Dokumen ini membahas strategi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM digunakan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi masyarakat dengan pemberdayaan melalui pemicuan. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan pemicuan STBM dan bagaimana STBM dapat menurunkan stunting melalui kolaborasi antara peningkatan sanitasi, pola asuh, dan pola mak
5. Environmental Enteropathy
EE Theory: A major (if not primary) cause of child undernutrition is a
subclinical condition of small intestine
Continued expsoure: Mounts an immune response, stress levels rise and the body diverts nutrients
away from growth towards fighting an infection
Higiene dan
Sanitasi yang
buruk
Anak Balita
Malnutrisi
EE
Diare
6.
7. STRATEGI NASIONAL
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM)
adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui
pemberdayaan dengan metode pemicuan
KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR: 852/MENKES/SK/IX/2008
7
Jakarta, 9 September 2008
8. Diagram Pemutusan Mata Rantai Penularan
Penyakit
Sumber Media Penularan Target
Manusia
Limbah
Sampah
Tinja
Tanah
Lalat/
serangga
Cairan
Tangan
1.
STOP
BABS
5.
PLRT
2.
CTPS
4.
PSRT Makanan &
Minuman
3.
PAM
MRT
9. Kerangka Pikir STBM
Outcome: Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan
dng sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total
Output: Meningkatnya pembangunan sanitasi higiene melalui peningkatan demand & supply
Pilar 1:
Stop BABS (Buang Air
Besar Sembarangan)
Pilar 4:
Pengelolaan
Sampah RT
dengan aman.
Pilar 3:
PAM-RT (Pengelolaan
Air Minum &
Makanan RT.)
Pilar 2: CTPS (Cuci
Tangan Pakai
Sabun)
Pilar 5:
Pengelolaan Limbah
Cair RT. dengan
aman.
11. Pelajaran dari Sejarah Program
Sanitasi
Pendekatan tradisional dianggap kurang berhasil
• Tidak menumbuhkan kebutuhan ( demand ) secara luas untuk cakupan sanitasi dan perubahan
perilaku.
• Tidak mendukung ekspansi sektor swasta yang dapat menyediakan pilihan luas ( supply
capacity ) bagi konsumen yang miskin dan kaya.
• Tidak menghasilkan dampak kesehatan dan kesejahteraaan masyarakat yang diinginkan.
Dibutuhkan strategi kebijakan untuk meningkatkan perilaku hygiene
dan sanitasi penduduk pedesaandengan skala luas.
11
12. Prinsip STBM
• Tanpa subsidi untuk sarana individu
(subsidi untuk sarana komunal)
• Masyarakat sebagai pemimpin
• Tidak boleh menggurui atau memaksa
• Totalitas seluruh komponen masyarakat
13. Usulan model pembiayaan : untuk mendorong kolaborasi dan mobilisasi pendanaan
sanitasi
13
Program STBM
Pendekatan District-Wide
Implementasi
(berbagai sumber
pembiayaan)
Target sasaran
Masyarakat sangat miskin
BLM Pamsimas
Sumber lain
Kebutuhan akan jamban layak
telah mendorong tersedianya
berbagai mekanisme pembiayaan
sanitasi
• Dana pemerintah (DAK, APBD,
APBDes, ADD, program TNI,
STBM, BOK, dll.)
• Dana Swasta dan Mitra (CSR,
Baznas, MFI, Wusan, dll.)
• Dana Masyarakat (rumah
tangga, arisan, koperasi, dll.)
Penyediaan BLM kesling dan Pamsimas tidak hanya untuk meningkatkan akses masyarakat sangat miskin,
tetapi sebagai alat untuk memastikan inklusifitas kelompok miskin dan untuk memicu percepatan ODF
kabupaten di Daerah Intervensi Stunting 2018
14. RINCIAN
PENGALOKASIAN
1. Besaran alokasi untuk dinas kesehatan kab/kota sebagai fasilitas UKM
sekunder sesuai lampiran JUKNIS
2. Besaran alokasi balai kesehatan masyarakat sebesar Rp 200 juta/per
balai/tahun (bila ada)
3. Besaran alokasi dana BOK Puskesmas sesuai lampiran sebelum dibagi ke setiap
Puskesmas terlebih dahulu dialokasikan untuk :
1) Nusantara sehat sebesar Rp 200 juta/NS/tahun
2) Pemicuan desa STBM sebesar Rp 7,5 juta/desa/tahun
4. Alokasi dana bok puskesmas total setelah dikurangi untuk Nusantara
Sehat dan desa STBM dibagi untuk semua puskesmas secara
proporsional
5. Khusus untuk puskesmas dengan program Nusantara Sehat dan desa STBM maka
