Lemhannas RI, 12 November 2020

1. Deputi Gubernur
Bidang Budaya dan Pariwisata
Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan
(P3DA) XI Tahun 2020
Lemhannas RI, 12 November 2020

2. Diskusi Panel B.S. Politik Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan
(P3DA) XI Tahun 2020 Lemhannas RI
Integrasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pusat dan Daerah
Dr. Dadang Solihin, SE, MA, PPRA XLIX
Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata
Jakarta, 12 November 2020
Pendahuluan
Ijinkan saya untuk memulai pemaparan saya dengan menyampaikan
pernyataan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, yaitu “Fokus kita
adalah manusianya, jika kita selamatkan manusia, suatu saat nanti ekonomi
bisa kita perbaiki, tapi kalau manusianya tidak selamat, bagaimana mau
memperbaiki ekonomi?”.
Dua kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden
Republik Indonesia pada 2 Maret 2020, ibu dan anak pelatih tari warga Depok,
yang dipastikan tertulari oleh seorang peserta acara tari warga negara Jepang
yang berdomisili di Malaysia, yang kemudian menjadi awal perjuangan DKI
Jakarta “perang” melawan COVID-19.
Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk DKI Jakarta 11.058.944 jiwa (Juli
2020), terdiri atas lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten
administrasi, yakni Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2,
Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2,
Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Jakarta Timur dengan luas
187,73 km2, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas
11,81 km2. Memiliki 44 kecamatan, 267 kelurahan dan 2.741 rukun warga
(RW). Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, berbatasan
dengan Laut Jawa yang menjadi tempat bermuara 13 sungai dan 2 kanal. Di
sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor,
Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, di sebelah barat dengan Kota Tangerang
dan Kabupaten Tangerang.
Hingga tanggal 31 Juli 2020 terlaporkan 21.201 pasien COVID-19 di DKI
Jakarta, sejumlah 13.208 (62,3%) diantaranya telah dinyatakan sembuh dan
836 (3,9%) pasien COVID-19 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penyebaran
COVID-19 hingga periode ini telah ditemukan diseluruh Kecamatan di DKI
Jakarta, tercatat pada periode 16-30 Juli 2020, kecepatan IR tertinggi terdapat
di kecamatan Johar Baru, Kepulauan Seribu Selatan dan Kemayoran dengan
laju IR per 100.000 penduduk berturut- turut 118,71; 86,76; dan 66,27.
Kurva epidemiologi kasus terkonfirmasi COVID-19 harian di DKI Jakarta tidak
bisa dilepaskan dari gambaran nasional. Kenaikan angka kumulatif kasus
Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) XI Tahun 2020
Lemhannas RI, 12 November 2020

3. terkonfirmasi COVID-19 nasional diikuti pula oleh kenaikan angka kumulatif
COVID-19 DKI Jakarta.
Dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan strategi “end to end
process” terintegrasi yang meliputi proses (1) Planning, (2) Testing, (3) Tracing
& Tracking, (4) Treating dan (5) Monitoring & Evaluation. Kegiatan ini
dilakukan dalam bentuk kolaborasi dengan berbagai pihak baik Pemerintah
Pusat, lintas sektor/OPD di Provinsi DKI Jakarta, Organisasi Profesi, Institusi
Pendidikan/ Akademisi, Tokoh Masyarakat/Agama dan pihak swasta.
(1). Planning
By failing to prepare, you are preparing to fail.
Provinsi DKI Jakarta termasuk Provinsi yang paling siap dalam menghadapi
situasi wabah/ pandemi penyakit di Indonesia. Jakarta sebagai ibukota negara
adalah representasi Indonesia pada dunia dalam penanganan COVID-19.
Sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, DKI Jakarta telah berpengalaman
dalam mencegah dan mengendalikan Flu Burung pada tahun 2004 dan MERS-
CoV di tahun 2016. Pengalaman inilah yang terus dikembangkan dalam
menyiapkan rencana kotingensi terhadap penyakit-penyakit berpotensi
wabah. DKI Jakarta juga telah memiliki Sistem Kewaspadaan Dini terhadap
penyakit-penyakit berpotensi wabah baik secara konvensional maupun
berbasis teknologi informasi.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan sejak awal adalah melakukan
konsolidasi internal Pemprov DKI Jakarta yang diawali dengan rapat pimpinan
Gubernur terkait Mitigasi novel coronavirus dan ditandai dengan
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 16
Maret 2020.
