Dokumen tersebut membahas tentang hubungan internasional dan perwakilan diplomatik. Hubungan internasional adalah interaksi antar negara dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perwakilan diplomatik mewakili negara di luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui kegiatan diplomasi. Jenis perwakilan diplomatik mencakup kedutaan besar dan perutusan tetap.
3. HubunganInternasional adalahhubungan yang mengaturperilakusetiapnegarauntukberinteraksidengannegara lain dalambidangekonomi, politik, sosialbudaya, pertahanankeamanan. 1. Pengertian menurutbukuRencanaStrategiPelaksanaanPolitikLuarNegeri RI ( RENSTRA )adalahhubunganantarbangsadalamsegalaaspeknya yang dilakukanolehsuatunegarauntukmencapaikepentingannasionalnegaratersebut 2. Renstra
4. Menurut Para Ahli 1. MenurutD anielS.Papp = HubunganInternasionaladalahilmuyang mempelajarimasalah-masalahinternasionaldansistem yang membentukhubunganInternasionalsertaparaaktor yang terlibatdidalamnya. 2. MenurutHugo de Groat = Hukum & HubunganInternasionaldidasarkanpadakemauanbebasdanpersetujuannegara-negara. Bertujuandemikepentinganbersamadari yang menyatukandiridalamikatantsb. Hugo dikenalsebagaiBapakHukumInternasional 3. MenurutMochtarKusumaatmadja = denganadanyahubunganantarbangsa, berkembang pula kebiasaanataupunperaturanhukum yang merupakankesepakatanbersama.
5. a. Suatubidangspesialisasi yang meliputiaspek-aspekinternasionaldaribeberapacabangilmupengetahuan. 4. TrygueMathisen, dalambukunyaMethodology in the Study of International Relations, seperti yang dikutipolehSuwardiWiriaatmaja (1971) mencatatbahwaistilahhubunganinternasionalmempunyaibeberapaarti, yaitusebagiberikut: b. Sejarahbarudaripolitikinternasional. c. Semuaaspekinternasionaldarikehidupansosialumatmanusia, dalamartisemuatingkahlakumanusia yang terjadiatauberasaldarisuatunegaradapatmempengaruhitingkahlakumanusianegara lain. d. Suatucabangilmupengetahuan yang berdirisendiri (district disipline), ataudengankata lain bukanmerupakancabangilmupengetahuantertentu.
7. Asas-asasHubunganInternasional a. Semua orang yang berada di luar negaranya wajib mematuhi hukum international b. Di manapun berada, seseorang tetap mendapat perlakuan hukum di negaranya c. Hukum tidak terikat dalam batas negara karena menyangkut kepentingan umum a. Asas teritorial b. Asas kebangsaan c. Asas kepentingan umum d. Asas harkat, derajat, dan martabat e. Keterbukaan
10. Aktor-aktordalamHubunganInternasional 1. Supra State Actors Organisasipemerintahaninternasional (International governmental organizations (IGOs) 2. State – Nation Actors /aktornegara – bangsa Konsepkedaulatan (souvereignty), legitimasi (legitimacy), (duty)
11. a. International Non governmental organizations b. Multinational organizations (MNCs) c. Nongovernmental organizations (NGOs) Individual d. Ethnic / national liberation Organizations e. Tigatipe Ethnic / national liberation Organizations f. Terrorism and movements g. Partainasional & kelompokkepentingan, LSM 3. Sub- State Actors
12. 4.2 MenjelaskanTahap-tahapPerjanjianInternasional 4.2.1 MaknaPejanjianInternasional Perjanjianantarbangsaatau yang seringdisebutsebagaiperjanjianinternasionalmerupakanpersetujuaninternasional yang diaturolehhubunganinternasionalsertaditandatanganidalambentuktertulis. Contohperjanjianinternasionaldiantaranyaadalahantarnegaraataulebih, antarorganisasiinternasionalataulebih, danantarorganisasiinternasional.
13. Menurutbeberapaahli b. Dr. B. Schwarzenberger Perjanjianinternasionaladalahpersetujuanantarasubjekhukuminternasional yang menimbulkankewajiban-kewajiban yang mengikatdalamhukuminternasional, dapatberbentuk bilateral maupun multilateral. Adapunsubjekhukum yang dimaksudadalahlembaga-lembagainternasionaldannegara-negara. a. Oppenheimer-Lauterpact Perjanjianinternasionaladalahsuatupersetujuanantarnegara yang menimbulkanhakdankewajibandiantarapihak-pihak yang mengadakan.
