1. IKOMATUSSUNIAH, SH., MH
FH UNTIRTA
2012
HUKUM KEPARIWISATAAN

2. PENGERTIAN KEPARIWISATAAN
(UU NO 10/2009)
 wisata: perjalanan orang ke suatu tujuan yang
dilakukan seorang atau berkelompok
 pariwisata: berbagai macam kegiatan
pariwisata didukung berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan oleh masyarakat
pengusaha, pemerintah dan pemda

3.  industri pariwisata, antara lainnya sebagai
kumpulan dari macam-macam perusahaan
yang secara bersama menghasilkan barang-
barang dan jasa-jasa (goods and service)
yang dibutuhkan para wisatawan pada
khususnya dan traveler pada umumnya,
selama dalam perjalanannya. (Yoeti, 1985,
p.9).

4.  industri pariwisata adalah suatu susunan
organisasi, baik pemerintah maupun swasta
yang terkait dalam pengembangan, produksi
dan pemasaran produk suatu layanan yang
memenuhi kebutuhan dari orang yang
sedang bepergian. (Kusudianto, 1996, p.11)

5.  Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan penyelenggaraan
pariwisata (Yoeti, 1997, p.194).
 merupakan suatu kegiatan perjalanan atau
sebagian dari kegiatan tersebut yang
dilakukan secara sukarela serta bersifat
sementara untuk menikmati obyek dan daya
tarik wisata. Sedangkan wisatawan adalah
orang yang melakukan kegiatan wisata

6.  Sedangkan wisatawan adalah orang yang
melakukan kegiatan wisata. “Tourism is an
integrated system and can be viewed in terms of
demand and supply. The demand is made up of
domestic and international tourist market. The
supply is comprised of transportations, tourist
attractions and activities, tourist facilities,
services and related infrastructure, and
information and promotion. Visitors are defined
as tourist and the remainder as same-day
visitors”.

7.  Pada garis besarnya, definisi tersebut
menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki
arti keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh
faktor permintaan dan faktor ketersediaan.
Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar
wisatawan domestik dan mancanegara.
Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh
transportasi, atraksi wisata dan aktifitasnya,
fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana
terkait serta informasi dan promosi.

8.  Menurut definisi yang luas pariwisata adalah
perjalanan dari satu tempat ke tempat lain,
bersifat sementara, dilakukan perorangan
maupun kelompok, sebagai usaha mencari
keseimbangan atau keserasian dan
kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam
dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

9.  Dalam kesimpulannya pariwisata adalah
keseluruhan fenomena (gejala) dan
hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh
perjalanan dan persinggahan manusia di luar
tempat tinggalnya. Dengan maksud bukan
untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan
dengan pekerjaan-pekerjaan yang
menghasilkan upah. (Sejarah Pariwisata dan
Perkembangannya di Indonesia, hal. 3)

10.  kepariwisataan: keseluruhan kegiatan yg
terkait dengan pariwisata dan bersifat
multidimensi serta multi disiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan
negara serta interaksi antara wisatawan,
pemerintah, pengusaha dan pemda

11. LINGKUP PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
A. industri pariwisata: daya saing produk,
kedibilitas bisnis, dst
B. destinasi pariwisata: pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan daya tarik wisata,
pemberdayaan prasarana, penyediaan fasilitas
umum, dst
C. pemasaran: promosi secara terpadu &
berkesinambungan dengan melibatkan seluruh
stakeholder
D. kelembagaan pariwisata: organisasi
pemerintah, pemda, swasta, masyarakat
regulasi, sumber daya, dst

12. KONSEP
a. waktu luang: waktu yg tersisa setelah
kebutuhan dasar terpenuhi
b. rekreasi: kegiatan saat waktu luang,
jenisnya: rumahan, harian, pelancongan
(sehari penuh) dan wisata (lebih dari 24jam)

13. SISTEM KEPARIWISATAAN
A. wisatawan: pihak yg melakukan kegiatan
pariwisata
B. dunia usaha: penyedia fasilitas penunjang
pemerintah: menciptakan kesejahteraan
melalui kepariwisataan. pemberi surat2 izin
C. masyarakat: penduduk setempat yg tinggal
di suatu daerah tujuan wisata. secara
langsung menerima dampak kegiatan
kepariwisataan

14. PRASARANA KEPARIWISATAAN
 prasarana perhubungan
 isntalasi listrik dan air bersih
 instalasi bahan bakar
 perairan dan irigasi
 perbankan dan moneter
 pelayanan pos dan telekomunikasi
 pelayanan kesehatan, keamanan dan
pendidikan

15. sarana kepariwisataan/main tourism
superstructures. sangat bergantung kepada
aurs kedatangan orang yg melakukan
perjalanan wisata
A. obyek daya tarik wisata
B. travel agent & tour operator
C. angkutan wisata
D. Akomodasi
E. bar, rumah makan & restoran

16.  wisatawan: mereka yg mengadakan
perjalanan untuk senang2, mengunjungi
keluarga, pertemuan karena tugas tertentu
(tugas negara, diplomasi, agama, olahraga),
untuk usaha, mengikuti perjalanan kapal laut
(meski kurang dari 24 jam)
 bukan wisatawan: berkunjung untuk mencari
kerja, mencari tempat tinggal, penduduk
perbatasan, numpang lewat

17. KLASIFIKASI WISATAWAN
A. resident: tinggal lebih dari 12 bulan atau jika
kurang, ingin kembali lagi kurang dari 12 bulan
tourist/overnight visitor: pengunjung masih
dalam suatu negara dan menginap paling tidak
semalam
B. visitor/wisnus:/ tinggal di suatu negara,
melakukan perjalanan masih dalam negaranya
dengan tujuan tidak mencari nafkah dan tidak
lebih dari 12 bulan selama di tempat tersebut
C. same-day visitor: tidak meninap

18. JENIS WISATAWAN
A. foreign tourist: orang dari negara lain
B. domestic foreign tourist: bertempat tinggal
di negara lain karena tugas, lalu berwisata
C. domescit tourist: tidak keluar batas negara
D. indegenus foreign tourist: WN tertentu yg
karena tugas pulang ke negara asal dan
berwisata di ‘kampung’nya

19. PRODUK WISATA
 Burkat & Medlik: produk wisata dapat merupakan suatu
susunan produk yg terpadu yg terdiri dari obyek & daya
tarik wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan (tiap
unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing2
perusahaan dan ditawarkan secara terpisah)
Medlik & Middleton: produk wisata terdiri dari suatu paket
yg satu sama lainnya tidak terpisah serta memenuhi
kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat
tinggalnya, sampai ke tempat tujuannya dan kembali lagi
ke tempat asalnya
3 unsur produk wisata:
A. attraction/atraksi,
B. amenities/fasilitas dan
C. accessibilities/kemudahan

20. CIRI2 PRODUK WISATA
 tidak dapat dipindahkan
 tidak perlu perantara untuk mencapai kepuasan
 tidak dapat ditimbun/disimpan
 sangat dipengaruhi faktor non ekonomis
 tidak dapat dicicip
 sangat tergantung pada faktor manusia
 memiliki resiko tinggi di investasi
 tidak punya standar objektif dalam menilai mutu
produk

21. UNSUR PRODUK WISATA YG
MEMBENTUK PAKET PARIWISATA
 obyek & daya tarik wisata
 travel agent & tour operator
 perusahaan angkutan
 pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi &
hiburan
 travel agent & tour operator lokal
 jasa transportasi lokal
 jasa souvenir
 jasa perusahaan pendukung

22.  produk wisata: bentukan yg nyata dan tidak
nyata, dikemas dalam suatu kesatuan
rangkaian perjalanan yg hanya dapat
dinikmati apabila seluruh rangkaian
perjalanan tersebut dapat memberikan
pengalaman yg baik bagi orang yg
melakukan perjalanan tersebut

23. TIPOLOGI
A. alam: pantai, gua, sungai, danau, hutan dll
B. buatan manusia: umum (situs arkeologi,
peninggalan sejarah).
C. pariwisata (resort wisata, taman), tidak
dapat disimpan
D. kegiatan khusus: pekan olahraga, festival
budaya, pekan raya, dagang