Langkah-langkah strategis lainnya diawal persiapan menghadapi COVID-19
adalah melakukan identifikasi masalah untuk mendapatkan gambaran umum
dan pengumpulan data dan informasi terkait wabah yang timbul.
Pengumpulan data penyakit potensial KLB di Jakarta melalui sistem surveilans
berbasis web (www. surveilans-dinkesdki.net) yang telah dibangun oleh Dinas
Kesehatan sejak tahun 2004, dimana sistem ini telah terhubung dengan
seluruh Puskesmas dan RS di DKI Jakarta baik milik pemerintah maupun
swasta. Setiap harinya Puskesmas dan Rumah Sakit melaporkan kasus-kasus
potensial KLB kepada Dinas Kesehatan. Pada akhir Januari 2020 Dinas
Kesehatan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan
terkait Pneumonia Wuhan untuk meningkatkan kewaspadaan fasilitas
kesehatan dan gencar mensosialisasikan kewaspadaan terhadap Pneumonia
Wuhan di ratusan lokasi dan ribuan masyarakat DKI Jakarta, baik di
pemukiman, perkantoran, fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan lain-lain,
jauh sebelum kasus COVID-19 pertama di Indonesia ditemukan. Pemprov DKI
Jakarta juga mempersiapkan rencana mitigasi dan melakukan pemantauan
potensi dampak yang mungkin muncul akibat wabah pada kelompok rentan
terutama ibu hamil dan balita.
Dalam rangka pengumpulan data COVID-19 baik bersumber dari fasilitas
kesehatan dan laporan masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung
menyediakan Posko KLB COVID-19 yang terintegrasi dengan Command Center
COVID-19. Animo masyarakat yang tinggi dalam mengakses Posko KLB diiringi
dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini. Selain menyediakan layanan
telepon hunting di nomor 112 dan 081112112112 dengan petugas siaga 24
jam, DKI Jakarta juga telah memanfaatkan layanan chatbot berbasis artificial
intelligence (AI) untuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui kanal pesan

4. WhatsApp.
Pusat Komando (Command Center) Dinas Kesehatan DKI Jakarta diperkuat
oleh petugas Case Manager yang berkompeten dalam memberikan informasi
COVID-19 termasuk mengkoordinasi rujukan pasien ke RS rujukan COVID-19.
Case Manager adalah para dokter umum yang telah mendapatkan
pembekalan COVID-19 sebelumnya, dalam melaksanakan tugasnya. Case
Manager dapat memanfaatkan sistem “Dashboard dkitanggapcovid” yang
dapat menampilkan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit, SDM Tenaga
Kesehatan, termasuk ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan.
Dalam mempersiapkan ketersediaan tempat tidur bagi pasien COVID-19,
Pemprov DKI Jakarta secara bertahap terus mengembangkan kapasitas
layanan COVID-19 dengan membangun jejaring Rumah Sakit Pemerintah dan
Swasta, sehingga pada awal penanganan COVID-19 tersedia 8 RS rujukan
dengan kapasitas 904 tempat tidur, menjadi 67 RS dengan kapasitas 4.556
tempat tidur.
Penambahan kapasitas RS tentu saja harus diimbangi dengan penambahan
tenaga kesehatannya. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta merekrut tenaga
kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan yang telah ada. Sebanyak
306 tenaga kesehatan berhasil direkrut untuk kemudian ditempatkan di RSUD,
puskesmas, Suku Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Laboratorium
Kesehatan Daerah.
Pemprov DKI Jakarta tidak lantas berpuas diri namun terus melakukan inovasi
pelayanan kesehatan, salah satunya dengan menyediakan tempat tinggal bagi
para tenaga kesehatan dan relawan yang menangani COVID-19 di beberapa
hotel milik BUMD dan BUMN di Jakarta, tujuannya selain untuk memberi
kemudahan bagi tenaga kesehatan dalam bertugas, juga untuk menurunkan
risiko penularan dari tenaga kesehatan sepulangnya bertugas ke tempat
tinggalnya masing-masing.
Selain akomodasi tempat tinggal, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan
sektor transportasi, yaitu PT. Trans Jakarta, UP Angkutan Sekolah dan DAMRI
untuk penyediaan layanan transportasi bagi tenaga kesehatan yang
menangani COVID-19.
Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang memenuhi standar dan
regulasi yang berlaku. Sebagai organisasi yang tersertifikasi ISO 9001:2015,
Dinas Kesehatan sadar betul harus tersedia pedoman dan prosedur
operasional baku (POB) agar layanan kesehatan terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan. Selain menggunakan Pedoman Penanganan COVID-
19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan juga
menyiapkan berbagai prosedur operasional baku (POB) yang mengatur hal-hal
teknis layanan kesehatan khusus terkait COVID-19. Latar belakang disusunnya
POB ini dikarenakan tidak tersedianya petunjuk teknis pelayanan spesifik
untuk COVID-19 di Indonesia. POB yang disusun diantaranya terkait
pemulasaran jenazah, pelaksanaan rujukan, pemantauan pasien, dan lain-lain.
Berbagai pelatihan terkait penanganan COVID-19 juga dilaksanakan sejak awal
penyebaran COVID-19 hingga sekarang. Pelatihan teknis seperti teknik
pengambilan swab, penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), termasuk pelatihan
pemulasaran jenazah yang melibatkan petugas polisi, petugas pemakaman
dan tenaga kesehatan.
Jika gagal dalam perencanaan, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan
sebuah kegagalan. Pemprov DKI Jakarta sadar betul akan hal ini. Oleh
karenanya dengan menggabungkan pengalaman sebelumnya dalam
menangani penyakit wabah dan dukungan sumber daya yang tersedia,
Pemprov DKI Jakarta siap “perang” mengendalikan COVID-19.

5. (2). Testing
Kapasitas tes virus corona di Indonesia terus menjadi sorotan organisasi
kesehatan dunia (WHO). Badan kesehatan dunia itu menerapkan standar
jumlah tes PCR 1 orang per seribu penduduk per minggu. Artinya Jakarta harus
melakukan pemeriksaan PCR pada 10.645 orang (bukan spesimen) setiap
minggunya atau 1.521 orang per hari. Saat ini, menurut WHO hanya Provinsi
DKI Jakarta yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO, bahkan
setiap pekannya jumlah pemeriksaan PCR yang dilakukan oleh Jakarta telah
mencapai lebih kurang empat kali lipat standar WHO.
Selain itu WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih
dari lima persen. Persentase kasus positif adalah jumlah orang yang
ditemukan positif dibanding jumlah orang yang dites PCR. Namun, persentase
kasus positif ini hanya dianggap valid bila standar jumlah minimum tes yang
dilakukan telah terpenuhi. Tercatat positivity rate Jakarta sebesar 4,9% (per
tanggal 3 Agustus 2020), masih dibawah standar yang ditetapkan WHO.
Kemampuan dan keberhasilan DKI Jakarta dalam memenuhi standar yang
ditetapkan WHO tidak terlepas dari strategi dan persiapan yang telah
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejak awal persiapan penangangan
COVID-19, Pemprov DKI Jakarta telah menaruh perhatian khusus terhadap
kapasitas testing di Jakarta. Permasalahan ini diselesaikan dengan cara jitu
oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membangun jejaring laboratorium rujukan
COVID-19, penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah dan inovasi Pemprov
DKI Jakarta, yaitu membangun laboratorium satelit COVID-19 di beberapa area
RSUD di Jakarta. Strategi ini terbukti efektif karena mampu meningkatkan
kapasitas testing secara bermakna. Saat ini DKI Jakarta memiliki 54 jejaring
laboratorium COVID-19 dengan kapasitas pemeriksaan mencapai 11.267
sampel per hari.
Kemampuan pemeriksaan DKI Jakarta dapat dilihat pada laporan per tanggal
31 Juli 2020, yaitu sebanyak 5.344 orang dites PCR atau 51% dari proporsi
orang yang diperiksa PCR se Indonesia. Namun tingginya jumlah pemeriksaan
COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang
ditemukan dan hal ini sering kali disalahartikan sehngga seolah-olah Pemprov
DKI Jakarta gagal mengendalikan penyebaran COVID-19. Padahal, peningkatan
kasus ini disebabkan karena masifnya pemeriksaan PCR dari hasil kegiatan
Active Case Finding (ACF) dan tracing kontak erat yang dilakukan oleh
Puskesmas. Tujuannya adalah sesegera mungkin dapat menemukan kasus
positif agar dapat segera diobati dan memutus rantai penularan; sebuah
konsep yang sangat baik dan efektif namun secara politis tidak populer
sehingga tidak banyak provinsi lain yang berani mengikuti langkah Pemprov
DKI Jakarta.
