Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan antar daerah, khususnya melalui program pembangunan daerah tertinggal. Strategi yang diusung antara lain meningkatkan perekonomian lokal, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.

1. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh :
Dr. Ir. H. M. NURDIN, MT
Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Workshop dan Studi Implementasi ”Penguatan Regional Management Dalam
Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal” dalam rangka Sinergitas Program
Kerjasama Bilateral KPDT, Bappenas dan GIZ – RED (Deutsche Gesellschaft
Internationale Zummernarbeit – Regional Economic Development)
Solo, 7 Oktober 2014 1

2. 2
KESENJANGAN
PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
(DISPARITAS)
JAWA LUAR JAWA
KAWASAN BARAT KAWASAN TIMUR
PERKOTAAN PERDESAAN
DAERAH TERTINGGAL
DAERAH NON TERTINGGAL

3. 2009 2014
122 kab
199 kab
70 kab
Keluar
DOB 34
183 kab
target
keluar
2004
199-50+ 34
75 kab
2019
DOB 9
Keluar
50 kab
183-70+ 9
47 kab
122-75
3

4. PERBANDINGAN PERGESERAN PENDUDUK
DESA & KOTA
4
90
80
70
60
50
40
30
20
10
DESA
70
60
50
40
30
20
10
KOTA
• Terjadi pergeseran penduduk dari Desa ke Kota (Urbanisasi)
• Mengakibatkan Deformasi Struktural dan “Premature Urbanization”
• Perlu dicegah / dieliminer dengan membangun perdesaan
• Mengubah paradigma “Infrastructure follow People” menjadi “People follow
Infrastructure”
Eksisting 2012 =48%
Eksisting 2012=52%
0
1970 1980 1990 1995 2002 2005 2010 2015 2020 2025
0
1970 1980 1990 1995 2002 2005 2010 2015 2020 2025

5. 5
Masalah dan
Tantangan
dalam RPJPN
2005-2025
Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal
masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial,
ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh
karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah
tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang
besar dari pemerintah
Arah
Kebijakan
dalam RPJPN
2005-2025
Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis
dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah
tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah
pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas
wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan
keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya yang
dilakukan antara lain melalui:
 pengembangan produk unggulan daerah,
 mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan
kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di
daerah

6. 6
RPJMN 2010-2014 RANCANGAN RPJMN 2015-2019
1. Pengelolaan potensi sumber daya lokal
dalam pengembangan perekonomian
daerah tertinggal masih belum optimal.
2. Kualitas sumber daya manusia dan
tingkat kesejahteraan masyarakat
daerah tertinggal masih rendah.
3. Koordinasi antarpelaku pembangunan di
daerah tertinggal masih lemah.
4. Tindakan afirmatif kepada daerah
tertinggal belum optimal.
5. Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap
pusat-pusat pertumbuhan wilayah
masih rendah.
6. Sarana dan prasarana pendukung
ekonomi lainnya masih terbatas, yang
meliputi energi listrik, telekomunikasi,
irigasi dan air bersih.
1.Masih lemahnya koordinasi antar pelaku
pembangunan untuk dan di daerah tertinggal.
2. Adanya regulasi yang tidak memihak terhadap
percepatan pembangunan daerah tertinggal.
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya
lokal dalam pengembangan perekonomian daerah
tertinggal.
4.Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan
tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal.
5.Belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah
tertinggal.
6. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap
pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
7.Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana
publik di daerah tertinggal (Sarpras DT)
8.Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan
pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal

7. 7
RPJMN 2010-2014 RANCANGAN RPJMN 2015-2019
Kebijakan Pembangunan Daerah
Tertinggal:
Meningkatkan pengembangan
perekonomian daerah dan kualitas
sumberdaya manusia yang didukung
oleh kelembagaan dan ketersediaan
infrastruktur perekonomian dan
pelayanan dasar sehingga daerah
tertinggal dapat tumbuh dan
berkembang secara lebih cepat guna
dapat mengatasi ketertinggalan
pembangunannya dari daerah lain
yang sudah relatif lebih maju.
Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal:
Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal diprioritaskan untuk:
• pemenuhan kebutuhan pelayanan
publik dan ;
• mengoptimalkan pengembangan
perekonomian masyarakat secara
terpadu

