SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
TATA CARA
PEMBUATAN
SURAT KEPUTUSAN
@ Kelas Kehidoepan
Surat Keputusan
# surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat
oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga
pemerintahan berkaitan dengan kebijakan
organisasi atau lembaga tersebut yang mengikat
secara hukum bagi subjek-subjek hukum terkait
yang bersifat individual dan konkret atau berisi
penetapan administratif #
Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menyatakan :
“ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan
Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya
mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,
harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang- Undang ini. ”
Karena bersipat mengatur maka tata cara
penyusunannya harus dibuat dengan benar dan
bertanggungjawab, agar fungsi Surat Keputusan
dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dengan demikian bilamana SK bertentangan
dengan aturan perundangan yang berlaku maka
demi hukum SK tidak sah dan batal
Dalam penyusunan Surat Keputusan harus
dipahami bagian pokok dan fungsinya.
Adapun bagian pokok Surat Keputusan (SK)
adalah :
1. Kepala Surat
2. Pertimbangan Keputusan (Konsideran)
3. Isi Surat Keputusan (Desideratum)
4. Bagian Surat Keputusan (Diktum)
5. Penutup
Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan
berbagai informasi tentang :
1. Nama dan alamat Instansi
2. Judul Surat Keputusan
3. Nomor dan tanggal Surat Keputusan
4. Yang mengeluarkan Surat Keputusan
Bagian ini harus di isi dengan jelas karena berkaitan
dengan pembuat Surat Keputusan
1 Kepala Surat
2 Konsideran
Konsideran adalah bagian surat keputusan yang
berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan
surat keputusan.
Konsideran biasanya ditandai dengan kalimat-
kalimat :
• Menimbang;
• Mengingat;
• Membaca;
• Mendengar;
• Memperhatikan;
3 Desideratum
Desideratum adalah isi surat keputusan yaitu
bagian yang berisi tujuan (untuk apa) surat
keputusan itu dibuat. Setiap surat keputusan
pasti mengandung tujuan.
Desideratum biasanya ditandai dengan kalimat-
kalimat :
• Memutuskan;
• Menetapkan;
4 Diktum
Diktum adalah bagian Surat Keputusan yang berisi
butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti
sebuah Surat Keputusan. Apa saja yang akan
ditetapkan oleh pengambil keputusan, semuanya
dihimpun dalam diktum.
Diktum biasanya ditandai dengan kalimat :
PERTAMA dan seterusnya
DIKTUM KESATU dan seterusnya
Pasal 1 dan seterusnya
Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dan apabila ternyata kemudian hari terdapat
perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau
kembali.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Contoh Uraian salah satu Diktum
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

GRATIFIKASI
GRATIFIKASIGRATIFIKASI
GRATIFIKASI93220872
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programImam Suyanto
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
SK Pemberhentian Jabatan Dokter
SK Pemberhentian Jabatan DokterSK Pemberhentian Jabatan Dokter
SK Pemberhentian Jabatan DokterOki Leksmana
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaArdi Susanto
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 

What's hot (20)

GRATIFIKASI
GRATIFIKASIGRATIFIKASI
GRATIFIKASI
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
SK Pemberhentian Jabatan Dokter
SK Pemberhentian Jabatan DokterSK Pemberhentian Jabatan Dokter
SK Pemberhentian Jabatan Dokter
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 

Viewers also liked

Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desasuharman musa
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Pemdes Wlahar Wetan
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 

Viewers also liked (11)

CONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RTCONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RT
 
Sk pengurus
Sk pengurusSk pengurus
Sk pengurus
 
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK
CONTOH SK
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 

Similar to Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan

3 chapter 8,9,10-20140521
3 chapter 8,9,10-201405213 chapter 8,9,10-20140521
3 chapter 8,9,10-20140521Heryanto Galut
 
Bentuk undang-undang.pptx
Bentuk undang-undang.pptxBentuk undang-undang.pptx
Bentuk undang-undang.pptxtarmujiahmad
 
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUNKONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUNsherlcoklekipiouw
 
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_finalAdministrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_finallsm pendidikan noorwangsanegara
 
