Dokumen tersebut membahas tentang malpraktek, standar profesi, dan standar pelayanan medis. Dokter tidak dapat disalahkan jika tindakannya sesuai dengan standar operasional prosedur dan berusaha mengobati pasien secara sungguh-sungguh. Dokter dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran seperti kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kerugian pasien.

1. “ Add your company slogan ”
Malpraktek,
Standard Profesi,
dan Standar
Pelayanan Medis
Dr. dr. Imran, SpS, M.Kes
LOGO

2. Pendahuluan
 Tuntutan hukum terhadap dokter meningkat
 Penyebab:
 Kesadaran hukum pasien meningkat
 Kesadaran tentang hak-hak pasien meningkat
 Interpretasi yang salah bahwa kegagalan dokter
mengobati pasien dianggap malpraktek (kegagalan
tindakan medik)
 Seorang dokter tidak bisa disalahkan bila tindakan yang
dilakukan sudah sesuai Standard Operational Procedure
(SOP)

3. Pendahuluan
 Dokter tidak bisa dituntut bila:
 Berusaha mengobati pasiennya secara sungguh-
sungguh
 Tidak menelantarkan pasien
 Meringankan penderitaan pasien
 Bekerja secara tulus ikhlas
 Menggunakan ilmu dan keterampilan secara maksimal
 Berusaha menyelamatkan pasien
 Walaupun pasiennya cacat atau meninggal dunia

4. Siapa itu Dokter?
Seseorang yang:
 Memiliki pengetahuan kedokteran Tamat FK
 Dapat melakukan Pertolongan Medik Mampu mempraktekkan
ilmu & ketrampilannya kepada orang sakit
 UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran dokter harus:
 Mengucapkan sumpah dokter & mematuhi etika profesi
 Memiliki Ijazah Dokter (Umum/Spesialis)
 Memiliki Sertifikat Kompetensi Kedokteran (SKK) dari
Koligium
 Memiliki STR (Surat tanda Registrasi) dari KKI
 Memiliki SIP (Surat Izin Praktek) maksimal 3 tempat dari
Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten
 Punya Hak & Kewajiban

5. Pengawas Disiplin Profesi
 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) bertugas:
 Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan
kasus pelanggaran disiplin dokter.
 Dokter yang melanggar disiplin:
 Diberikan peringatan tertulis
 Rekomendasi pencabutan STR dan/atau SIP
 Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan
tertentu yang dibutuhkan

6. Ancaman Hukuman
UU No.29 tentang Praktik Kedokteran:
 Praktek tanpa STR (ps 75) dan atau SIP (ps 76)
 Bukan dokter tetapi bertindak seolah-olah
dokter (ps 77 dan 78)
 Dokter praktek tidak membuat rekam medis,
tidak memasang papan praktek atau tidak
memenuhi kewajiban dokter (ps 79)
 Pidana berat mempekerjakan dokter tanpa STR
dan/atau SIP (ps 80)

7. Hak Dokter dan Pasien
 Hak Dokter memperoleh perlindungan
hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
standar profesi dan standar prosedur
operasional
 Hak pasien:
 Memperoleh penjelasan tentang penyakit,
tindakan medis, manfaat, alternatif, risiko,
komplikasi dan prognosis
 Menyetujui atau menolak tindakan medis
 Mendapatkan rekam medik

8. Kewajiban Dokter (Hubungan dokter-pasien)
Bertanggung jawab dalam melakukan tindakan (Responsibility dan
Liability)
Berdasarkan prinsip moral profesi:
 Autonomy (menghormati hak-hak pasien)
 Beneficence (berorientasi kepada kebaikan pasien)
 Nonmaleficence (tidak mencelakakan/ memperburuk kondisi
pasien)
 Justice (keadilan distribusi dan meniadakan diskriminasi)
Turunannya :
 Veracity (kebenaran = thruthfull information)
 Fidelity (kesetiaan)
 Privacy dan Confidentiality (menjaga kerahasiaan)