(3). Tracing & Tracking
Faktanya pandemi masih ada. Ada 2 pilihan yang bisa dilakukan. Pertama,
pasif menunggu orang datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan COVID-
19. Kedua, secara aktif mencari orang yang terpapar. Jakarta memilih pilihan
kedua, aktif mencari orang terpapar untuk menyelamatkan banyak nyawa.
Paham akan banyaknya masyarakat berisiko tinggi dan rentan terhadap
COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian khusus terhadap
kelompok masyarakat berisiko tinggi dengan meningkatkan perlindungan dan
pencegahan penularan pada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dimulai
dengan pendataan warga dengan profil risiko tinggi terpapar COVID-19,
monitoring Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP)
terutama ODP yang berisiko tinggi seperti balita dan lansia (warga diatas 60

6. tahun) serta Pasien dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan yang
melakukan isolasi mandiri di rumah. Berdasarkan pendataan tersebut lalu
dibuat peta sebaran pasien ODP, PDP dan kasus positif.
Kegiatan tracing dan tracking pasien COVID-19 dilaksanakan tidak hanya
berdasarkan laporan pasien COVID-19 dan masyarakat melalui berbagai kanal
aduan milik Pemprov DKI Jakarta, diantaranya Aplikasi JAKI (Jakarta Kini), 14
kanal aduan Citizen Relation Management (CRM), atau Posko Tanggap COVID-
19, namun juga secara aktif dilaksanakan melalui tracing kontak erat dan
Active Case Finding. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas
Kesehatan tentang Active Case Finding.
Setelah petugas Puskesmas menemukan kasus COVID-19 di wilayahnya, maka
langkah selanjutnya pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit atau Wisma Atlet
untuk mendapatkan penanganan yang dibutuhkan atau dapat juga disarankan
untuk melaksanakan isolasi mandiri di tempat tinggalnya bila memungkinkan.
Untuk memfasilitas proses monitoring pasien isolasi mandiri, Dinas Kesehatan
berkolaborasi dengan swasta mengembangkan aplikasi pemantauan isolasi
mandiri. Dimana aplikasi ini memiliki banyak fitur diantaranya fitur
melaporkan kondisi umum harian pasien, chatting dengan petugas kesehatan,
dan juga menu fencing, yang memungkinkan pasien dan petugas puskesmas
mengetahui posisi pasien bila keluar dari zona isolasi mandiri.
Bila pasien telah menyelesaikan kegiatan isolasi mandiri, puskesmas akan
menerbitkan Surat Selesai Masa Pemantauan untuk ODP, OTG, PDP dengan
gejala ringan. Hal ini dirasa perlu dilakukan, mengingat masih adanya stigma
negatif terhadap orang-orang yang masuk klasifikasi kasus COVID-19, sehingga
perlu untuk mengeluarkan surat keterangan sebagai tanda bahwa yang
bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai protokol kesehatan
yang telah ditetapkan.
Pemprov DKI Jakarta tidak ragu-ragu dalam menjalankan kebijakan ini walau
berimplikasi dengan tingginya jumlah kasus positif yang dilaporkan. Tujuan
pelaksanaannya jelas: demi memutus rantai penyebaran penyakit dan
menyelamatkan banyak nyawa.
(4). Treating
Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all
of us all of the time. - C. Everett Koop.
Sejak awal kasus COVID-19 pertama muncul di Indonesia dan mulai masuk ke
Jakarta, pendekatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam
pengobatan pasien COVID-19 mengedepankan pendekatan kesehatan
komunitas berbasis data (evidence based) dengan mendorong upaya preventif
dan promotif dan tetap memfasilitasi tersedianya layanan kuratif dan
rehabilitatif yang berkualitas.
Penanganan COVID-19 tidak terbatas hanya dalam ruang lingkup aspek
kesehatan namun berbagai aspek lainnya yang secara langsung atau tidak
langsung dapat berdampak pada kesehatan dan penyebaran COVID-19.
Secara umum tata laksana pasien COVID-19 di DKI Jakarta mengacu pada
pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dan kolegium terkait.
Sementara penangangan terkait kesehatan komunitas mengacu pada
pedoman penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan dan Prosedur Operasional Baku (POB) yang disusun oleh Dinas
Kesehatan.