14. c. Prof. Dr. MuchtarKusumaatmaja, S.H. LLMPerjanjianinternasionaladalahperjanjian yang diadakanantarbangsa yang bertujuanuntukmenciptakanakibat-akibattertentu.
15. PERJANJIAN INTERNASIONAL Dasarhukumperjanjianinternasionaladalahpasal 38 ayat 1 piagammahkamahInternasional, yang menyatakanperjanjianinternasionalharusdiadakanolehsubjekhukuminternasional yang menjadianggotamasyarakatinternasional Perjanjianinternasionaladalahsebagaisumberhukuminternasionaldenganalasan: Perjanjianinternasionallebihmenjaminkepastianhukum, karenaperjanjianinternasionaldiadakansecaratertulis Perjanjianinternasioanlmengaturmasalah-masalahbersama yang pentingdalamhubunganantarasubjekhukuminternasional
16. Tahap-tahapPerjanjianInternasional MenurutUndang-Undangnomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjianInternasional, tahap-tahapPerjanjianInternasional (prosespembuatanperjanjianInternasional) adalahsebagaiberikut : a. TahapPenjajakan b. TahapPerundingan: c. TahapPerumusanNaskah: d. TahapPenerimaan e. TahapPenandatanganan: f. TahapPengesahan:
19. Proses Verbal Catatancatatankonferensidiplomatikatausuatukemufakatan. Piagam ( Statute ). Himpunanperaturan yang telahditetapkanolehpersetujuaninternasional. Deklarasi ( Declaration ). Perjanjianinternasional yang berupateraktatdandokumentidakresmi. Modus Vivendi Dokumenyang mencatatpersetujuaninternasional yang bersifatsementara. Pertukaran Nota. Metodetidakresmi yang biasanyadilakukanolehwakilwakilmiliter yang mengakibatkantimbulkewajibankewajiban yang menyangkutmereka.
20. DimulainyaPerjanjianInternasional Perjanjianinternasionalberlakupadasaat: Mulaiberlakusejaktanggal yang ditentukanataumenurut yang disetujuiolehnegaraperunding Jikatidakadaketentuan, perjanjianmulaiberlaku setelahpersetujuandiikatdandinyatakanolehsemuanegaraberunding. - Bilapersetujuansuatunegarauntukdiikatolehperjanjiansetelahperjanjianituberlaku. - Ketentuan-ketentuanperjajian yang mengaturpengesahanteksnya, pernyataanprsetujuansuatunegarauntukdiikatolehsuatuperjanjian.
21. Kedudukan Negara BukanPesertaPerjanjianInternasional. Kedudukannegara yang tidakikutdalamperjanjianinternasionaltidakmemilikihakdankewajiban, tetapijikaperjanjiantersebutbersifat multilateral makanegara yang tidakterlibatdapatmenyatakandiriterikatdenganperjanjiantersebut.
22. PembatalanPerjanjianInternasional BerdasarkankonvensiWina 1969, karenaberbagaialasansuatuperjanjianInternasionaldapatbatalantara lain: Negara atauwakilkuasapernahmelanggarketentuanhukumNasionalnya. Adanyaunsurkesalahan error padasaatperjanjianitudibuat. Adanyaunsurpenipuandarinegarapesertatertentuterhadapnegarapeserta lain, waktupembentukanperjanjian. Terdapatpenyalahgunaanataukecurangan (Corruption) melaluikelicikanataupenyuapan. Adanyaunsurpaksaanterhadapwakilsuatunegarapeserta, paksaantersebutbaikdenganancamanmaupunpenggunaankekuatan. BertentangandengansuatukaidahdasarhukumInternasionalumum.
23. BerakhirnyaPerjanjianInternasional BerakhirnyaPerjanjianInternsionalapabila : Telahtercapainyatujuandariperjanjianitu. Masaberlakuperjanjiantersebuttelahberakhir. Salahsatupihakpesertaperjanjianmenghilangataupunahnyaobjekperjanjiantersebut. Adanyapersetujuandaripesertapesertauntukmengakhiriperjanjiantersebut. Adanyaperjanjianbaruantarapeserta yang kemudianmeniadakanperjanjianterdahulu. Syaratsyarattentangpengakhiranperjanjiansesuaidenganketentuanperjanjiantelahdipenuhi. Perjanjiansecarasepihakdiakhiriolehsalahsatupesertadanpengakhiranituditerimaolehpihak lain.
