Presentasi PKN Kewarganegaraan

1. Oleh:
Kelompok I
•Devi Risnawati
•Hilmi Salam
•Suneti Alawiyah

2.  Menurut Para Ahli
Daryono
Kewarganegaraan adalah isi pokok yang mencakup hak
dan kewajiban warga Negara.
 Wolhoff
Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa
tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan
yang lainnya karena kesatuan bahasa kehidupan social-
budaya serta kesadaran nasionalnya.

3. Mempunyai 2 Pedoman
1. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
dijumpai dua bentuk asas yaitu, ius soli dan ius
sanguinis.
 Dalam bahasa Latin ius berarti hukum, dalih atau
pedoman, soli berasal dari kata solum yang
berartinegeri, tanah atau daerah
 dan sanguinis yang berarti darah.

4. Mempunyai 2 Pedoman
2. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi
perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan
derajat.
 Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami- isteri ataupun
ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera,
sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat,sehingga perlu adanya
kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar
hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula.
 Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan
tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masingp ihak.
Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka
belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini dapat menghindari terjadinya
penyeludupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas
persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan

5.  Ius sanguinis
 Ius sanguinis atau jus sanguinis (bahasa latin untuk "hak untuk
darah") adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang
(individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu
biologisnya. Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang
menerapkan asas ini, seperti negara-negara di Eropa dan Asia
Timur.
 Ius soli
 Ius soli atau jus soli (bahasa latin untuk "hak untuk wilayah")
adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh
bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu
negara. Dia berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah).

6. 1. Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan
kewarganegaraan seseorang, prinsip ini berlaku diantaranya di
Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia.
2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)
Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan
kewarganegaraan,prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, Perancis,
dan Indonesia, terkecuali di Jepang.
3. Unsur Pewarganegaraan ( Naturalisasi)
Syarat-syarat atau prosedur pewarganegaraan disesuaikan menurut
kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-
masing.

7.  Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan
berkeadaban, maka setiap warga negara yang disebut sebagai
demokrat,yakni antara lain sebagai berikut:
1. Rasa hormat dan tanggung jawab
2. Bersikap kritis
3. Membuka diskusi dan dialog
4. bersikap terbuka
5. Rasional
6. Adil
7. Jujur

8. Hak Dan Kewajiban Warga
Negara
 Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini,
orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah
 setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
 anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
 anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu
warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
 anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah
yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
 anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

9. Hak Dan Kewajiban Warga
Negara
 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui
oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
 anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
 anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
 anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui
keberadaannya
 anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu
WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
 anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

10. Diakui sebagai WNI bagi:
 anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum
berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh
ayahnya yang berkewarganegaraan asing
 anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat
secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan
pengadilan
 anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,
berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah
atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
 anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat
anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai
anak oleh WNI.

11. Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh
bagi seseorang yang termasuk dalam
situasi sebagai berikut
 Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,
berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik
Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh
kewarganegaraan Indonesia
 Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun
yang diangkat anak secara sah menurut penetapan
pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

12. Orang - orang Tanpa
Kewarganegaraan
 Keadaan tanpa kewarganegaraan dialami oleh orang –
orang dibawah ini:
 Etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen
untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia,
karena status kewarganegaraannya tercatat secara salah
dalam dokumen registrasi sipil mereka dan mereka
yang tidak dikenal sebagai warga negara Cina maupun
Indonesia.
 Etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen
untuk membuktikan kewarganegaraan mereka.mereka
atau status kewarganegaraan mereka tercatat secara
salah dalam dokumen registrasi sipil