PEMERINTAHAN DAERAH

Materi
• Sistem Pemerintahan
• Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (RPJP, visi misi presiden dan
penuangannya dalam RPJMN, RKP dan
APBN serta level Kementerian/Lembaga
dalam Renstra dan Renja).
• Keterkaitan Perencanaan dan
Penganggaran Pemerintah
• Keterkaitan dan Harmonisasi dengan
RPJMD dan Penyusunan APBD
dadang-solihin.blogspot.com 4

Lembaga-lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
kementerian
negara
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KYkpu bank
sentral
DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden
Lingkungan
Peradilan Militer
Perwakilan
BPK
Provinsi
Pemerintahan
Daerah Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota
PUSAT
DAERAH
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Umum
EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
M P R
BADAN
PENGELOLA
BUMN,
OTORITA,DLL
DELEGASI
(DESENTRALISASI
FUNGSIONAL)
LEMBAGA
NEGARA
LAINNYA
D P R PRESIDEN
DAERAH
OTONOM
DESENTRALISASI
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
B P K M A M K
TUGAS
PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
PEMERINTAHAN
DESA
MENTERI
D P D
DEKONSENTRASI

Kekuasaan Pemerintahan
PRESIDEN
Kementerian/LPNK
Pemegang kekuasaan
pemerintahan – Psl 4 (1)
UUD 1945
KoordinasiKoordinasi
Sebagian
Urusan
Tanggungjawab
PUSAT
DAERAH
Otonomi Seluas-luasnya
Psl 18 (5) UUD ‘45
Psl 17 UUD 1945
Keuangan Negara
Keuangan Daerah
Pemerintahan Daerah

Prinsip dan Asas Pemerintahan Daerah
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/
kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemerintahan Daerah
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH
DAERAH
DPRD
anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) **]
Gubernur,
Bupati, Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang
[Pasal 18 B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
[Pasal 18 A (1)**]

Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
APBN
Belanja untuk
Daerah
DAK
DAU
Dana Penyesuaian
DBH
Dekon / TP
Belanja Pusat
di Daerah
PEMERINTAH PUSAT
Dana Vertikal
Melalui K/L
APBD
Pendapatan
Daerah
Belanja Daerah
PAD DAPER
Lain-Lain
Pendapatan
yang sah
Operasional
Surplus /
Defisit Daerah
Pembiayaan
Daerah
Desentralisasi
Pinjaman (termasuk
Obligasi Daerah)
• Pajak
• Retribusi
• Bag. Laba
BUMD
• Lain-PAD
Penggunaan SILPA
PEMERINTAH DAERAH
• B. Pegawai
• B. Barang
• B. Lainnya
Dana Otsus
6 Urusan
Di luar
6 Urusan
Mendanai Kegiatan
Desentralisasi
Mendanai Kegiatan
Dekon/TP dan
Instansi Vertikal
 PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG
1 2 3 4
Pembiayaan Lainnya
Modal

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA

PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.
19dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja

Model Governance
GOVERNANCE
Perusahaan
transnasional
Organisasi
Antar Pemerintah
LSM
Internasional
Perusahaan
Lokal
Pemerintah
Lokal
LSM Lokal
Perusahaan
Nasional
Ormas/LSM
Nasional
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat
Supranasional
Tingkat
Nasional
Tingkat
Subnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance

Sinergitas Stakeholders

UU25/2004: Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

d s t…
d s t…

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.
Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional

IMPACT
Sinergi RPJMN – Renstra K/L
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional
Renstra
K/L

Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019
Rancangan
Teknokratis
RPJMN
2015-2019
Rancangan
RPJMN
2015-2019
Rancangan
Akhir
RPJMN
2015-2019
Visi – Misi
Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN
dan Sidang Kabinet
Arahan
RPJPN 2005-2025
Isu Strategis Jangka
Menengah 2015-2019
(background studies)
Evaluasi
RPJMN 2010-2014
Aspirasi
Masyarakat

Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025

Kerangka Rancangan Teknokratis
RPJMN 2015 – 2019
GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA
PASKA 2015,
PERUBAHAN IKLIM
POLHUKA
M
EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH
• RB
• Tertib
hukum
• Anti korupsi
• Demokrasi
• Stabilitas DN
• Tranformasi
Struktur
• Resiliensi:
Pangan, Energi
dan Air
• Infrastruktur
• Inovasi
• Mutu SDM
• Kemiskinan
• Pemerataan
• Kesempatan
kerja
• SJSN
• Pengelolaan
SDA dan
biodiversity
• Kelautan
• Mitigasi &
Adaptasi
Perubahan Iklim
• Pemerataan
• SPM terpenuhi
• Perkotaan -
Perdesaan
• Pelaksanaan
Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM
Kerangka Pendanaan:
APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi Kerangka
Kelembagaan
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta
kemampuan IPTEK yang terus meningkat
• Membutuhkan
comprehensive reform
• Not Business as Usual
(out of the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu, tidak sendiri-
sendiri
2025-2030
Landasan
utk
Menuju
Negara
Maju
Tema
RPJMN
2015-2019
Pembanguna
n yang Kuat,
Inklusif dan
Berkelanjut
an

