Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
dadang-solihin.blogspot.com 2
33
Materi
• Sistem Pemerintahan
• Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (RPJP, visi misi presiden dan
penuangannya dalam RP...
5dadang-solihin.blogspot.com
Lembaga-lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dadang-solihin.blogspot.com 6...
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
dadang-solihin.blogspot.com 7
M P R
BADAN
PENGELOLA
BUMN,
OTORITA,DLL
DELEGASI
(DES...
Kekuasaan Pemerintahan
dadang-solihin.blogspot.com 8
PRESIDEN
Kementerian/LPNK
Pemegang kekuasaan
pemerintahan – Psl 4 (1)...
Prinsip dan Asas Pemerintahan Daerah
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daer...
Pemerintahan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 10
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi ...
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda
dadang-solihin.blogspot.com 11
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerinta...
Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 12
APBN
Belanja untuk
Daerah
DAK
DAU
Dana Penyesuaian
DBH
...
dadang-solihin.blogspot.com 13
Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 14
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik...
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pem...
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 16
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana d...
dadang-solihin.blogspot.com 17
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANG...
dadang-solihin.blogspot.com 18
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimba...
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk meng...
Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendika...
Model Governance
GOVERNANCE
Perusahaan
transnasional
Organisasi
Antar Pemerintah
LSM
Internasional
Perusahaan
Lokal
Pemeri...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-...
Troika
23dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah...
Sinergitas Stakeholders
25dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas Stakeholders
26dadang-solihin.blogspot.com
27dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 28
UU25/2004: Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 ...
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
...
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses poli...
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13...
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpa...
d s t…
d s t…
dadang-solihin.blogspot.com 34
Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendir...
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mew...
IMPACT
Sinergi RPJMN – Renstra K/L
dadang-solihin.blogspot.com 37
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
Arah...
38dadang-solihin.blogspot.com
Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019
Rancangan
Teknokratis
RPJMN
2015-2019
Rancangan
RPJMN
2015-2019
Rancangan
Akhir
RPJMN
20...
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
dadang-sol...
Kerangka Rancangan Teknokratis
RPJMN 2015 – 2019
GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA
PASKA 2015,
PERUBAHAN IKL...
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Memaparkan hasil capaian kinerja pembangunan periode 2005-201...
BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO
Memberi penjelasan tentang Gambaran Umum Ekonomi Indonesia secara
menyeluruh termasuk Kond...
BAB VI : AGENDA PEMBANGUNAN
• Bab ini diawali tema pokok masing-masing Agenda Pembangunan. Selanjutnya
diuraikan bidang pe...
C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
6.1.7. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai
Keseimbangan Pembangunan
6.1...
6.3. AGENDA PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM
6.3.1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan
6.3.2. Peningkatan...
BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN
7.1. KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara umum,
sumber-sum...
48dadang-solihin.blogspot.com
Kerangka Pendanaan
dadang-solihin.blogspot.com 49
1. Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat, termasuk
sw...
• Menjadi Upaya untuk Melakukan Penataan Kelembagaan agar
Pemerintah Memiliki Fungsi dan Kewenangan yang Tepat,
Aturan Mai...
• Memberikan gambaran tata cara evaluasi kinerja pembangunan
secara menyeluruh dalam rangka mengetahui dan menilai dengan
...
dadang-solihin.blogspot.com 53
54dadang-solihin.blogspot.com
Pokok-pokok Arahan Presiden
RI 30 Oktober 2014:
“Visi Presiden adalah Tri Sakti,
Misinya ada...
dadang-solihin.blogspot.com 55
56dadang-solihin.blogspot.com
Outline Renstra K/L
57
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum
1.2. Potensi dan Permasalahan
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sas...
4. Penyusunan
Tujuan dan
Sasaran
Strategis
Delapan Langkah
Penyusunan Renstra K/L
3. Penyusunan
Visi dan Misi
2. Identifik...
Renstra K/L
59
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum Menggambarkan mengenai:
• Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan...
Renstra K/L
60
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
2.1. Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang ...
Renstra K/L
61
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
3.1. Arah Kebijakan
dan Strat...
Renstra K/L
62
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
3.3. Kerangka
Regulasi
• Menj...
Renstra K/L
63
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasi...
Renstra K/L
64
Bab V Penutup • Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra
K/L yang telah disusun
• arahan dari pim...
Matrik Kinerja dan Pendanaan
65
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Tar...
Matriks Kerangka Regulasi
66
No
Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan
berdasarkan Evaluas...
67dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu ...
Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak di...
Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPIL...
Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akh...
Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Str...
Langkah Penyusunan RPJMD
73
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menye...
Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
1. Revitalisasi Pemukiman
Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir
3. Merintis Angkutan Massal
4....
Sistematika Penulisan RPJMD
75
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud, Tuj...
Sistematika Penulisan RPJMD
76
2.9 Pariwisata dan Budaya
2.10 Pendidikan
2.11 Perlindungan sosial
2.12 Keuangan Daerah
2.1...
Sistematika Penulisan RPJMD
77
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengem...
Evaluasi Kualitas RPJMD
78
1/3
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam ...
Evaluasi Kualitas RPJMD
79
2/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan
pembangunan daerah sesuai dengan:
.
 Din...
Evaluasi Kualitas RPJMD
80
3/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan rumusan tujuan, st...
81dadang-solihin.blogspot.com
Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Prime Minister Office Republica Democratica de Timor-Leste di NAM Center Hotel-Jakarta, 17 November 2014

Sistem Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. 33
  3. 3. Materi • Sistem Pemerintahan • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJP, visi misi presiden dan penuangannya dalam RPJMN, RKP dan APBN serta level Kementerian/Lembaga dalam Renstra dan Renja). • Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah • Keterkaitan dan Harmonisasi dengan RPJMD dan Penyusunan APBD dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. 5dadang-solihin.blogspot.com
  5. 5. Lembaga-lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dadang-solihin.blogspot.com 6 UUD 1945 TNI/POLRI dewan pertimbangan kementerian negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KYkpu bank sentral DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden Lingkungan Peradilan Militer Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi DPRDGubernur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DPRD Bupati/ Walikota PUSAT DAERAH Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Umum EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF
  6. 6. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dadang-solihin.blogspot.com 7 M P R BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) LEMBAGA NEGARA LAINNYA D P R PRESIDEN DAERAH OTONOM DESENTRALISASI GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL B P K M A M K TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA MENTERI D P D DEKONSENTRASI
  7. 7. Kekuasaan Pemerintahan dadang-solihin.blogspot.com 8 PRESIDEN Kementerian/LPNK Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 KoordinasiKoordinasi Sebagian Urusan Tanggungjawab PUSAT DAERAH Otonomi Seluas-luasnya Psl 18 (5) UUD ‘45 Psl 17 UUD 1945 Keuangan Negara Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah
  8. 8. Prinsip dan Asas Pemerintahan Daerah 1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Pemerintahan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 10 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**]
  10. 10. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda dadang-solihin.blogspot.com 11 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18 B (2)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)**] Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**]
  11. 11. Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dadang-solihin.blogspot.com 12 APBN Belanja untuk Daerah DAK DAU Dana Penyesuaian DBH Dekon / TP Belanja Pusat di Daerah PEMERINTAH PUSAT Dana Vertikal Melalui K/L APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah PAD DAPER Lain-Lain Pendapatan yang sah Operasional Surplus / Defisit Daerah Pembiayaan Daerah Desentralisasi Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) • Pajak • Retribusi • Bag. Laba BUMD • Lain-PAD Penggunaan SILPA PEMERINTAH DAERAH • B. Pegawai • B. Barang • B. Lainnya Dana Otsus 6 Urusan Di luar 6 Urusan Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal  PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG 1 2 3 4 Pembiayaan Lainnya Modal
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.com 14 Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997) Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000)
  14. 14. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Tantangan dalam Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 16 Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
  16. 16. dadang-solihin.blogspot.com 17 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  17. 17. dadang-solihin.blogspot.com 18 PEMBANGUNAN DAERAH Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur- unsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Dilaksanakan Melalui:
  18. 18. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 19dadang-solihin.blogspot.com
  19. 19. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja 20dadang-solihin.blogspot.com
  20. 20. Model Governance GOVERNANCE Perusahaan transnasional Organisasi Antar Pemerintah LSM Internasional Perusahaan Lokal Pemerintah Lokal LSM Lokal Perusahaan Nasional Ormas/LSM Nasional Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Supranasional Tingkat Nasional Tingkat Subnasional (Kamarack and Nye Jr., 2002) 21dadang-solihin.blogspot.com
  21. 21. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 22dadang-solihin.blogspot.com
  22. 22. Troika 23dadang-solihin.blogspot.com
  23. 23. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 24dadang-solihin.blogspot.com
  24. 24. Sinergitas Stakeholders 25dadang-solihin.blogspot.com
  25. 25. Sinergitas Stakeholders 26dadang-solihin.blogspot.com
  26. 26. 27dadang-solihin.blogspot.com
  27. 27. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. UU25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 29dadang-solihin.blogspot.com
