Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
•
3 likes•2,358 views
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan dalam mereformasi birokrasi guna mewujudkan good governance. Dokumen tersebut menjelaskan definisi governance, prinsip-prinsip good governance, tantangan reformasi birokrasi, dan konsep serta implementasi kepemimpinan aparatur negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Similar to Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
- 1. PERAN KEPEMIMPINAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Disampaikan Oleh: Deddy S Bratakusumah, PhD STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2010
- 2. DEFINISI GOVERNANCE • THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK) • THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP) • KEPEMERINTAHAN
- 3. KATA KUNCI GOVERNANCE (DARI BERBAGAI DEFINISI) • POWER (KEKUASAAN) • AUTHORITY (KEWENANGAN) • EXERCISE (PENERAPAN) • MANAGEMENT (PENGELOLAAN)
- 4. PARA PIHAK DALAM “GOVERNANCE”PARA PIHAK DALAM “GOVERNANCE” PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT
- 5. PARA PIHAK EXECUTIVE JUDICIARY LEGISLATURE PUBLIC SERVICE MILITARY POLICE CITIZENS ORGANIZED INTO: COMMUNITY-BASED ORGANIZATIONS NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS PROFESSIONAL ASSOCIATIONS RELIGIOUS GROUPS WOMEN’S GROUPS MEDIA SMALL / MEDIUM / LARGE ENTERPRISES MULTINATIONAL CORPORATIONS FINANCIAL INSTITUTIONS STOCK EXCHANGE BUSINESS STAT E CIVIL SOCIETY
- 6. PROSES DALAM “GOVERNANCE”PROSES DALAM “GOVERNANCE” PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT DEMOKRASI PRIVATISASI KEWIRAUSAHAAN (ENTERPRENEURSHIP)
- 7. EKSTRIM DALAM “GOVERNANCE”EKSTRIM DALAM “GOVERNANCE” PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT KOMUNIS ETATIS KAPITALIS
- 8. KEMITRAAN DALAM PEREKONOMIANKEMITRAAN DALAM PEREKONOMIAN MENURUT UUD 1945MENURUT UUD 1945 PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT KOPERASI PERUSAHAA N BUMN
- 9. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE 1. WAWASAN KE DEPAN (VISIONARY) 2. KETERBUKAAN & TRANSPARANSI (OPENNESS &TRANSPARENCY) 3. PARTISIPASI MASYARAKAT (PARTICIPATION) 4. TANGGUNG GUGAT (ACCOUNTABILITY) 5. SUPREMASI HUKUM (RULE OF LAW) 6. DEMOKRASI (DEMOCRACY) 7. PROFESIONALISME & KOMPETENSI (PROFESIONALISM & COMPETENCY) 8. DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) 9. KEEFISIENAN & KEEFEKTIFAN (EFFICIENCY & EFFECTIVENESS) 10. DESENTRALISASI (DECENTRALIZATION) 11. KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA SWASTA DAN MASYARAKAT (PRIVATE SECTOR & CIVIL SOCIETY PARTNERSHIP) 12. KOMITMEN PADA PENGURANGAN KESENJANGAN (COMMITMENT TO REDUCE INEQUALITY) 13. KOMITMEN PADA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL PROTECTION) 14. KOMITMEN PADA PASAR YANG FAIR (COMMITMENT TO FAIR MARKET )
- 10. MANFAAT GOOD GOVERNANCE 1. BERKURANGNYA SECARA NYATA PRAKTIK KKN DI BIROKRASI. 2. TERCIPTANYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL. 3. TERHAPUSNYA PERATURAN PERUU-AN DAN TINDAKAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF TERHADAP WARGA NEGARA, KELOMPOK, ATAU GOLONGAN MASYARAKAT. 4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK. 5. TERJAMINNYA KONSISTENSI DAN KEPASTIAN HUKUM SELURUH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH.
