Teks tersebut membahas tentang reformasi birokrasi, termasuk definisi, tujuan, program percepatan, dan area perubahan. Secara ringkas, reformasi birokrasi adalah proses menata ulang sistem birokrasi agar lebih profesional, bersih, dan berorientasi layanan masyarakat.
4. Materi
4dadang-solihin.blogspot.com
• Apa Itu Reformasi Birokrasi?
• Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
• Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
• Troika: Pola Hubungan antar
Stakeholders
• Permasalahan Birokrasi
• Program Percepatan RB
menuju Birokrasi yang Bersih
dan Melayani
• Visi-Misi Reformasi Birokrasi
• Area Perubahan
5. Apa Itu Reformasi Birokrasi?
• Reformasi Birokrasi adalah
proses menata-ulang,
mengubah, memperbaiki, dan
menyempurnakan birokrasi
agar menjadi lebih baik
(profesional, bersih, efisien,
efektif, dan produktif).
dadang-solihin.blogspot.com 5
7. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
7dadang-solihin.blogspot.com
8. SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 8
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
9. Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
9dadang-solihin.blogspot.com
10. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
10dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
11. Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
11dadang-solihin.blogspot.com
12. Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 12
Pembangunan adalah:
proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
13. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 14
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA
15. dadang-solihin.blogspot.com 15
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
16. dadang-solihin.blogspot.com 16
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
17. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.
17dadang-solihin.blogspot.com
18. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
18dadang-solihin.blogspot.com
20. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
20dadang-solihin.blogspot.com
22. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
22dadang-solihin.blogspot.com
26. Permasalahan Birokrasi
Efektivitas peraturan
perundang-undangan
• Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur
negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak
jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan
perundang-undangan yang satu dengan yang lain
Pola pikir (mind-set)
dan budaya kerja
(culture-set)
• Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang
profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang
melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih
baik
Penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih, bebas KKN
dan akuntabel
• Masih adanya praktek penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya
akuntabilitas kinerja pemerintah
Pelayanan Publik • Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi
kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi
hak-hak dasar warga negara/penduduk
SDM Aparatur • Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum
dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan
profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. 1. Penataan
Struktur Birokrasi
Program Percepatan
RB menuju Birokrasi
yang Bersih dan
Melayani
Program Percepatan
RB menuju Birokrasi
yang Bersih dan
Melayani
2. Penataan Jumlah,
Distribusi dan
Kualitas PNS
3. Sistem Seleksi
dan Promosi
Secara Terbuka
4.
Profesionalisme
PNS
5.
Pengembangan E
Government
6.
Penyederhanaan
Perizinan Usaha
7. Pelaporan Harta
Kekayaan Pegawai
Negeri
8. Peningkatan
Kesejahteraan
Pegawai Negeri
9.Efisiensi
Penggunaan
Fasilitas, Saranan
dan
PrasaranaPegawai
Negeri
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. Makna Reformasi Birokrasi
Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping)
antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai,
dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit
Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga
terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir
di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma,
dan dengan upaya luar biasa
Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan
berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat
dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi
pemerintah dengan paradigma dan peran baru
REFORMASI BIROKRASI HARUS
DIRENCANAKAN DENGAN BAIK
GRAND
DESIGN
ROAD
MAP
dadang-solihin.blogspot.com 28
32. Area Perubahan
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
1. Organisasi
2. Tatalaksana
3. Peraturan
Perundang‐undangan
4. Sumber Daya
Manusia Aparatur
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Mind set dan Culture
set Aparatur
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN