Rakor Percepatan Dana Desa

1. KEBIJAKAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PENGGUNAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA
TAHUN 2015
Bahan Penjelasan pada Rapat Koordinasi Nasional
Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama Tahun 2015
Jakarta, 25 Mei 2015
Republik Indonesia
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2. 2
1. LATAR BELAKANG DANA DESA
2. SUMBER PENDAPATAN DESA
3. POKOK-POKOK KEUANGAN DESA DALAM UU DESA
4. PENGANGGARAN DANA DESA DALAM APBNP 2015
5. POKOK-POKOK PERUBAHAN PP NO. 60 TAHUN 2015
TENTANG DANA DESA
6. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
7. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
8. PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA
9. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA DESA
10. KESIMPULAN
KERANGKA PENJELASAN

3. LATAR BELAKANG DANA DESA DALAM
KERANGKA UU DESA
1. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik
di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi
kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat
masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
2. Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan
dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta
meningkatkan otonomi desa.
3. UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah yang
tercakup dalam program Nawa Cita, yakni membangun
Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan
daerah utamanya daerah perbatasan dan desa.
3

4. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
1. Pendapatan asli Desa
2. Alokasi APBN :
–Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa
–10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
3. Bagian dari PDRD kabupaten/kota
– Paling sedikit 10%
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
–Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima
kab/kota dikurangi DAK
–Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana
perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
7. Lain-lain Pendapatan yang sah
4

5. POKOK-POKOK KEUANGAN DESA DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014
1. Anggaran bersumber dari APBN
a. Diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai:
1. Pemerintahan;
2. Pembangunan;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Kemasyarakatan.
b. Bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa
secara merata dan berkeadilan (dilaksanakan dengan merealokasi anggaran K/L yang
berbasis desa ke anggaran Dana Desa}.
c. Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan
diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap (dalam rangka memenuhi
prosentase anggaran dana desa telah disusun road map dana desa).
2. Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota
a. Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit
10% dari PDRD;
b. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK;
c. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
5

6. POKOK-POKOK KEUANGAN DESA DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014
1. Pengelolaan keuangan Desa :
a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan
melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa;
2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada :
a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
3. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
6

7. 1. Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya
langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah (on top) secara bertahap;
2. Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata
dan berkeadilan.
3. Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk
memenuhi kebutuhan anggaran Dana Desa;
4. Pada APBN 2015 Anggaran Dana Desa sebesar Rp.9,066
Triliun yang bersumber dari realokasi:
a. Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri)
b. SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)
5. Pada APBNP 2015, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp
20,766 Triliun
7
PENGANGGARAN DANA DESA

8. LATAR BELAKANG REVISI PP 60/2014 MENJADI
PP 22/2015 TENTANG DANA DESA
1) Fakta menunjukkan bahwa Dana Desa yang dibagi murni berdasarkan formula
dengan variable jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis (sesuai PP 60/2014) menghasilkan ketimpangan yang tinggi
antar Desa;
2) Beberapa daerah menyampaikan usulan perubahan PP 60/2014 agar mengurangi
ketimbangan yang tinggi antar desa dengan data sebagai berikut:
1) Kab. Sidoarjo menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa dengan alokasi
terendah Rp38 juta dan tertinggi Rp403,6 juta (1:11);
2) Kab. Kuningan menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa dengan alokasi
terendah Rp51,6 juta dan tertinggi Rp916,9 juta (1:18);
3) Kab. Batang menyampaikan ketimpangan alokasi antar desa dengan alokasi
terendah Rp35 juta dan tertinggi Rp472 juta (1:14);
3) Menyesuaikan dengan visi – misi Presiden dan arah kebijakan Kabinet Kerja 2014-
2019, bahwa alokasi Dana Desa agar dapat segera memenuhi target 10% dari dan
diluar transfer ke daerah serta alokasi minimal Rp 1 M per desa.
8