9. Praktek Dokter
Tindakan seorang dokter:
1. Sesuai standar dokter (IDI)
2. Mempunyai “sikap profesional dokter”
3. Long life learning (belajar seumur
hidup) CME, Pendidikan dokter
berkelanjutan
4. Sesuai Aspek Hukum

10. Standar Profesi Dokter ?
1. Standar Pendidikan  Lulus FK (diakui)
2. Standar Kompetensi  mempunyai kemampuan
dasar minimal sesuai standar pendidikan di FK &
Pendidikan berkelanjutan
3. Standar profesi  mempunyai kemampuan dasar
minimal yang sesuai standar profesi dokter.
4. Standar Prosedur Kerja (Standard Operasional
Procedure = SOP)  Langkah-langkah kerja sesuai
standar yang telah diakui profesi

11. Sikap Profesional Dokter
 Sikap pribadi  sesuai etika profesi
 Sikap bertanggung jawab pada:
1. Pribadi/Tuhan  sumpah dokter
2. Masyarakat  pasien
3. Pemerintah  Undang-undang kesehatan
 Sikap empati pada:
1. Pasien
2. Sesama dokter
3. Guru
 Sikap altruism (rela berkorban).
 Sikap disiplin  Bekerja sesuai tempat & waktu

12. Long Life Learning
 Pendidikan di FK
 Pendidikan dasar  kurikulum standar
 Pendidikan spesialisasi & Subspesialisasi
 Pendidikan Lanjutan:
 Mengikuti seminar /simposium
 Diklat
 Workshop
 CME  Continuing Medical Education

13. Malpraktek
Pengertian malpraktek.
 Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum
sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis.
 Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah”
 sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau
“tindakan”,
sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan
yang salah” dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.

14. Malpraktek Dokter
 World Medical Association (WMA,1992):
Medical malpractice involves the physician’s failure to
conform to the standard of care for treatment of the
patient’s condition, or lack of skill or negligence in
providing care to the patient, which is the direct cause
of an injury to the patient.
Disebut Malpraktek bila:
 Tidak menggunakan standar pengobatan
 Kelalaian dalam menangani penderita
 Mengakibatkan kecacatan pasien

15. Malpraktek
Profesi Malpraktek
• Norma Etik • Pelanggaran • Ethical
• Norma Norma Etik malpractice
Hukum • Pelanggaran • Yuridical
Norma malpractice
Hukum

16. Usaha Menghindari Malpraktek
1. Semua tindakan sesuai indikasi medis
2. Bertindak secara hati-hati dan teliti
3. Bekerja sesuai standar profesi
4. Membuat informed consent
5. Mencatat semua tindakan yang dilakukan (rekam
medik)
6. Apabila ragu-ragu konsultasikan dengan senior
7. Memperlakukan pasien secara manusiawi
8. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien,
keluarga, dan masyarakat sekitar

17. Sengketa Medik
 Ketidak-puasan pasien / keluarganya terhadap
pelayanan dokter
 Penyebab umumnya:
1. Miskomunikasi
2. Kurang Informed Consent
 Penyelesaian:
1. Tidak mesti diselesaikan lewat jalur hukum
2. Penyelesaiannya bisa dengan perdamaian &
penjelasan yang memuaskan

18. Pemahaman Masyarakat Tentang Malpraktek
1. Asumsi masyarakat tentang kesehatan menyimpang
2. Anggapan bahwa layanan di RS harus selalu sempurna
pasien sembuh
3. Dokter dianggap serba bisa tak sembuh malpraktek
 Pelayanan Kedokteran:
 Kompleks & berjenjang
 Pekerjaan yang harus dilakukan dengan penuh hati-hati
 Berhubungan dengan manusia (HAM)
 Permasalahan:
 Pasien sering dibawa terlambat
 Dokter multifungsi  Banyak jabatan & Kerja overload