8. 8
RPJMN 2010-2014 RANCANGAN RPJMN 2015-2019
1. Terentaskannya Minimal 50 Kabupaten
Daerah Tertinggal;
2. Meningkat rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal menjadi
7,10 persen pada tahun 2014;
3. Berkurangnya persentase penduduk
miskin di daerah tertinggal pada tahun
menjadi 14,20 persen pada tahun 2014;
dan
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya
manusia di daerah tertinggal yang
ditunjukkan oleh peningkatan indeks
pembangunan manusia (IPM) menjadi
72,20 pada tahun 2014
1. Terentaskannya Minimal 75 Kabupaten
Daerah Tertinggal;
2. Meningkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal menjadi 7,35 persen pada
tahun 2019;
3. Berkurangnya persentase penduduk miskin di
daerah tertinggal menjadi 12,50 persen pada
tahun 2019; dan
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh
peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM) menjadi 71,50 pada tahun 2019.

9. 9
RPJMN 2010-2014 RANCANGAN RPJMN 2015-2019
Strategi:
a) Pengembangan ekonomi lokal di
daerah tertinggal;
b) Penguatan kelembagaan
masyarakat dan pemerintah
daerah dalam pengelolaan
sumberdaya lokal di daerah
tertinggal;
c) Peningkatan pelayanan kesehatan
yang berkualitas dan terjangkau
di daerah tertinggal;
d) Peningkatan pelayanan
pendidikan yang berkualitas di
daerah tertinggal;
e) Peningkatan sarana dan
prasarana infrastruktur daerah
tertinggal serta peningkatan
aksesibilitas daerah tertinggal
dengan pusat-pusat
pertumbuhan.
Strategi:
(a) Penguatan koordinasi lintas sektor di Pusat dan Daerah, dan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui penyusunan regulasi dan penyusunan
instrumen untuk dapat mengarahkan sektor dalam mengintervensi daerah tertinggal
(misal : roadmap/rencana aksi pembangunan daerah tertinggal)
(b) Penyempurnaan peraturan-peraturan yang kurang harmonis dengan pembangunan
daerah tertinggal, misalnya UU Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, UU Jalan,
UU Sumber Daya Air dll.
(c) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar di
Daerah Tertinggal (Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih, Jalan, Listrik dan
Telekomunikasi);
(d) pengembangan kegiatan produksi yang menghasilkan produk yang cepat dapat
diperdagangkan berbasis komoditi unggulan Kabupaten;
(e) Penyediaan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi lokal;
(f) Pemberian insentif bagi pelaku usaha guna meningkatkan iklim investasi dan
mendorong perekonomian di daerah tertinggal
(g) Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana
transportasi di daerah tertinggal dan yang menghubungkan daerah tertinggal dan
daerah maju sebagai pusat pemasaran;
(h) Pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
(i) Memperbanyak pengembangan pendidikan keterampilan
(j) Pengembangan pendidikan aparatur untuk peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah

10. 10
Arahan RPJPN: Keberpihakan
pemerintah ditingkatkan
untuk mengembangkan
wilayah-wilayah tertinggal
dan terpencil sehingga
wilayah-wilayah tersebut
dapat tumbuh dan
berkembang secara lebih
cepat dan dapat mengurangi
ketertinggalan
pembangunannya dengan
daerah lain. Pendekatan
pembangunan yang perlu
dilakukan, selain dengan
pemberdayaan masyarakat
secara langsung melalui
skema pemberian dana
alokasi khusus.
BUMN &
SWASTA
APBN
APBD
DAERAH
TERTINGGAL
PKBL; CSR;
Dana Kegiatan
Sosial
(yang dihimpun dari
lembaga-2 sosial
(Keagamaan, LSM,
Media, Ormas, dll)
DAU; DAK; DANA
Otsus; APBN-P;
Tugas Pembantuan;
Dana Dekonsentrasi;
Bantuan Sosial;
Jaminan Sosial.

11. 1. Meningkatkan belanja publik yang bermanfaat langsung bagi
masyarakat;
2. Mendorong pengembangan produk unggulan, pusat pertumbuhan,
investasi dan kemitraan dalam upaya peningkatan pertumbuhan
ekonomi;
3. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan/ketrampilan dan kesehatan
dasar/lanjutan masyarakat ;
4. Meningkatkan ketersediaan fasilitasi listrik dan air bersih di daerah
Perbatasan, Pulau Terdepan, Terluar dan Terpencil serta Daerah Rawan
Konflik;
5. Mendorong peningkatan infrastruktur transportasi, kesehatan,
pendidikan, ekonomi, energi, informasi dan telekomunikasi;
6. Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung domestic connectivity di
wilayah Pulau Terpencil Terluar.
11

12. 12