Ruang Rapat Utama GF Lantai 1 Ged. Mina Bahari-Gambir Jakarta, 18 Mei 2015

1. 1
OLEH:
DADANG SOLIHIN
Ruang Rapat Utama GF Lantai 1 Ged. Mina Bahari-Gambir
Jakarta, 18 Mei 2015

2. 2
Daftar Isi
1. Pendahuluan ........................................................................................... 3
2. Permasalahan ......................................................................................... 5
3. Analisis .................................................................................................... 6
4. Kesimpulan .............................................................................................. 9
Daftar Pustaka ................................................................................................ 10
Riwayat Hidup ................................................................................................. 22
Daftar Lampiran
LAMPIRAN 1: MANAJEMEN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
11
LAMPIRAN 2: ANALISA SWOT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
12
LAMPIRAN 3: BALANCED SCORECARD BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
15
LAMPIRAN 4: LOGIC MODEL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
16
LAMPIRAN 5: ANALISIS BEBAN KERJA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
17
LAMPIRAN 6: INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM
PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
18

3. 3
Kompetensi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
yang Lestari
Oleh:
Dadang Solihin
1. Pendahuluan
Makalah ini akan menyajikan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh
bangsa ini, analisa, dan kesimpulan berupa saran dan rekomendasi yang berkaitan
dengan usaha kita bersama menjadikan kelautan dan perikanan sebagai pengungkit
(leverage) pembangunan nasional, sebagaimana arah menuju Indonesia yang jauh
lebih baik, yaitu memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor
maritim dan kelautan. Hal ini sangat didukung oleh misi ke enam pasangan
Presiden Jokowi-JK (2015-2019), yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara
maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Analisa yang dilakukan adalah melalui perumusan tujuh langkah yang
lengkap berdasarkan strategic map Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan, yang diawali dengan penilaian delapan area perubahan
Reformasi Birokrasi, sampai langkah terakhir, yaitu perumusan Indikator Kinerja
Utama.
Sebagaimana diketahui, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)1
ditentukan
oleh “2-K” yaitu Kompetensi dan Karakter. Kompetensi concern pada “peningkatan
diri”. Ini wilayah yang merangsang kecerdasan, mengasah keterampilan atau
menempa keahlian dan profesionalitas (hard skill), sedangkan Karakter concern
pada “perbaikan diri”. Ini wilayah yang mengedepankan kejujuran, kesetiaan,
kedisiplinan, tanggungjawab, kesabaran, kerelaan berkorban dan kemauan untuk
1
Solihin, Dadang. 2012. “Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kepemimpinan Masa Depan”,
Diklat Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,
Jakarta http://www.slideshare.net/DadangSolihin/peningkatan-kualitas-sdm-aparatur-dan-
kepemimpinan-masa-depan

4. 4
terus menerus melakukan perbaikan (soft skill). Kompetensi juga dibangun oleh “2-
K” yaitu Kapasitas dan Kapabilitas. Kapasitas adalah daya tampung. Ia adalah
anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia secara berbeda-beda. Sedangkan
kapabilitas dimaknai sebagai kemampuan mengelola kapasitas. Sehingga dapat
dikatakan bahwa bahannya adalah kapasitas dan kemampuan memanfaatkan
kapasitas itulah kapabilitas.
Di sisi lain, perkembangan global dan regional2
menuntut SDM kita untuk
memiliki daya saing yang tinggi. Pengaruh globalisasi berarti setiap wilayah di
Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama wilayah di Indonesia namun dengan
wilayah-wilayah lain di dunia. Sebagai contoh nelayan di kabupaten Selayar
Sulawesi Selatan sebenarnya secara langsung bersaing dengan nelayan di negara
lain. Dalam hal ini yang bersaing adalah petaninya, bukan negaranya ataupun
pemerintahannya. Demikian juga aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
serta Pemerintah Daerah sebenarnya secara langsung bersaing dengan aparatur di
negara lain. Dengan demikian, nelayan dan aparat pemerintah serta dunia usaha
sebagai pelaku pembangunan Kelautan dan Perikanan harus mempersiapkan
dengan baik dan benar menghadapi tantangan globalisasi.
Perkembangan Regional yang ditandai dengan diberlakukannya Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 ini dapat memberikan peluang bagi
Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja
terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus
bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional
agar dapat siap bersaing dengan bangsa lain. Dengan demikian, diharapkan
Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang
berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada
gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari merupakan
strategi yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar,
2
Solihin, Dadang. 2013. Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Program Pendidikan Reguler Angkatan
XLIX Lemhannas RI, Jakarta
http://www.slideshare.net/DadangSolihin/optimalisasi-otonomi-daerah-guna-mewujudkan-keamanan-
dan-kesejahteraan-masyarakat-dalam-rangka-keutuhan-nkri-26050505

