SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
KEPEMIMPINAN
Pengertian Kepemimpinan
 Swansburg (1995), menyatakan bahwa kepemimpinan
adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas suatu
kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai
penetapan dan pencapaian tujuan
 Menurut George Terry (1986), Kepemimpinan adalah
kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau
bekerja dengan suka rela untuk mencapai tujuan
kelompok
 Kepimpinan merupakan penggunaan keterampilan
seseorang dlm mempengaruhi orang lain untuk
melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya
sesuai dg kemampuan (Sullivan & Decker, 1989)
Kepemimpinan Desa
 Paradigma baru menempatkan desa dalam fungsi
hibriditas self governing community dan local self
government berdampak pada perubahan posisi
kepala desa/kepala desa adat.
 Dalam diri kepala desa hadir fungsi sebagai
“bawahan” pemerintah daerah, sekaligus hadir
sebagai pemimpin masyarakat desa.
 Peran ganda kepala desa tidaklah mudah, karena
pada satu sisi desa sebagai self governing community
masih belum terlembaga secara sosial sementara
pada sisi lainnya desa sebagai local self government
sudah menjadi sebuah tatanan sosial yang mapan di
desa-desa Indonesia.
 Butuh pengembangan kapasitas yang secara khusus
diberikan kepada para kepala desa apabila dirinya
mampu tampil sebagai “pemimpin rakyat”.
Tipe Kepemimpinan Desa
Kepemimpinan regresif
• Kepemimpinan yang berwatak otokratis. Secara teoritik, otokrasi berarti pemerintahan yang
kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan,
terkait dengan perubahan tata kelola baru yang demokratis, transparan, akuntabel,
pentingnya Musyarawah Desa sebagai media merumuskan kehendak bersama,
peningkatan usaha ekonomi bersama Desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak
Kepemimpinan konservatif-involutif
• Kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya kepala Desa yang bekerja apa adanya
(taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan
inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat.
Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas,
melaksanakan fungsi kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
kepala Desa
Kepemimpinan inovatif-progresif
• Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk
kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan,
membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel.
KEPEMIMPINAN DALAM
PELAKSANAAN KEWENANGAN
LOKAL SKALA DESA
 Desa memiliki sejumlah kewenangan yang merujuk pada
pasal 19 huruf a dan b UU Desa. Kewenangan tersebut,
antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa.
 Kewenangan hak asal usul merupakan kewenangan yang
diberikan karena Desa merupakan entitas yang sudah ada
sebelum NKRI lahir pada tahun 1945 dan sudah memiliki
susunan asli.
 Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa,
antara lain berupa tambatan perahu, pasar Desa, tempat
pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos
pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta
perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
KEPEMIMPINAN DALAM
MUSYAWARAH DESA
 Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan dengan
mendorong partisipatif atau melibatkan seluruh unsur masyarakat baik
itu tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan petani, nelayan,
perempuan maupun masyarakat miskin.
 Setiap orang dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya, serta
mendapatkan perlakuan yang sama. Penyelenggaran Musdes
dilakukan secara transparan, setiap informasi disampaikan secara
terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.
 Terminologi Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam UU Desa
cukup jelas mengatakan “Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat”.
Term tersebut memiliki arti Kepala Desa bukan hanya milik sebagian
kelompok, keluarga ataupun dinasty tertentu tapi kepala Desa adalah
milik seluruh masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraan Musdes
kepala Desa harus senantiasa mengakomodir dan memperjuangkan
aspirasi masyarakatnya salah satunya dengan melibatkan mereka
secara penuh dalam forum Musdes.
KEPEMIMPINAN DALAM GERAKAN
USAHA EKONOMI DESA
 Berdasarkan pengalaman selama ini salah satu permasalahan
kegagalan Desa menggerakkan usaha ekonomi Desa adalah aspek
kepemimpinan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin Desa tidak
mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan
masyarakat dan mengonsolidasikan aset ekonomi lokal. Kepala Desa
ataupun Pemerintah Desa hanya disibukkan dengan mengelola
bantuan dari pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun Kabupaten
Kota. Dan Seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum
menyentuh gerakan ekonomi lokal.
 Beberapa kasus matinya BUM Desa terjadi saat pergantian kepala
Desa. setelah diganti oleh kepala Desa baru BUM Desa tersebut redup,
berhenti beraktifitas dan akhirnya mati, hal ini dikarenakan adanya
ketergantungan yang tinggi kepada kepala Desa yang lama. Aspek
kepemimpinan Desa nyatanya menjadi faktor kunci kegagalan maupun
keberhasilan dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.
 Dalam usaha ekonomi Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) layak untuk dikembangkan kembali. Tentunya dengan
sejumlah perbaikan-perbaikan yang fundamental agar keberdaan BUM
Desa dapat menjadi tulang punggung perekonomin Desa.
KERANGKA KERJA MEWUJUDKAN
KEPEMIMPINAN MASYARAKAT
(RAKYAT)
Membangunan
Legitimasi Masyarakat
Keteladanan seorang
pemimpin.
Ketaatan pada aturan
hukum
Gaya kepemimpinan versi Ki Hadjar
Dewantara
Ing Ngarso Sung Tulodo
Ing Madyo mangun karso
Tut Wuri Handayani
Di depan memberi contoh
Di tengah memberikan memotivasi
Di belakang memberi dorongan/support
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah
Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah DaerahKepemimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah
Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Power point kepemimpinan
Power point kepemimpinanPower point kepemimpinan
Power point kepemimpinan
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Bimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang TarunaBimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang Taruna
 
Power point kepemimpinan
Power point kepemimpinanPower point kepemimpinan
Power point kepemimpinan
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Kepemimpinan dalam-organisasi
Kepemimpinan dalam-organisasi Kepemimpinan dalam-organisasi
Kepemimpinan dalam-organisasi
 
Gaya Kepemimpinan
Gaya KepemimpinanGaya Kepemimpinan
Gaya Kepemimpinan
 
Presentasi kepemimpinan
Presentasi kepemimpinanPresentasi kepemimpinan
Presentasi kepemimpinan
 
Kepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahanKepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahan
 
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan MasyarakatPeran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah
Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah DaerahKepemimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah
Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah
 
6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
Kesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela NegaraKesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela Negara
 
Manajemen asn
Manajemen asnManajemen asn
Manajemen asn
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 

Similar to Kepemimpinan

IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptxIMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
Husen53
 
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Operator Warnet Vast Raha
 
Pendampingan dan UU Desa arie Rujito
Pendampingan dan UU Desa arie RujitoPendampingan dan UU Desa arie Rujito
Pendampingan dan UU Desa arie Rujito
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Operator Warnet Vast Raha
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Operator Warnet Vast Raha
 
Sikap masyarakat terhadap kepala desa mengenai organisasi dan kepemimpinan
Sikap masyarakat terhadap kepala desa mengenai organisasi dan kepemimpinanSikap masyarakat terhadap kepala desa mengenai organisasi dan kepemimpinan
Sikap masyarakat terhadap kepala desa mengenai organisasi dan kepemimpinan
Operator Warnet Vast Raha
 

Similar to Kepemimpinan (20)

Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desaSeri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
 
Buku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desaBuku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desa
 
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
 
MTR1.pptx
MTR1.pptxMTR1.pptx
MTR1.pptx
 
Seri Buku 3 Demokratisasi desa
Seri Buku 3 Demokratisasi desaSeri Buku 3 Demokratisasi desa
Seri Buku 3 Demokratisasi desa
 
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptxIMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
 
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
 
Fasilitator Organik ( arie sujito )
Fasilitator  Organik ( arie sujito )Fasilitator  Organik ( arie sujito )
Fasilitator Organik ( arie sujito )
 
Pendampingan dan UU Desa arie Rujito
Pendampingan dan UU Desa arie RujitoPendampingan dan UU Desa arie Rujito
Pendampingan dan UU Desa arie Rujito
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 
Artikel kepemimpinan
Artikel kepemimpinanArtikel kepemimpinan
Artikel kepemimpinan
 
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruSeri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
 
Buku 10-regulasi-baru-desa-baru
Buku 10-regulasi-baru-desa-baruBuku 10-regulasi-baru-desa-baru
Buku 10-regulasi-baru-desa-baru
 
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan IndonesiaMenafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
 
Holilah fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuan
Holilah fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuanHolilah fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuan
Holilah fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuan
 
Sikap masyarakat terhadap kepala desa mengenai organisasi dan kepemimpinan
Sikap masyarakat terhadap kepala desa mengenai organisasi dan kepemimpinanSikap masyarakat terhadap kepala desa mengenai organisasi dan kepemimpinan
Sikap masyarakat terhadap kepala desa mengenai organisasi dan kepemimpinan
 

