SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
KERJASAMA ANTAR DAERAH (KAD) 
“ PAKUDJEMBARA “ 
( PATI, KUDUS, DEMAK, JEPARA, REMBANG DAN BLORA) 
Workshop Regional Management 
Surakarta, 7 Oktober 2014 
_________________________________________________________
Gambaran Umum 
Kabupaten Demak salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, yang terletak pada koordinat 
6043’26'' - 70 09'43'' Lintang Selatan dan 110027'58'' - 110048' 47'' Bujur Timur. 
Jarak tempuh terjauh dari barat ketimur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km 
,dengan luas wilayah 89,743 Ha, berpenduduk sebanyak 1.079.861 jiwa. 
Perbatasan wilayah Kabupaten Demak : 
- Sebelah Utara : Laut Jawa dan kab. Grobogan; 
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus; 
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; 
- Sebelah Barat : Kota Semarang. 
Jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Demak ke ibu kota/Kabupaten sekitarnya : 
Demak – Semarang = 26 km 
Demak – Kudus = 25 km 
Demak – Jepara = 45 km 
Demak – Purwodadi = 38 km, 
Sedangkan wilayah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan, 243 Desa dan 6 Kelurahan.
Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan 
rajanya Raden Patah, disamping sebagai pusat Pemerintahan 
Demak, sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau 
Jawa, sebagai bukti peninggalan sejarah masih berdiri dengan 
kokoh Masjid Agung Demak dibangun oleh para wali 
(sembilan/Songo) ,yang mempunyai keunikan yaitu salah satu 
tiangnya terbuat dari tatal ( Soko tatal).Dilsamping Masjid Agung 
Demak terdapat makam Raja – Raja / Sultan Demak ( Raden Patah/ 
Sultan Demak I, Raden Patiunus/Sultan Demak ke II, Raden 
Trenggono /Sultan Demak ke III dan Raden Hadiwijaya/Sultan 
Demak ke IV dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu . Hal tersebut 
merupakan Potensi Unggulan Daerah disektor Pariwisata yang 
terus diupayakan peningkatan / pengembangannya dilakukan 
melalui Program KAD.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang menyatakan bahwa masing - masing daerah dapat melakukan 
Kerjasama Antar Daerah dan Tata Cara Kerjasama Daerah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Kebijakan tersebut memberikan arah dan 
kesempatan bagi Daerah untuk mengembangkan semua potensi dan sumber 
daya daerah yang ada . 
Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya lokal , maka Kerjasama Antar 
Daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan, karena dapat 
melengkapi keterbatasaan Sumber daya, mempromosikan potensi daerah, 
mempercepat pencapaian prioritas Pembangunan Daerah, memperluas Jejaring 
dan mendorong peningkatan Investasi serta menyerap tenaga kerja .Disamping 
itu KAD mempunyai manfaat, antara lain : 
1). Berbagi pengalaman dengan daerah lain ,sehingga tidak perlu mengalami 
kesalahan/kegagalan yang terjadi/pernah terjadi didaerah lain; 
2). Saling berbagi keuntungan, pengelolaan bersama potensi daerah akan 
menghasilkan keuntungan dan manfaat yang dapat dirasakan bersama-sama ; 
3). Dapat bersama - sama menanggung biaya secara Proporsional dan tidak ada 
daerah yang terbebani; 
4). Dapat membuat program dan kegiatan bersama dan dijalannkan masing-masing 
daerah, sesuai proporsi dan kemampuan masing - masing;
Mengingat betapa penting dan besarnya manfaat Kerjasama Antar Daerah, 