Dinas Kesehatan juga memfasilitasi layanan kesehatan Psikososial bagi pasien
COVID-19, keluarganya dan juga pasien yang menjalani isolasi mandiri.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara tidak langsung memberikan

7. dampak bagi kesehatan mental seseorang karena terjadinya perubahan pola
hidup dan kejenuhan akibat pembatasan aktivitas sehingga pada akhirnya
dapat memicu terjadinya stres. Selain membuka layanan kesehatan jiwa di
fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan juga menyediakan layanan kesehatan jiwa
dalam bentuk aplikasi berbasis web melalui layanan “Sahabat Jiwa” di
sahabatjiwa-dinkes. jakarta.go.id, yang memungkinkan setiap individu dapat
bercerita, “curhat”, menyampaikan keluhannya pada tenaga psikolog klinis
secara gratis. Dinas Kesehatan juga memberikan pelatihan kesehatan jiwa bagi
para petugas operator 112, yang terbukti dapat menurunkan tingkat stres para
petugas yang selalu siap siaga 24 jam dalam menjawab aduan masyarakat DKI
Jakarta, termasuk aduan terkait COVID-19.
Penanganan dengan prosedur tetap (protap) COVID-19 tidak hanya diberikan
kepada pasien COVID-19, namun juga kepada jenazah pasien COVID-19.
Penanganan jenazah COVID-19 sudah sangat terintegrasi dengan baik karena
Pemprov DKI Jakarta telah memiliki POB yang jelas dalam penanganan jenazah
COVID-19. Pemprov DKI Jakarta juga telah menunjuk Tempat Pemakaman
Umum (TPU) yang diperuntukkan untuk jenazah COVID-19 sebuah kebijakan
yang terbukti efektif menghindari kemungkinan penolakan warga sekitar
terhadap jenazah COVID-19 seperti yang terjadi di provinsi lain.
Pelaksanaan penanganan pemulasaran jenazah dilakukan untuk penanganan
jenazah PDP yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan COVID-19.
Pemulasaran jenazah diperlakukan sebagai terkonfirmasi COVID-19 baik yang
meninggal di fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang meninggal di luar
fasilitas pelayanan kesehatan. Layanan pemulasaran jenazah ini diawali
dengan rangkain kegiatan:
1. pelatihan bagi petugas kamar jenazah di Puskesmas dan seluruh Rumah
Sakit di DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020;
2. advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor antara lain BPPD, Dinas
Pemadam Kebakaran, Satpol PP, POLDA Metro Jaya, Dewan Masjid
Indonesia Provinsi DKI Jakarta terkait pembentukan tim pemulasaran
jenazah COVID-19 atau mengarah ke COVID-19 yang meninggal diluar
fasilitas pelayanan kesehatan;
3. pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 di luar fasilitas kesehatan untuk
petugas dari tim Satpol PP, Damkar, DMI dan petugas pe- mulasar dari
Tim Polda Metro Jaya; dan
4. pemeriksaan rapid test COVID-19 bagi petugas pemulasaran jenazah
sebanyak 110 orang.
Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga mendapatkan perhatian yang besar
dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pencegahan serta Pengendalian
COVID-19 yang dilakukan secara berkala.
Langkah-langkah strategis lain juga dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di luar
aspek kesehatan baik ditujukan untuk pihak eksternal maupun internal
Pemprov, di antaranya ditetapkannya pembatasan-pembatasan aktivitas dan
penutupan fasilitas-fasilitas yang dapat mengundang kerumunan orang sejak 5
Maret 2020, pembatasan pelayanan di bidang perizinan yang melibatkan tatap
muka, serta pembentukan tim review perizinan dan kegiatan publik yang akan
dilakukan di Ibu Kota. Dari bidang kerja sama luar negeri, dilakukan
penundaan kegiatan kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar negeri
dalam rangka antisipasi risiko penularan infeksi virus Corona (COVID-19). Hal
yang sama juga terlihat di bidang pendidikan dengan pengalihan aktivitas
belajar mengajar ke belajar daring di rumah dan penutupan sementara tempat
umum seperti Gedung Perpustakaan Umum, pasar, tempat peribadatan,

8. taman kota, hingga tempat wisata. Kampanye belajar, bekerja, dan beribadah
di rumah terus disosialisasikan.
