Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

1. INOVASI DAERAH DAN
SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
Disiapkan oleh :
AHMAD DADING GUNADI
Perencana Madya
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dadinggunadi@gmail.com

2. INOVASI DAERAH
UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
dadinggunadi@gmail.com

3. PENDAHULUAN
Inovasi Daerah :
Semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah
dapat melakukan
Inovasi
Untuk Peningkatan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Acuan
Perumusan
Kebijakan
Inovasi
1. peningkatan efisiensi
2. perbaikan efektivitas
3. perbaikan kualitas pelayanan
4. tidak ada konflik kepentingan
5. berorientasi kepada kepentingan umum
6. dilakukan secara terbuka
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak
untuk kepentingan diri sendiri
dadinggunadi@gmail.com

4. PROSES INISIATIF INOVASI DAERAH
DPRD
Masyarakat
Pimpinan
Perangkat Daerah
Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Rapat
Paripurna
Kepala
Daerah
Dokumen Inovasi
Perangkat Daerah
MenteriPerkada
Memuat: Jenis,
Prosedur,
Metodologi
Pemerintah
Pusat
Lembaga
terkait Litbang
Melaporkan rencana
pelaksanaan yang memuat : cara,
dokumentasi, rencana hasil
PEMDA :
Pelaksanaan
Penilaian
Melibatkan
Penghargaan dan atau Insentif
Hasil
Penilaian
dadinggunadi@gmail.com

5. SISTEM INOVASI DAERAH
PERATURAN BERSAMA
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA &
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 03 TAHUN 2012
Nomor: 36 TAHUN 2012
TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
dadinggunadi@gmail.com

6. INOVASI
Kelitbangan
Penerapan praktis nilai
dan konteks ilmu
pengetahuan
Penerapan iptek yang telah
ada ke dalam produksi atau
proses produksi
bertujuan
ATAU
dadinggunadi@gmail.com

7. SISTEM INOVASI DAERAH
dadinggunadi@gmail.com
PROSES INTERAKSI :
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Lembaga Kelitbangan
Lembaga Pendidikan
Lembaga Penunjang
Dunia Usaha
Masyarakat
SATU SISTEM
INOVASI
Menumbuhkembangkan

8. RUANG LINGKUP SIDa
dadinggunadi@gmail.com
1. Kebijakan Penguatan
2. Penataan Unsur
3. Pengembangan

9. 1. KEBIJAKAN PENGUATAN
dadinggunadi@gmail.com
MENRISTEK &
MENDAGRI
• Rencana
Strategis Lima
Tahunan
Kementerian
GUBERNUR
• Roadmap
Penguatan
SIDa
• RPJMD
• RKPD
BUPATI/
WALIKOTA
• Roadmap
Penguatan
SIDa
• RPJMD
• RKPD

10. Roadmap Penguatan SIDa
dadinggunadi@gmail.com
1. Kondisi SIDa saat ini
2. Tantangan dan peluang SIDa
3. Kondisi SIDa yang akan dicapai
4. Arah Kebijakan dan strategi penguatan SIDa
5. Fokus dan program prioritas SIDa
6. Rencana aksi penguatan SIDa
Gubernur dan Bupati/Walikota menugaskan Tim Koordinasi
melakukan penyusunan ROADMAP PENGUATAN SIDa
Tim Koordinasi
mengintegrasikan
ROADMAP PENGUATAN
SIDa ke dalam
dokumen RPJMD
mengintegrasikan
rencana aksi
PENGUATAN SIDa ke
dalam dokumen RKPD

11. Roadmap Penguatan SIDa
dadinggunadi@gmail.com
Menristek bersama Mendagri
• Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi
kebijakan penguatas SIDa tingkat pusat
Gubernur
• Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi
kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan
kabupaten/kota
Bupati/Walikota
• Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi
kebijakan penguatan SIDa di kabupaten/kota
1. Identifikasi dan
inventarisasi kebijakan
penguatan SIDa
2. Analisis potensi sinergi
kebijakan penguatan SIDa
3. Memadukan kebijakan-
kebijakan antardaerah dan
antara pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat

12. 2. PENATAAN UNSUR
dadinggunadi@gmail.com
2.1 KELEMBAGAAN
• Lembaga/organisasi
• Peraturan
• Norma/etika/budaya
2.2. JARINGAN
• Interaksi antar
lembaga/organisasi
• Sinergi kemampuan
2.3. SUMBER DAYA
• Kepakaran, keahlian,
kompetensi,
ketrampilan dan
pengorganisasian
• Kekayaan intelektual
dan informasi
• Sarana dan
prasarana iptek

13. 2.1.1. Lembaga/Organisasi SIDa
1. Institusi Pemerintah
• Mensinergi program dan kegiatan
2. Pemerintah Daerah
• Membentuk BPPD, meningkatkan kapasitas
dan peran BPPD sebagai koordinator
penguatan SIDa
3. Lembaga Kelitbangan
• Meningkatkan kapasitas dan peran iptek
4. Lembaga Pendidikan
• Meningkatkan kemampuan kelitbangan
2. Pemerintah Daerah
5. Lembaga penunjang inovasi
• Mensinergikan program dan kegiatan semua
lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDa.
6. Dunia Usaha
• Memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang
menghasilkan barang dan jasa
• Meningkatkan kemitraan dengan lembaga/
organisasi SIDa
7. Organisasi kemasyarakatan di daerah
• Memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan
mensinergikan dengan penguatan SIDa
dadinggunadi@gmail.com