  29. 29. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 30dadang-solihin.blogspot.com
  30. 30. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 31dadang-solihin.blogspot.com
  31. 31. NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 32dadang-solihin.blogspot.com Status Hukum Dokumen Perencanaan
  32. 32. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas 33dadang-solihin.blogspot.com
  33. 33. d s t… d s t… dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. IMPACT Sinergi RPJMN – Renstra K/L dadang-solihin.blogspot.com 37 ABK AT KPJM OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Renstra K/L
  37. 37. 38dadang-solihin.blogspot.com
  38. 38. Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019 Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Rancangan RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Visi – Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN 2005-2025 Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies) Evaluasi RPJMN 2010-2014 Aspirasi Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Kerangka Rancangan Teknokratis RPJMN 2015 – 2019 GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM POLHUKA M EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH • RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN • Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi • Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan kerja • SJSN • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim • Pemerataan • SPM terpenuhi • Perkotaan - Perdesaan • Pelaksanaan Desentralisasi KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat • Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri- sendiri 2025-2030 Landasan utk Menuju Negara Maju Tema RPJMN 2015-2019 Pembanguna n yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjut an dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL Memaparkan hasil capaian kinerja pembangunan periode 2005-2014 untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada periode 2005- 2014 serta tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan/program/kegiatan RPJMN 2015-2019. 2.1 Struktur Visi Misi RPJPN 2005-2025 2.2 Pencapaian RPJMN 2005-2009 2.3 Pencapaian RPJMN 2010-2014 BAB III : LINGKUNGAN STRATEGIS & TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN 3.1 LINGKUNGAN STRATEGIS Memaparkan perkembangan dan analisis lingkungan strategis serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapinya 3.1.1. Geo-ekonomi 3.1.2. Geo-politik 3.1.3. Bonus Demografi 3.1.4. Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim 3.2 TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN Memberi penjelasan tentang tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi dalam periode 5 tahun kedepan (2014-2019), meliputi Pertumbuhan Ekonomi 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Percepatan Pemerataan dan keadilan 3. Keberlanjutan Pembangunan 4. Stabilitas Politik dan Keamanan 5. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien 6. Pemberantasan Korupsi 7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8. Kesenjangan Antar Wilayah 9. Percepatan Pembangunan Kelautan Outline RT-RPJMN 2015-2019(1) dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO Memberi penjelasan tentang Gambaran Umum Ekonomi Indonesia secara menyeluruh termasuk Kondisi Ekonomi 2014 dan gambaran ekonomi makro RPJMN periode sebelumnya, prospek ekonomi serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan pada RPJMN 2015-2019. 4.1. Kondisi Ekonomi Hingga Menjelang Akhir Tahun 2014 Merupakan gambaran kondisi ekonomi makro hingga menjelang akhir tahun 2014. 4.2. Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019 Merupakan gambaran proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. Bagian ini membahas hal-hal yang akan menjadi prospek dan hal- hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. 4.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan BAB V : TEMA, KERANGKA DAN SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 Menjelaskan tentang tema, Kerangka dan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dari Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 5.1 Tema Pembangunan RPJMN 2015-2019 5.2 Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Ke-3 (RPJMN 2015-2019) 5.3 Keterkaitan RPJPN dan RPJMN 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019 Outline RT-RPJMN 2015-2019(2) dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. BAB VI : AGENDA PEMBANGUNAN • Bab ini diawali tema pokok masing-masing Agenda Pembangunan. Selanjutnya diuraikan bidang pembangunan berdasarkan isu-isu strategis utama yang telah diidentifikasi dalam background study, evaluasi RPJMN 2010-2014, maupun berbagai diskusi dengan stakeholders pembangunan. • Bidang Pembangunan dikelompokkan ke dalam 4 agenda pembangunan, yaitu: Agenda Pembangunan Ekonomi, Agenda Pembangunan Polhukhankam, Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, dan Agenda Pembangunan Wilayah. 6.1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI Memuat bidang pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan Ekonomi. Masing-masing bidang pembangunan memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi 6.1.1. Penguatan Sektor Primer  Sasaran (Impact)  Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 6.1.2. Akselerasi Pertumbuhan Industri 6.1.3. Modernisasi Sektor Jasa B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 6.1.4. Ketahanan Pangan 6.1.5. Ketahanan Energi 6.1.6. Ketahanan Air Outline RT-RPJMN 2015-2019(3) dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 6.1.7. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 6.1.8. Transportasi Massal Perkotaan 6.1.9. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar 6.1.10 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi Pembiayaan D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi 6.1.11. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 6.1.12. Peningkatan Investasi 6.1.13. Penguatan Sektor Keuangan 6.1.14. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi 6.1.15. Peningkatan Daya Saing BUMN 6.1.16 Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional 6.2. AGENDA PEMBANGUNAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 6.2.1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan 6.2.2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup 6.2.3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana 6.2.4. Penyediaan informasi iklim dan Kebencanaan Outline RT-RPJMN 2015-2019(4) dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. 6.3. AGENDA PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM 6.3.1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 6.3.2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan 6.3.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6.3.4. Pemantapan Politik Dalam Negeri 6.3.5. Peningkatan Peran Politik Luar Negeri 6.3.6. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional 6.3.7. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba 6.4. AGENDA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.4.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana 6.4.2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat 6.4.3. Pendidikan 6.4.4. Kebudayaan 6.4.5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 6.5. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH 6.5.1. Pengembangan Wilayah Strategis 6.5.2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 6.5.3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan 6.5.4. Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan 6.5.5. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah 6.6. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN Outline RT-RPJMN 2015-2019(5) dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara umum, sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja termasuk didalamnya kebijakan transfer ke daerah. 7.2. KERANGKA REGULASI Kerangka Regulasi berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka regulasi dan cara penerapannya pada masing-masing bidang pembangunan. Pada prinsipnya bagian ini menjelaskan mengenai substansi kerangka regulasi dan tata cara untuk merumuskannya. 7.3 KERANGKA KELEMBAGAAN Berisi tentangprinsip-prinsip/koridor tentang tatanan kelembagaan yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan. 7.4. KERANGKA EVALUASI Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka evaluasi dan penetapan indikator kinerja pembangunan. BAB VIII: PENUTUP Outline RT-RPJMN 2015-2019(6) dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. 48dadang-solihin.blogspot.com
  48. 48. Kerangka Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. 1. Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. 2. Perencanaan kerangka regulasi sejak awal perencanaan dimaksudkan untuk : • Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan; • Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan • Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kerangka Regulasi dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. • Menjadi Upaya untuk Melakukan Penataan Kelembagaan agar Pemerintah Memiliki Fungsi dan Kewenangan yang Tepat, Aturan Main dan Hubungan Kerja Inter dan antar Lembaga yang Sinergis, serta didukung oleh Kualitas Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berintegritas. • Dengan Demikian Kelembagaan Pemerintah Akan sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat Melaksanakan Kebijakan/Rencana Pembangunan dengan Efektif Dan Efisien. Kerangka Kelembagaan dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. • Memberikan gambaran tata cara evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh dalam rangka mengetahui dan menilai dengan pasti pencapaian rencana pembangunan, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan serta tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Kerangka Evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. 54dadang-solihin.blogspot.com Pokok-pokok Arahan Presiden RI 30 Oktober 2014: “Visi Presiden adalah Tri Sakti, Misinya adalah Nawa Cita dan motonya adalah Smart Work Tri Sakti 1. Berdaulat dalam Politik 2. Berdikari dalam Ekonomi 3. Berkepribadian dalam Kebudayaan Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964
  54. 54. dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. 56dadang-solihin.blogspot.com
  56. 56. Outline Renstra K/L 57 Bab I Pendahuluan 1.1. Kondisi Umum 1.2. Potensi dan Permasalahan Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L 2.1. Visi 2.2. Misi 2.3. Tujuan 2.4. Sasaran Strategis Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L 3.3. Kerangka Regulasi 3.4. Kerangka Kelembagaan Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4.1. Target Kinerja 4.2. Kerangka Pendanaan Bab V Penutup Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L 2. Matriks Kerangka Regulasi dadang-solihin.blogspot.com
  57. 57. 4. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis Delapan Langkah Penyusunan Renstra K/L 3. Penyusunan Visi dan Misi 2. Identifikasi Kondisi Umum dan Analisis Potensi dan Permasalahan 1. Persiapan Penyusunan 8. Penyusunan Kerangka Kelembagaan 7. Penyusunan Target dan Pendanaan 6. Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator 5. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi 1. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan 2. Aspirasi Masyarakat 3. SWOT Analysis Balance Scorecard Logic Model Identifikasi 1. Isu-isu Strategis 2. Asas Legal 3. Struktur Organisasi 4. Data dan Informasi 58dadang-solihin.blogspot.com
  58. 58. Renstra K/L 59 Bab I Pendahuluan 1.1. Kondisi Umum Menggambarkan mengenai: • Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra K/L periode sebelumnya, • Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L. 1.2. Potensi dan Permasalahan Menjelaskan mengenai: • analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup K/L maupun nasional • yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan K/L serta • untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L. dadang-solihin.blogspot.com
