Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa sesuai dengan Permendagri No 44 Tahun 2016. Dokumen menjelaskan definisi desa, asas-asas pengaturan desa, jenis-jenis kewenangan desa, dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan desa yang meliputi penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan kelembagaan ekonomi sosial.

1. KEWENANGAN DESA
Sesuai Permendagri No 44 Tahun 2016
Disusun Oleh:
Eka Saputra, SP.
Pendamping Desa Kec. Setia Janji

2. DEFENISI DESA
• Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Asas Pengaturan Desa
• a. Rekognisi
• b. Subsidiaritas
• c. Keberagaman
• d. Kebersamaan
• e. Kegotongroyongan
• f. Kekeluargaan
• g. Musyawarah
• h. Demokrasi
• i. Kemandirian
• j. Partisipasi
• k. Kesetaraan
• l. Pemberdayaan, dan
• m. Keberlanjutan.

4. Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas
• Asas Rekognisi adalah Asas yang terkait pengakuan
hak asal usul desa.
• Asas Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan
berskala lokal dan pengambilan keputusan secara
lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

5. Tujuan Pengaturan Desa
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat
Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan
nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

6. Jenis Kewenangan Desa
• Kewenangan Berdasar hak asal usul
• Kewenangan Lokal Berskala Desa
• Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemda Kab, Prop maupun Pusat
• Kewenangan lain sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

7. Pengertian Hak Asal Usul
• “Hak asal usul dan adat istiadat Desa”
adalah hak yang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
• Paling Sedikit terdiri atas:
Sistem
Organisasi
Masy. Adat
Pembinaan
Kelembagaan
Masy.
Pembinaan
Lembaga dan
Hukum Adat
Pengelolaan
Tanah Kas Desa
Pengembangan
Peran Masy.
Desa

9. Pengertian Kewenangan Lokal
Berskala Desa
• “Kewenangan lokal berskala Desa”
adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh
Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakat Desa.

10. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
• Paling sedikit terdiri atas:
a. Pengelolaan Tambatan Perahu
b. Pengelolaan Pasar Desa
c. Pengelolaan Tempat Pemandian Umum
d. Pengelolaan Jaringan Irigasi
e. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Masy. Desa
f. Pembinaan & Pengelolaan Posyandu
g. Pengembangan & Pembinaan Sanggar seni dan belajar
h. Pengelolaan Perpustakaan Desa
i. Pengelolaan Embung Desa
j. Pengelolaan Air Minum Berskala Desa
k. Pembuatan Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah
pertanian

11. Kewenangan Desa Sebagai Subjek
Pembangunan Desa
1) Mengelola Pelayanan Dasar; contoh: Ketersediaan
Posyandu, PAUD, transportasi ke sekolah dll.
2) Mengelola Pelayanan administrasi; seperti adm.
kependudukan dan perizinan lokal.
3) Menyediakan Infrastruktur Dasar; seperti: air bersih,
irigasi, jalan, jembatan sarana olahraga dll.
4) Memperkuat kelembagaan ekonomi; pendirian dan
pengembangan BUMDes.
5) Memperkuat kelembagaan sosial; dan
6) Membuat regulasi; seperti Perdes, Perkades dll.

12. Terima Kasih