19. Aspek Hukum Malpraktek
1. Penyimpangan dari Standar Profesi Medis
2. Kesalahan yang dilakukan dokter:
 Kesengajaan (pelanggaran)
 Kelalaian
3. Tindakan medis yang salah menimbulkan kerugian
materil atau non materil dan kelainan mental pasien.
4. Sering terjadi karena kesalahan sarana Rumah Sakit

20. Unsur Malpraktik
1. Unsur kesengajaan (Intentional)  Professional
misconducts (melakukan tindakan yang tidak benar)
2. Unsur Pelanggaran:
 Negligence (kelalaian)
 Malfeasance (pelanggaran jabatan)
 Misfeasance (Ketidak hati-hatian)
 Lack of skill (Kurang keahlian)

21. Profesional Misconduct (Salah Tindakan)
1. Menahan-nahan pasien
2. Membuka rahasia kedokteran tanpa hak
3. Aborsi illegal
4. Euthanasia (mempercepat kematian pasien)
5. Memberikan keterangan palsu
6. Melakukan praktek tanpa izin

22. Neglicence
 Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan
kerugian pada pasien
Misalnya:
 Kesalahan pemeriksaan
 Kekeliruan dalam memberikan penilaian penyakit
 Salah menulis dosis resep
 Kesalahan tindakan misalnya kesalahan operasi

23. Malfeasance (Pelanggaran jabatan)
 Melakukan tindakan yang melanggar hukum
atau tindakan yang tidak tepat & layak
Misalnya
 Melakukan tindakan pengobatan tanpa indikasi
yang jelas
 Mengobati pasien dengan coba-coba tanpa dasar
yang jelas

24. Misfeasance
 Melakukan pilihan tindakan medis yang tepat
tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat
(improper performance)
Misalnya
 Melakukan tindakan medis dengan menyalahi
prosedur

25. Lack of Skill
 Melakukan tindakan diluar kemampuan atau
kompetensi seorang dokter, kecuali pada
situasi kondisi sangat darurat.
Misalnya:
 Melakukan pembedahan oleh bukan dokter bedah
 Mengobati pasien diluar spesialisasinya /
keahliannya

26. Sanksi Malpraktek
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 Pasal 359
 Pasal 360
 Pasal 361
2. UU Praktek Kedokteran
 Pasal 75
 Pasal 76
 Pasal 79

27. KUHP
 Pasal 359  Barangsiapa karena salahnya menyebabkan
matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5th atau kurungan
selama-lamanya 1 th.
 Pasal 360 ayat 1  Barangsiapa karena salahnya menyebabkan
orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 th atau
hukuman kurungan selama-lamanya 1 th.
 Pasal 360 ayat 2 Barangsiapa karena salahnya menyebabkan
orang menjadi sakit atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau
pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya 9 bl atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bl
atau hukuman denda setinggi tingginya Rp 4500.

28. UU Praktek Kedokteran
 Pasal 75 ayat 1  Setiap dr, drg yang dengan sengaja
melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki STR dapat dipidana
penjara paling lama 3 (tiga) th atau denda paling banyak Seratus
juta rupiah
 Pasal 76  Setiap dr, drg yang dengan sengaja melakukan
praktik kedokteran tanpa memiliki SIP dapat dipidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Seratus juta
rupiah.
 Pasal 79  Setiap dr, drg yang dengan sengaja tidak memasang
papan nama, membuat rekam medis dan tidak memenuhi kewajiban
dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 th atau denda paling
banyak Lima puluh juta rupiah.

