Dokumen tersebut merangkum kebijakan Jepang di Indonesia pada masa pendudukan. Kebijakan tersebut meliputi bidang politik dengan membubarkan organisasi perjuangan dan membentuk organisasi baru untuk menarik simpati rakyat, bidang ekonomi dengan membangun prasarana umum dan mewajibkan petani menyerahkan hasil taninya, serta bidang militer dengan membentuk berbagai organisasi kemiliteran seperti Seinendan dan Fujinkai.