Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi

Capacity Building Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi di Hotel Jasmin-Cipanas, 19 Desember 2009

  • Login to see the comments

Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi

  1. 1. BAPPENAS
  2. 2. www.dadangsolihin.com
  3. 3. <ul><li>Proses Pembangunan Daerah dalam Siklus Manajemen Pembangunan </li></ul><ul><li>Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah </li></ul>Materi www.dadangsolihin.com
  4. 4. Proses Pembangunan Daerah dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Reporting (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
  5. 6. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana .
  6. 7. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 8. Tantangan dalam Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Dunia usaha yg kondusif Peningkatan k apasitas SDM <ul><li>Mengurangi ketimpangan </li></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat </li></ul><ul><li>M engentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>M enambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>M enjaga kelestarian SDA </li></ul>
  8. 9. Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: </li></ul><ul><ul><li>memberikan pelayanan kepada masyarakat, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola sumber daya ekonomi daerah. </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: </li></ul><ul><ul><li>tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  9. 10. Pembangunan Daerah ( 2 ) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. </li></ul><ul><li>Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. </li></ul><ul><li>Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. </li></ul><ul><li>Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  10. 11. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  11. 12. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  12. 13. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  13. 14. Troika www.dadangsolihin.com
  14. 15. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  15. 16. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA www.dadangsolihin.com
  16. 17. Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders www.dadangsolihin.com
  17. 18. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  18. 19. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  19. 20. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  20. 21. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 22. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha </li></ul><ul><li>Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat </li></ul><ul><li>Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  22. 24. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 25. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  24. 26. Fungsi/Manfaat Perencanaan <ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi ketidakpastian </li></ul><ul><li>Minimalisasi inefisiensi sumberdaya </li></ul><ul><li>Penetapan standar dan pengawasan kualitas </li></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 28. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>
  26. 29. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  27. 30. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>
  28. 31. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 32. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 33. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 34. www.dadangsolihin.com
  32. 35. Apa itu ABK? <ul><li>Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja. </li></ul><ul><li>ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ( budget entity ). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  33. 36. Landasan Hukum www.dadangsolihin.com <ul><li>UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; </li></ul><ul><li>UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; </li></ul><ul><li>UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional; </li></ul><ul><li>UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; </li></ul><ul><li>PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; </li></ul><ul><li>PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L </li></ul>Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable <ul><li>TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; </li></ul><ul><li>UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; </li></ul><ul><li>Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . </li></ul>
  34. 37. Pengertian ABK <ul><ul><li>ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004) </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  35. 38. Tujuan ABK <ul><li>Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada : </li></ul><ul><ul><li>terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, </li></ul></ul><ul><ul><li>dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, </li></ul></ul><ul><ul><li>tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. </li></ul></ul><ul><ul><li>mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  36. 39. Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU <ul><li>Visi: </li></ul><ul><li>Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN </li></ul><ul><li>Visi: </li></ul><ul><li>Melaksanakan program kerja presiden terpilih </li></ul><ul><li>Misi: </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan </li></ul><ul><li>Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan </li></ul><ul><li>Misi: </li></ul><ul><li>Pelaksanaan kerangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP </li></ul><ul><li>Anggaran disusun berdasarkan RKP dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara </li></ul>
  37. 40. Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com Paradigma Lama Paradigma Baru
  38. 41. Penerapan ABK <ul><li>Mengubah Fokus Pengukuran </li></ul>www.dadangsolihin.com FLEKSIBILITAS bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya
  39. 42. Latar Belakang: 3 Tuntutan www.dadangsolihin.com Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel. <ul><li>azas keseimbangan ( checks and balances) dalam penganggaran </li></ul><ul><li>penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) </li></ul><ul><li>Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. </li></ul>