29. Pencegahan Malpraktek
1. Dokter harus pintar berkomunikasi
2. Bersikap empati
3. Harus selalu mengembangkan diri & ilmu

30. Sanksi Pelanggaran Disiplin
1. Pemberian peringatan tertulis
2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda
Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP);
dan/atau
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan
di institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi

33. Wewenang MKDKI
1. MKDKI berwenang untuk menentukan ada tidaknya
pelanggaran disiplin oleh dokter/dokter gigi
2. MKDKI berwenang menetapkan sanksi disiplin kepada
dokter/dokter gigi yang dinyatakan melanggar disiplin
kedokteran/kedokteran gigi
3. MKDKI tidak menangani sengketa antara dokter dan
pasien/keluarganya
4. MKDKI tidak menangani permasalahan ganti rugi yang
diajukan pasien/keluarganya

34. STANDAR PROFESI
Definisi:
Kriteria kemampuan (pengetahuan, keterampilan teknis
dan sikap perilaku) minimal yang harus dikuasai oleh
individu untuk dapat melakukan kegiatan profesinya di
masyarakat secara mandiri.
Mengandung pengertian:
1. Standar profesi batasan kemampuan minimal dokter
2. Menguasai kemampuan (Knowledge, skill, prefessional
attitude)
3. Merupakan syarat untuk melakukan kegiatan
profesional
4. Dibuat oleh organisasi profesi (IDI)

35. Pasal 2 KODEKI
 Seorang dokter harus senantiasa melakukan
profesinya menurut ukuran yang tertinggi
 Melakukan profesi kedokteran adalah sesuai dengan
ukuran ilmu kedokteran mutakhir, etika umum, etika
kedokteran, hukum dan agama sesuai tingkat/jenjang
pelayanan kesehatan, serta kondisi dan situasi
setempat.

36. KEGUNAAN STANDAR PROFESI
Standar Profesi Dokter, merupakan pedoman
bagi para Dokter dalam menjalankan profesinya
untuk menjaga mutu pelayanan.
Acuan yang dipakai dalam menyusun standar
profesi adalah Katalog Pendidikan Dokter.

37. URAIAN STANDAR PROFESI
 Standar Profesi yang disusun Perhimpunan Dokter (IDI)
meliputi:
a. Standar Kompetensi (bidang pengetahuan
dan kemampuan teknis)
b. Standar Perilaku
c. Standar Catatan Medik yang berorientasi
masalah
d. Standar Sarana

38. A. Standar Kompetensi
 Standar Kompetensi (kemampuan) dibuat dengan tujuan agar
kemampuan profesi dapat diukur dengan jelas.
 Pendidikan Dokter dituntut untuk mendapatkan lulusan yang:
a. Mempunyai pengetahuan dan dalam bidangnya, mampu
menanggulangi persoalan-persoalan secara profesional di Indonesia,
baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan disiplin lain yang
terkait
b. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan pedoman etika
keilmuan dan profesi.
c. Mampu melakukan penelitian dasar untuk memecahkan masalah di
bidangnya

39. B. Standar Perilaku Dibahas dalam Pedoman Etik
C. Standar Catatan Medik yang berorientasi masalah
Dibahas dalam Standar Pelayanan medik
D. Standar Sarana Dibahas dalam Standar Fasilitas
Layanan kesehatan

40. STANDAR PELAYANAN MEDIS
 Pelayanan Medis yang Bermutu
Pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis
pasien
 Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter, dokter
spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam
melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib
memberikan pelayanan medis yang bermutu

41. Upaya peningkatan mutu pelayanan medis
 Tidak dapat dipisahkan dengan upaya standarisasi
pelayanan medis
 Setiap pelayanan medis di rumah sakit wajib mempunyai
standar pelayanan medis yang kemudian perlu ditindak
lanjuti dengan penyusunan standard operasional
procedur (SOP).
 Tanpa ada standar sulit untuk melakukan pengukuran
mutu pelayanan.

42. Peningkatan mutu pelayanan
 Untuk melakukan monitoring dan peningkatan
mutu pelayanan medis perlu dilakukan:
1. Audit medis
Dilakukan oleh staf medis dengan melihat diagnosis dan pengobatan
yang terdokumentasi dalam rekam medis apakah telah sesuai
dengan standar (SOP) atau belum
2. Audit rekam medis
Dilakukan oleh sub komite rekam medis dan atau penanggung
jawab unit kerja rekam medis terkait dengan kelengkapan pengisian
rekam medis