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehKesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehLeo Dri
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiNandya Guvita
 
Pedoman16 surat-menyurat
Pedoman16 surat-menyuratPedoman16 surat-menyurat
Pedoman16 surat-menyuratalalrahmat
 
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - MedanUrus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - MedanDarlan Samosir
 
Teknik Penyusunan Keputusan 19 Nov KPU.ppt
Teknik Penyusunan Keputusan 19 Nov KPU.pptTeknik Penyusunan Keputusan 19 Nov KPU.ppt
Teknik Penyusunan Keputusan 19 Nov KPU.pptDelaCahyaPermani1
 
PERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxPERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxBeatDragon
 

Similar to Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan (13)

3 chapter 8,9,10-20140521
3 chapter 8,9,10-201405213 chapter 8,9,10-20140521
3 chapter 8,9,10-20140521
 
Bentuk undang-undang.pptx
Bentuk undang-undang.pptxBentuk undang-undang.pptx
Bentuk undang-undang.pptx
 
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUNKONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
 
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_finalAdministrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
 
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehKesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
 
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
Pedoman16 surat-menyurat
Pedoman16 surat-menyuratPedoman16 surat-menyurat
Pedoman16 surat-menyurat
 
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - MedanUrus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
 
Teknik Penyusunan Keputusan 19 Nov KPU.ppt
Teknik Penyusunan Keputusan 19 Nov KPU.pptTeknik Penyusunan Keputusan 19 Nov KPU.ppt
Teknik Penyusunan Keputusan 19 Nov KPU.ppt
 
PERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxPERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptx
 
Etika fvia
Etika fviaEtika fvia
Etika fvia
 
Etika fvia
Etika fviaEtika fvia
Etika fvia
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".Kanaidi ken
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerakputus34
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxFitriaSarmida1
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptxfurqanridha
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024RahmadLalu1
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024DessyArliani
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxJawahirIhsan
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaharnosuharno5
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptpalagoro17
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 

Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan

  • 2. Surat Keputusan # surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum terkait yang bersifat individual dan konkret atau berisi penetapan administratif #
  • 3. Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan : “ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini. ”
  • 4. Karena bersipat mengatur maka tata cara penyusunannya harus dibuat dengan benar dan bertanggungjawab, agar fungsi Surat Keputusan dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian bilamana SK bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku maka demi hukum SK tidak sah dan batal
  • 5. Dalam penyusunan Surat Keputusan harus dipahami bagian pokok dan fungsinya. Adapun bagian pokok Surat Keputusan (SK) adalah : 1. Kepala Surat 2. Pertimbangan Keputusan (Konsideran) 3. Isi Surat Keputusan (Desideratum) 4. Bagian Surat Keputusan (Diktum) 5. Penutup
  • 6. Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan berbagai informasi tentang : 1. Nama dan alamat Instansi 2. Judul Surat Keputusan 3. Nomor dan tanggal Surat Keputusan 4. Yang mengeluarkan Surat Keputusan Bagian ini harus di isi dengan jelas karena berkaitan dengan pembuat Surat Keputusan 1 Kepala Surat
  • 7. 2 Konsideran Konsideran adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Konsideran biasanya ditandai dengan kalimat- kalimat : • Menimbang; • Mengingat; • Membaca; • Mendengar; • Memperhatikan;
  • 8. 3 Desideratum Desideratum adalah isi surat keputusan yaitu bagian yang berisi tujuan (untuk apa) surat keputusan itu dibuat. Setiap surat keputusan pasti mengandung tujuan. Desideratum biasanya ditandai dengan kalimat- kalimat : • Memutuskan; • Menetapkan;
  • 9. 4 Diktum Diktum adalah bagian Surat Keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti sebuah Surat Keputusan. Apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan, semuanya dihimpun dalam diktum. Diktum biasanya ditandai dengan kalimat : PERTAMA dan seterusnya DIKTUM KESATU dan seterusnya Pasal 1 dan seterusnya
  • 10. Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Contoh Uraian salah satu Diktum