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Memaparkan hasil capaian kinerja pembangunan periode 2005-2014 untuk
mengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada periode 2005-
2014 serta tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perbaikan
kebijakan/program/kegiatan RPJMN 2015-2019.
2.1 Struktur Visi Misi RPJPN 2005-2025
2.2 Pencapaian RPJMN 2005-2009
2.3 Pencapaian RPJMN 2010-2014
BAB III : LINGKUNGAN STRATEGIS & TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN
3.1 LINGKUNGAN STRATEGIS
Memaparkan perkembangan dan analisis lingkungan strategis serta merumuskan
langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapinya
3.1.1. Geo-ekonomi
3.1.2. Geo-politik
3.1.3. Bonus Demografi
3.1.4. Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim
3.2 TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN
Memberi penjelasan tentang tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi
dalam periode 5 tahun kedepan (2014-2019), meliputi Pertumbuhan Ekonomi
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Percepatan Pemerataan dan keadilan
3. Keberlanjutan Pembangunan
4. Stabilitas Politik dan Keamanan
5. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien
6. Pemberantasan Korupsi
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
8. Kesenjangan Antar Wilayah
9. Percepatan Pembangunan Kelautan
Outline RT-RPJMN 2015-2019(1)

BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO
Memberi penjelasan tentang Gambaran Umum Ekonomi Indonesia secara
menyeluruh termasuk Kondisi Ekonomi 2014 dan gambaran ekonomi
makro RPJMN periode sebelumnya, prospek ekonomi serta kebutuhan
investasi dan sumber pembiayaan pada RPJMN 2015-2019.
4.1. Kondisi Ekonomi Hingga Menjelang Akhir Tahun 2014
Merupakan gambaran kondisi ekonomi makro hingga menjelang
akhir tahun 2014.
4.2. Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019
Merupakan gambaran proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2015-2019.
Bagian ini membahas hal-hal yang akan menjadi prospek dan hal-
hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2015-2019.
4.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan
BAB V : TEMA, KERANGKA DAN SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019
Menjelaskan tentang tema, Kerangka dan Sasaran Pokok Pembangunan
Nasional yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dari Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
5.1 Tema Pembangunan RPJMN 2015-2019
5.2 Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Ke-3 (RPJMN 2015-2019)
5.3 Keterkaitan RPJPN dan RPJMN
5.4 Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019

BAB VI : AGENDA PEMBANGUNAN
• Bab ini diawali tema pokok masing-masing Agenda Pembangunan. Selanjutnya
diuraikan bidang pembangunan berdasarkan isu-isu strategis utama yang telah
diidentifikasi dalam background study, evaluasi RPJMN 2010-2014, maupun berbagai
diskusi dengan stakeholders pembangunan.
• Bidang Pembangunan dikelompokkan ke dalam 4 agenda pembangunan, yaitu: Agenda
Pembangunan Ekonomi, Agenda Pembangunan Polhukhankam, Agenda Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat, dan Agenda Pembangunan Wilayah.
6.1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI
Memuat bidang pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan
Ekonomi. Masing-masing bidang pembangunan memuat sasaran,
arah kebijakan dan strategi pembangunan.
A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi
6.1.1. Penguatan Sektor Primer
 Sasaran (Impact)
 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
6.1.2. Akselerasi Pertumbuhan Industri
6.1.3. Modernisasi Sektor Jasa
B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
6.1.4. Ketahanan Pangan
6.1.5. Ketahanan Energi
6.1.6. Ketahanan Air

C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
6.1.7. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai
Keseimbangan Pembangunan
6.1.8. Transportasi Massal Perkotaan
6.1.9. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar
6.1.10 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi Pembiayaan
D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi
6.1.11. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
6.1.12. Peningkatan Investasi
6.1.13. Penguatan Sektor Keuangan
6.1.14. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
6.1.15. Peningkatan Daya Saing BUMN
6.1.16 Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional
6.2. AGENDA PEMBANGUNAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM,
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
6.2.1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan
6.2.2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
6.2.3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
6.2.4. Penyediaan informasi iklim dan Kebencanaan

