BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx

© 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
invest in
BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018
Workshop Bimbingan Teknis Online Single Submission (OSS)
Bandung, 23 September 2020
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
2
CAKUPAN PEMBAHASAN
PRINSIP DASAR MEKANISME PENDAFTARAN DAN PERIZINAN BERUSAHA:
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
SKEMA UMUM PROSES PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
OUTLINE : PERBEDAAN OSS Versi 1.0 dan OSS Versi 1.1.
INFORMASI UMUM
PERBANDINGAN PROSES PERIZINAN MEKANISME LAMA DAN BARU

invest in
BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018
PRINSIPDASARMEKANISME
PENDAFTARANPERIZINANBERUSAHA:
1.PPNO.24TAHUN2018
2.PermenkoBidangPerekonomianNo.13Tahun2018
3. SuratSesmenkoNo.S-30/SES.M.EKON/01/2019tanggal16Januari2019

4
1
Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN BERUSAHA
PERSIAPAN KONSTRUKSI PRODUKSI
IzinPrinsip/
PendaftaranInvestasi
Fasilitas +IzinK/L +IzinDaerah Izin Usaha
+Pemenuhan
Standar Perizinan
lainnya
NOMENKLATUR
LAMA
NomorInduk
Berusaha
IzinUsaha Izin Komersial/Operasional
NOMENKLATUR
BARU
SPIPISE SPIPISE+SistemK/L+SistemDaerah SPIPISE
'SistemOSS'
KOMITMEN
SELF DECLARATION
KOMITMEN
SELF DECLARATION
TAHAPAN PERIZINAN
Post
Audit
SATUFormatPerizinanBerusaha
PRINSIP DASAR PP 24 TAHUN 2018

5
2
JENIS PEMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SEKTOR
BADAN HUKUM
Contoh: PT
NON
PERSEORANGAN
PERSEORANGAN
PERSEORANGAN
NON BADAN HUKUM
KANTOR PERWAKILAN
Contoh: CV
Contoh : KP3A
Contoh:
USAHA DAGANG (UD)
PMDN
PMA
PMDN
PMDN
BADAN
USAHA
ASING
20 SEKTOR, KECUALI:
PERBANKAN & NON PERBANKAN
PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS BUMI

6
3
PERMOHONAN NON PERSEORANGAN, kecuali KANTOR PERWAKILAN
PELAKU USAHA NOTARIS BKPM/DPMPTSP
KUMHAM/INSTANSI
LAIN
PELAKU USAHA NOTARIS
BKPM/DPMPTSP
MEKANISME
LAMA
ATAU
PELAKU USAHA NOTARIS LEMBAGA ‘OSS’
MEKANISME
BARU Pendirian
BadanUsaha
KUMHAM
Pendirian
BadanUsaha
Pendirian
BadanUsaha
Pendaftaran
KegiatanUsaha
Pendaftaran
KegiatanUsaha
Pendaftaran
KegiatanUsaha
KUMHAM/INSTANSI
LAIN

7
4 LEMBAGA OSS SEBAGAI PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
• BKPM (PTSP Pusat)
SPIPISE
• Provinsi/Kab/Kota
(DPMPTSP)
SPIPISE + SISTEM DAERAH
OSS
SISTEM PERIZINAN
BERUSAHA PUSAT/
DAERAH
SISTEM
LAINNYA
• PENGESAHAN AKTA:
AHU ONLINE
• NIK: DUKCAPIL
• AKSES PABEAN: iNSW
• NPWP: DJP
• dan lainnya
integrasi
integrasi

8
SKEMA UMUM PROSES PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
PERBANDINGAN MEKANISME PERIZINAN LAMA DAN BARU
PEMENUHAN
PERSYARATAN
MEKANISME
BARU
MEKANISME
LAMA
PENERBITAN
PERIZINAN
Pre-Audit
Post
Audit
PENERBITAN
PERIZINAN
BERUSAHA
PEMENUHAN
PERSYARATAN
KOMITMEN
Post
Audit
Keterangan:
Pre-Audit=prosesverifikasidokumenolehFrontOfficer / BackOffice, termasuk penelaahanteknisolehK/LatauPemda
OlehK/L+Pemda
OlehK/L+Pemda
IU diterbitkan oleh
Lembaga OSS
Diajukan ke K/L atau
Pemda sesuai
kewenangannya
Daftar Izin
Komersial/Operasional
diterbitkan oleh OSS
Persetujuan
Pemenuhan
Komitmen IU
Izin
Komersial/Operasional