  59. 59. Renstra K/L 60 Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L 2.1. Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan. 2.2. Misi Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 2.3. Tujuan Tujuan adalah penjabaran dari visi 2.4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerja Tujuan. dadang-solihin.blogspot.com
  60. 60. Renstra K/L 61 Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan penugasan RPJMN kepada K/L terkait dengan prioritas nasional/ bidang, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai penugasan K/L terkait Program Lintas. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L • Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. • Arah kebijakan K/L dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan K/L yang bersangkutan. • Program juga harus dilengkapi dengan sasaran program (outcome) dari masing-masing Program. dadang-solihin.blogspot.com
  61. 61. Renstra K/L 62 Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 3.3. Kerangka Regulasi • Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L. • Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi. 3.4. Kerangka Kelembagaan Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. dadang-solihin.blogspot.com
  62. 62. Renstra K/L 63 Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4.1. Target Kinerja Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. 4.2. Kerangka Pendanaan • Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis K/L, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari pihak Swasta. • Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang menggunakan sumber-sumber pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN) seperti: PPP (KPS) dan CSR. • Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju. dadang-solihin.blogspot.com
  63. 63. Renstra K/L 64 Bab V Penutup • Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra K/L yang telah disusun • arahan dari pimpinan K/L yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis K/L sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan K/L. • Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis K/L yang bersangkutan. Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L 2. Matriks Kerangka Regulasi dadang-solihin.blogspot.com
  64. 64. Matrik Kinerja dan Pendanaan 65 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp 000) Unit Organisasi Pelaksana K/L-N-B-NS- BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 K/L XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Strategis 1 XXX - Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Strategis 2 XXX - Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX PROGRAM A XXX XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Program (Outcome) 1 XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Program (Outcome) 2 XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX Kegiatan 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Kegiatan (Output 2) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Kegiatan (Output 3) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Kegiatan 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Dst dadang-solihin.blogspot.com
  65. 65. Matriks Kerangka Regulasi 66 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian dadang-solihin.blogspot.com
  66. 66. 67dadang-solihin.blogspot.com
  67. 67. Apa itu RPJMD • RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. • Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. 68 1/2 dadang-solihin.blogspot.com
  68. 68. Apa itu RPJMD RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. 69 2/2 dadang-solihin.blogspot.com
  69. 69. Substansi RPJMD • RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. 70dadang-solihin.blogspot.com
  70. 70. Hirarki dari Visi ke Program Visi Misi Strategi Kebijakan Program • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dadang-solihin.blogspot.com 71
  71. 71. Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Kebingungan X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program Tidak TerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program Visi Misi Sasaran Tidak EfektifX Kebijakan Program Strategi Program Salah LangkahXVisi Misi Sasaran Kebijakan Tidak EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran dadang-solihin.blogspot.com 72
  72. 72. Langkah Penyusunan RPJMD 73 Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah e) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator dadang-solihin.blogspot.com
  73. 73. Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh 2. Mengatasi Banjir 3. Merintis Angkutan Massal 4. Layanan Kesehatan Gratis 5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional 6. Menyediakan Ruang Publik 7. Birokrasi Bersih Profesional 8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder 9. Pendidikan Gratis dadang-solihin.blogspot.com 74
  74. 74. Sistematika Penulisan RPJMD 75 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1/3 dadang-solihin.blogspot.com
  75. 75. Sistematika Penulisan RPJMD 76 2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada) Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan 2/3 dadang-solihin.blogspot.com
  76. 76. Sistematika Penulisan RPJMD 77 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah 3/3 dadang-solihin.blogspot.com
  77. 77. Evaluasi Kualitas RPJMD 78 1/3 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah . 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah . 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com
  78. 78. Evaluasi Kualitas RPJMD 79 2/3 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) 5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. . 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. . dadang-solihin.blogspot.com
  79. 79. Evaluasi Kualitas RPJMD 80 3/3 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah . 8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan kendala fiskal daerah . 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional . 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD . 11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com
  80. 80. 81dadang-solihin.blogspot.com

×