Modifikasi di bidang transportasi juga dilakukan dengan mencabut kebijakan
ganjil genap serta pembatasan waktu dan jumlah penumpang dalam moda
transportasi.
Pemprov DKI juga turut memperhatikan warga DKI yang terkena dampak
pandemi COVID-19 melalui pemberian kebutuhan dasar berupa sembako,
penyediaan tempat isolasi mandiri, pemberian masker gratis serta penyediaan
masker dengan harga terjangkau di Pasar Jaya.
Semua aspek baik kesehatan dan nonkesehatan mendapat perhatian yang
sama dari Pemprov DKI Jakarta guna menjamin kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat Jakarta.
Reporting
The goal is to turn data into information and information into insight. – Carly
Fiorina.
Kata “data” berasal dari bahasa Yunani “datum” yang berarti fakta. Data
menggambarkan representasi fakta yang tersusun secara terstruktur. Informasi
merupakan suatu hasil dari pemrosesan data menjadi sesuatu yang bermakna
bagi yang menerimanya. Data dan informasi berguna dalam mengambil
sebuah kebijakan. Oleh karenanya data haruslah valid, akurat, reliable, up to
date dan dapat dijaga kerahasiaannya. Agar informasi dapat dilakukan secara
cepat dan akurat data yang dikumpulkan harus berkualitas dan memanfaatkan
teknologi informasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
diseminasinya.
Dalam penanganan COVID-19, pengumpulan data pasien menjadi sangat
penting karena sangat mempengaruhi arah kebijakan. Pemprov DKI Jakarta
selalu memutuskan kebijakan berbasis data dan keilmuan (evidence based).
Setiap kebijakan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan lintas sektor
terkait, para ahli, akademisi, klinisi, dan lain-lain agar setiap kebijakan yang
diambil dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan data COVID-19, Pemprov
DKI Jakarta adalah provinsi yang pertama kali membangun Sistem Pencatatan
dan Pelaporan COVID-19 di Indonesia. Sistem ini memfasilitasi semua fasilitas
kesehatan di DKI Jakarta untuk melaporkan kasus COVID-19 secara cepat dan
akurat. Sistem pencatatan dan pelaporan yang dikembangkan oleh Dinas
Kesehatan berbasis pelaporan Penyelidikan Epidemiologi (PE) agar dapat
memberikan informasi penting baik dari aspek klinis maupun public health.
Sistem pencatatan ini dapat diakses di https:// pelaporan-
covid19.jakarta.go.id/.
Sistem pencatatan dan pelaporan ini terintegrasi dengan aplikasi Monitoring
Isolasi Mandiri dan dalam proses integrasi dengan sistem New All Record milik
Kementerian Kesehatan. Harapannya dengan adanya sistem ini dapat
mengurangi jumlah pelaporan yang harus dilaporkan oleh fasilitas kesehatan,
dan menurunkan potensi kesalahan input dan/atau perbedaan data antar
laporan.
Data yang dihimpun melalui sistem ini kemudian diolah dan dianalisa oleh Tim
Epidemiologi Dinas Kesehatan untuk menjadi informasi yang dibutuhkan.
Informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran
informasi.
Untuk masyarakat yang membutuhkan informasi perkembangan situasi

9. COVID-19 di DKI Jakarta, Dinas Kesehatan didukung oleh Dinas Komunikasi
Informasi dan Statistik dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta membangun laman (website) resmi informasi COVID-19 di
DKI Jakarta, yang dapat diakses di corona.jakarta.go.id. Tersedia banyak sekali
informasi disini, mulai dari informasi tentang penyakit hingga data
perkembangan kasus, tren penyakit, penyebaran kasus, dan lain- lain.
Laman resmi tersebut sangat bermanfaat dalam menyebarkan informasi tidak
hanya kepada masyarakat DKI Jakarta, tetapi juga kepada masyarakat luar
Jakarta, termasuk masyarakat dunia, karena terbukti laman itu diakses oleh
banyak masyarakat umum, kantor berita, akademisi, dan lain-lain di luar
negeri.
Selain informasi perkembangan COVID-19, hasil analisis data juga digunakan
dalam mengambil kebijakan lain, misalnya penetapan PSBB, strategi
penanganan COVID-19 di wilayah, perencanaan kebutuhan sarana prasarana
di fasilitas kesehatan, perencanaan anggaran, dan lain-lain.