9
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
KBLI1 KBLI2 KBLI..dst
IZINUSAHA
SektorA
IZINUSAHA
SektorB
IZINUSAHA…dst
ONECOMPANY–ONE'NIB'
IDENTITAS
BERUSAHA
Keterangan:
KBLI=KlasifikasiBakuLapanganUsahaIndonesia(PeraturanKepalaBPSNomor19Tahun2017)

10
PENANGGUNG JAWAB NIB DAN PERIZINAN BERUSAHA
1AKUN–untuklebihdari1perusahaan
“Pengurusyangmemilikijabatandibeberapaperusahaan,KTP/Paspornya
dapatdigunakanuntukpembuatanakunOSSatassemuaperusahaantersebut”
IbuEndah
DIREKSI
PT.A PT.B PT..dst
Akuna.nIbuEndah Akuna.nIbuEndah Akuna.nIbuEndah
NIBPT.A NIBPT.B NIBPT.B

11
PENGALIHANPELAYANANPERIZINANBERUSAHA
DANPENGELOLAANSISTEMOSS
PeraturanMenteriKoordinatorBidangPerekonomian
Nomor13T
ahun2018T
entangPengalihanPelayananPerizinanBerusahadanPengelolaanSistemOSSkepadaBKPM
a. operasional layanan perizinan berusaha
berbantuan (mulai 2 Januari 2019);
b. operasional Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019);
c. pelaksanaan audit atas perizinan berusaha
yang diterbitkan Sistem OSS (mulai 2 Januari
2019);
d. penyediaan infrastruktur Sistem OSS (mulai 1
Maret 2019); dan
e. kegiatan terkait lainnya yang disepakati
bersama antara Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
2 JANUARI 2019 - SELANJUTNYA
9 JULI 2018 - 1 JANUARI 2019

12
OUTLINE
1. Perbedaan OSS V 1.0 dengan V 1.1
2. Sekilas OSS V 1.1

13

15
1. REGISTRASI AKUN
V1.0 Penentuan jenis Pelaku Usaha pada saat
registrasi akun. Pelaku Usaha menentukan
sendiri jenis Pelaku Usaha (Non Perseorangan,
Perseorangan, dan Perwakilan) tanpa ada
penjelasan.
V1.1 Penentuan jenis Pelaku Usaha setelah
registrasi akun. Sudah disediakan penjelasan
mengenai definisi jenis Pelaku Usaha.
Kurang Informatif Lebih Informatif

16
2. TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA
Tahapan dalam satu siklus digabung Tahapan terpisah sesuai output
V1.0 Dalam satu siklus (form tampilan)
terdiri dari 5 step (Akta, Kelengkapan Data,
Izin Usaha dan Komitmen Izin Usaha,
Komitmen Izin Komersial, Output).
V1.1 Masing-masing step (Data Legalitas, NIB,
Izin Usaha, Izin Operasional / Komersial).

17
3. FORMAT ISIAN DATA LEGALITAS
Hanya berdasarkan data legalitas PT Sudah disiapkan format isian data
legalitas berdasarkan jenis badan usaha
(CV, Firma, dll) dan badan hukum (PT,
Yayasan dan Koperasi)
Format
Legalitas
PT
Format
Legalitas
PT
Format
Legalitas
Yayasan
Format
Legalitas
Koperasi
Format
Legalitas
CV
Format
Legalitas
Firma
Format
Legalitas
Dll

18
4. KEGIATAN UTAMA DAN KEGIATAN PENUNJANG
Belum dapat dibedakan antara kegiatan
utama dan kegiatan penunjang
Sistem sudah didesain untuk membedakan
kegiatan utama dan kegiatan penunjang
Contoh kasus: Kegiatan Utama Industri di daerah Subang
memerlukan terminal khusus di daerah Karawang, maka
Pelaku Usaha bisa menentukan kegiatan industri di
Subang sebagai kegiatan utama, terminal khusus di
Karawang sebagai kegiatan penunjang.
Total nilai investasi dimasukkan dalam kegiatan utama.
Kegiatan utama dan kegiatan penunjang memiliki
komitmen masing-masing.
Kegiatan Utama Kegiatan Penunjang

19
5. IZIN LOKASI
Hanya dapat mengakomodir Izin Lokasi
Daratan
Sudah didesain untuk penerbitan Izin Lokasi
Daratan, Perairan dan Kawasan Hutan
• Bisnis proses untuk izin lokasi perairan sudah
disepakati bersama K/L terkait, saat ini sistem
sedang dalam proses pengembangan.
• Kawasan hutan masih dalam proses pembahasan
dengan K/L terkait.

20
6. IZIN USAHA
Status Efektif / Belum Efektif Tidak ada status efektif / belum efektif,
namun terdapat list persyaratan / izin
prasarana yang belum terpenuhi dalam
Izin Usaha tersebut
Akan dilengkapi dengan lampiran
yang berisi informasi list sarana dan
prasarana yang harus dipenuhi dan
akan dilakukan update secara
otomatis ketika sudah dipenuhi.

21
7. IZIN OPERASIONAL / KOMERSIAL (IOK)
List Komitmen List komitmen dan dilengkapi dengan
cover letter OSS yang menjelaskan bahwa
komitmen telah dipenuhi
LIST KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL
1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
LIST KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL/
KOMERSIAL
1. ______________
2. ______________
IZIN OPERASIONAL/
KOMERSIAL
______________
______________
______________
Penerbitan IOK melalui OSS diakomodir dengan
memperhatikan notifikasi dari instansi yang berwenang.
Apabila instansi menotifikasi ke OSS, maka OSS akan
menerbitkan cover letter-nya sementara IOK-nya akan
di-upload oleh instansi terkait.
List Komitmen Cover Letter

22
8. VALIDASI
• NIK, Akta AHU, NPWP (Perusahaan,
Pemegang Saham, NPWP Suami)
• RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday
Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan
KBLI terintegrasi, validasi KEK, validasi
terkait akta perusahaan
Untuk validasi terkait Akta Perusahaan meliputi:
• Total modal ditempatkan = Modal disetor
• Total komposisi jumlah saham = Modal
ditempatkan/disetor
• Untuk PMDN sudah terfilter tidak boleh ada
pemegang saham asing
• Pemegang saham untuk akta pendirian PT baru
sudah dikunci minimal dua orang

23
9. PERWAKILAN
KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba) Sama seperti V1.0 ditambah dengan KPPA
• Terdapat penambahan jenis perwakilan

24
10. PENCABUTAN IZIN
Pencabutan Berdasarkan Likuidasi
(mencabut entity)
Pencabutan Berdasarkan Likuidasi dan Non
Likuidasi (mencabut izin usaha / proyek)
• Terdapat penambahan metode pencabutan
izin.
• Contoh pelaku usaha hanya ingin mencabut Izin
Usahanya/ salah satu Izin Usahanya.

25
11. TOTAL INVESTASI
Berdasarkan KBLI 2 digit Berdasarkan KBLI 5 digit
KBLI 5 Digit
KBLI 2 Digit

26

27

28
PORTAL OSS V1.1
Update Tampilan dan Menu

29
REGISTRASI AKUN OSS V1.1
• Elemen data
lebih sedikit
• Sebagian
validasi
dilakukan oleh
sistem
• Proses
selanjutnya dari
registrasi tidak
berubah

30
BERANDA AKUN USER OSS V1.1
• Menampilkan
rekapitulasi
kegiatan pelaku
usaha
• Sistem memvalidasi
pilihan jenis usaha
• Update menu
tahapan
permohonan
perizinan
• Dilengkapi fitur
notifikasi ke pelaku
usaha

31
WEBFORM K/L/D OSS V1.1
• Menampilkan
rekapitulasi
perizinan yang
perlu dan sudah
diproses oleh
petugas DPMPTSP
untuk user
manajemen
untuk membantu
penerbitan IUMK
(membuatkan akun
dan atau
meregistrasikan)

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
37
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
CONTACT US
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
P.O. Box 3186, Indonesia
One Stop Service Contact Center
P : 0807 100 2576 ATAU 1500765
E : info@bkpm.go.id

BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx

Similar to BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx