Dokumen tersebut membahas tentang etika pemerintahan dalam membangun good governance. Dibahas pula manfaat good governance seperti musnahnya praktik KKN, terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program percepatan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani melalui berbagai kebijak

1. Etika Pemerintahan DalamEtika Pemerintahan Dalam
Membangun Good GovernanceMembangun Good Governance
Ir. H. Deddy S Bratakusumah, BE, MURP, MSc, PhD
Deputi Bidang Tatalaksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2013
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
1

2. 1. Yakin
2. Teladan
3. Kerja Keras
4. Konsekuen
5. Konsisten
Syarat Pemimpin
2

3. Good Governance
 Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik,
pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang
baik ataupun administrasi negara yang baik.
 Penerapan prinsip transparansi, partisipasi,
akuntabilitas dan supremasi hukum adalah landasan
awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.
 Suatu nilai (value) untuk mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
(Bappenas, 2008)
3

4. Manfaat Good Governance
1. Musnahnya praktik KKN
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
kompeten dan akuntabel.
3. Hilangnya peraturan dan tindakan yang bersifat
diskriminatif terhadap masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum.
4

5. Tujuan ReformasiTujuan Reformasi
BirokrasiBirokrasi
 melayani masyarakat
dan dunia
usaha/investasi.
MENCIPTAKAN
BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN
MELAYANI
 kompeten terhadap
tugas dan tanggung
jawab yang diemban
 bersih dari KKN dan
politisasi
5

6. StrategiStrategi
6
Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
(RUU ASN; RUU Administrasi Pemerintahan; RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;)
Zona Integritas
(WBK , WBBM)
Zona Integritas
(WBK , WBBM)
Manajemen
Berbasis
Kinerja
Manajemen
Berbasis
Kinerja
Peningkatan
Pelayanan
Masyarakat
Peningkatan
Pelayanan
Masyarakat
9 Langkah Percepatan Reformasi
Birokrasi

7. AgendaAgenda
7
1. Percepatan Reformasi
Birokrasi
− 9 Langkah Percepatan
− Penilaian Mandiri Secara online
1. Percepatan Reformasi
Birokrasi
− 9 Langkah Percepatan
− Penilaian Mandiri Secara online
2. Zona Integritas
20 Kegiatan mempunyai :
−Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
−Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)
3. Manajemen Berbasis Kinerja
(SAKIP/LAKIP)
−Perencanaan Kinerja
−Pengukuran Kinerja
−Laporan Kinerja
−Evaluasi Kinerja
−Hasil Kinerja
4. Peningkatan Pelayanan
Masyarakat
− UU No. 25 Tahun 2009
− PP 96/2012 tentang Pelayanan
Publik
− R.Perpres Tentang Penanganan
Pengaduan Masyarakat
5. Penyempurnaan Peraturan
Perundang-undangan
− RUU ASN
− RUU Administrasi Pemerintahan
− RUU Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah
7

8. Program PercepatanProgram Percepatan
8
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS
3. Penataan Sistem Seleksi Dan Promosi Secara
Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisme PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas
Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur Negara
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Negara
Program Percepatan Reformasi
Birokrasi
(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun
2014 )

9. Program PercepatanProgram Percepatan
Program
Penataan Struktur
Birokrasi
RENCANA AKSI
a. Evaluasi dan Penataan Organisasi
K/LPNK/LNS/Pemda;
b. Penyederhanaan Rantai Birokrasi
1
Program
Penataan Jumlah, Dan
Distribusi PNS
RENCANA AKSI
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan
Pemda;
b. Kebijakan minus growth;
c. Kebijakan Pembatasan Belanja pegawai;
d. Monitoring dan Evaluasi
Redistribusi/Realokasi PNS;
e. Pensiun Dini secara Sukarela.
2
9

10. Program PercepatanProgram Percepatan
Program
Sistem Seleksi
CPNS Dan Promosi
PNS Secara
Terbuka;
RENCANA AKSI
a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui:
 Kerjasama dengan Konsorsium PTN
 Penggunaan Computer Assisted Test (CAT)
b. Kebijakan Promosi PNS:
 Penguatan Assesment Center untuk Promosi Jabatan dan Diklat
 Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka
3
Program
Profesionalisasi
PNS
RENCANA AKSI
a. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan;
b. Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi Secara Perodik;
c. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi;
d. Sertifikasi Kompetensi Profesi;
e. Penegakan Etika dan
f. Disiplin Pegawai Negeri;
g. Pengukuran Kinerja individu;
h. Penguatan Jabatan Fungsional;
4
10