Pemanfaatan lainnya adalah terkait komunikasi pada masyarakat, baik dalam
bentuk infografis, laporan daily brief, siaran pers, dan penyampaian informasi
pada awak media.
Promosi Kesehatan dan Komunikasi Risiko
Salah satu bentuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta adalah upaya promotif dengan membuat berbagai media
promosi kesehatan terkait COVID-19. Upaya itu bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 serta memberi informasi yang
tepat mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan masyarakat agar
terhindar dari COVID-19. Produk-produk yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan
melalui Seksi Promosi Kesehatan, PPSM dan Gizi, serta Seksi Data Informasi
dan Hubungan Masyarakat di antaranya adalah poster, banner, infografis, dan
video.
Secara rutin Pemprov DKI Jakarta juga memberikan laporan harian
perkembangan COVID-19 dalam daily brief sebagai bagian dari Komunikasi
Risiko. Selain menyampaikan informasi, dalam kegiatan ini juga dibuka
kesempatan tanya jawab untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi akan
sebuah berita. Secara tertulis Dinas Kesehatan juga menerbitkan Siaran Pers
yang biasanya untuk menjawab hal-hal yang sedang ramai didiskusikan publik.
(5). Monitoring dan Evaluasi
Setiap kegiatan yang dilakukan dan setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu
diawasi dan dievaluasi.
Dinas Kesehatan secara berkala melakukan pengkajian akan situasi terkini
untuk dapat menghasilkan sebuah rekomendasi berbasis data dalam
mengambil kebijakan. Semua kegiatan yang telah direncanakan akan dikaji
kembali apakah sudah berjalan efektif, efisien, dan memiliki dampak positif
bagi masyarakat.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring daerah binaan di
setiap wilayah sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Di
antaranya adalah monitoring ibu hamil, balita, dan anak yang positif COVID-19
di Jakarta, monitoring fasilitas kesehatan, pembinaan rumah isolasi, audit
kesiapan fasilitas kesehatan, dan monitoring ketersediaan APD.

10. Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi
COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI melibatkan peran
seluruh sektor di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan COVID-
19 sebagai kolaborator untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
sosialisasi dan pengendalian risiko sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor
16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan
Infeksi COVID-19 dengan masing-masing tugas dan sasaran sebagai berikut:
1. Para Asisten Sekretariat Daerah mengawasi dan mengevaluasi kegiatan
sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan
pengendaliannya ke jajaran masing-masing.
2. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah mengoordinir dan memonitor
kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 pencegahan dan
pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
3. Para Camat dan Lurah:
a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta
pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di
lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
b. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta
pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di
lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
c. memastikan penyebarluasan informasi mengenai risiko penularan
infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pe- ngendaliannya sampai
pada tingkat RT/RW; dan
d. memastikan terciptanya kepercayaan di masyarakat dan mendorong
masyarakat untuk melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat
jika ada warga yang sakit dan faktor risiko.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
a. membantu penyebarluasan informasi risiko penularan infeksi COVID-
19 serta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
b. menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan,
TNI/ POLRI, rumah sakit dan seluruh perangkat daerah terkait; dan
c. memperkuat jejaring komunikasi 24 jam melalui hotline 112 Jakarta
Siaga.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sosialisasi dengan sasaran
seluruh jajaran dan memfasilitasi kanal informasi untuk Warga Negara
Asing yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
a. membantu menyebarluaskan informasi mengenai risiko penularan
COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh
jajaran;
b. mempublikasikan risiko penularan infeksi COVID-19 serta
pencegahan dan pengendaliannya melalui media internal dan
videotron yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
c. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor dan media
massa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kewaspadaan
risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan
pengendaliannya.

11. 7. Dinas Kesehatan:
a. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan risiko
penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan
pengendaliannya;
b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi risiko penularan infeksi
COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya di tingkat
Provinsi;
c. menyusun rencana kontijensi di bawah koordinasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan unsur TNI/
POLRI, rumah sakit, dan seluruh perangkat daerah terkait;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesiapan sektor kesehatan
dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19;
e. bersama puskesmas melibatkan peran serta masyarakat untuk
melakukan sosialisasi dan kewaspadaan risiko penularan infeksi
COVID-19 di masyarakat;
f. melakukan evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi jika terjadi
kasus.