5. 5
makmur-sejahtera dan kuat sebagaimana cita-cita kita semua. Dalam hal ini,
Presiden pertama RI Ir. Soekarno3
pernah berkata: “Untuk membangun Indonesia
menjadi negara besar, kuat, makmur, dan damai yang merupakan Nation Building
bagi negara Indonesia maka NEGARA DAPAT MENJADI KUAT JIKA DAPAT
MENGUASAI LAUTAN”.
2. Permasalahan
Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kompetensi dan
daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari. Permasalahan tersebut tersebut
pada gilirannya menyebabkan terjadinya permasalahan yang lebih besar yang
berkaitan dengan pembangunan kelautan dan perikanan.
Masalah kelautan menurut RPJMN 2015-2019 diantaranya adalah penataan
ruang laut masih lemah. Baru 5 provinsi, 7 kabupaten dan 5 kota yang telah
menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peraturan
daerah. Di samping itu, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar
belum optimal, keterbatasan sarana prasarana dasar, berupa listrik, air,
telekomunikasi, keterbatasan sarana prasarana pengembangan ekonomi, serta
kurang memadainya jumlah kapal dan rute penghubung antarpulau kecil dan antara
pulau kecil dengan pulau besar, belum optimalnya peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM kelautan, belum terbangunnya secara utuh kelembagaan pendidikan
dan pelatihan Kelautan, serta kurang berperannya inovasi dan pengembangan
IPTEK tepat guna dalam pembangunan kelautan dan perikanan.
Adapun masalah perikanan menurut RPJMN 2015-2019 dapat dilihat dari
usaha perikanan cenderung stagnan yang didominasi oleh nelayan kecil dan
pembudidaya ikan tradisional, yaitu kapal motor dan kapal penangkap ikan di bawah
5 GT, kepemilikan lahan usaha budidaya masih rata-rata di bawah 1 ha, wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) sulit menerapkan prinsip-prinsip perikanan yang
bertanggungjawab (responsible fisheries), belum dilengkapi struktur dan mekanisme
3
Solihin, Dadang. 2015. “Saatnya Negara Berdaulat di Laut: Koordinasi Lintas Sektoral dalam
Mendukung Pembangunan Kemaritiman”, PPRA LIII Lemhannas-RI, Jakarta
http://www.slideshare.net/DadangSolihin/koordinasi-lintas-sektoral-dalam-mendukung-pembangunan-
kemaritiman

6. 6
pengelolaan, dan belum memiliki tata kelola perikanan yang baik (good fisheries
management).
Di samping itu, maraknya Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,
yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan
asing (KIA). Di sisi lain, industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh
industri pengolahan skala mikro dan kecil, komposisi industri/unit pengolahan ikan
(UPI) skala mikro mencapai hampir 95% dari industri pengolahan perikanan yang
ada (sekitar 60 ribu unit UPI), produk perikanan pada umumnya masih dipasarkan
dalam bentuk primer, berupa penggaraman/pengeringan, pemindangan, dan
pengasapan/pemanggangan, serta kurang memadainya sarana dan prasarana
terkait sistem logistik perikanan, termasuk transportasi, sehingga distribusi produk
perikanan kurang efisien.
3. Analisis
Dalam rangka mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang memiliki
kompetensi dan daya saing yang tinggi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan yang lestari, maka hal pertama yang dilakukan adalah dengan
menerapkan analisa manajemen kinerja sebagaimana lampiran 1.
Yang pertama adalah analisa delapan area perubahan Reformasi Birokrasi,
yaitu 1) Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; 2) Tatalaksana, yaitu
sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai
prinsip-prinsip good governance; 3) Peraturan Perundang-undangan berupa
regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; 4) SDM Aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5) Pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas
KKN; 6) Akuntabilitas berupa meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja
birokrasi; 7) Pelayanan publik berupa pelayanan prima sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat; dan 8) Mindset dan cultural Set Aparatur berupa birokrasi
dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
Langkah kedua, melakukan environmental scanning dengan analisa SWOT,
yaitu suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna

7. 7
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi ke dalam
kategori Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, sebagai dasar untuk
menentukan tujuan dan sasaran, serta strategi mencapainya untuk memiliki
keunggulan meraih masa depan yang lebih baik. Aspek yang dinilai terhadap setiap
variabel terpilih adalah Nilai Urgensi (NU) berdasarkan skala Likerts 1 (tidak penting)
sampai dengan 4 (penting sekali) dan Bobot Faktor (BF) berdasarkan persentase.
Setelah dilakukan environmental scanning (bisa dilihat di Lampiran 2), maka
didapat masing-masing empat variabel untuk Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats. Sebagai hasil dari analisa SWOT sebagaimana Lampiran 2 tersebut, maka
dapat disimpulkan ada dua fakta obyektif tentang kondisi saat ini yang berkaitan
dengan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan
dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari, yaitu:
1. Kondisi W-T sebagai variabel permasalahan yang ditemukan.
- Kurangnya Pelatihan Kelautan dan Perikanan
- Terbatasnya Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- Terbatasnya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- Kurangnya Dukungan Manajemen
- Maraknya Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing
- Adanya kepentingan internasional dan regional, konflik perbatasan,
banyaknya tenaga kerja asing
- Adanya pengaruh budaya luar yang melemahkan budaya maritim
- Adanya disparitas harga komoditi perikanan.
2. Strategi S-O sebagai variabel yang diharapkan.
- SDM KKP yang berkualitas
- Komitmen pimpinan yang tinggi
- Adanya regulasi, tertuang di RPJMN, sikap politik, visi yang jelas
- Anggaran yang memadai
- Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang melimpah

8. 8
- Posisi geografis Indonesia yang strategis
- Adanya bonus demografi tahun 2030
- Potensi pasar lokal dan internasional yang melimpah.
Ketiga, merumuskan Mental Model Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini penulis mengusulkan “Kompeten
dan Daya Saing yang Tinggi” sebagai mental model.
Keempat, merumuskan Strategic Map melalui Balance Scorecard (BSC)
sebagaimana dapat dilihat di lampiran 3. BSC adalah suatu mekanisme sistem
manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam
tindakan nyata di lapangan berupa kegiatan-kegiatan strategis.
Langkah kelima, merumuskan Logic Model untuk mendapatkan program
dan kegiatan yang tepat selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat
di lampiran 4. Logic Model adalah cara mencapai tujuan akhir berupa impact melalui
serangkaian proses yang dimulai dari input, output, outcome, dan impact.
Keenam, menyusun Analisis Beban Kerja (ABK)4
untuk mendapatkan
informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan secara sistematis sebagaimana
dapat dilihat di lampiran 5. Di samping ABK tersebut, perlu juga dipertimbangkan
kapasitas pemerintah daerah5
dalam melaksanakan program-program KKP.
Sehingga akan tercipta sinergi dalam merwujudkan sistem pengendalian dan
pengawasan sumber daya kelautan secara terpadu dan meningkatnya tingkat
ketaatan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
Langkah terakhir adalah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
inti dari strategic map, yang akan menjadi pegangan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2015-2019. IKU ini pula
yang akan menjadi indikator utama dalam penyusunan LAKIP selama kurun waktu
4
Solihin, Dadang. 2014. “Review Renstra BPOM 2015-2019”, Workshop Penyusunan Kerangka
Regulasi, Kinerja, dan Pendanaan, Jakarta
http://www.slideshare.net/DadangSolihin/review-renstra-bpom-20152019
5
Solihin, Dadang. 2011. “Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Kelautan dan Perikanan”, Forum Pertemuan Teknis Monev Program dan Kegiatan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Batam
http://www.slideshare.net/DadangSolihin/penguatan-kapasitas-daerah-dalam-pelaksanaan-
monitoring-dan-evaluasi-pembangunan-kelautan-dan-perikanan