24. Objek Wisata
a. Wisata alam
b. Wisata belanja
c. Wisata budaya
d. Wisata keagamaan

25. Regulasi Visa
 Pada 1 Februari 2004, Indonesia meluncurkan
kebijakan yang memperketat regulasi visa.
Walaupun visa turis gratis dan berlaku selama
60 hari, wisatawan dari berbagai negara kini
diwajibkan untuk membeli satu dari dua Visa
On Arrival (VOA): US$15 yang berlaku untuk
10 hari atau US$25 untuk 30 hari

26. Nama Kementrian
 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011-
sekarang)
 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar)
(2009-2011)
 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar)
(2005-2009)
 Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata
(Kemenegbudpar) (2001-2005)
 Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian
(Kemengparsen) (1999-2001)
 Kementerian Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya
(Kemenegparsenbud) (1998-1999)
 Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenbud)
(1998)
 Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
(Depparpostel) (1983-1998)

27.  Negara - negara yang termasuk dalam kebijakan
ketat ini antara
lain:Argentina,Australia, Brazil, Kanada, Denmar
k, Finlandia, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, J
epang, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Afrika
Selatan, Swiss, Taiwan, Uni Emirat Arab, Amerika
Serikat dan Britania Raya.[60] Pada 14 Juli 2004,
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Indonesia menambah daftar negara untuk VOA
diantaranya Iran, Arab
Saudi, Kuwait, Belgia, Spanyol, Portugal, Rusia,
Mesir, Austria, Irlandia, Qatar dan Luxemburg

28.  Pembangunan kepariwisataan di Indonesia
dapat ditingkatkan hasilnya dengan
pemberdayaan hukum melalui perubahan
hukum positif (lus Constitutum) secara
konseptual. Ketertinggalan (Lag) dan
kesenjangan serta hukum tidak efektif (Soft
Development) dalam penyelenggaraan
kepariwisataan secara empirik menjadi dasar
perubahan hukum.

29.  Konsep politik hukum nasional menjadi dasar
panduan untuk melakkan perubahan hukum
yang dimaksud, menghasilkan konsep hukum
kepariwisataan modern yang mampu
mengantisipasi paradigma otonomi daerah dan
globalisasi tersebut ialah hukum yang mengatur
upaya-upaya yang dilakukan untuk melayani/
memenuhi kebutuhan wisatawan sejak datang
dari daerah asal wisatawan (DAW) hingga
destinasi (DTW) dan kembali ke daerah asal,
dengan tujuan agar wisatawan dapat menikmati
tujuan dari kunjungannya itu.

30. HUKUM BISNIS PARIWISATA
 BISNIS PARIWISATA
KEGIATAN KEPARIWISATAAN MERUPAKAN
SISTEM PERDAGANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS, BEROBYEK JASA DAN MENDAPAT
DUKUNGAN DARI SISTEM LAINNYA.

31.  BISNIS PARIWISATA ADALAH ASPEK KEGIATAN
KEPARIWISATAAN YANG BERORIENTASI PADA
PENYEDIAAN JASA PARIWISATA. BISNIS
PARIWISATA MELIPUTI SELURUH KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA (SERVICES) YANG
DIBUTUHKAN WISATAWAN. KEGIATAN INI
MELIPUTI JASA PERJALANAN (TRAVEL) DAN
TRANPORTASI (TRANPORTATION),
PENGINAPAN (ACCOMODATION), JASA BOGA
(RESTAURANT), REKREASI (RECREATION).
MONEY CHANNGER DAN JASA HIBURAN.

32.  SIFAT KHAS PERDAGANGAN JASA
PARIWISATA TERLETAK PADA SIFAT DAN
BENTUK OBYEKNYA, YAITU JASA.
KARAKTERISTIK LAINNYA TERLETAK PADA
POSISI JASA PARIWISATA SEBAGAI OBYEK
HUKUM. BISNIS PARIWISATA MERUPAKAN
SISTEM TERSENDIRI YANG MEMBUTUHKAN
SISTEM HUKUM SUI GENERIS YAITU SISTEM
KHUSUS SESUAI DENGAN KARAKTER
OBJEKNYA.