maka Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan kegiatan yang 
bentuknya Kerjasama Antar Daerah, seperti KEDUNGSEPUR (Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang ( Ungaran) , Kota Semarang, Kota 
Salatiga dan Kabupaten Grobogan ( Purwodadi). 
Demikian halnya KAD dilakukan oleh Daerah/Kabupaten lain dengan tujuan 
untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara effektif dan 
Efisien guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya 
masing- masing, diantaranya : 
SUBOSUKOWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Kabupaten Klaten). 
BARLINGMASCAKEP ( Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap 
dan Kabupaten Kebumen ) ; 
RAKUTIBANGLOR (Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang & Kabupaten Blora); 
PAKUDJEMBARA ( Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Jepara , Rembang dan Blora ).
PAKUDJEMBARA adalah Akronim dari Pati, Kudus, 
Demak, Jepara , Rembang dan Blora. Nama 
tersebut tercetus secara aklamasi pada saat 
Workshop Pengembangan Industri Pariwisata oleh 
FEDEP Pati, FEDEP Kudus, FEDEP Jepara, FEDEP 
Rembang dan FEDEP Blora di Colo Kudus pada 
tahun 2009. 
Secara Spesifik dapat diartikan sebagai Platform 
Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah dan 
diakhir perkembangannya difokuskan pada 
Pengembangan Pariwisata .
KAD PAKUDJEMBARA 
FEDEP se Eks Karesidenan Pati sudah lama mempunyai agenda rutin berupa 
Rapat Koordinasi/ Workshop/Diskusi setiap 3 ( tiga ) bulan sekali dengan tempat 
pertemuan secara bergiliran sesuai urutan Abjad dengan agenda kegiatan yang 
berbeda-beda disesuaikan dengan isue-isue strategis yang sedang berkembang 
pada saat itu. Maksud Rapat Koordinasi/ Workshop/Diskusi tidak lain adalah 
mencari solusi, membuka Jejaring, tukar pengalaman serta merumuskan 
Rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh dalam mengatasi permasalahan 
yang menjadi topik pembicaraan guna Pengembangan Ekonomi Lokal. 
Pada saat Rapat Koordinasi di Colo Kudus ( 2009) muncullah gagasan untuk 
membuat NAMA sebagai pemersatu dalam Forum Komunikasi FEDEP se Eks 
Karesidenan Pati ( Demak ) belum masuk/bergabung. Namun dalam 
perkembangannya nama tersebut telah mengalami beberapa perubahan dari 
PAKUJEMBARA menjadi PAKUJEMBARA PLUS saat mengakomodir bergabungnya 
Kabupaten Demak. Namun dalam perkembangan selanjutnya menjadi 
PAKUDJEMBARA pada pembahasan di BAPPEDA Kabupaten Demak pada awal 
tahun 2010 mulailah lebih terfokus pengembangan Potensi Industri pariwisata, 
khususnya Regional Eks Karesidenan Pati untuk mengembangkan Network dalm 
hal produksi dan fomulasi Kebijakan Antar Daerah, Sosial Capital dan Cor 
Bussiness.
KAD PAKUDJEMBARA 
KAD PAKUDJEMBARA yang selanjutnya difasilitasi dari BAPPEDA Provinsi Jawa 
Tengah dan GIZ-RED, semakin diperlukan dalam rangka Strategi Pengembangan 
Ekonomi Regional yang dilaksanakan secara bersama-sama. Program dan 
kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti : 
• Lokakarya Pengembangan Ekonomi diwilayah PAKUDJEMBARA 
• Penyusunan alat promosi Pariwisata sewilayah PAKUDJEMBARA 
• Pelatihan /Workshop ONLINE TRAVEL GUIDE/Promosi Pariwisata lewat 
Internet 
• FGD dan Tukar Pengalaman Pengembangan Pariwisata diwilayah FEDEP 
Regional “ SUBOSUKOWONOSRATEN dan PAKUDJEMBARA 
Pada Forum Pariwisata SOLORAYA dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 13 
September 2012 , telah disepakati : 
• Pertemuan rutin dan kegiatan / Event bersama 
• Bakorwil Pati sebagai Koodinator Pertemuan rutin 
• Membentuk Forum SKPD yang membidangi Pariwisata, sebagai penggerak 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak 
• Perlu menyusun Dasar / Payung Hukum sebagai landasan penyusunan 
Program/Kegiatan/Anggaran bersama Kabupaten se PAKUDJEMBARA,
KAD PAKUDJEMBARA 
PAKUDJEMBARA lahir sudah siap Program, Kegiatan dan Dana, hasil 
serta terukur, walau belum ada payung / Dasar hukumnya KAD baik 
Kesepakatan Bersama Antar Kepala Daerah( Bupati) maupun Perjanjian 
Kerjasama SKPD yang membidangi ( Kepala yang membidangi 
Pariwisata) . 
Dengan berjalannya waktu pertemuan secara rutin terus dilaksanakan 
dengan agenda sesuai kebutuhan bersama , bertempat di Kabupaten 
secara bergiliran/ bergantian, disamping penyusunan Draf Naskah 
Kesepakatan Bersama dirumuskan/dibahas dengan : 
Narasumber (BAKORWIL, Biro Otda dan Kerjasama, Biro Hukum, 
BAPPEDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah), 
sedangkan pembahas/Utusan Kabupaten (FEDEP,Dinas/Instansi/Bagian 
setda Kabupaten sewilayah PAKUDJEMBARA.
KAD PAKUDJEMBARA 
Khusus pembahasan Draf Naskah Kesepakatan Bersama memerlukan 
pembahasan dan waktu yang panjang + hampir 1 (satu) tahun dan 
Akhirnya penanda tangan Naskah Kesepakatan Bersama Bupati /Kepala 
Daerah se PAKUDJEMBARA tentang Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada 
Tanggal 25 Nopember 2013 bertempat di Gedung Bina Praja Kabupaten 
Demak. 
Disamping pertemuan rutin sesuai Agenda dan kebutuhan bersama 
,maka penyusunan Draf Perjanjian Kerjasama tentang 
Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan sewilayah 
PAKUDJEMBARA terus dilaksanakan pembahasan dan pada waktunya 
yang menanda tangani Kepala SKPD yang membidangi Pariwisata dan 
Kebudayaan yang telah mendapatkan Surat Kuasa dari Bupati masing – 
masing dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan 
penyempurnaan.
KAD PAKUDJEMBARA 
Kegiatan – kegiatan bersama sewilayah PAKUDJEMBARA, 
adalah : 
• Kirap Budaya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Demak ke 
510 
• Penyusunan Profil Pariwisata 
• Strategi Pengembangan Pariwisata (Obyek,Event,Promosi 
Bersama, pengembangan Fasilitas diwilayah 
PAKUDJEMBARA) 
• Gebyar Kartini Award di Rembang 
• Fam Trip ASITA SOLORAYA 
• Bimbingan Teknis Management TIC 
• Bimbingan Teknis Pelaku Jasa/Usaha Pariwisata 
• Pertemuan rutin dan pengenalan Obyek Wisata 
Karimunjawa;
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Evaluasi Implementasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi Implementasi  RPJMN 2010-2014Evaluasi Implementasi  RPJMN 2010-2014
Evaluasi Implementasi RPJMN 2010-2014Dadang Solihin
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)Dadang Solihin
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...Dadang Solihin
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang InklusifPenyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang InklusifTri Widodo W. UTOMO
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanedi sofyan
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Dadang Solihin
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Probolinggo Property
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Dadang Solihin
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 

What's hot (20)

Evaluasi Implementasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi Implementasi  RPJMN 2010-2014Evaluasi Implementasi  RPJMN 2010-2014
Evaluasi Implementasi RPJMN 2010-2014
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang InklusifPenyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitan
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
Sistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataanSistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataan
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 

Viewers also liked

Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKPDT
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaMateri Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaFitri Indra Wardhono
 
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaanKebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaanYandry Abun
 
good governance dalam pengelolaan sampah
good governance dalam pengelolaan sampahgood governance dalam pengelolaan sampah
good governance dalam pengelolaan sampahRustan Amarullah
 
Pola-pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah da...
Pola-pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah da...Pola-pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah da...
Pola-pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah da...F W
 
Bahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiBahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiTedi Harun
 
Jejaring dan Kemitraan
Jejaring dan KemitraanJejaring dan Kemitraan
Jejaring dan KemitraanAfdan Rojabi
 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahKebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pengembangan kemitraan usaha
Pengembangan kemitraan usahaPengembangan kemitraan usaha
Pengembangan kemitraan usahaichy RiyUti
 

Viewers also liked (20)

Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaMateri Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
 
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaan
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaanMemodernkan petani dan pertanian di perdesaan
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaan
 
8.modal sebagai faktor produksi usahatani
8.modal sebagai faktor produksi usahatani8.modal sebagai faktor produksi usahatani
8.modal sebagai faktor produksi usahatani
 
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaanKebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
 
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
 
Pola kemitraan
Pola kemitraanPola kemitraan
Pola kemitraan
 
Kemitraan usaha
Kemitraan usahaKemitraan usaha
Kemitraan usaha
 
Desa kota
Desa kotaDesa kota
Desa kota
 
good governance dalam pengelolaan sampah
good governance dalam pengelolaan sampahgood governance dalam pengelolaan sampah
good governance dalam pengelolaan sampah
 
Pola-pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah da...
Pola-pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah da...Pola-pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah da...
Pola-pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah da...
 
Bahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiBahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasi
 
Jejaring dan Kemitraan
Jejaring dan KemitraanJejaring dan Kemitraan
Jejaring dan Kemitraan
 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahKebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pola kemitraan
Pola kemitraan Pola kemitraan
Pola kemitraan
 
Pengembangan kemitraan usaha
Pengembangan kemitraan usahaPengembangan kemitraan usaha
Pengembangan kemitraan usaha
 

Similar to PAKUDJEMBARA

Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengahKebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengahawan putih
 
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaStudi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaRumba .
 
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018awan putih
 
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)Rachmad Syarif
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Formasi Org
 
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdfPAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdfcecep60
 
Success story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSuccess story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSigit Pramulia
 
Gowes-Onthel Pakai Sepeda Bareng-Bareng (PSBB)
Gowes-Onthel Pakai Sepeda Bareng-Bareng (PSBB)Gowes-Onthel Pakai Sepeda Bareng-Bareng (PSBB)
Gowes-Onthel Pakai Sepeda Bareng-Bareng (PSBB)Dadang Solihin
 
KAK sayembara final
KAK sayembara final KAK sayembara final
KAK sayembara final Vita Fatimah
 
evaluasi dan rencana pokja p3tb NTB FINAL.pptx
evaluasi dan rencana pokja p3tb NTB FINAL.pptxevaluasi dan rencana pokja p3tb NTB FINAL.pptx
evaluasi dan rencana pokja p3tb NTB FINAL.pptxsttluass1
 
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali - NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali -  NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf1. Pra RAKERNAS IATPI Bali -  NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali - NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdfNgakanKetutAcwinDwij
 
Paparan Ketua DPRD Provinsi Lampung - perpustakaan.ppt
Paparan Ketua DPRD Provinsi Lampung - perpustakaan.pptPaparan Ketua DPRD Provinsi Lampung - perpustakaan.ppt
Paparan Ketua DPRD Provinsi Lampung - perpustakaan.pptRachmanTeguh
 
Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013Brhu Corp
 
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)ricky04
 
Catatan dkm at 2006-2011
Catatan dkm at 2006-2011Catatan dkm at 2006-2011
Catatan dkm at 2006-2011endro hariyadi
 

Similar to PAKUDJEMBARA (20)

Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengahKebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
 
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaStudi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng Pandawa
 
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
Kondisi destinasi pariwisata jawa tengah 2018
 
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
 
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdfPAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
 
BAB I ega.docx
BAB I ega.docxBAB I ega.docx
BAB I ega.docx
 
Success story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSuccess story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdang
 