  40. 43. Pendekatan Sistem Penganggaran <ul><li>Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi </li></ul><ul><li>Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara; </li></ul><ul><li>Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi ekonomi (jenis-belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran; </li></ul><ul><li>Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  41. 44. Manfaat Penerapan ABK (1) <ul><li>Transparansi </li></ul><ul><li>Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya. </li></ul><ul><li>Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami. </li></ul><ul><li>Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan; </li></ul><ul><li>Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  42. 45. Manfaat Penerapan ABK (2) <ul><li>Pola Penganggaran </li></ul><ul><li>Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function) . </li></ul><ul><li>Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. </li></ul><ul><li>Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan tradisional ditinggalkan, akan tetapi tetap digunakan dalam rangka pencatatan dan pengendalian, hanya saja pengelolaannya diserahkan kepada K/L. </li></ul><ul><li>Tujuan yang luas & strategis ditetapkan oleh pembuat kebijakan, disusul dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud. </li></ul><ul><li>Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  43. 46. Manfaat Penerapan ABK (3) <ul><li>P enentuan Prioritas </li></ul><ul><li>Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional. </li></ul><ul><li>Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai. </li></ul><ul><li>P endekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  44. 47. Manfaat Penerapan ABK (4) <ul><li>Efisiensi Birokrasi </li></ul><ul><li>Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil. </li></ul><ul><li>Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung- jawab atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  45. 49. Gambaran Sistem M&E (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang <ul><li>Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Depdagri </li></ul></ul><ul><ul><li>LAN </li></ul></ul><ul><ul><li>Menpan </li></ul></ul><ul><ul><li>Departemen Keuangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappenas </li></ul></ul><ul><ul><li>Setneg </li></ul></ul><ul><ul><li>K/L terkait </li></ul></ul><ul><li>Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi </li></ul><ul><li>Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) </li></ul><ul><li>Evaluasi top-down </li></ul><ul><li>Evaluasi fragmentasi 1 waktu </li></ul><ul><li>Evaluasi pasif </li></ul><ul><li>Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi </li></ul><ul><li>Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah </li></ul><ul><li>Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif </li></ul><ul><li>Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya </li></ul><ul><li>Lebih efisien dan biaya rendah </li></ul><ul><li>Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up </li></ul><ul><li>Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi </li></ul><ul><li>Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) </li></ul><ul><li>Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi </li></ul><ul><li>Adanya komunitas evaluator </li></ul>
  46. 50. www.dadangsolihin.com Who does what? + 30 Laws and Regulations regarding M&E Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government
  47. 51. <ul><li>Pengendalian </li></ul><ul><ul><li>Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. </li></ul></ul><ul><li>Pemantauan/Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. </li></ul></ul>Pengertian www.dadangsolihin.com Sumber: PP39/2006
  48. 52. Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post ) <ul><li>dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya </li></ul><ul><li>Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir </li></ul><ul><li>untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan </li></ul><ul><li>untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. </li></ul>
  49. 53. Kegunaan Evaluasi <ul><li>Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan </li></ul><ul><li>Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik </li></ul><ul><li>Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  50. 54. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: <ul><li>Strategi </li></ul><ul><ul><li>Apakah yang dilakukan sudah benar? </li></ul></ul><ul><li>Operasi </li></ul><ul><ul><li>Apakah cara yang ditempuh sudah benar? </li></ul></ul><ul><li>Pembelajaran </li></ul><ul><ul><li>Apakah ada cara yang lebih baik? </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  51. 55. Jenis-jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan <ul><li>Evaluasi formatif: </li></ul><ul><ul><li>Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program </li></ul></ul><ul><ul><li>Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program </li></ul></ul><ul><ul><li>Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi summatif: </li></ul><ul><ul><li>Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai </li></ul></ul><ul><ul><li>Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program </li></ul></ul><ul><ul><li>Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  52. 56. Jenis-jenis Evaluasi menurut tujuan <ul><li>Evaluasi proses: </li></ul><ul><li>Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan ( service delivery ). </li></ul><ul><li>Evaluasi biaya-manfaat: </li></ul><ul><li>Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya & manfaat dari program. </li></ul><ul><li>Evaluasi dampak: </li></ul><ul><li>Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, & kelembagaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  53. 57. Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi? (1) <ul><li>Setiap tahun dilaksanakan berbagai program, sebagian memakan biaya yang besar, tetapi hasil yang sebenarnya seringkali tidak diketahui. </li></ul><ul><li>Muncul pertanyaan-pertanyaan: </li></ul><ul><ul><li>Apakah desain program-program tersebut sudah tepat?  pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara efisien?  akuntabilitas </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan?  pengambilan keputusan </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  54. 58. Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi? (2) <ul><li>Alasan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Memperbaiki desain & keefektifan program </li></ul></ul><ul><ul><li>Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang lebih efektif </li></ul></ul><ul><li>Alasan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Meningkatkan transparansi & akuntabilitas </li></ul></ul><ul><li>Alasan Politik </li></ul><ul><ul><li>Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  55. 59. Mengapa Evaluasi Jarang Dilakukan? <ul><li>Alasan yg sering diajukan adalah bahwa evaluasi: </li></ul><ul><ul><li>biayanya mahal </li></ul></ul><ul><ul><li>menghabiskan banyak waktu </li></ul></ul><ul><ul><li>secara teknis sulit dilakukan </li></ul></ul><ul><ul><li>temuannya sering bersifat politis </li></ul></ul><ul><ul><li>laporannya sering terlambat </li></ul></ul><ul><li>Tetapi alasan yang lebih penting adalah banyak pelaksana program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  56. 60. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi www.dadangsolihin.com Monitoring Evaluasi menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program <ul><ul><li>Akuntabilitas penyampaian input program </li></ul></ul><ul><ul><li>Dasar untuk aksi perbaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penilaian keberlanjutan program </li></ul></ul><ul><ul><li>Akuntabilitas penggunaan sumberdaya </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran tentang hal-hal yg dapat dilakukan lebih baik di masa yad </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah terdapat penyimpangan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah penyimpangan tsb dapat dibenarkan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Relevansi </li></ul></ul><ul><ul><li>Keberhasilan </li></ul></ul><ul><ul><li>Keefekifan biaya </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilaksanakan terus-menerus atau secara berkala selama program berjalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program </li></ul></ul>
  57. 61. Kerangka Konseptual Evaluasi <ul><li>Menjadi bagian dari desain program </li></ul><ul><li>Perencanaan yg baik sejak awal </li></ul><ul><li>Dukungan dari pemangku kepentingan </li></ul><ul><li>Menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program </li></ul><ul><li>Alokasi sumber daya yg memadai </li></ul>www.dadangsolihin.com
  58. 62. Proses Evaluasi (1) <ul><li>Menentukan tujuan evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Untuk memperbaiki desain program </li></ul></ul><ul><ul><li>Untuk mengukur dampak </li></ul></ul><ul><ul><li>Pertimbangkan konteks </li></ul></ul><ul><li>Menyusun desain evaluasi yang kredibel </li></ul><ul><ul><li>Menentukan indikator & tolok ukur </li></ul></ul><ul><ul><li>Menentukan metode analisis & kebutuhan data </li></ul></ul><ul><ul><li>Menentukan jadwal pelaksanaan </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  59. 63. Proses Evaluasi (2) <ul><li>Mendiskusikan rencana evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Penyandang dana program </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksana program </li></ul></ul><ul><ul><li>Ahli evaluasi yg berkompeten </li></ul></ul><ul><li>Menentukan pelaku evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Internal (pertentangan kepentingan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksternal (keahlian, objektivitas, pengalaman) </li></ul></ul><ul><li>Melaksanakan evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Pengawasan kualitas data & analisis </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  60. 64. Proses Evaluasi (3) <ul><li>Mendiseminasikan hasil evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Bahasa yg sederhana & mudah dimengerti </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus pada temuan utama </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptif terhadap umpan balik ( feedback ) </li></ul></ul><ul><li>Menggunakan hasil evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Tuntutan perubahan; tidak sama dengan ancaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran organisasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Program atau kebijakan baru </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  61. 65. Kriteria Evaluasi <ul><li>Relevansi </li></ul><ul><ul><li>Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan </li></ul></ul><ul><li>Efektifitas </li></ul><ul><ul><li>Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan </li></ul></ul><ul><li>Efisiensi </li></ul><ul><ul><li>Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. </li></ul></ul><ul><li>Dampak </li></ul><ul><ul><li>Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak </li></ul></ul><ul><li>Keberlanjutan </li></ul><ul><ul><li>Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  62. 66. Apa implikasi jika tidak ada M&E? <ul><li>Berbahaya, karena: </li></ul><ul><ul><li>penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, </li></ul></ul><ul><ul><li>mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal </li></ul></ul><ul><li>Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  63. 67. Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan </li></ul><ul><li>KEGUNAAN </li></ul><ul><li>dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) </li></ul><ul><li>petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran </li></ul>www.dadangsolihin.com
  64. 68. Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) </li></ul><ul><li>Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) </li></ul><ul><li>Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  65. 69. Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><ul><li>Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders </li></ul><ul><li>Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  66. 70. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  67. 71. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
  68. 72. Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah dana yang dibutuhkan </li></ul><ul><li>Tenaga yang terlibat </li></ul><ul><li>Peralatan yang digunakan </li></ul><ul><li>Jumlah bahan yang digunakan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  69. 73. Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan </li></ul><ul><ul><li>Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah permohonan yang diselesaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah pelatihan / peserta pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah jam latihan dalam sebulan </li></ul></ul><ul><li>Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan </li></ul><ul><ul><li>Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah komputer yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah gedung /jembatan yg dibangun </li></ul></ul><ul><ul><li>meter panjang jalanyang dibangun/rehab </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  70. 74. Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . </li></ul><ul><li>Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. </li></ul><ul><li>Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. </li></ul><ul><li>Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  71. 75. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) </li></ul></ul><ul><ul><li>kemenangan tim dlm setiap pertandingan </li></ul></ul><ul><li>Peningkatan langsung hal-hal yg positif </li></ul><ul><ul><li>kenaikan prestasi kelulusan siswa </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan daya tahan bangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penambahan daya tampung siswa </li></ul></ul><ul><li>Penurunan langsung hal-hal yang negatif </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kemacetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  72. 76. Indikator Kinerja IMPACT <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan PDRB sektor tertentu </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kematian </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  73. 77. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) </li></ul><ul><li>A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) </li></ul><ul><li>R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) </li></ul><ul><li>T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  74. 78. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
  75. 79. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com

×