6.3. AGENDA PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM
6.3.1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan
6.3.2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
6.3.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6.3.4. Pemantapan Politik Dalam Negeri
6.3.5. Peningkatan Peran Politik Luar Negeri
6.3.6. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan
Nasional
6.3.7. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba
6.4. AGENDA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6.4.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana
6.4.2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat
6.4.3. Pendidikan
6.4.4. Kebudayaan
6.4.5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
6.5. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH
6.5.1. Pengembangan Wilayah Strategis
6.5.2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan
6.5.3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
6.5.4. Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan
6.5.5. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
6.6. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN

BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN
7.1. KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara umum,
sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan,
tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan
kualitas belanja termasuk didalamnya kebijakan transfer ke daerah.
7.2. KERANGKA REGULASI
Kerangka Regulasi berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka
regulasi dan cara penerapannya pada masing-masing bidang
pembangunan. Pada prinsipnya bagian ini menjelaskan mengenai
substansi kerangka regulasi dan tata cara untuk merumuskannya.
7.3 KERANGKA KELEMBAGAAN
Berisi tentangprinsip-prinsip/koridor tentang tatanan kelembagaan
yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan agenda
pembangunan yang telah ditetapkan.
7.4. KERANGKA EVALUASI
Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka evaluasi dan penetapan
indikator kinerja pembangunan.
BAB VIII: PENUTUP

Kerangka Pendanaan

1. Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat, termasuk
swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan
tujuan bernegara.
2. Perencanaan kerangka regulasi sejak awal perencanaan
dimaksudkan untuk :
• Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan
perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan
pembangunan;
• Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam
rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
• Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk
keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kerangka Regulasi

• Menjadi Upaya untuk Melakukan Penataan Kelembagaan agar
Pemerintah Memiliki Fungsi dan Kewenangan yang Tepat,
Aturan Main dan Hubungan Kerja Inter dan antar Lembaga
yang Sinergis, serta didukung oleh Kualitas Aparatur Sipil
Negara yang Profesional dan Berintegritas.
• Dengan Demikian Kelembagaan Pemerintah Akan sejalan
dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat Melaksanakan
Kebijakan/Rencana Pembangunan dengan Efektif Dan Efisien.
Kerangka Kelembagaan

• Memberikan gambaran tata cara evaluasi kinerja pembangunan
secara menyeluruh dalam rangka mengetahui dan menilai dengan
pasti pencapaian rencana pembangunan, kemajuan dan kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan serta
tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan rencana
pembangunan di masa yang akan datang.
Kerangka Evaluasi

Pokok-pokok Arahan Presiden
RI 30 Oktober 2014:
“Visi Presiden adalah Tri Sakti,
Misinya adalah Nawa Cita dan
motonya adalah Smart Work
Tri Sakti
1. Berdaulat dalam Politik
2. Berdikari dalam Ekonomi
3. Berkepribadian dalam Kebudayaan
Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964

Outline Renstra K/L
57
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum
1.2. Potensi dan Permasalahan
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
2.1. Visi
2.2. Misi
2.3. Tujuan
2.4. Sasaran Strategis
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
3.3. Kerangka Regulasi
3.4. Kerangka Kelembagaan
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja
4.2. Kerangka Pendanaan
Bab V Penutup
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L
2. Matriks Kerangka Regulasi
dadang-solihin.blogspot.com

4. Penyusunan
Tujuan dan
Sasaran
Strategis
Delapan Langkah
Penyusunan Renstra K/L
3. Penyusunan
Visi dan Misi
2. Identifikasi Kondisi
Umum dan Analisis
Potensi dan
Permasalahan
1. Persiapan
Penyusunan
8. Penyusunan
Kerangka
Kelembagaan
7. Penyusunan
Target dan
Pendanaan
6. Penyusunan
Program, Kegiatan,
Sasaran, dan
Indikator
5. Penyusunan Arah
Kebijakan, Strategi
dan Kerangka
Regulasi
1. Evaluasi Pencapaian
Program dan Kegiatan
2. Aspirasi Masyarakat
3. SWOT Analysis
Balance
Scorecard
Logic Model
Identifikasi
1. Isu-isu Strategis
2. Asas Legal
3. Struktur Organisasi
4. Data dan Informasi

Renstra K/L
59
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum Menggambarkan mengenai:
• Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan
dalam Renstra K/L periode sebelumnya,
• Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan
pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan
publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L.
1.2. Potensi dan
Permasalahan
Menjelaskan mengenai:
• analisis permasalahan, potensi, kelemahan,
peluang serta tantangan jangka menengah dalam
lingkup K/L maupun nasional
• yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan
penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang
menjadi lingkup kewenangan K/L serta
• untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

Renstra K/L
60
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
2.1. Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode
perencanaan.
2.2. Misi Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
2.3. Tujuan Tujuan adalah penjabaran dari visi
2.4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerja Tujuan.