Perda ripk
Perda ripkPerda ripk
Perda ripk
 
Gowes-Onthel Pakai Sepeda Bareng-Bareng (PSBB)
Gowes-Onthel Pakai Sepeda Bareng-Bareng (PSBB)Gowes-Onthel Pakai Sepeda Bareng-Bareng (PSBB)
Gowes-Onthel Pakai Sepeda Bareng-Bareng (PSBB)
 
KAK sayembara final
KAK sayembara final KAK sayembara final
KAK sayembara final
 
evaluasi dan rencana pokja p3tb NTB FINAL.pptx
evaluasi dan rencana pokja p3tb NTB FINAL.pptxevaluasi dan rencana pokja p3tb NTB FINAL.pptx
evaluasi dan rencana pokja p3tb NTB FINAL.pptx
 
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali - NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali -  NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf1. Pra RAKERNAS IATPI Bali -  NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali - NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
 
Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021
 
Paparan Ketua DPRD Provinsi Lampung - perpustakaan.ppt
Paparan Ketua DPRD Provinsi Lampung - perpustakaan.pptPaparan Ketua DPRD Provinsi Lampung - perpustakaan.ppt
Paparan Ketua DPRD Provinsi Lampung - perpustakaan.ppt
 
Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013
 
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
 
Proposal mutu-pkbm
Proposal mutu-pkbmProposal mutu-pkbm
Proposal mutu-pkbm
 
Catatan dkm at 2006-2011
Catatan dkm at 2006-2011Catatan dkm at 2006-2011
Catatan dkm at 2006-2011
 

More from KPDT

Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...KPDT
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevKPDT
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTKPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014KPDT
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun StandarKPDT
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014KPDT
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaKPDT
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)KPDT
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...KPDT
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteriKPDT
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-englishKPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishKPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaKPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishKPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaKPDT
 
Flotim pl-english
Flotim pl-englishFlotim pl-english
Flotim pl-englishKPDT
 
Flotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasaFlotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasaKPDT
 

More from KPDT (20)

Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasa
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteri
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
 
Flotim pl-english
Flotim pl-englishFlotim pl-english
Flotim pl-english
 
Flotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasaFlotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasa
 