- 11. TANTANGAN DAERAH KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT ATAS HAK HIDUP LAYAK DAN BAIK PERSAINGAN DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS DAN GLOBALISASI DAERAH
- 12. PERUBAHAN PARADIGMA • SENTRALISTIS • PEMBANGUNAN FISIK • PEMECAHAN MASALAH • SERBA PEMERINTAH • PENGERAHAN MASYARAKAT • DEMOKRASI SEMU • DESENTRALISTIS • FOKUS PADA PELAYANAN • BERWAWASAN MASA DEPAN • PARTISIPASI • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • DEMOKRASI
- 13. KONSEPSI DAN IMPLEMENTASIKONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN APARATUR NEGARA/BIROKRASIKEPEMIMPINAN APARATUR NEGARA/BIROKRASI
- 14. LINGKUNGAN EKSTERNAL LINGKUNGAN INTERNAL TURBULEN, MASSIF SERBA TERBATAS PERAN KEPEMIMPINAN EMPOWERMENT BERDAYAKAN UNSUR ORGANISASI UNTUK MAMPU MENGELOLA LINGKUNGAN MELALUI DECISION MAKING STAKE HOLDER SATISFACTION MEMENUHI HARAPAN MASY. THRUST KEPER CAYAAN IMAGE CITRA PUAS PERCAYA CITRA AKTUALISASIAKTUALISASI KEPEMIMPINANKEPEMIMPINAN AKTUALISASIAKTUALISASI KEPEMIMPINANKEPEMIMPINAN KEUNGGULAN ORGANISASI : AKUNTABILITAS KINERJA YANG BAIK PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
- 15. Perubahan Sebagai: Aktualisasi Peran Kepemimpinan Keadaan Sekarang Keadaan Transisi Keadaan yang diharapkan di masa depan
- 16. KONSEPSI REFORMASI BIROKRASIKONSEPSI REFORMASI BIROKRASI
- 17. POLITIK HUKUM EKONOMI BUDAYA REFORMASIREFORMASI BIROKRASIBIROKRASI LPNK KAB/KOTA PROV LNS KEMENTERIAN POLRI MIND SET CULTURAL SET SISTEM MANAJEMEN RUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUP ““REFORMASI TOTALREFORMASI TOTAL NATION & STATE ASPECT”NATION & STATE ASPECT” SOSIAL KEC/KEL/DESA KESET. LEMTINA KEAMANAN TNI PERTAHANAN IDELOGI
- 18. 18 1. Desentralisasi (Penyerahan kewenangan pusat ke daerah tahun 2000) penataan perangkat kelembagaan dan berbagai aspek lainnya dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan 2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan upaya percepatan pemberantasan korupsi 3. Perbaikan iklim investasi dalam rangka mengakselerasikan program pemerintah pro poor, pro job dan pro growth 4. Penyelesaian peraturan perundang-undangan untuk mendukung pilar reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi Gelombang IReformasi Birokrasi Gelombang IReformasi Birokrasi Gelombang IReformasi Birokrasi Gelombang I
- 19. Meskipun Reformasi Birokrasi Gelombang Kesatu belum mencapai hasil yang diharapkan dan pelaksanaannya belum diterapkan di seluruh instansi pemerintah, namun semangat reformasi birokrasi telah memberikan dampak perbaikan pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin antara lain dari: – peningkatan best practices pelayanan publik, – peningkatan kualitas pengelolaan anggaran melalui kebijakan anggaran berbasis kinerja, – penyempitan ruang gerak terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang/KKN, – peningkatan kesadaran perlunya penerapan reward and punishment. 19 Reformasi Birokrasi Gelombang IReformasi Birokrasi Gelombang IReformasi Birokrasi Gelombang IReformasi Birokrasi Gelombang I
- 20. Percepatan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh bersifat sistemik dan komprehensif 20 GRAND DESIGNGRAND DESIGN Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN Reformasi Birokrasi Gelombang IIReformasi Birokrasi Gelombang IIReformasi Birokrasi Gelombang IIReformasi Birokrasi Gelombang II
- 21. 21 ROAD MAPROAD MAP Reformasi Birokrasi SEBAGAI BENTUK OPERASIONALISASI Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.
- 22. 1 Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaReformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11PrioritasNasional KabinetIndonesiaBersatuII2009- 2014 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya PRIORITAS NASIONAL (RPJMN) 22
- 23. 23 1. Berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia 2. Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil melalui masa krisis perubahan dengan baik. 3. Dalam bidang ekonomi, Indonesia kembali ke dalam jajaran middle income country. 4. Ada empat hal yang terkait dengan birokrasi yang digarisbawahi oleh Global Competitiveness Index (GCI, 2009) sebagai “the most problematic factors for doing businesses” di Indonesia, yaitu: inefficient government bureaucracy, policy instability, corruption, dan restrictive labor regulations. Kondisi ObyektifKondisi ObyektifKondisi ObyektifKondisi Obyektif
- 24. 24 5. Dalam hal Corruption Perception Index (CPI, 2009) dari Transparency International yang dianggap mencerminkan “kebersihan birokrasi”, Indonesia masih berada pada kelompok peringkat terbawah dengan skor 2.8, dari skala 1 sampai 10. 6. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Political and Economy Risk Consultancy (PERC, 2010) di 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup dengan skor 9.27, turun secara signifikan dibandingkan skor tahun 2009 yaitu, 8.32 (dalam skala 0 – 10)
- 25. 25 Pada tahun 2025 : Diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara Kondisi dan Postur Birokrasi yang diinginkanKondisi dan Postur Birokrasi yang diinginkanKondisi dan Postur Birokrasi yang diinginkanKondisi dan Postur Birokrasi yang diinginkan
- 26. 26 Postur birokrasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2014, adalah : 1.PNS yang jumlahnya proporsional sesuai rasio antara beban kerja dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan karakteristik daerah yang perlu dikembangkan serta prosentase belanja pegawai dalam APBN/APBD 2.Profesional, berintegritas tinggi, pelayan masyarakat dan abdi negara yang tercermin dari: Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Peningkatan profesionalime SDM aparatur, mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan jaminan kesejahteraan
- 27. Permasalahan BirokrasiPermasalahan BirokrasiPermasalahan BirokrasiPermasalahan Birokrasi • Efektivitas peraturan perundang-Efektivitas peraturan perundang- undanganundangan Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain • Pola pikir (Pola pikir (mind-setmind-set) dan budaya) dan budaya kerja (kerja (culture-setculture-set)) Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik • Penyelenggaraan pemerintahanPenyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN danyang bersih, bebas KKN dan akuntabelakuntabel Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah • Pelayanan PublikPelayanan Publik Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. • SDM AparaturSDM Aparatur Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. 27
- 28. 28 Area Perubahan dan Hasil Yang Ingin Dicapai Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran(right sizing) Budaya Kerja Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Peraturan Perundang- undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Area Perubahan Hasil Yang Ingin Dicapai Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- 29. RPJPN 2005 - 2025 RPJMN 2010 - 2014 RPJMN 2015 - 2019 RPJMN 2020 - 2024 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025 ROADMAP REFORMASI BIROKRASI ROADMAP REFORMASI BIROKRASI ROADMAP REFORMASI BIROKRASI Keterkaitan Grand Design dan Roadmap dengan RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2010 – 2014, RPJMN 2015 – 2019, dan RPJMN 2020 – 2025 Keterkaitan Grand Design dan Roadmap dengan RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2010 – 2014, RPJMN 2015 – 2019, dan RPJMN 2020 – 2025 29
- 30. PerubahanMindsetdanCultureSetPerubahanMindsetdanCultureSet Birokrasi yang Bersih, dan Bebas KKN Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi yang Bersih, dan Bebas KKN Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Peningkatan Kualitas Pelayanan SDM Organisasi Tatalaksana Monitoring Dan Evaluasi MANAJEMEN PERUBAHAN Pengawasan Dan Akuntabilitas Quick Win (yang langsung dirasakan masyarakat) Strategi PelaksanaanStrategi Pelaksanaan PENGELOLAAN PENGETAHUAN RB 30 Ruang Lingkup dan Tahapan Umum Dalam Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Grand Design
- 31. BAGAIMANA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE? • MEMBUTUHKAN KOMITMEN KUAT, DAYA TAHAN DAN WAKTU YANG TIDAK SINGKAT, DIPERLUKAN PEMBELAJARAN, PEMAHAMAN, SERTA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PADA SELURUH STAKEHOLDER. • PERLU ADANYA KESEPAKATAN BERSAMA SERTA RASA OPTIMISTIK YANG TINGGI DARI SELURUH KOMPONEN BANGSA BAHWA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAPAT DIWUJUDKAN DEMI MENCAPAI MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA YANG LEBIH BAIK. • MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI
- 32. 32