9. PROSES REVISI PP 60/2014 MENJADI PP 22/2015
Kesepakatan Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam
Pembahasan Perubahan APBN 2015 terkait Dana Desa:
1) Dana Desa dalam APBN-P TA 2015 ditetapkan sebesar Rp20.766,2 miliar, atau naik
Rp11.700,0 miliar dibandingkan dengan pagu APBN 2015 sebesar Rp9.066,2
miliar.
2) Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa akan dialokasikan kepada
kabupaten/kota dan disalurkan melalui mekanisme transfer dari Rekekning Kas
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
3) Berdasarkan Dana Desa per kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung dan
menetapkan Dana Desa setiap desa. Pengalokasian Dana Desa tersebut
berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (IKG) dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
4) Untuk menghindari kesenjangan yang relatif besar terhadap Dana Desa yang akan
diterima oleh setiap desa, pengalokasian Dana Desa perlu dilakukan dengan
menggunakan alokasi yang dibagi secara merata keseluruh desa (alokasi dasar)
dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka
kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (formula based).
9

10. ARAH DAN POKOK-POKOK REVISI PP 60/2014
MENJADI PP 22/2015
ARAH PERUBAHAN:
1) Mewujudkan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih merata dengan tetap memperhatikan
unsur keadilan seperti dicerminkan pada berbagai variabel yang telah diatur dalam UU Desa
(jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis).
2) Memperjelas roadmap pemenuhan Dana Desa sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer ke
Daerah.
POKOK-POKOK PERUBAHAN:
1. Penyesuaian pagu Dana Desa melalui perubahan APBN (sepanjang belum memenuhi 10% dana
transfer ke daerah)  Pasal 10
2. Penyempurnaan pengalokasian Dana Desa ke setiap kab./kota melalui penerapan “Alokasi Dasar”
yang berbasis jumlah desa.  Pasal 11
3. Penyempurnaan pengalokasian Dana Desa ke setiap Desa melalui bagi rata dan penggunaan
formula dalam % tertentu.  Pasal 12
4. Percepatan penyaluran Tahap III (sesuai hasil kesepakatan Panja APBN).  Pasal 16
5. Perbaikan data:
Data yang digunakan untuk menghitung alokasi Dana Desa adalah data jumlah penduduk
desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa agar mencerminkan kondisi real desa.
6. Perbaikan sumber data:
Data sumber yang digunakan untuk perhitungan alokasi ditingkat Pusat dan Kabupaten/Kota
berasal dari BPS dan Kementerian terkait.
10

11. PERBEDAAN HASIL PERHITUNGAN DANA DESA
ANTARA PP 60/2014 DAN PP 22/2015
11
Berdasarkan pagu APBN 2015 sebesar Rp9,066 Triliun, alokasi Dana Desa yang dihitung
murni berdasarkan Formula Base diperoleh hasil:
o rata-rata Dana Desa setiap desa Rp124,29 juta :
o alokasi terendah Rp41,26 juta,
o alokasi tertinggi Rp287,46 juta.,
o rasionya 1 : 6,9
Berdasarkan pagu RAPBNP 2016 sebesar Rp20.766,2 Triliun, alokasi dana
desa yang dihitung dengan menggunakan:
1. Murni Formula Base diperoleh hasil:
o rata-rata Dana Desa setiap desa Rp280,27 juta :
o alokasi terendah Rp96,50 juta,
o alokasi tertinggi Rp693,31 juta.,
o rasionya 1 : 7,2
2. Alokasi Dasar dan Formula Base diperoleh hasil:
 90% pagu dana dibagi secara merata,
 10 % pagu dana dibagi berdasarkan jumlah penduduk (bobot 25%), angka
kemiskinan (bobot 35%), luas wilayah (bobot 10%), dan tingkat kesulitan
geografis (bobot 30%)
Diperoleh hasil:
o rata-rata Dana Desa setiap desa sebesar Rp280,51 juta:
o alokasi terendah Rp254,47 juta,
o alokasi tertinggi Rp1.121,04 juta
o rasionya 1 : 4,4

12. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
1. Anggaran dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan
berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis secara merata dan berkeadilan.
2. Dana Desa dianggarkan dalam APBN dan dialokasikan dengan dua
tahap, yaitu:
a. Alokasi dari APBN ke APBD Kab/Kota (alokasi ditetapkan
dalam perpres rincian APBN);
b. Alokasi dari APBD Kab/Kota ke APB Desa (alokasi ditetapkan
dalam peraturan Kepala Daerah).
3. Dana Desa yang telah dialokasikan disalurkan dengan mekanisme
transfer:
a. Dari rekening kas negara ke rekening kas umum Kab/Kota;
b. Dari rekening kas umum Kab/Kota ke rekening Desa.
12

13. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan.
2. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai
dengan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya,
yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, yang
untuk tahun 2015 ditetapkan melalui Permendesa No. 5
Tahun 2015;
3. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak
termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan
untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;
4. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas
harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota;
5. Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota
dapat melakukan pendampingan pelaksanaan Dana Desa.
13

14. PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA
1. Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan
diurus oleh Desa.
2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja
Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
14

15. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DESA
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan
untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan, melalui:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud untuk mendukung
target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
a. Mendukung kedaulatan pangan;
b. Mendukung kedaulatan energi;
c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
d. Mendukung pariwisata dan industri.
15

16. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud didasarkan atas kondisi dan
potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap
tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran budidaya perikanan; dan
i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas kondisi
dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap
tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
b. Komoditas tambang batuan
c. Rumput laut;
d. Hutan milik Desa; dan
e. Pengelolaan sampah.
Lanjutan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DESA
16

17. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mencakup :
a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan
bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
Hutan Kemasyarakatan; dan
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
2. Kelompok Perempuan;
3. Kelompok Tani;
4. Kelompok Masyarakat Miskin;
5. Kelompok Nelayan;
6. Kelompok Pengrajin;
7. Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
8. Kelompok Pemuda; dan
9. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.17

18. 1. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
2. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:
a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun
anggaran berjalan; dan
b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.
3. Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan
tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling
lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
4. Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan
penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap tahun.
18
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA DESA

19. PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN 2015
1. Agar Dana Desa dapat disalurkan tepat waktu (Tahap I: April 2015), maka:
a. Penyaluran dari RKUN ke RKUD diperlukan:
i. Perda tentang APBD yang didalamnya memuat Dana Desa yang
bersumber dari APBN;
ii. Peraturan Kepala Daerah (Perbup atau Perwali) tentang pembagian
Dana Desa untuk setiap desa di wilayah Kabupaten atau Kota yang
bersangkutan.
b. Penyaluran dari RKUD ke rekening desa harus dipenuhi persyaratan:
• Perdes tentang APBDesa.
2. Diperlukan Capacity building dan tenaga pendamping yang cukup banyak untuk
mendukung pelaksanaan good governance dalam pengelolaan keuangan dan
pembangunan desa.
3. Aparatur Desa (Kepala Desa/aparat desa) harus mempersiapkan diri dalam
pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan tidak
menambah jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan
ketidakefisienan penggunaan Dana Desa.
19

20. YANG PERLU DIMONITOR:
1. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
2. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
3. laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
YANG PERLU DIEVALUASI:
1. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh
kabupaten/kota
2. realisasi penggunaan Dana Desa.
HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN:
1. Akuntabilitas penggunaan Dana Desa tergantung pada Pemerintahan Desa dan
merupakan subjek audit BPK
2. Pengawasan dilakukan disetiap level pemerintahan sesuai dengan
kewenangan.
3. Masyarakat dapat juga melakukan pengawasan jika terjadi penyalahgunaan
atas Dana Desa dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum.
4. Monitoring dan pengawasan penggunaan dana Desa utamanya dilaksanakan
oleh Pemda. 20
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN
DANA DESA

21. 21
ALUR PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH
DESA
Realisasi
Penggunaan
1
Realisasi
Penyaluran
2
Realisasi
Penyaluran dan
Konsolidasi
Penggunaan
4
Konsolidasi
Realisasi
Penggunaan
3
PELAPORAN
JENIS
LAPORAN
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSI
Desa ke
kab/kota
Semester I
Semester II
Minggu IV bulan Juli TA berjalan
Minggu IV bulan Januari TA
berikutnya
Dalam hal laporan
tidak/terlambat disampaikan,
maka Kepala Daerah/ Menteri
Keuangan dapat menunda
penyaluran s.d. diterimanya
laporan tersebut.
Kab/kota ke
Pusat
Tahunan
Minggu ke IV bulan Maret TA
berjalan

22. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIC KETERANGAN
• Menganggarkan Dana Desa dalam APBN Kemenkeu Telah dianggarkan dalam APBNP 2015
sebesar Rp20.766,2 T
• Menetapkan rincian Dana Desa setiap
kabupaten/kota melalui Perpres
Lampiran Rincian APBN 2015, dalam
Perpres No. 36 Tahun 2015
• Menyalurkan Dana Desa ke kab./kota Tahap I April 2015
• Menetapkan pedoman umum dan prioritas
penggunaan Dana Desa
Kemendes Permendesa No. 5 Tahun 2015
• Pendampingan Telah dianggarkan dalam APBNP 2015
sebesar Rp2,1 T
• Capacity Building bagi aparat Desa Kemendagri Telah dianggarkan dalam APBNP 2015
sebesar Rp1,4 T
• Penyusunan paket kebijakan pelaksanaan Dana
Desa
Kemenkeu,
Kemendagri,
Kemendes
• Permendagri No. 111, 112, 113, 114
Tahun 2014
• Permendes No.1,2,3,4,5 Tahun 2015
• Monitoring, evaluasi, dan pengenaan sanksi • PP 60/2014 jo. PP 22/2015 dan
Permenkeu 93/2015
22
PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA
(PEMERINTAH PUSAT)

23. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN
• Menganggarkan Dana Desa dalam APBD Penganggaran didasarkan pada
Perpres rincian Dana Desa
• Membuat perbup/perwali mengenai pembagian Dana
Desa ke setiap Desa
• Perbup/perwali menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap pertama;
• Sampai sekarang baru 3 kabupaten
yang telah menyampaikan perbup.
• Menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKU Desa sesuai
ketentuan
Penyaluran Dana Desa dilakukan
paling lambat 7 hari setelah diterima
di RKUD.
• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi
penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa
Laporan tahunan disampaikan paling
lambat akhir Maret tahun anggaran
berikutnya.
• Pendampingan
23
PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA
(PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA)

24. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN
• Menyusun APB Desa APB Desa menjadi syarat
penyaluran Dana Desa tahap I dari
RKUD ke RKU Desa
• Menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa Sesuai dengan besaran alokasi
dalam perbup/perwali
• Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan Dana desa diprioritaskan untuk
mendanai kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat
• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa ke kab./kota
Laporan bersifat semesteran
24
PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA
(PEMERINTAH DESA)

25. 1) Filosofi dasar dari Dana Desa adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
dan pemerataan pembangunan desa, melalui peningkatan pelayanan publik di
desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, serta
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
2) Pemanfaatan Dana Desa harus sensitif terhadap ketersediaan infrastruktur di
Desa, guna mengurangi ketimpangan penyediaan infrastruktur pelayanan publik
antar desa sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih
memadai dan merata.
3) Dana Desa sebagai bagian dari APBN harus dikelola berdasarkan good
governance yang didukung dengan transparansi dan akuntabilitas.
4) Dengan adanya Dana Desa dan 6 Sumber Pendapatan Desa lainnya, maka
urusan yang menjadi kewenangan desa akan didanai dari APBDes, sehingga
perlu dilakukan sinkronisasi antara kegiatan yang didanai APBDes dengan
kegiatan yang didanai APBD Prov/Kab/Kota agar terjadi optimalisasi anggaran.
5) Dengan tidak adanya masa transisi pelaksanaan UU Desa, maka diperlukan
kecepatan dalam menyiapkan SDM di level Kabupaten/Kota dan Desa untuk
mengelola keuangan desa dan pembangunan desa, melalui pelatihan,
pendampingan dan supervisi dari berbagai pihak. 25
KESIMPULAN

26. KEMAJUAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP
PERTAMA PER WILAYAH (STATUS 15 MEI 2015)

27. REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP
PERTAMA PER WILAYAH (STATUS 15 MEI 2015)

28. Penyaluran Dana Desa
PerTanggal 22 Mei Tahun 2015
Total Dana Desa Rp. 20.766.200.000.000
234 Kabupaten/Kota yang
sudah ada peraturan
Bupati/Walikota dengan
jumlah dana
Rp.4.408.087.718.800,-
200 Kabupaten/Kota
yang belum ada
peraturan Bupati/
Walikota
KONDISI TERKINI PENYALURAN DANA DESA TAHAP
PERTAMA PER WILAYAH (STATUS 22 MEI 2015)

29. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
29