
8. Meningkatnya Konsolidasi Demokrasi

KEBIJAKAN VS REGULASI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to KEBIJAKAN VS REGULASI

Similar to KEBIJAKAN VS REGULASI (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

KEBIJAKAN VS REGULASI