PAKUDJEMBARA

  • 1. KERJASAMA ANTAR DAERAH (KAD) “ PAKUDJEMBARA “ ( PATI, KUDUS, DEMAK, JEPARA, REMBANG DAN BLORA) Workshop Regional Management Surakarta, 7 Oktober 2014 _________________________________________________________
  • 2. Gambaran Umum Kabupaten Demak salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, yang terletak pada koordinat 6043’26'' - 70 09'43'' Lintang Selatan dan 110027'58'' - 110048' 47'' Bujur Timur. Jarak tempuh terjauh dari barat ketimur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km ,dengan luas wilayah 89,743 Ha, berpenduduk sebanyak 1.079.861 jiwa. Perbatasan wilayah Kabupaten Demak : - Sebelah Utara : Laut Jawa dan kab. Grobogan; - Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus; - Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; - Sebelah Barat : Kota Semarang. Jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Demak ke ibu kota/Kabupaten sekitarnya : Demak – Semarang = 26 km Demak – Kudus = 25 km Demak – Jepara = 45 km Demak – Purwodadi = 38 km, Sedangkan wilayah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan, 243 Desa dan 6 Kelurahan.
  • 3. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan rajanya Raden Patah, disamping sebagai pusat Pemerintahan Demak, sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, sebagai bukti peninggalan sejarah masih berdiri dengan kokoh Masjid Agung Demak dibangun oleh para wali (sembilan/Songo) ,yang mempunyai keunikan yaitu salah satu tiangnya terbuat dari tatal ( Soko tatal).Dilsamping Masjid Agung Demak terdapat makam Raja – Raja / Sultan Demak ( Raden Patah/ Sultan Demak I, Raden Patiunus/Sultan Demak ke II, Raden Trenggono /Sultan Demak ke III dan Raden Hadiwijaya/Sultan Demak ke IV dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu . Hal tersebut merupakan Potensi Unggulan Daerah disektor Pariwisata yang terus diupayakan peningkatan / pengembangannya dilakukan melalui Program KAD.
  • 4. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa masing - masing daerah dapat melakukan Kerjasama Antar Daerah dan Tata Cara Kerjasama Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Kebijakan tersebut memberikan arah dan kesempatan bagi Daerah untuk mengembangkan semua potensi dan sumber daya daerah yang ada . Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya lokal , maka Kerjasama Antar Daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan, karena dapat melengkapi keterbatasaan Sumber daya, mempromosikan potensi daerah, mempercepat pencapaian prioritas Pembangunan Daerah, memperluas Jejaring dan mendorong peningkatan Investasi serta menyerap tenaga kerja .Disamping itu KAD mempunyai manfaat, antara lain : 1). Berbagi pengalaman dengan daerah lain ,sehingga tidak perlu mengalami kesalahan/kegagalan yang terjadi/pernah terjadi didaerah lain; 2). Saling berbagi keuntungan, pengelolaan bersama potensi daerah akan menghasilkan keuntungan dan manfaat yang dapat dirasakan bersama-sama ; 3). Dapat bersama - sama menanggung biaya secara Proporsional dan tidak ada daerah yang terbebani; 4). Dapat membuat program dan kegiatan bersama dan dijalannkan masing-masing daerah, sesuai proporsi dan kemampuan masing - masing;
  • 5. Mengingat betapa penting dan besarnya manfaat Kerjasama Antar Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan kegiatan yang bentuknya Kerjasama Antar Daerah, seperti KEDUNGSEPUR (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang ( Ungaran) , Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan ( Purwodadi). Demikian halnya KAD dilakukan oleh Daerah/Kabupaten lain dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara effektif dan Efisien guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya masing- masing, diantaranya : SUBOSUKOWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Kabupaten Klaten). BARLINGMASCAKEP ( Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kabupaten Kebumen ) ; RAKUTIBANGLOR (Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang & Kabupaten Blora); PAKUDJEMBARA ( Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Jepara , Rembang dan Blora ).
  • 6. PAKUDJEMBARA adalah Akronim dari Pati, Kudus, Demak, Jepara , Rembang dan Blora. Nama tersebut tercetus secara aklamasi pada saat Workshop Pengembangan Industri Pariwisata oleh FEDEP Pati, FEDEP Kudus, FEDEP Jepara, FEDEP Rembang dan FEDEP Blora di Colo Kudus pada tahun 2009. Secara Spesifik dapat diartikan sebagai Platform Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah dan diakhir perkembangannya difokuskan pada Pengembangan Pariwisata .