25. MenurutIsinya : Perjanjiandibidangpolitik,misalpaktapertahanan. Perjanjiandibidangekonomi, misal IMF. Perjanjiandibidanghukum, misalbatasnegara. Perjanjiandibidangkesehatan, misalpenanggulangan AIDS MenurutProsesPembentukannya: > Perjanjian yang bersifatpenting yang dibuatmeleluiprosesperundingan, penandatanganandanratifikasi. > Perjanjian yang bersifatsederhana yang dibuatmelaluiduatahapyaituperundingandanpenandatanganan
26. MenurutFungsinya. Perjanjian yang membentukhukumyaituperjanjian yang yangmeletakkanketentuanketentuanhukumbagimasyarakatinternasionalsecarakeseluruhan. Perjanjian yang bersifatkhususyaituperjanjian yang menimbulkanhakdankewajibanbaginegaranegara yang mengadakanperjanjiansaja.
27. 4.3 MenganalisisPerwakilanDiplomatik PengertianPerwakilanDiplomatik PerwakilanDiplomatikadalahperwakilan yang kegiatannyamewakilinegaranyadalammelaksanakanhubungandiplomatikdengannegarapenerimaatausuatuorganisasiinternasional.Menurutkeppres No. 108 Tahun 2003 ttgOrganisasiPerwakilanDiplomatik RI diLuarNegeri: Perwakilandiplomatikadalahkedutaanbesar RI danPerutusanTetap RI yang melakukankegiatandiplomatikdiseluruhwilayahnegarapenerimadan/ataupadaorganisasiinternasionaluntukmewakilidanmemperjuangkankepentinganbangsa, negaradanpemerintah RI.
28. Ada2 macaminstrumen yang dapatdigunakanuntukmelaksanakandiplomasiyaitu: 1. DepartemenLuarNegeri 2. PerwakilanDiplomatikdarisuatunegara yang ditempatkandinegara lain
29. JenisPerwakilanDiplomatik Perwakilan Indonesia diluarnegeriterdiriatas:* Perwakilandiplomatik, kegiatannyamencakupsemuakepentingannegara RI danwilayahkerjanyameliputiseluruhwilayahnegarapenerimaatau yang bidangkegiatannyameliputibidangkegiatansuatuorganisasiinternasional.* Perwakilankonsuler, kegiatannyamencakupsemuakepentingannegara RI dibidangkonsulerdanmempunyaiwilayahkerjatertentudalamwilayahnegarapenerima.
30. Tingkatan-tingkatanPerwakilanDiplomatik 1. Duta besarberkuasapenuh, yaituperwakilandiplomatik yang mempunyaikekuasaanpenuhdanluarbiasa. 2. Duta, yaituperwakilandiplomatik yang dalammenyelesaikanpersoalankeduanegaraharusberkonsultasidahuludenganpemerintahnya. 3. MenteriResiden, status menteriresidenbukansebagaiwakilpribadikepalanegaramelainkanhanyamengurusurusannegara 4. Kuasa Usaha, adlhperwakilandiplomatik yang tidakdiperbantukankepadakepalanegara, melainkankepadamenteriluarnegeri 5. Atase-atase, adalahpejabatpembantu Duta BesarBerkuasaPenuh. AtaseterdiridariAtasePertahanandanAtaseTeknis ( pendidikan, perdagangan, perindustriandan lain-lain )
32. Tugas Duta Besar MenurutWijonoProjodikoro, adatigatugas yang harusdiembanoleh Duta Besaryaitu : 1. MelaksanakanPerundingan ( negotiation ) 2. Meneropongkeadaan( observation ) 3. Memberiperlindungan ( protection )
33. PerwakilanKonsuler adalahKonsulatJenderal RI danKonsulat RI yang melakukankegiatankonsulerdiwilayahkerjadidalamwilayahnegarapenerimauntukmewakilidanmemperjuangkankepentinganbangsa, negara, danpemerintah RI.
34. TugasPerwakilanKonsuler Hubunganantarnegara yang bersifat non politisdapatdilakukanolehkonsuler yang dipimpinolehKonsulJenderal . Konsulmemilikitugas : 1. Bidangekonomi : menggalakkanekspor, promosiperdagangan 2. BidangKebudayaandanilmupengetahuan, sepertipertukaranpelajar/ mahasiswa 3. Bidang-bidang lain sepertimemberipaspor/visa, fungsiadministrasidan lain-lain