More from Formasi Org

More from Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 

Recently uploaded (7)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Kepemimpinan

  • 2. Pengertian Kepemimpinan  Swansburg (1995), menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan  Menurut George Terry (1986), Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan suka rela untuk mencapai tujuan kelompok  Kepimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dlm mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dg kemampuan (Sullivan & Decker, 1989)
  • 3. Kepemimpinan Desa  Paradigma baru menempatkan desa dalam fungsi hibriditas self governing community dan local self government berdampak pada perubahan posisi kepala desa/kepala desa adat.  Dalam diri kepala desa hadir fungsi sebagai “bawahan” pemerintah daerah, sekaligus hadir sebagai pemimpin masyarakat desa.  Peran ganda kepala desa tidaklah mudah, karena pada satu sisi desa sebagai self governing community masih belum terlembaga secara sosial sementara pada sisi lainnya desa sebagai local self government sudah menjadi sebuah tatanan sosial yang mapan di desa-desa Indonesia.  Butuh pengembangan kapasitas yang secara khusus diberikan kepada para kepala desa apabila dirinya mampu tampil sebagai “pemimpin rakyat”.
  • 4. Tipe Kepemimpinan Desa Kepemimpinan regresif • Kepemimpinan yang berwatak otokratis. Secara teoritik, otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru yang demokratis, transparan, akuntabel, pentingnya Musyarawah Desa sebagai media merumuskan kehendak bersama, peningkatan usaha ekonomi bersama Desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak Kepemimpinan konservatif-involutif • Kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Desa Kepemimpinan inovatif-progresif • Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel.
  • 5. KEPEMIMPINAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA  Desa memiliki sejumlah kewenangan yang merujuk pada pasal 19 huruf a dan b UU Desa. Kewenangan tersebut, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.  Kewenangan hak asal usul merupakan kewenangan yang diberikan karena Desa merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945 dan sudah memiliki susunan asli.  Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain berupa tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
  • 6. KEPEMIMPINAN DALAM MUSYAWARAH DESA  Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan dengan mendorong partisipatif atau melibatkan seluruh unsur masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan petani, nelayan, perempuan maupun masyarakat miskin.  Setiap orang dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya, serta mendapatkan perlakuan yang sama. Penyelenggaran Musdes dilakukan secara transparan, setiap informasi disampaikan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  Terminologi Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam UU Desa cukup jelas mengatakan “Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat”. Term tersebut memiliki arti Kepala Desa bukan hanya milik sebagian kelompok, keluarga ataupun dinasty tertentu tapi kepala Desa adalah milik seluruh masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraan Musdes kepala Desa harus senantiasa mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya salah satunya dengan melibatkan mereka secara penuh dalam forum Musdes.
  • 7. KEPEMIMPINAN DALAM GERAKAN USAHA EKONOMI DESA  Berdasarkan pengalaman selama ini salah satu permasalahan kegagalan Desa menggerakkan usaha ekonomi Desa adalah aspek kepemimpinan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin Desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengonsolidasikan aset ekonomi lokal. Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa hanya disibukkan dengan mengelola bantuan dari pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan Seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakan ekonomi lokal.  Beberapa kasus matinya BUM Desa terjadi saat pergantian kepala Desa. setelah diganti oleh kepala Desa baru BUM Desa tersebut redup, berhenti beraktifitas dan akhirnya mati, hal ini dikarenakan adanya ketergantungan yang tinggi kepada kepala Desa yang lama. Aspek kepemimpinan Desa nyatanya menjadi faktor kunci kegagalan maupun keberhasilan dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.  Dalam usaha ekonomi Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) layak untuk dikembangkan kembali. Tentunya dengan sejumlah perbaikan-perbaikan yang fundamental agar keberdaan BUM Desa dapat menjadi tulang punggung perekonomin Desa.
  • 8. KERANGKA KERJA MEWUJUDKAN KEPEMIMPINAN MASYARAKAT (RAKYAT) Membangunan Legitimasi Masyarakat Keteladanan seorang pemimpin. Ketaatan pada aturan hukum
  • 9. Gaya kepemimpinan versi Ki Hadjar Dewantara Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madyo mangun karso Tut Wuri Handayani Di depan memberi contoh Di tengah memberikan memotivasi Di belakang memberi dorongan/support