9. 9
tersebut. IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran 6.
4. Kesimpulan
Kompetensi dan daya saing yang tinggi dari SDM kelautan dan perikanan
dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dapat
diwujudkan dengan strategic map yang khusus dirancang (specific) bagi kebutuhan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, strategic map
tersebut sudah disusun dengan terukur (measurable), dapat dilaksanakan
(achievable), dan sesuai dengan kondisi saat ini (relevant) dan tantangan lima tahun
ke depan (timely).
Dengan tujuh langkah penyusunan strategic map tersebut, bukan hanya
secara nasional negara kita akan memiliki SDM yang kompeten dan berdaya saing
tinggi, secara organisasi Kementerian KKP akan memiliki kerangka pendanaan yang
memadai. Di samping itu, aparatur KKP, khususnya Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan akan mendapatkan remunerasi yang
optimal, karena seluruh indikatorya sudah terukur yang tercermin dari sinkronisasi
antara Renstra dan LAKIPnya.

10. 10
Daftar Pustaka
Solihin, Dadang. 2012. “Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kepemimpinan
Masa Depan”, Diklat Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta. http://www.slideshare.
net/DadangSolihin/peningkatan-kualitas-sdm-aparatur-dan-kepemimpinan-
masa-depan
Solihin, Dadang. 2013. Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Program Pendidikan
Reguler Angkatan XLIX Lemhannas RI, Jakarta. http://www.slideshare.net/
DadangSolihin/optimalisasi-otonomi-daerah-guna-mewujudkan-keamanan-
dan-kesejahteraan-masyarakat-dalam-rangka-keutuhan-nkri-26050505
Solihin, Dadang. 2015. “Saatnya Negara Berdaulat di Laut: Koordinasi Lintas
Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman”, PPRA LIII
Lemhannas-RI, Jakarta. http://www.slideshare.net/DadangSolihin/koordinasi-
lintas-sektoral-dalam-mendukung-pembangunan-kemaritiman
Solihin, Dadang. 2014. “Review Renstra BPOM 2015-2019”, Workshop
Penyusunan Kerangka Regulasi, Kinerja, dan Pendanaan, Jakarta.
http://www.slideshare.net/DadangSolihin/review-renstra-bpom-20152019
Solihin, Dadang. 2011. “Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan”, Forum
Pertemuan Teknis Monev Program dan Kegiatan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Batam. http://www.slideshare.net/DadangSolihin/penguatan-
kapasitas-daerah-dalam-pelaksanaan-monitoring-dan-evaluasi-
pembangunan-kelautan-dan-perikanan
Perpres 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019

11. 11
LAMPIRAN 1:
MANAJEMEN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

12. 12
LAMPIRAN 2:
ANALISA SWOT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tabel 2.1 Strengths (Kekuatan)
No Variabel NU BF NUxBF
1 SDM KKP yang berkualitas 2 15 30
2 Komitmen pimpinan yang tinggi 3 30 90
3 Adanya regulasi, tertuang di RPJMN, sikap
politik, visi yang jelas
4 40 160
4 Anggaran yang memadai 1 15 15
Jumlah 100 295
Dari tabel Kekuatan di atas dapat dilihat bahwa variabel “Adanya regulasi,
tertuang di RPJMN, sikap politik, visi yang jelas” memiliki Nilai Urgensi dan Bobot
Faktor tertinggi, yaitu 4 dan 40%. Sedangkan variabel “Anggaran yang memadai”
memiliki NU dan BF terrendah, yaitu 1 dan 15%. Jumlah total skor untuk Kekuatan
adalah 295.
Tabel 2.2 Weaknesses (Kelemahan)
No Variabel NU BF NUxBF
1 Kurangnya Pelatihan Kelautan dan
Perikanan
2 30 60
2 Terbatasnya Pendidikan Kelautan dan
Perikanan
3 20 60
3 Terbatasnya Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan
4 10 40
4 Kurangnya Dukungan Manajemen 1 40 40
Jumlah 100 200
Dari tabel Kelemahan di atas dapat dilihat bahwa variabel “Terbatasnya
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan” memiliki NU tertinggi tetapi BF terrendah,
yaitu 4 dan 10%. Sedangkan variabel “Kurangnya Dukungan Manajemen” memiliki

13. 13
NU terrendah tetapi BF tertinggi, yaitu 1 dan 40%. Jumlah total skor untuk
Kelemahan adalah 200. Oleh karena itu, strategi yang diambil dari faktor internal
adalah strategi Kekuatan, karena skor Kekuatan (295) telah mengalahkan skor
Kelemahan (200).
Tabel 2.3 Opportunities (Peluang)
No Variabel NU BF NUxBF
1 Potensi Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan yang melimpah
3 30 90
2 Posisi geografis Indonesia yang strategis 4 40 160
3 Adanya bonus demografi tahun 2030 2 20 40
4 Potensi pasar lokal dan internasional yang
melimpah
1 10 10
Jumlah 100 300
Dari tabel Peluang di atas dapat dilihat bahwa variabel “Posisi geografis
Indonesia yang strategis” memiliki NU dan BF tertinggi, yaitu 4 dan 40%.
Sedangkan variabel “Potensi pasar lokal dan internasional yang melimpah” memiliki
NU dan BF terrendah, yaitu 1 dan 10%. Jumlah total skor untuk Peluang adalah
300.
Tabel 2.4 Threats (Ancaman)
No Variabel NU BF NUxBF
1 Maraknya Illegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing
2 30 60
2 Adanya kepentingan internasional dan
regional, konflik perbatasan, banyaknya
tenaga kerja asing
1 30 30
3 Adanya pengaruh budaya luar yang
melemahkan budaya maritim
3 20 60
4 Adanya disparitas harga komoditi
perikanan
4 20 80
Jumlah 100 230

14. 14
Dari tabel Ancaman di atas dapat dilihat bahwa variabel “Adanya disparitas
harga komoditi perikanan” memiliki NU tertinggi tetapi BF terrendah, yaitu 4 dan
20%. Sedangkan variabel “Adanya kepentingan internasional dan regional, konflik
perbatasan, banyaknya tenaga kerja asing” memiliki NU terrendah tetapi BF
tertinggi, yaitu 1 dan 30%. Jumlah total skor untuk Ancaman adalah 230. Oleh
karena itu, strategi yang diambil dari faktor eksternal adalah strategi Peluang, karena
skor Peluang (300) telah mengalahkan skor Ancaman (230).

15. 15
LAMPIRAN 3:
BALANCED SCORECARD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

16. 16
LAMPIRAN 4:
LOGIC MODEL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

17. 17
LAMPIRAN 5:
ANALISIS BEBAN KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

18. 18
LAMPIRAN 6:
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
PROGRAM
PENGEMBANGAN SDM
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
SDM KP memiliki kompetensi
sesuai kebutuhan
Jumlah lulusan yang
terserap di dunia kerja
bidang kelautan dan
perikanan (orang)
Jumlah anak keluarga
nelayan, pembudidaya,
pengolah dan pemasar ikan
serta petani garam yang
diterima sebagai peserta
didik (orang)
Jumlah mitra yang
menjadikan satuan
pendidikan KKP sebagai
pusat rujukan
(mitra/lembaga/instansi)
Rasio jumlah masyarakat
kelautan dan perikanan
lulusan pelatihan yang dapat
menerapkan hasil
pelatihannya terhadap
jumlah lulusan pelatihan
Jumlah kelompok pelaku
utama/usaha yang
meningkat kelasnya
Penumbuhan Kelompok
pelaku utama/usaha
kelautan dan perikanan
Pelatihan Kelautan dan
Perikanan
Tersedianya lulusan pelatihan
KP sesuai standar
kompetensi
Jumlah masyarakat kelautan
dan perikanan lulusan
pelatihan yang kompeten
6
Sumber: Perpres 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019

19. 19
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Jumlah aparatur lulusan
pelatihan yang kompeten
Jumlah lembaga pelatihan
kelautan dan perikanan
sesuai standar
Tersedianya technopark
pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan
Jumlah technopark
pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan
Terselenggaranya pelatihan
sesuai kompetensi dalam
rangka pengurangan
kesenjangan antar kelas
pendapatan bidang produksi
KP
Jumlah SDMKP sesuai
kompetensi dalam rangka
pengurangan kesenjangan
antar kelas pendapatan
bidang produksi KP
Jumlah (Pra Konvensi dan
Konvensi) SKKNI/SK3
bidang: Pengolahan ikan,
Penangkapan Ikan,
Budidaya Ikan,Konservasi
Perairan
Tersedianya LSP-KP
Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien
Persentase dokumen
penatausahaan kegiatan
pelatihan KP
Pendidikan Kelautan dan
Perikanan
Terpenuhinya tenaga terdidik
yang kompeten sesuai
standar
Jumlah peserta didik pada
satuan pendidikan KKP
sistem vokasi yang
kompeten

20. 20
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Jumlah SDM KKP yang
melakukan peningkatan
jenjang pendidikan formal
(orang)
Jumlah satuan pendidikan
KP yang terakreditasi sesuai
standar
Peningkatan Kapasitas
Satuan Pendidikan KP
Kapasitas (Jumlah) Peserta
Didik Satuan Pendidikan KP
Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien
Persentase dokumen
penatausahaan kegiatan
pendidikan KP
Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan
Meningkatnya jumlah
kelompok pelaku utama dan
pelaku usaha di kawasan
perikanan
Jumlah kelompok pelaku
utama/usaha yang disuluh
(kelompok)
Jumlah penyuluh perikanan
yang melakukan penyuluhan
KP (orang)
Tersedianya Unit
Percontohan, Temu Lapang,
dan Temu Usaha
Unit Percontohan, Temu
Lapang, dan Temu Usaha
Pengembangan kelompok
yang disuluh dalam rangka
peningkatan produksi usaha
perikanan oleh penyuluh
perikanan
Jumlah kelompok yang
disuluh dalam rangka
peningkatan produksi usaha
perikanan oleh penyuluh
perikanan
Peningkatan Daya Saing
Penyuluh Perikanan dalam
rangka peningkatan produksi
usaha perikanan
Meningkatnya Daya Saing
Penyuluh Perikanan dalam
rangka peningkatan produksi
usaha perikanan
Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien
Persentase dokumen
penatausahaan kegiatan
pennyuluhan KP

21. 21
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Peningkatan Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Badan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Kelautan dan Perikanan
Tersedianya ASN KKP yang
kompeten dan profesional
Indeks kesenjangan
kompetensi pejabat
struktural dan fungsional
lingkup BPSDM KP (%)
Tersedianya informasi yang
valid, handal dan mudah
diakses
Indeks Pemanfaatan
Informasi BPSDM KP
Berbasis TI (%)
Terselenggaranya Reformasi
Birokrasi
Nilai Penerapan RB BPSDM
KP
Nilai SAKIP BPSDM KP
Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien
Nilai efisiensi anggaran
BPSDM KP
Terpenuhinya belanja
aparatur dan belanja
operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji
dan tunjangan kinerja
pegawai BPSDM KP (%)
Persentase pemenuhan
layanan perkantoran
BPSDM KP (%)

22. 22
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in
Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah
Senior Strategic Planner pada Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas).
Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun di Bappenas, Sarjana
Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa
buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.
Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan
Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN–RI Jakarta dan peserta
terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun
2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang
dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha.
Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di dunia maya.
Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: http://dadang-solihin.blogspot.com
Pendidikan Kedinasan
2013 Lulus DENGAN PUJIAN dan dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha sebagai peserta
terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
RI, Jakarta
2010 Lulus dengan predikat MEMUASKAN dan dianugerahi Penghargaan Terbaik kedua dari 110
peserta, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim II), Lembaga Administrasi
Negara, Jakarta
1998 Lulus dengan predikat BAIK SEKALI, Sekolah Pimpinan Madya Administrasi (SPAMA), Pusdiklat
Renbang Bappenas dan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
Nama : Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Agama : Islam
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 6 November, 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
NIP : 1961 1106 1988 111 001
Pangkat, Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d) sejak 13-5-2013
Jabatan Dosen : Lektor Kepala (Associate Professor) sejak 30-9-2004
Alamat/Telp Kantor : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat Telp. (021) 392 6248
Alamat/Telp Rumah : Kavling DKI Jl. Pondok Kelapa Barat Blok B.9 No. 8, Jakarta 13450
Telepon (021) 864-0531
Status Perkawinan : Kawin (27 Mei 1988), satu isteri, tiga anak, satu cucu.
RRRiiiwwwaaayyyaaattt HHHiiiddduuuppp
DDrr.. HH.. DDaaddaanngg SSoolliihhiinn,, SSEE,, MMAA