8. Seluruh SKPD/ UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan
sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan instansi terkait sesuai
dengan tugas dan wewenangnya.
Pembelajaran
Jika melihat gugus tugas nasional, data terkecil adalah di tingkat kota, yang
berbeda dengan DKI Jakarta, yang punya data sampai level kelurahan yang
bisa cepat diakses. Maka, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan incidence rate
(IR) tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan menjadi bagian yang harus
dievaluasi, termasuk kecepatan laju IR- nya. Hal ini penting dilakukan karena
PSBB total tidak bisa diberlakukan terus, sehingga Pemprov DKI Jakarta harus
punya semacam emergency drill yang lebih kecil sifatnya, agar dapat dilakukan
semacam lockdown, atau pengendalian ketat di suatu wilayah.
Kini, Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pelaporan laju IR seminggu sekali
dan dua minggu sekali. Dasar laju IR tersebut dikeluarkan sampai level
kelurahan, kemudian tim gugus tugas tingkat kota bersama puskesmas
kecamatan dan tim gugus tugas tingkat kelurahan dan RW memilih RW yang
paling berisiko tinggi, yang ditetapkan dalam keputusan rapat di tingkat level
mereka. Kemudian, muncullah RW yang harus diawasi dengan ketat untuk
menghindari terjadinya kelengahan. Pemprov DKI kini terus menyuarakan
bahwa PSBB yang diterapkan belum selesai, tetapi ada beberapa masa transisi
yang perlu lebih diperhatikan dibanding yang lain. Di sisi lain, Pemprov DKI
Jakarta juga melakukan perencanaan dengan modelling atau perkiraan kasus,
yang tidak dilakukan oleh provinsi lain.
Di sini, pengawasan ketat tetap dilakukan. Tentu tak berarti dilakukan total
lockdown atau karantina total di RW. Kini, setiap Senin Dinkes bersama tim
gugus tugas tingkat provinsi melakukan rapat evaluasi dengan setiap tatanan,
mempresentasikan progres kebijakan yang dibuat untuk dilakukan intervensi
yang lain sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Itulah beberapa strategi
yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pembelajaran penanganan
COVID-19 secara terpadu. Dengan penanganan COVID-19 secara terpadu, di
antaranya planning, testing, tracing, treating, reporting, monitoring, dan
evaluating, DKI Jakarta terus melakukan beragam kegiatan dalam upaya
menekan penyebaran COVID-19, dengan harapan bisa menjaga keselamatan
warga.

12. Berbagai upaya mewaspadai, revitalisasi, dan inovasi dilakukan oleh Pemprov
DKI Jakarta sejak Januari 2020 melalui sedikitnya 40 surat edaran kepala dinas,
instruksi gubernur, dan peraturan gubernur, tetapi hingga saat ini jumlah kasus
harian masih tinggi (berkisar 200 hingga 400) dan tentunya angka kumulatif
kasus positif meningkat dengan tajam. Di sisi lain, pelonggaran kegiatan
ekonomi, yang menggulirkan dinamika aktivitas masyarakat, meskipun dengan
imbauan agar lebih mematuhi protokol kesehatan, berkonsekuensi terhadap
besarnya potensi terjadinya risiko penularan dan penyebaran COVID-19.
Banyaknya kendala dan tantangan yang datang silih berganti dan terjadi setiap
hari tersebut membuat pandemi COVID-19 terlihat masih sulit diprediksi
kapan akan berakhir. DKI Jakarta tidak punya pilihan, selain tetap berusaha
mencegah penyebaran COVID-19 ini.
Sekian dan Terima Kasih.

13. Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan
(P3DA) XI Tahun 2020
Lemhannas RI, 12 November 2020

14. Pada awal 2019 ia terpilih sebagai Ketua Dewan Riset Daerah DKI periode 2018-2022. Dan pada Agustus 2019 ia lulus
sebagai Peserta Terbaik pada Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Utama Angkatan XI dari LPEM-FEB
Universitas Indonesia. Pada 2020 ia dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat
Provinsi DKI Jakarta.
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata ini adalah seorang Doktor Ilmu
Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan MA in Economics dari University of Colorado
at Denver, USA.
Sebagai PNS, Dadang Solihin sudah berkarir lebih dari 32 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal
1988, dimana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Ia juga pernah menjadi Rektor
Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015- 2018.
Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II
Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program
Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Sejak 2015 ia dipercayai menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi
Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan
Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).