Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Himbauan Netralitas PNS, anggota Polri, TNI, pegawai BUMN, BUMD

667 views

Published on

Undang - Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Himbauan Netralitas PNS, anggota Polri, TNI, pegawai BUMN, BUMD

  1. 1. ,tltiellru 1 l”. ~ oil »IMQ WALIKOTA SIBOLGA Sibolga, Ia Aéurwr 2015 Nomor : 00/ [E91 /2015 Kepada: Sifat t Penting Yth. .. ... . ... ... ... ... ... ... .. Lampiran 1 - . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . Perihal : Himbauan di - « . Sibolga Sehubungan dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor : 54/001/PANWAS-SBG/ VIl/ QOIS tanggal 2 Juli 2015 perihal Himbauan Netraliws PNS, Anggota Poln', Anggota TNI, Pejabat dan Pegawai BUMN/ BUMD pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 dan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (lengan ini dihimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil {PNS} di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga agar : l. 'Tidak terlibat dalam kegiatan politik Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 'Tahun 2015. 2. Tidak Inenggunakaxl fasilitas dan anggaran Pemerintah untuk kepentingan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 'rahim 2015. Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Drs, M, SYARFI HUTAURUK, MM Jalan Dr. Sutomo No. 26-40. Sibolga, Kode Pos 21513. Sunatan Utara Telp. (0631) 2000 Fax. (N31) 21143
  2. 2. |svl| 'l'hd ; (9 november 'E019' WALIKOTA SIBOLGA Sibolga, 13 Nopembu' 2015 Nomor : auf 1750/ 'WS KepadaYth. : Sifat z Sdr. Pimpinan SKPD di Lingkungan Lampiran z Pendkn Sibolga Perihal : Penuntasan PPK Terhadap di - NetmlituPHSdahm Sibolga Untuk menjaga netralitas Apan-mn' Sipil Negara (ASN) dalam rangka Pemungutan Suara Serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupan'. serta Walikoh dan Wakil Walikota, yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan akan dimulai pada bulan Desember 2015 sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. l Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. I Tahun 2014, makaberaatna ini tedampirdi Sun! ! MemaiPAN danRB m tinggal os Oktober 2015. Nomor: B/ szsa/ Mmnnnrio/ zons, perihal pokok surat di atas (idm °°PY) lmwk sesuai. penuturan Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. / ~ ~' -P . ALIKOTAS DG& '$3 . - inii; keran SOFIAN. MM Tembusan Yth. z l. Murtad Dalam Negeri; 2. Menteri PANR! ! RI; 3. Gubernur Sumatera Utara; 4. DPRD Kota Sibolga: 5. Kapolres Kota Sibolga; 6. KPU Kota Sibolga; 7. Panwaslu Kota Siliolga; 8. Pertinggal. Ja laa Dr. Sutomo No. 26-11 Sibolga, Kode Pos 22513. Sumatera Utan Telp. (0631) 22000 Fax. (0631) 21143
  3. 3. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA Nomor : BI51$5IM. PANRBJ10!2015 __ - .6n0ldober2015 Lampiran 1 - ` i { Sifat : Segera ~- Hal : Pengawasan PPK Terhadap Netralitas PNS dalam N52- F Plkada Serentak ~ . ' ' . , , ._. __. _'; __%' Kepada Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja 2. Jaksa Agung Republik Indonesia 3. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian 4. Para Sekretaris Jendral Lembaga Negara 5. Para Sekretaris Jendral Lembaga Non Struktural 6. Para Gubemur se-lndonesia 7. Para BupatiNVaiikota se-Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian PusauDaerah di Tempat Diberitahukan dengan hormat bahwa guna menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W`akil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan akan dimulai pada bulan Desember 2015 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kami telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8l2355!M. PANRBIO`7!2015, tertanggal 22 Juli 2015. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen bersama untuk menegakkan netralitas ASN, pada 2 Oktober 2015 Ketua Bawaslu, Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, KASN dan BKN teiah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota. Agar efektivitas pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan optimal, kami menghimbau kepada Pimpinan KementerianlLembaga serta Pemerintah Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kiranya dapat mempertimbangkan untuk tidak mengajukan cuti Kampanye dalam nangka Pilkada Serentak dimaksud, walaupun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Jo. PP No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 dapat diberikan cuti untuk kepentingan
  4. 4. P°>i@$": '*5'-`N-' tersebut. Hal ini perlu dilakukan mengingat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian seharusnya dapat menjaga netralitas dan dapat melakukan pengawasan terhadap netralitas dan penggunaan aset Pemerintah. termasuk penjatuhan hukuman disam- bagi ASN yang melakukan peianggaran sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Tembusan Yth. : , Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Panglima TNI: Kepala Kepolisian Ri; Sekretaris Kabinet; Ketua Badan Pengawas Pemiiu: Ketua Komisi Pemilihan Umum; Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

×