Hukum perizinan
•Download as PPTX, PDF•
10 likes•8,550 views
Tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat maupun publik, yang bersifat umum atau individual, serta bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to Hukum perizinan
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Hukum perizinan
- 1. DISUSUN OLEH IKOMATUSSUNIAH, SH., MH 2012
- 2. TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH TINDAKAN HUKUM (RECHTS TINDAKAN HANDELING NYATA EN) (FEITELIJKE HANDELIN GEN) TINDAKA TINDAKAN N DALAM DALAM LAPANGA LAPANG N HUKUM AN PRIVAT HUKUM PUBLIK
- 3. TINDAKAN NYATA CONTOH: SUATU SAAT PEMERINTAH MELAKUKAN VAN VOLENHOVEN: SEBAGIAN PEMBANGUNAN BESAR YANG DILAKUKAN JEMBATAN. KARENA PEMERINTAH ADALAH UNTUK KURANGNYA RAMBU- MEMENUHI KEBUTUHAN RAMBU MAKA TERJADILAH NAYATA DAN BERGERAK DI KECELAKAAN SEHINGGA LUAR BIDANG HUKUM . ADA PIHAK YANG TINDAKAN TERSEBUT DISEBUT DIRUGIKAN.ORAN GYANG BUKAN TINDAKAN HUKUM DIRUGIKAN BISA MELAINKAN TINDAKAN WAJAR MENUNTUT GANTI RUGI SESUAI TINDAKAN NYATA DAN KAREN KELALAIAN TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT TERSEBUT. TETAPI GANTI HUKUM (RECHTSGEVOLG) RUGI INI TIDAK SEJAK AWAL DIPERHITUNGKA OLEH PEMERINTAH
- 4. TINDAKAN- TINDAKAN TINDAKAN PEMERINTAH HUKUM YANG BERAKIBAT FUNGSI HUKUM ASAS LEGALITAS; HUKUM MENURUT PRAJUDI KEPATUHAN HUKUM WARAGA ATMOSUDIRDJO SARANA- DAN NEGARA SARANA 1. MENERTIBKAN MASYARAKAT HUKUM 2. MENGATUR LALU LINTAS MENIMBULKAN KEHIDUPAN BERSAMA BERUBAH DAN 3. MENCEGAH ATAU MENYELESAIKAN HILANGNYA KONFLIK HUBUNGAN 4. MENEGAKAN KEAMANAN DAN HUKUM KETERTIBAN TERTENTU 5. MERUBAH TATANAN MASYARAKAT ANTARA SEPERLUNYA, BILAMANA PERLU PEMERINTAH DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN DAN WARGA YANG DIBUTUHKAN MAUPUN 6. MENGATUR TATA CARA SWASTA PENGUBAHAN ATAU PERUBAHAN KEADAAN
- 5. PERUBAHAN PEMERINTAH YANG BERKUALIFIKASI YURIDIS TINDAKAN DALA M TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM LAPANGAN HUKUM PRIVAT PUBLIK
- 6. BERTIND UU NO AK ATAS 5/1986: NAMA TINDAKA TINDAKAN DALAM N INSTITUSI LAPANGAN HUKUM BUKAN PEMERINT PRIVAT AH YANG JABATAN MERUPAK AN TINDAKA N HUKUM PERDATA TIDAK TERMASUK PERBUATA KEMAMPUAN TIDAK DILIHAT N YANG DARI KEWENANGAN TETAPI BISA KECAKAPAN DIAJUKAN KEHADAP AN HAKIM TATA USAHA NEGARA
- 7. PEMERINTA H MELAKUKA N PERAN TINDAKAN DALAM LAPANGAN HUKUM SEBAGAI PUBLIK HUKUM PUBLIK YANG MENJALANK BERSE AN GI BERSEGI KEKUASAAN SATU DUA PUBLIK SESUAI KEWENANG PERBUATAN INI AKIBAT HUKUMNYA AKIBAT AN YANG TIMBUL HUKUMNYA BERDASARK SECARALANGSUNG BARU TIMBUL AN SEIRING DILAKUKAN SESUDAH ADA UNDANG- PERBUATAN KATA SEPAKAT UNDANG TERSEBUT OLEH ANTARA PEMEIRNTAH TANPA PEMERINTAH MENUNGGU REAKSI DENGAN PIHAK DAI PIHAK YANG YANG TERKENA
- 8. TINDAKAN HUKUM PUBLIK DALAM HAN PERBUATAN HUKUM PERDATA DILAKUKAN PERBUATAN ATAS WEWENANG PEMERINTAH STIMEWA YANG YANG BERSEGI DIBERIKAN OLEH SATU HUKUM IN ABSTRACTO & UNPERSONAL YANG LEBIH TINGGI ALAT ATAS TINGKATANNYA DARI PERLENGKAPAN DASAR PADA YANG DIBENTUK NEGARA SEBAGAI KEWENAG OLEH PEMERITAH PENGUASA AN MENETAPKAN JABATAN PERBUATAN PERATURAN & PEMERINTAH DALAM KEPTSAN YANG LAPANGAN TATA BESCHIKKI MENGIKAT USAHA NEGARA NG WARGA & BADAN HUKUM PERDATA
- 9. KEWENANGAN LEGISLATIF POWER ASAS KEWENANGAN PEMERINTAHPENYALAHGUNAAN HUKUM PEMERINTAHAN KEKUASAAN DI BIDANG Prajudi; hendaknya UU mengatur: PERUNDANGAN 1. Uu harus menetapkan asas-asas & premis-premis mana yang tidak bolh dijabarkan lebih jauh 2. Pendelegasian dibatasi secara tegas dengan menetapkan dalam pasal yang bersagkutan butir atau hal apa yang didelegasikan, menetapkan dalam pasal UU yang bersangkutan semacam pedoman berupa standar pokok atau kriteria untuk pejabat adm yang bersangkutan 3. Masy dengan uu supaya sebelumnya diadalan study secukupnya 4. Uu menetapka jens dan beratnya sanksi pelanggaran 5. Pelimpahan hanya kepada pejabat pemerintah atau admisitrsasi 6. Uu menetapka badan atau instasi untuk menampung keluhan pengaduan atau gugatan
- 10. WEWENANG HUKUM YANG BERUPA KETETAPAN KEPUTUSAN. KEPUTUSAN TUN BERSIFAT BERSIFAT PENGATURAN PENETAPAN KONKRET, KHUSUS ABSTRAK, UMUM DAN INDIVIDUAL DAN PRINSIPIL, BASANYA DIBERI BIASANYA DIBERI JUDUL SURAT JUDUL KEPUTUSAN KEPUTUSAN
- 11. FREIS ERMESSEN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK ATAS INISIATIF SENDIRI MELAKUKAN PEMBENTUKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG DIARAHKAN PADA SASARAN INDIVIDUAL UNTUK MENYELESAIKAN HAL-HAL KONKRET
- 12. TINDAKAN PEMERINTAH (BESTUUR HANDELINGEN) TINDAKAN TINDAKAN MATERI HUKUM TINDAKAN TINDAKAN HUKUM HUKUM PUPLIK PRIVAT BERBAGAI SEPIHAK PIHAK UMUM INDIVIDUAL ABSTRAK KONKRET
Editor's Notes
- TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH
- TINDAKAN PEMERINTAH