Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kebutuhan aset, pentingnya perencanaan, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dan peran berbagai pejabat dalam pengelolaan barang milik daerah."

1. Perencanaan
Manajemen Aset
By : Kanaidi, SE., M.Si, cSAP
kanaidi963@gmail.com ..08122353284
Training

2. Perencanaan Kebutuhan Aset
• Perencanaan kebutuhan aset adalah
serangkaian kegiatan merencanakan suatu
rencana strategi yang dibuat oleh suatu
organisasi.
(Sugiama, 2013)

3. 3
Pentingnya Perencanaan
 Mengurangi ketidakpastian dan
perubahan-perubahan di waktu yad.
 Memusatkan perhatian kepada sasaran.
 Menjamin proses pencapaian tujuan
terlaksana secara ekonomis.
 Memudahkan pengawasan.
Ω Problem Statement Ω Strategic Direction ►►► Conclusion ►►► Solution

4. Perencanaan Kebutuhan
BMD
Pelaks Ktgsn
Pengelolaan
BMD
1. Masih terdapatnya barang
milik daerah yang belum
terinventarisasi secara benar.
2. Kualitas SDM pengelola BMD
pada tingkat pengurus
barang, penyimpan barang
dan petugas akuntansi di
SKPD, UPTD dan UPTLTD
yang masih perlu
ditingkatkan.
3. Kurang memadainya
informasi potensi
optimalisasi asset yang layak
dipromosikan
4. Sistem informasi manajemen
asset tetap yang masih perlu
ditingkatkan.
Permasalahan
Pengelolaan BMD
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
4. Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
5. Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Hasil yang
diharapkan
1. Meningkatnya
Pelayanan PBD
kepada SKPD dan
Masyarakat
2. Meningkatnya
Kualitas LKPD,
khususnya pada
neraca aset, dan
dicapainya WTP
3. Meningkatnya
kontribusi
terhadap
pendapatan asli
daerah
1. Pengadministrasian
barang milik daerah yang
didukung dengan Sistem
Informasi Manajemen
Asset Tetap.
2. Penggunaan dan
Pemanfaatan barang
milik daerah secara
optimal
3. Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi
penatausahaan,
pembinaan pengelolaan
barang milik daerah,
penghapusan, serta
melaksanakan tuntutan
ganti rugi.

5. PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN BMD
• Menkeu menetapkan
Kebijakan Umum Pengelolaan BMN
• Mendagri menetapkan
Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
PSL 69 AYAT (6)
Ketentuan mengenai Pedoman Teknis dan
Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara
/Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah
Diganti

6. 6
▫ barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan
atau yang sejenis;
▫ barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
▫ barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan
undang-undang; atau
▫ barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap

7. PP 6 Th. 2006
a. Perencanaan Kebutuhan
dan Penganggaran;
b. Pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. Pengamanan dan
Pemeliharaan;
f. Penilaian;
g. Penghapusan;
h. Pemindahtanganan
i. Penatausahaan;
j. Pembinaan, Pengawasan
dan pengendalian
PP 27 Tahun 2014
a. Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran;
b. Pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. Pengamanan dan
Pemeliharaan;
f. Penilaian;
g. Pemindahtanganan;
h. Pemusnahan;
i. Penghapusan;
j. Penatausahaan;
k. Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
Lingkup PENGATURAN PENGELOLAAN BMD

8. PEMEGANG
KEKUASAAN
PENGELOLAAN
BMD
GUBERNUR/Bupati/
Walikota
Pejabat PENGELOLA BMD
PENGELOLA
BMD
SEKRETARIS
DAERAH
PENGELOLA BMD
KEPALA SKPDPENGGUNA BMD
KUASA PENGGUNA
BMD
KEPALA UPTD
PENYIMPAN BMD
PENGURUS BMD
STAF SKPD/UPTD
STAF SKPD/ UPTD
PEMBANTU
PENGELOLA BMD KA. DPPKA

9. Gub./Bupati/Walikota
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
3. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
4. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
5. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan
persetujuan DPRD;
6. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
7. menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. Menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur.
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014

10. Sekretaris Daerah
Pengelola BMD
1. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan BMD;
3. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMD yang
memerlukan persetujuan Gub/Bupati/Walikota;
4. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan BMD;
5. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah
disetujui oleh gubernur/bupati/walikota
atau DPRD;
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi BMD;
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
BMD..
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014

11. Kepala SKPD
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi
SKPD yang dipimpinnya;
2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya;
4. Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
5. Mengamankan dnn memelihara BMD yg berada dlm
penggunaanya
6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD
berupa tanah/bangunan yg tidak memerlukan persetujuan DPRD
dan BMD selain tanah bangunan
7. Menyerahkan BMD berupa tanah / bangunan yg tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenngaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD yg di pimpinnya dan sedang tidak di manfaatkan pihak lain
kepada Gubernur/Bupati./walikota melalui Pengelola barang
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014

13. Kepala UPTD
Kuasa Pengguna
berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya
kepada Kepala SKPD;
b. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam
penguasaannya;
c. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan Tupoksi unit kerja yang dipimpinnya;
d. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam
penguasaannya;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang
ada dalam penguasaannya;
f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang
bersangkutan.