Renstra K/L
61
3.1. Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional
Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi yang
sesuai dengan penugasan RPJMN kepada K/L terkait
dengan prioritas nasional/ bidang, termasuk di dalamnya
penjelasan mengenai penugasan K/L terkait Program Lintas.
3.2. Arah Kebijakan
dan Strategi K/L
• Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L
secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung
oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang
diperlukan untuk melaksanakannya.
• Arah kebijakan K/L dilaksanakan melalui Program
dan/atau Lintas Program yang sesuai dengan tugas dan
kewenangan K/L yang bersangkutan.
• Program juga harus dilengkapi dengan sasaran program
(outcome) dari masing-masing Program.

Renstra K/L
62
3.3. Kerangka
Regulasi
• Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka
Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan
tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran
peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung
pencapaian Sasaran Strategis K/L.
• Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi.
3.4. Kerangka
Kelembagaan
Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur
organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran
strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi,
baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya
manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM,
baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Renstra K/L
63
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan
dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator
Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan
Indikator Kinerja Kegiatan.
4.2. Kerangka
Pendanaan
• Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara
keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis K/L,
meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah)
maupun dari pihak Swasta.
• Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan
pendanaan yang menggunakan sumber-sumber
pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN) seperti: PPP
(KPS) dan CSR.
• Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju,
disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan
Maju.

Renstra K/L
64
Bab V Penutup • Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra
K/L yang telah disusun
• arahan dari pimpinan K/L yang bersangkutan dalam
pelaksanaan perencanaan strategis K/L sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai
acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan K/L.
• Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan
perencanaan strategis K/L yang bersangkutan.
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L
2. Matriks Kerangka Regulasi

Matrik Kinerja dan Pendanaan
65
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (Rp 000) Unit
Organisasi
Pelaksana
K/L-N-B-NS-
BS
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
K/L XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Strategis 1 XXX
- Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Strategis 2 XXX
PROGRAM A XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Program (Outcome) 1 XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Program (Outcome) 2 XXX XXX XXX XXX XXX
Kegiatan 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output 2) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output 3) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Kegiatan 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Dst

Matriks Kerangka Regulasi
66
No
Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan
berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggung
Jawab
Unit Terkait/
Institusi
Target
Penyelesaian

Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
68
1/2

Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
69
2/2

Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.

Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan
X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi
X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
TerarahVisi Misi
X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran
Tidak
EfektifX Kebijakan Program
Strategi Program
Salah
LangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran

Langkah Penyusunan RPJMD
73
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Indikator

Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
1. Revitalisasi Pemukiman
Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir
3. Merintis Angkutan Massal
4. Layanan Kesehatan Gratis
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi
Pasar Tradisional
6. Menyediakan Ruang Publik
7. Birokrasi Bersih Profesional
8. Gubernur - Wagub Tanpa
Voorijder
9. Pendidikan Gratis
74

Sistematika Penulisan RPJMD
75
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
1/3

76
2.9 Pariwisata dan Budaya
2.10 Pendidikan
2.11 Perlindungan sosial
2.12 Keuangan Daerah
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Perencanaan Terkait
3.1 RPJM Nasional
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi)
3.3 RPJM Provinsi
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan
Daerah
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Agenda (apabila ada)
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
(SMART), strategi pencapaian tujuan dan
kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
daerah.
5.1 Tujuan
5.2 Strategi
5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)
5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
dicantumkan nama program, tolok ukur dan
target kinerja capaian program dan pagu
indikatif
6.1 Program Pembangunan
6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
2/3

77
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan
kegiatan pendukung yang diperlukan
untuk dapat mengimplementasikan
RPJMD secara efektif
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
pencapaian program RPJMD
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi
RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas
Non Government Stakeholders untuk
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD
Lampiran
Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
Issue dan Permasalahan masing-masing
fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
3/3

Evaluasi Kualitas RPJMD
78
1/3
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
.
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
daerah
.
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)

79
2/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan
pembangunan daerah sesuai dengan:
.
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.
.

80
3/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
.
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan
kendala fiskal daerah
.
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
.
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
.
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .

PEMERINTAHAN DAERAH

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PEMERINTAHAN DAERAH

Similar to PEMERINTAHAN DAERAH (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PEMERINTAHAN DAERAH