33.  TRADISI HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS
PARIWISATA
 COMMON LAW SYSTEM; MAIL BOX THEORY
 CIVIL LAW SYSTEM; ARRIVAL THEORY

34.  HUKUM BISNIS PARIWISATA
ADALAH PERANGKAT KAIDAH, AZAS-AZAS,
KETENTUAN, INSTITUSI DAN MEKANISMENYA,
NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK
MENGATUR PERDAGANGAN JASA PARIWISATA

35.  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BISNIS PARIWISATA:
 UU KEPARIWISATAAN; UU NO. 10/ 2009
 UU PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING
THE WORLD TRADE ORGANIZATION, UU
NO.7/1994 DIMANA TERCAKUP DIDALAMNYA
GATS
 PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERLETAK
PADA BIDANG HUKUM LAINNYA

36.  PERMODALAN
 MODAL WNI
 MODAL ASING ATAU MODAL DALAM NEGERI
 MODAL ASING DAN MODAL DALAM NEGERI
(JOIN VENTURE)

37.  PRINSIP-PRINSIP GATS
 MOST FAVOURED NATION TREATMENT
 TRANSPARANSI
 PERLAKUAN KHUSUS UNTUK NEGARA BERKEMBANG
 KERJASAMA DENGAN NEGARA BUKAN ANGGOTA
 KETENTUAN DOMESTIK
 STANDAR
 MONOPOLI
 HAMBATAN
 PENGECUALIAN UMUM
 AKSES PASAR
 KOMITMEN INDONESIA UNTUK GATS DIBIDANG
PARIWISATA

38.  PENYELEDAIAN SENGKETA BISNIS
 MANAJEMEN SENGKETA BISNIS
A. PENCEGAHAN (PREVENTION) MELALUI DESAIN
BISNIS DAN BERKONTRAK DENGAN CERMAT
B. SETTELMENT (PENYELESAIAN) MELALUI
PENEMPATAN LITIGASI (PENGADILAN) DAN
LEMBAGA-LEMBAGA NON LITIGASI ATAU
LEMBAGA-LEMBAGA ALTERNATIF SEPERTI
KONSULTASI , MEDIASI, KONSILIASI DAN ATRIBASE,
TETAPI TETAP SALURAN ALTERNATIF BARU
KEMUDIAN LITIGASI.

39.  BADAN PENYELESAIAN SENGKETA (DIPUTE
SETTELMENT BODY) MENYELESAIKAN
SENGKETA MELALUI MEKANISME:
1. CONSULTATION
2. GOOD OFFICES, CONSOLIDATION AND
MEDIATION
3. PANELS
4. APELLATE
5. COMPENSATION

40. ASPEK HUKUM INVESTASI KEGIATAN
BISNIS PARIWISATA
 UU PENANAMAN MODAL UU NO 25 TAHUN
2007
 Penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
(PASAL 1 A.1)

41.  Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.
 Penanaman modal asing adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri.

42.  INVESTASI ATAU INVESTMEN (PENANAMAN
MODAL ) MERUPAKAN KONSEP EKONOMI
PADA UMUMNYA BERINTIKAN TINDAKAN YAN
GMENGAOLKASIKAN SUMBER-SUMBER YANG
DIDASARKAN PADA ANALISIS BAHWA
ALOKASI TERSEBUT AKAN MENDATANGKAN
HASIL YANG MEMUASKAN. HASIL ANALISIS
DITUANGKAN DALAM SUATU RENCANA DAN
PROYEKSI-PROYEKSI SESUAI TINGKATANNYA.

43.  JENIS INVESTASI BERDASARKAN ASPEK
PELAKUNYA:
 AUTONOMOUS INVESTMENT
 INDUCED INVESTMENT

44.  POKOK-POKOK HUKUM INVESTASI
KEPARIWISATAAN:
 ASAS PADA PASAL 2 UU NO 10/2009
 FUNGSI PASAL 3
 TUJUAN PASAL 4
 USAHA PARIWISATA PASAL 14

45.  HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAMAN MODAL
 Pasal 14
Setiap penanaman modal berhak mendapat :
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang
usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan

46.  Pasal 15
Setiap penanam modal berkewajiban :
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik;
b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman
modal dan menyampaikannya kepada Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar
lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan
perundangundangan.

47.  Pasal 16
Setiap penanam modal bertanggung jawab :
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan
kerugian jika penanam modal menghentikan atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan
negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja; dan
f. mematuhi semua ketentuan peraturan
perundangundangan.

48.  FASILITAS PENANAMAN MODAL
 Pasal 18
 (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada
penanam
 modal yang melakukan penanaman modal.
 (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana
dimaksud
 pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman
 modal yang :
 a. melakukan peluasan usaha; atau
 b. melakukan penanaman modal baru.

49. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang
sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut
ini :
 a. menyerap banyak tenaga kerja;
 b. termasuk skala prioritas tinggi;
 c. termasuk pembangunan infrastruktur;
 d. melakukan alih teknologi;
 e. melakukan industri pionir;
 f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daeraH
perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
inovasi;
 i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah,atau
koperasi; atau
 j. industri yang menggunakan barang modal atau
 mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam Negeri.

50.  (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman
 modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
 ayat (3) dapat berupa :
 a. pajak penghasilan melalui pengurangan
 penghasilan netto sampai tingkat tertentu
 terhadap jumlah penanaman modal yang
 dilakukan dalam waktu tertentu;
 b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas
 impor barang modal, mesin, atau peralatan
 untuk keperluan produksi yang belum dapat
 diproduksi di dalam negeri;

51.  (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman
 modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
 ayat (3) dapat berupa :
 a. pajak penghasilan melalui pengurangan
 penghasilan netto sampai tingkat tertentu
 terhadap jumlah penanaman modal yang
 dilakukan dalam waktu tertentu;
 b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas
 impor barang modal, mesin, atau peralatan
 untuk keperluan produksi yang belum dapat
 diproduksi di dalam negeri;

52.  (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan
badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat
diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan
industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan
yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang
tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki
nilai strategis bagi perekonomian nasional.
 (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yanG
melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya,
dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau
pembebasan bea masuk.
 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas
fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai
 dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

53.  Pasal 19
 Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan
kebijakan industri nasional yang ditetapkan
ole h Pemerintah.
 Pasal 20
 Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 tidak berlaku bagi penanaman modal
asing yang tidak berbentuk perseroan
terbatas.

54.  Pasal 21
 Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18,
 Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan
dan/atau perizinan kepada perusahaan
penanaman modal untuk memperoleh :
a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.

55. ASPEK HUKUM PERTANAHAN DALAM
BISNIS PARIWISATA
 Pasal 22 UU No.25/2007
 (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas
permohonan penanam modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah
95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui
selama 35 (tiga puluh lima) tahun

56. b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan
jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara
dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan
dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun;
dan
c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70
(tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45
(empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui
selama 25 (dua puluh lima) tahun

57.  (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat
 (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka
 sekaligus untuk kegiatan penanaman modal,
 dengan persyaratan antara lain:
 a. Penanaman modal yang dilakukan dalam
jangka
 panjang dan terkait dengan perubahan struktur
 perekonomian Indonesia yang lebih berdaya
 saing;

58.  b. Penanaman modal dengan tingkat risiko
penanaman modal yang memerlukan
pengembalian modal dalam jangka panjang
sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal
yang dilakukan ;
c. Penanaman modal yang tidak memerlukan
area yang luas;
d. Penanaman modal dengan menggunakan hak
atas tanah negara; dan
e. Penanaman modal yang tidak mengganggu
rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan
kepentingan umum.

59.  (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan
evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan
pemberian hak.
(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang
diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika
perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah,
merugikan kepentingan umum, menggunakan atau
memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.