Dokumen tersebut membahas kerangka kerja akuntansi sektor publik di Indonesia, termasuk standar-standar akuntansi seperti Standar Akuntansi Sektor Publik, Standar Audit Sektor Publik, Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik, dan Standar Nomenklatur. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas organisasi sektor publik.

1. Desi Nurmalasari (13820057)
Dessiana Khalifah (13820060)
Intan Yuni Sasi (13820068)
Triana Esti S (13882170)
Oleh :

2. Memberikan kerangka demi
berjalannya fungsi-fungsi
tahapan siklus akuntansi
sektor publik
Definisi
Perencanaan
Penganggaran
Realisasi anggaran
Pengadaan
barang/jasa
Pelaporan
Audit
Pertanggungjawaban
publik
Standar Akuntansi
Sektor Publik

3. Tujuan penyusunan pedoman akuntansi :
Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman
akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan
transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku.
Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang
dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta
jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi
sektor publik.

4. Ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik :
Standar Nomenklatur
Standar Akuntansi Sektor Publik (SSAP)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Standar Akuntansi Biaya (SAB)

5. Kebutuhan Standar Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Meningkatkan kualitas dan
realibilitas laporan akuntansi dan
keuanganorganisasi
sector publik, khususnya dalam
hal ini organisasi pemerintahan.
Meningkatkan kinerja keuangan
dan perekonomian.
Mengusahakan harmonisasi
antara persyaratan atas laporan
ekonomis dan keuangan.
Mengusahakan harmonisasi antar
yurisdiksi dengan menggunakan
dasar akuntansi yang sama

6. Teknik Penyusunan Standar
Berikut adalah tahap–
tahap dalam menyusun
standar akuntansi :
Evaluasi
masalah pada
tahap awal
Mengadakan
riset dan
analisis
Menyusun dan
mendistribusika
n memorandum
diskusi
Mengadakan
Dengar
Pendapat Umum
Menganalisis dan
mempertimbangk
an tanggapan
publik atas
memorandum
diskusi
Menerbitkan
draft awal
standar yang
telah diusulkan
Menganalisis
dan
mempertimban
gkan tanggapan
tertulis
Memutuskan
(keputusan
penerbitan)
Menerbitkan
(penerbitan per
nyataan)

7. Standar Nomenklatur
Menurut peraturan
Menteri keuangan
No.
91/PMK.05/2007
Menurut Peraturan
Menteri dalam
negeri No. 13/2006

8. Tujuan penyusunan Nomenklatur
Mengidentifikasi data akuntansi secara unik
Meringkas data
Mengklasifikasikan rekening atau transaksi
Menyampaikan makna tertentu

9. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun Nomenklatur
Kerangka kode
harus secara logis
memenuhi
kebutuhan
pemakai dan
metode
pengolahan data
yang digunakan.
Setiap kode harus
mewakili secara
unik unsur yang
diberi kode.
Desain kode harus
mudah disesuaikan
dengan tuntutan
perubahan.

10. Metode penyusunan Nomenklatur
Kode angka atau
alfabet urut-
numerical or
alphabethic
sequence code
Kode angka
blok-block
numerical code
Kode angka
kelompok-group
numerical code
Kode angka
desimal –
decimal code
Kode angka urut
didahului
dengan referensi
huruf

11. Dasar tuntutan atas akuntabilitas pertanggungjawaban
keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi sektor
publik adalah PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi
nirlaba.
PSAK No. 45 Tentang Standar Akuntansi Untuk Entitas Nirlaba
Laporan keuangan yang dihasilkan
Laporan
Keuangan
Laporan
Aktivitas
Laporan Arus
Kas

12. Unsur-unsur Laporan Keuangan
• Aktiva
• Kewajiban
• Ekuitas
Unsur-unsur yang berkaitan
secara langsung dengan
pengukuran posisi keuangan
• Pendapatan
• Pengeluaran
(beban)
Unsur-unsur yang terkait
dengan kinerja secara umum

13. Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP merupakan prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.
Konsep
SAP
KSAP
Menteri
Keuangan
kepada
disampaikan
oleh
Kedudukan SAP
Ruang Lingkup SAP
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Selain menyusun SAP, Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP) juga
berwenang menerbitkan berbagai
publikasi lainnya.
Tujuan KSAP
Strategi KSAP

14. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
IPSAS 1 : Presentation of Financial Statements
IPSAS 2 : Cash Flow Statement
IPSAS 3 : Net Surplus or Deficit for the Period
IPSAS 4 : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate
IPSAS 5 : Borrowing Cost
IPSAS 6 : Consolidated Financial Statements and Accounting
IPSAS 7 : Accounting for Investments in Associates
IPSAS 8 : Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

15. Standar Audit Sektor Publik
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan
Negara
Pasal 5
UU No. 15
Tahun
2004
SPKN merupakan acuan bagi auditor dalam melakukan kegiatan
pemeriksaan atau audit, yang merupakan suatu proses yang sistematis.
Membantu Pemerintah, termasuk instansi dan para pejabatnya,
dalam menyelenggarakan pengelolaan dan membuat
pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik
Tujuan SPKN
Adalah standar
pemeriksaan

16. Standar
Pemeriksaan
Keuangan
Standar
Pemeriksaan
Kinerja
Standar
Pemeriksaan
untuk tujuan
tertentu
SPKN berlaku bagi :
Aparat pemeriksa
internal pemerintah
Auditor
Akuntan Publik
BPK
SPKN membagi standar
audit menjadi 3, yaitu :

17. Hubungan SAP dan SPKN
SPKN
merupakan bagian dari
SAP
SPKN merupakan pedoman
dalam melakukan proses
audit di indonesia.
SAP digunakan sebagai pedoman dalam
mengatasi berbagai kebutuhan yang
muncul dalam pelaporan keuangan,
akuntansi, dan audit di pemerintahan
baik pusat maupun daerah.

18. Penerbitan Kode Etik Auditor Sektor Publik oleh International Organization of Supreme
Audit Institutions (INTOSAI)
Kode Etik Auditor merupakan komplemen atau tambahan yang
penting yang dapat memperkuat Standar Audit.
Bagian Penting dari Kode Etik :
Dengan adanya kode etik, perilaku auditor
dalam setiap situasi atau keadaan tidak boleh
tercela.
Apabila terdapat kekurangan dalam perilaku
auditor dalam kehidupan pribadinya, hal
demikian akan membuat intregitas auditor
pada situasi yang tidak menguntungkan.

19. Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik
Dirancang untuk mencapai keseragaman dan konsistensi dalam
pengukuran, penetapan, serta pengalokasian biaya pada organisasi
publik.
Pengukuran biaya
Penetapan biaya selama
periode akuntansi biaya
Alokasi biaya ke tujuan
biaya
Definisi standar pada 3
area Akuntansi Biaya :

20. Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik vs Prinsip-prinsip Biaya
Standar akuntansi biaya sektor publik
berkaitan dengan pengukuran, penetapan dan
alokasi biaya kontrak organisasi sektor publik.
Prinsip-prinsip biaya merajuk pada
pemenuhan biaya, yg merupakan unsur dalam
pengadaan barang dan jasa serta merupakan
fungsi dari hukum, aturan, dan kontrak tersendiri.

21. Adalah deskripsi tertulis mengenai prosedur dan praktek akuntansi biaya
kontraktor.
Beberapa jenis informasi yang ditemukan pada pernyataan pengungkapan
yaitu: Lembar sampul dan sertifikasi, Informasi umum, Biya langsung, Langsung vs
tdk langsung, Biaya tidak langsung, praktek penyusutan dan kapitalisasi, Biaya-
biaya laindan kredit, penundaan kompensasi dan biaya asuransi, Belanja kantor.
Jenis Cakupan Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik
Pernyataan Pengungkapan (Disclosure Statments)
Cakupan
Modifikasi
Cakupan penuh

22. Kebutuhan Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik
Penyesuaian Harga
Pengaruh Penyesuaian Harga
Pertanggungjawaban Administrasi
• Standar akuntansi biaya baru atau revisi
• Perubahan sukarela
• Aspek umum dalam penialian harga
• Standar akuntansi biaya tidak terpenuhi/gagal
mengikuti praktek akuntansi biaya