14. 2.1.2. Penataan Peraturan
2.1.3. Penataan Norma/Etika/Budaya
2.1.2. Penataan peraturan
• Membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan
mencabut peraturan terkait SIDa
2.1.3. Penataan Norma/Etika/Budaya
• Mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan
nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDa.
dadinggunadi@gmail.com

15. 2.2 Penataan Jaringan SIDa
2.2.1. Komunikasi Intensif antar lembaga SIDa
• FGD, Seminar, Lokakarya, kerjasama kelitbangan, forum komunikasi litbang daerah
2.2.2. Mobilisasi sumber daya manusia
• Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk
penguatan SIDa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar daerah, antar
kabu8paten/kota dalam satu propinsi, antara lembaga pemerintahan dan lembaga non
pemerintahan
2.2.3. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana iptek
• pemanfaatan HKI;
• pemanfaatan informasi SIDa; dan
• pemanfaatan sarana dan prasarana SIDa
2. Pemerintah Daerah dadinggunadi@gmail.com

16. 2.3. Penataan Sumber Daya
1. Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau
spesifik sumber daya SIDa
2. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya
3. Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir
4. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
5. Pemanfaatan data dan informasi
6. Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi
dadinggunadi@gmail.com

17. 3. PENGEMBANGAN SIDa
• Sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya
1. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur
unsur SIDa di daerah
• Identifikasi dan pengumpulan data,
• Pemetaan
• Analisis faktor kebijakan, unsur SIDa, program dan kegiatan
2. Pemetaan potensi dan analisis SIDa
• Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa
3. Pemberlanjutan penguatan SIDa
dadinggunadi@gmail.com

18. TIM KOORDINASI NASIONAL
Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri
membentuk Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa
Tim Koordinasi Nasional mempunyai tugas:
1. menyusun dokumen Roadmap nasional penguatan SIDa;
2. mengintregrasikan program SIDa dalam dokumen rencana strategis kementerian dan lembaga;
3. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;
4. melakukan penataan unsur SIDa secara nasional;
5. melakukan pengembangan SIDa secara nasional;
6. memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa;
7. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa secara nasional;
8. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.
dadinggunadi@gmail.com

19. KOORDINASI
dadinggunadi@gmail.com
1. Tim Koordinasi Nasional
• Koordinasi dengan
kementerian/lembaga
pemerintah non
kementerian, dan tim
koordinasi tingkat
provinsi
• Penguatan SIDa paling
sedikit empat kali dalam
satu tahun atau sesuai
kebutuhan
2. Tim Koordinasi Provinsi
• Koordinasi dengan tim
koordinasi tingkat
Provinsi dan
kabupaten/kota
• Penguatan SIDa paling
sedikit satu kali dalam
satu tahun atau sesuai
kebutuhan.
3. Tim Koordinasi
Kabupaten/Kota
• Melakukan koordinasi
paling sedikit satu kali
dalam satu tahun atau
sesuai kebutuhan

20. Tim Koordinasi Nasional
Pengarah Menristek dan Mendagri
Ketua I Deputi Bidang Jaringan Iptek
Ketua II Kepala BPP Kemendari
Sekretaris I Asdep Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek
Sekretaris II Sekretaris BPP Kemendagri
Anggota Pejabat Struktural/Fungsional di Lingkungan
Kemenristek dan Kemendagri
Tim Koordinasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menristek
dadinggunadi@gmail.com

21. Tim Koordinasi Daerah
1. Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di tingkat provinsi.
2. Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di tingkat kabupaten/kota
Tim Koordinasi mempunyai tugas:
1. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;
2. mengintregrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;
3. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;
4. melakukan penataan unsur SIDa di daerah;
5. melakukan pengembangan SIDa di daerah;
6. memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;
7. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah;
8. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.
dadinggunadi@gmail.com

22. Tim Koordinasi Daerah
Pengarah Kepala Daerah
Ketua Sekretaris Daerah
Sekretaris Kepala BPPD
Anggota 1. Kepala Dinas/Badan/kantor yang terkait
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait
Tim Koordinasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
dadinggunadi@gmail.com

23. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
dadinggunadi@gmail.com
MENDAGRI
• melalui Kepala BPP
Kemendagri
melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan umum
penguatan SIDa
MENRISTEK
• melalui Deputi
Bidang Jaringan
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Kementerian Riset
dan Teknologi
melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan teknis
penguatan SIDa
GUBERNUR
• melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan
penguatan SIDa di
provinsi dan
kabupaten/kota di
wilayahnya
BUPATI/WALIKOTA
• melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan
penguatan SIDa di
kabupaten/kota

24. Ruang Lingkup Pembinaan
1. Koordinasi penguatan SIDa
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
penguatan SIDa
4. Pendidikan dan pelatihan
5. Melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDa
6. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan
SIDa
dadinggunadi@gmail.com

25. Ruang Lingkup Pengawasan
1. Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanan penguatan SIDa antar
susunan pemerintahan
2. Pengawasan secara dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim
Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi
Kabupaten/Kota dengan periode setiap 6 bulan dan setiap akhir tahun
anggaran
3. Pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanan penguatan SIDa antar
susunan pemerintahan
4. Pengawasan secara tentatif oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim
Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi
Kabupaten/Kota pada waktu tertentu sesuai kebutuhan
dadinggunadi@gmail.com

26. PELAPORAN
BUPATI/WALIKOTA GUBERNUR MENRISTEK
MENDAGRITEMBUSANTEMBUSAN
Laporan disampaikan satu kali dalam satu tahun
dadinggunadi@gmail.com

27. TERIMA KASIH
dadinggunadi@gmail.com