3. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
1. Masa Demokrasi
Liberal (1950-1959) di
Indonesia
2. Politik Indonesia Pada
Masa Demokrasi Liberal
3. Kondisi Ekonomi
Indonesia Pada Masa
Demokrasi Liberal
4. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
Secara etimologi demokrasi berasal dari kata demos yang
berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau
kekuasaan.
Setelah Perang Dunia II, secara formal demokrasi
merupakan dasar dari kebanyakan negara di Dunia.
MENU
5. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia
mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950.
Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan
oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet
bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya
suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota
parlemen.
MENU
6. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering
bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah
partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang
memiliki mayoritas mutlak. Karena sering terjadi
pergantian kabinet, rakyat mengalami kesulitan karena
adanya berbagai gangguan keamanan dan beratnya
perekonomian ysng menimbulkan labilnya sosialekonomi.
MENU
7. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
Adapun gangguan-gangguan keamanan tersebut antara lain :
a. Pemberontakan Kahar Muzakar tanggal 17 Agustus 1951 di Sulawesi
Selatan
b. Pemberontakan di Jawa Tengah Di Kebumen pemberontakan dilakukan oleh
Angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai Somalangu, yang
setelah intinya dapat ditumpas, sisanya bergabung dengan DI/TII.
c. Pemberontakan di Aceh, Pengikut DI di Aceh memproklamirkan daerahnya
sebagai bagian dari NII pada tanggal 20 September 1953
d. Peristiwa 17 Oktober 1952, Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang
terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kol. Bambang Supeno tidak
menyetujui kebijaksanaan Kol. A.H. Nasution selaku KSAD.
MENU
8. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
e. Peristiwa 27 Juni 1955, Peristiwa ini merupakan lanjutan peristiwa
sebelumnya. Karena dianggap bahwa pemerintah belum mampu
menyelesaiakan persolan tersebut. Bambang Sugeng mengundurkan diri
dari jabatannya
F. Dewan-dewan Daerah, Diawali dengan pembentukan Bewan Banteng oleh
Kol (pensiun) Ismail Lengah di Padang (20 November 1956), dengan
ketuanya Ahmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara Teritorium (TT) I di
Padang. Mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat tentang
otonomi daerah.
g. Usaha Pembunuhan terhadap Kepala Negara, Rasa tidak puas golongan
ekstrim kanan memuncak dan dilampiaskan dalam bentuk usaha
pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Perguruan Cikini Jakarta (30
November 1957).
h. Pemberontakan PRRI dan Permesta.
MENU
9. Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi
Liberal
Politik sebagai Panglima merupakan semboyan partaipartai pada umumnya, sehingga berlomba-lombalah para
partai politik untuk memperebutkan posisi panglima ini.
Lembaga seperti DPR dan Konstituante hasil PEMILU
merupakan forum utama politik, sehingga persoalan
ekonomi kurang mendapat perhatian.
MENU
10. Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi
Liberal
Politik Luar Negeri Indonesia semakin mantap setelah
diterima sebagai anggota PBB ke-60 (27 Desember 1950).
Cara-cara damai yang dilakukan pemerintah Indonesia
terhadap Pemerintah Belanda tentang Irian Jaya ( Papua )
tidak
memperoleh
penyelesaian
yang
memuaskan, seperti telah tercantum dalam persetujuan
KMB, sehingga secara sepihak Pemerintah Indonesia
membatalkan perjanjian tersebut dengan UU No. 13
Tahun 1956.
MENU
11. Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi
Liberal
Sumbangan positif Indonesia dalam dunia Internasional
adalah dikirimkannya tentara Indonesia dalam United
Nations Amergency Forces (UNEF) untuk menjaga
perdamaian di Timur Tengah. Pasukan ini diberi nama
Garuda I dan diberangkatkan Januari 1957.
MENU
12. Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi
Liberal
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi
Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk
mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan
tersendat-sendat.
MENU
13. Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi
Liberal
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Ekonomi
Liberal
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum
berhasil dengan baik dan tantangan yang
menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk
memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.
1. Gunting Syafruddin sebagai menteri keuangan
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering).
Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke
atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
MENU
14. Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi
Liberal
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
7. Musyawarah Nasional Pembangunan
MENU
