Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BAB IV

277 views

Published on

LPPD 2014

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BAB IV

  1. 1. 206 BAB IV TUGAS PEMBANTUAN Selama tahun 2014, penyelenggaran pemerintahan daerah juga meliputi pelaksanaan tugas-tugas pembantuan, baik penugasan yang diterima dari Pemerintah Pusat, maupun penugasan yang diterima dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima meliputi bidang Kesehatan, pendidikan, sosial. 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah A. Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47723);  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang pedoman Pembentukan BPBD;  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB;  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 9 Tahun 2008 tentang prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010- 2014;
  2. 2. 207  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;  Peraturan Kepala Badan Nasinonal Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;  Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang pedoman pusat pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP PB);  Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga; B. Instansi Pemberi Tugas Bantuan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP PB) merupakan sarana yang disiapkan sedemikian rupa dimaksudkan untuk membantu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) ditingkat Pusat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga pada Proses pengambilan keputusan dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan PB tahap pada Pra Bencana, saat bencana , Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. C. Program, Kegiatan dan realisasi yang telah dilaksanakan yaitu : PROGRAM KEGIATAN REALISASI 1. Peningkatan Implementasi kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah diperbuat Penerapan mekanisme evaluasi prosedur operasi darurat bencana untuk efektifitas pelaksanaan operasi Pengadaan Ruang pusat pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) 2. Peningkatan Kapasitas Sarana dan prasarana Kelembagaan untuk Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan Pengadaan Sirene Tsunami 7 Unit di kelurahan dan 1 unit alat pengendali sirene
  3. 3. 208 Penanggulangan Bencana tsunami di kantor BPBD Kota Sibolga D. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan PROGRAM KEGIATAN SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN 1. Peningkatan Implementasi kerangka Hokum penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah diperbuat Penerapan mekanisme evaluasi prosedur operasi darurat bencana untuk efektifitas pelaksanaan operasi BNBP Rp. 264.671.000 2. Peningkatan Kapasitas Sarana dan prasarana Kelembagaan untuk Penanggulangan Bencana Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan BNPB Rp. 911.400.000 2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 1) Dasar Hukum a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN TA 2011 dan perubahannya d. DIPA No. 1235/003-05.1.01/02/2013 Tanggal 20 Desember 2012 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Adapun pemberi tugas pembantuan PNMP-MP Kota Sibolga adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum. 3) Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : a. Program Perumahan dan Fasilitasi Umum berupa Pemberdayaan Komunitas Permukiman
  4. 4. 209 b. Program Pengendalian Percepatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Mandiri di Perkotaan (PNPM-Mandiri) TA 2013 4) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. No Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian (%) 1 2 3 4 5 1 2 Program Perumahan dan Fasilitasi Umum berupa Pemberdayaan Komunitas Permukiman (APBN 60% + APBD 40%) dan Program Pengendalian Percepatan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Mandiri di Perkotaan (PNPM- Mandiri) TA 2013 3.185.000.000 503.750.000 3.185.000.000 503.750.000 100% 100% 5) Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan Pelaksanaan Program Perumahan dan Fasilitasi Umum Berupa Pemberdayaan Komunitas Permukiman (APBN 60% + APBD 40%) bersumber dari Dana APBN Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp. 1.230.000.000 dan dapat terealisasi 100% Sementara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Mandiri di Perkotaan (PNPM-Mandiri) TA 2012
  5. 5. 210 3. Dinas Pendidikan 1) Dasar Hukum 1) Bidang Pendidikan Dasar : a. Permendikbud RI Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 b. Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Miskin Tahun Anggaran 2014 2) Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 100 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Pengguna Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/Pmk.07/2013 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 c. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor : 702/D/Kep/Kp/2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 1006/D/Kp/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 3) Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal : a. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Tahun 2014 b. Petunjuk Teknis Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Tahun 2014 c. Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Tahun 2014 d. Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus PAUD Tahun 2014 e. Petunjuk Teknis Bantuan Organisasi Mitra PAUD Tahun 2014 4) Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan : a. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496) c. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru d. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan profesor
  6. 6. 211 e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 05 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dlam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru i. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Insentif Gubernur Guru Tahun 2014 j. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Fungsional Guru Tahun 2014 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 1) Bidang Pendidikan Dasar : a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2) Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi : a. Istansi Pemberian Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 3) Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal : a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014 4) Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan : a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 3) Realisasi Program dan Kegiatan 1. Bidang Pendidikan Dasar : 1.1. DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP 1.2. Penyediaan Bantuan Beasiswa (Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara) 2. Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi : 2.1. Program kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan menengah (dak) tahun 2014, anggaran yang diberikan untuk kegiatan ini adalah sebesar rp.6.915.012.950,-. Hasil yang
  7. 7. 212 dicapai dari kegiatan ini dalah peningkatan mutu pendidikan menengah dan perbaikan sarana dan prasaran sekolah SMA dan SMK Kota Sibolga. 3. Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal : 3.1. Bantuan Operasional PAUD (BOP) 3.2. Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE 3.3. Bantuan Penguatan Lembaga PAUD 3.4. Bantuan Pembinaan Gugus PAUD 3.5. Bantuan Organisasi Mitra PAUD 4. Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan : 4.1. Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS 4.2. Tunjangan Fungsional Guru bagi guru Non PNS 4.3. Tunjangan Kualifikasi S1 bagi Guru PNS dan Non PNS 4.4. Tambahan Penghasilan Guru 4.5. Bantuan Insentif Gubernur 4) Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1. Bidang Pendidikan Dasar : 1.1.Sumber Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar yang bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai pagu sebesar Rp. 7.765.666.000,- Jumlah anggaran yang digunakan sesuai dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 5.877.679.695,- 1.2.Sumber Dana Penyediaan Bantuan beasiswa yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 150.000.000,- Jumlah Dana disalurkan masing-masing sebesar Rp. 77.400.000,- untuk siswa SD/MI; sebesar Rp. 33.600.000 untuk siswa SMP/MTs; dan sebesar Rp. 39.000.000 untuk siswa SMA/MA/SMK. Besaran per siswa adalah : Rp. 360.000,- per siswa SD/MI; Rp. 560.000,- per siswa SMP/MTs; dan Rp. 780.000 per siswa SMA/MA/SMK 2. Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi : 2.1.Dinas Pendidikan Kota Sibolga memperolah anggaran yang bersumber dari APBN pada DPPA Dinas Pendidikan Kota Sibolga sebesar Rp. 6.915.012.950,- 3. Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal :
  8. 8. 213 3.1.Sumber Dana dari APBN Bantuan Operasional PAUD (BOP) jumlah 15 lembaga sebesar Rp. 7.200.000,-, jumlah 18 lembaga sebesar Rp. 6.000.000,- dan Jumlah 18 lembaga sebesar Rp. 4.000.000,- 3.2.Sumber Dana dari APBN Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) jumlah 2 lembaga sebesar Rp. 10.000.000,- 3.3.Sumber Dana dari APBN Bantuan Penguatan Lembaga PAUD jumlah 1 lembaga sebesar Rp. 25.000.000,- 3.4.Sumber Dana dari APBN Bantuan Pembinaan Gugus PAUD jumlah 3 Gugus sebesar Rp. 8.000.000,- 3.5.Sumber Dana dari APBN Bantuan Organisasi Mitra PAUD jumlah 1 Lembaga sebesar Rp. 20.000.000,- 4. Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan : 4.1.Sumber Dana Tunjangan Profesi Guru PNS yang bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI disalurkan melalui transfer daerah ke rekening masing masing guru. 4.2.Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNS yang dterima sebesar gaji pokok per bulan. 4.3.Sumber Dana Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (APBN Pusat) disalurkan melalui transfer Pusat melalui rekening masing masing guru. 4.4.Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang dterima bagi guru Non PNS bagi guru sebesar Rp 1.500.000 per bulan. 4.5.Sumber Dana Tunjangan Fungsional bagi Guru Non PNS yang bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (APBN Pusat) disalurkan melalui transfer Pusat melalui rekening masing masing guru. 4.6.Jumlah Dana Tunjangan Fungsional bagi Guru Non PNS yang dterima sebesar Rp. 300.000 per bulan. 4.7.Sumber Dana Tunjangan Kualifikasi S1 bagi Guru PNS dan Non PNS yang bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (APBN Pusat) disalurkan melalui transfer Pusat yang ditransfer melalui rekening masing masing guru. 4.8.Jumlah Dana Tunjangan Kualifikasi bagi Guru PNS dan Non PNS yang dterima sebesar Rp. 3.500.000 per tahun. 4.9.Sumber Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS yang belum disertifikasi yang bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
  9. 9. 214 4.10. Jumlah Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS yang belum disertifikasi dan dterima sebesar Rp. 250.000 per bulan. 4.11. Sumber Dana Bantuan Insentif Gubernur bagi Guru PNS dan Non PNS berasal dari DIPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditransfer melalui rekening masing masing guru. 4.12. Jumlah Dana Bantuan Insentif Gubernur bagi Guru PNS dan Non PNS yang dterima sebesar Rp. 60.000 per bulan. 4. Dinas Kesehatan 1) Dasar Hukum  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2556/Menkes/PER/XIII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan  Dasar hukum pelaksanaan dana Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dan Revisi Nomor 101 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian di tuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Sibolga. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bina Gizi dan KIA, dimana dana ini dituangkan dalam bentuk Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).  APBD Pemerintah Kota Sibolga melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah
  10. 10. 215 badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional 3) Realisasi Program dan Kegiatan  Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 434.000.000,- dengan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 428.523.000 (98,74%).  Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan BPJS Kota Sibolga Pelaksanaan program ini dilaksanakan dalam 2 tahap pada bulan Januari-April 2014 kemudian pada bulan Mei – Desember dengan rincian anggaran sebagai berikut: a) Penggunaan anggaran pada bulan Januari - April 2014 Pelaksanaan anggaran kegiatan ini mengacu pada Peraturan Walikota Sibolga Nomor. 440/04/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan di Kota Sibolga, dengan anggaran sebesar Rp. 967.614.000,- dengan Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 967.614.000,- (100%). Adapun ketentuan penggunaan anggaran ini yaitu: a. 60% dari anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Jasa Pelayanan yaitu sebesar Rp. 580.568.400,- b. 15% dari anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Pembelian Obat yaitu sebesar Rp. 145.142.100,- c. 15% dari Anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Belanja Bahan Habis Pakai dan Obat yang tidak terdapat dalam persediaan yaitu sebesar Rp. 145.142.100,- d. 5% dari Jasa Sarana disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp. 48.380.700,- b) Penggunaan anggaran pada bulan Mei - Desember 2014 Pelaksanaan anggaran kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I milik Pemerintah Daerah serta Keputusan Walikota Sibolga Nomor. 440/200/Tahun 2014 tentang alokasi dana kapitasi jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kota Sibolga. Anggaran sebesar Rp.
  11. 11. 216 2.662.035.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.100.248.000,- (78,89%) dan sisa anggaran 561.786.950 (21,11%). Adapun ketentuan penggunaan anggaran ini yaitu:  70% dari anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Jasa Pelayanan yaitu sebesar Rp. 1.470.173.600,-  30% dari anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Pembelian Obat yaitu sebesar Rp. 630.074.400,- 5. SEKRETARIAT DAERAH 1) Dasar Hukum Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara selaku kuasa pengguna Anggaran No. 910/3818/Sekr/IV/2014 Tentang pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu kegiatan APBN dana dekosentrasi di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. 2) Instansi Pemberi Bantuan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara 3) Program, Kegiatan dan Realisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan yaitu kegiatan Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar. Anggaran yang diberikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.450.000,- (Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang terealisasi Rp. 49.150.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbentuknya Kelompok Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di empat (4) Kecamatan untuk mendukung program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Kota Sibolga.

×