  • 7. KAD PAKUDJEMBARA FEDEP se Eks Karesidenan Pati sudah lama mempunyai agenda rutin berupa Rapat Koordinasi/ Workshop/Diskusi setiap 3 ( tiga ) bulan sekali dengan tempat pertemuan secara bergiliran sesuai urutan Abjad dengan agenda kegiatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan isue-isue strategis yang sedang berkembang pada saat itu. Maksud Rapat Koordinasi/ Workshop/Diskusi tidak lain adalah mencari solusi, membuka Jejaring, tukar pengalaman serta merumuskan Rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh dalam mengatasi permasalahan yang menjadi topik pembicaraan guna Pengembangan Ekonomi Lokal. Pada saat Rapat Koordinasi di Colo Kudus ( 2009) muncullah gagasan untuk membuat NAMA sebagai pemersatu dalam Forum Komunikasi FEDEP se Eks Karesidenan Pati ( Demak ) belum masuk/bergabung. Namun dalam perkembangannya nama tersebut telah mengalami beberapa perubahan dari PAKUJEMBARA menjadi PAKUJEMBARA PLUS saat mengakomodir bergabungnya Kabupaten Demak. Namun dalam perkembangan selanjutnya menjadi PAKUDJEMBARA pada pembahasan di BAPPEDA Kabupaten Demak pada awal tahun 2010 mulailah lebih terfokus pengembangan Potensi Industri pariwisata, khususnya Regional Eks Karesidenan Pati untuk mengembangkan Network dalm hal produksi dan fomulasi Kebijakan Antar Daerah, Sosial Capital dan Cor Bussiness.
  • 8. KAD PAKUDJEMBARA KAD PAKUDJEMBARA yang selanjutnya difasilitasi dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan GIZ-RED, semakin diperlukan dalam rangka Strategi Pengembangan Ekonomi Regional yang dilaksanakan secara bersama-sama. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti : • Lokakarya Pengembangan Ekonomi diwilayah PAKUDJEMBARA • Penyusunan alat promosi Pariwisata sewilayah PAKUDJEMBARA • Pelatihan /Workshop ONLINE TRAVEL GUIDE/Promosi Pariwisata lewat Internet • FGD dan Tukar Pengalaman Pengembangan Pariwisata diwilayah FEDEP Regional “ SUBOSUKOWONOSRATEN dan PAKUDJEMBARA Pada Forum Pariwisata SOLORAYA dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 13 September 2012 , telah disepakati : • Pertemuan rutin dan kegiatan / Event bersama • Bakorwil Pati sebagai Koodinator Pertemuan rutin • Membentuk Forum SKPD yang membidangi Pariwisata, sebagai penggerak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak • Perlu menyusun Dasar / Payung Hukum sebagai landasan penyusunan Program/Kegiatan/Anggaran bersama Kabupaten se PAKUDJEMBARA,
  • 9. KAD PAKUDJEMBARA PAKUDJEMBARA lahir sudah siap Program, Kegiatan dan Dana, hasil serta terukur, walau belum ada payung / Dasar hukumnya KAD baik Kesepakatan Bersama Antar Kepala Daerah( Bupati) maupun Perjanjian Kerjasama SKPD yang membidangi ( Kepala yang membidangi Pariwisata) . Dengan berjalannya waktu pertemuan secara rutin terus dilaksanakan dengan agenda sesuai kebutuhan bersama , bertempat di Kabupaten secara bergiliran/ bergantian, disamping penyusunan Draf Naskah Kesepakatan Bersama dirumuskan/dibahas dengan : Narasumber (BAKORWIL, Biro Otda dan Kerjasama, Biro Hukum, BAPPEDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah), sedangkan pembahas/Utusan Kabupaten (FEDEP,Dinas/Instansi/Bagian setda Kabupaten sewilayah PAKUDJEMBARA.
  • 10. KAD PAKUDJEMBARA Khusus pembahasan Draf Naskah Kesepakatan Bersama memerlukan pembahasan dan waktu yang panjang + hampir 1 (satu) tahun dan Akhirnya penanda tangan Naskah Kesepakatan Bersama Bupati /Kepala Daerah se PAKUDJEMBARA tentang Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada Tanggal 25 Nopember 2013 bertempat di Gedung Bina Praja Kabupaten Demak. Disamping pertemuan rutin sesuai Agenda dan kebutuhan bersama ,maka penyusunan Draf Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan sewilayah PAKUDJEMBARA terus dilaksanakan pembahasan dan pada waktunya yang menanda tangani Kepala SKPD yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan yang telah mendapatkan Surat Kuasa dari Bupati masing – masing dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan penyempurnaan.
  • 11. KAD PAKUDJEMBARA Kegiatan – kegiatan bersama sewilayah PAKUDJEMBARA, adalah : • Kirap Budaya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Demak ke 510 • Penyusunan Profil Pariwisata • Strategi Pengembangan Pariwisata (Obyek,Event,Promosi Bersama, pengembangan Fasilitas diwilayah PAKUDJEMBARA) • Gebyar Kartini Award di Rembang • Fam Trip ASITA SOLORAYA • Bimbingan Teknis Management TIC • Bimbingan Teknis Pelaku Jasa/Usaha Pariwisata • Pertemuan rutin dan pengenalan Obyek Wisata Karimunjawa;