11. Program PercepatanProgram Percepatan
Program
Pengembangan Sistem
Elektronik Pemerintah
(e-
Government);
RENCANA AKSI
a. e-Office;
b. e-Planning;
c. e-Budgetting;
d. e-Procurement;
e. e-Performance.
f. e-Audit
5
Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
RENCANA AKSI
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan:
 Kejelasan Biaya, Persyaratan, dan Waktu
 Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima Melalui:
 Pembentukan Perwakilan Komisi Ombudsman di Daerah-
Daerah);
 Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan
Pemda;
 Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
6
11

12. Program PercepatanProgram Percepatan
Program
Peningkatan
Transparansi Dan
Akuntabilitas
Aparatur
7
RENCANA AKSI
a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS:
b. Pelaksanaan proyek di awal tahun
c. Whistle Blower System;
d. Penguatan PPATK;
e. Pelaksanaan saran perbaikan (BPK/KPK/APIP)
f. Pengintegrasian Beberapa Jenis Pelaporan
g. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan dari Instansi Pemerintah (SAKIP).
h. Laporan keuangan
i. Kegiatan pendidikan anti korupsi
j. Program pengendalian gratifikasi
k. Penandatanganan Pakta Integritas
l. Keterbukaan Informasi Publik
12

13. Program PercepatanProgram Percepatan
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Pegawai Negeri;
8
Program
Peningkatan Efisiensi
Belanja Aparat Negara
RENCANA AKSI
a. Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan;
b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
c. Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada;
d. Efisiensi Perjalanan Dinas.
9
RENCANA AKSI
a. Perbaikan Struktur Penggajian;
b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja
 Remunerasi Melalui Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Secara Substansial;
 Remunerasi Berdasarkan Kinerja Individu.
c. Perbaikan Sistem Pensiun/purna
tugas
13

14. Progress Pelaksanaan Reformasi BirokrasiProgress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun Target
Kumulat
if
Realisasi
2008 3 -
2009 5 5
2010 17 16
2011 30 36
2012 45 59
2013 76
Kementerian/Lembaga Yang
Sudah Melaksanakan Reformasi
Birokrasi
Target Pemerintah Daerah Yang
Melaksanakan Reformasi
Birokrasi
Tahun Target
Kumulat
if
Dalam
Proses
2012
(Pilot
Project)
33 Prov
33 Kab
33 Kota
33 Prov
33 Kab
33 Kota
2013 135 Kab/
kota
14

15. Progress Pelaksanaan ReformasiProgress Pelaksanaan Reformasi BirokrasiBirokrasi
Catatan: 1) Skala 0 – 10 0 **) Skala – 2.5 s/d 2.5
Sasaran Indikator
Base line
(2009)
Capaian
Target
(2014)2010 2011 2012
Terwujudnya
pemerintahan
yang bersih dan
bebas KKN
IPK 2.8 2.8 3.0 321)
5.0
OPINI BPK
(WTP)
Pusat 42,17% 56,41% 63% 77% 100%
Daerah 2.73% 3% 7% 16% 60%
Terwujudnya
peningkatan
kualitas pelayanan
publik kepada
masyarakat
Integritas
Pelayanan
Publik
Pusat 6,64 6,16 7,07 6.86 8,0
Daerah 6,46 5,26 6,00 6.32 8,0
Peringkat Kemudahan Berusaha 122 126 129 129 75
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas
Pemerintahan**)
- 0,29 -0.19 -
Belum
ada
0,5
Instansi pemerintah
yang akuntabel
(SAKIP)
K/L 47,37% 63,29% 82,93% 95.06%
80%Prov 3,76% 31,03% 63,33% 75,76%
Kab/Kota 5,08% 8,77% 12,78% Blm ada
15

16. Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan EvaluasiPermenpanrb No.1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
 Melakukan penilaian kesiapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi secara mandiri, online dan real time oleh masing-
masing K/L dan pemda;
 Mengidentifikasi kekuatan/kelemahan instansi;
 Meningkatkan kinerja instansi;
 Meningkatkan motivasi dan kepekaan aparatur;
 Sebagai benchlearning/proses pembelajaran.
Mendorong instansi pemerintah untuk lebih memfokuskan pada
hasil-hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat
16

17. TERIMAKASIHTERIMAKASIH
17