Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan.

1. Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang d alam Kerangka Investasi Drs. Dadang Solihin, MA Pelatihan Investasi Daerah LPEM-FEUI Jakarta, 9 September 2003

2. Ruang UU 24/92 tentang Penataan Ruang (UUPR) wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

3. Tanah UU 5/60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) UUPA mengatur mekanisme pengelolaan tanah antara lain dengan mekanisme penataan penggunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan hak tanah, dan pendaftaran tanah.

4. UUPR dan UUPA merujuk tanah sebagai obyek yang sama UUPA lebih mengatur kepada pengelolaan tanah sebagai sumber daya dengan mengatur hubungan antara orang/badan hukum dengan tanah. UUPR lebih mengatur pada pemanfaatan tanah sebagai ruang tempat berlangsung dan berlanjutnya kehidupan makhluk hidup.

12. Permasalahan Dalam Pemberian Izin Lokasi dan Hak atas Tanah Berbasis Tata Ruang

13. Permasalahan Legal Formal

14. Permasalahan Sumber Daya Manusia

15. Permasalahan Kewenangan

16. Permasalahan Pembiayaan

17. Permasalahan Ganti Rugi

18. Permasalahan Mentalitas Bangsa