besaran alokasi dana BOK pusk hasil perhitungan pada point 3 ditambah
dengan alokasi Nusantara Sehat dan atau desa STBM
14
15. KETENTUAN KEGIATAN DESA STBM (DAK Non
Fisik) 2017
• ALOKASI YANG DIPERHITUNGKAN DALAM ALOKASI ADALAH DESA YANG
SUDAH DITETAPKAN JUMLAHNYA 5.000 DESA
• APABILA ADA PENAMBAHAN DESA DIPERBOLEHKAN DENGAN
MENGGUNAKAN DANA YANG TERSEDIA DI SETIAP PUSKESMAS
• BESARAN SETIAP DESA DALAM PENETAPAN ALOKASI RP
7.500.000/DESA TETAPI DALAM PELAKSANAAN DPT DISESUAIKAN
DISETIAP DAERAH
• JENIS KEGIATAN DISESUAIKAN DENGAN PEDOMAN PENGEMBANGAN
STBM
15
16. Pra Pemicuan :
1. Survei Lokasi (Identifikasi
baseline data sanitasi)
2. Penentuan Komunitas
3. Penentuan Tim Pemicu
(Persiapan Diri
Pemicu/Fasilitator/sanitarian)
4. Penentuan Waktu dan Tempat
Sasaran
5. Penyiapan Alat Bantu (Bahan
Lokal/tepung terigu, tali rafia,
kertas plano, tepung terigu,
spidol, kertas HVS, air mineral
gelas)
6. Advokasi Toma dan Toga
(Koordinasi dengan aparat
desa setempat )
Tahapan Pemicuan desa STBM
Pemicuan :
1. Perkenalan dan Bina Suasana
2. Maksud dan Tujuan
3. Identifikasi Bahasa Lokal
(penyebutan BABS dan
penyebutan Tinja)
4. Pemetaan
5. Hitung Tinja
6. Alur Penularan Penyakit
7. Transect Walk
8. Kontaminasi Air
9. Titik Pemicuan (Menggunakan
Elemen Pemicuan)
10. Kontrak Sosial
11. Komitmen Kapan Semua
Terbebas dari BABS
12. Membentuk Komite/ Natural
Leader
13. RTL
Pasca Pemicuan :
1. Monitoring dan Evaluasi Hasil
Pemicuan sampai Desa
tersebut SBS.
2. Verifikasi Desa SBS
3. Deklarasi Desa SBS
4. Pendampingan desa pasca
SBS desa (minimal 2 tahun u/
keg. Peningkatan Kualitas
Sarana dan Pemeliharaan
Perilaku)
16
18. PEMICUAN
RASA MALU TERPICU
BERI
APLAUS
RASA JIJIK TERPICU
BERI
APLAUS
TIDAK TERPICU
TIDAK TERPICU
TAKUT SAKIT TERPICU
BERI
APLAUS
TIDAK TERPICU
TAKUT DOSA TERPICU BERI
APLAUS
TIDAK TERPICU
HARGA DIRI TERPICU
BERI
APLAUS
TIDAK TERPICU
PEMICUAN SELESAI /
TRANSECT WALK PEMICUAN SELESAI
FASILITASI
PASCA PEMICUAN
INGAT SIMULASI ELEMEN
21. Secara umum, STBM terbukti memberikan perubahan
7.325
24.955
38.605
17,4 16,8
28,9
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2012 2015 2017
Trigerred Percent ODF
• Lebih dari 6,000 desa yang dipicu setiap
tahun.
• Rasio angka ODF (Open Defecation Free
/Stop BABS ) meningkat 170% dalam 2
tahun terakhir
• Rata-rata peningkatan akses mencapai
60%, sebelum dan setelah intervensi
STBM
22. • Digunakan oleh seluruh kabupaten di
Indonesia
• Telah meregistrasi seluruh sanitarian dan
seluruh desa untuk mengupdate data secara
real time
• 70% sanitarian aktif menggunakan
• 5 jenis aplikasi untuk memudahkan
sanitarian, puskesmas, kabupaten, dan
provinsi melakukan pemantauan dan
pengawasan.
• Website dilengkapi dengan fitur profil
kabupaten, dan database nasional untuk
keperluan berbagai analisis
Sistem Monitoring Nasional secara On-Line (Smart STBM)
23.
24.
25. PROGRESS PELAKSANAAN
PENINGKATAN KUALITAS SANITASI LINGKUNGAN
1. DESA PRIORITAS STUNTING (250 DESA)
2. PASCA BENCANA GEMPA NTB (25 DESA)
TAHUN 2018
25
1. PERCEPATAN KUALITAS AKSES SANITASI == 5000 JAMBAN MEMENUHI
SYARAT + 5000 TEMPAT CUCI TANGAN PAKAI SABUN TERBANGUN
2. PENINGKATAN PENDAPATAN MINIMUM DAERAH (15.000 PEKERJA
TERLIBAT)
DESA
STBM
26. 26
No
Kemen
terian/
Lemba
ga
Program
Kegi
atan
Kode Output
Bes
ara
n
Out
put
Prakira
an
Jumlah
Pekerja
yang
Tersera
p
Lokasi Kegiatan
Alok
asi
(Rp
Ribu
)
Mekanis
me Tata
Laksana
Keterangan
Ka
bu
pa
te
n
Keca
mata
n
De
sa
1 Kemen
terian
Keseha
tan
Kesehatan
Masyarak
at
Pen
yeh
atan
Ling
kun
gan
024.
03.0
6.58
34
Pembina
an
Pelaksan
aan
Sanitasi
Total
Berbasis
Masyarak
at
(STBM)
250
Pak
et
15.000
Orang
250 Desa STBM
di daerah
Kabupaten
Stunting
25.0
00.0
00
Kelompo
k Kerja
Masyara
kat
(KKM) di
tingkat
desa
1. Kegiatan
berupa
Fasilitasi
peningkatan
kualitas
sanitasi
kesehatan
lingkungan
(jamban
individu layak
kesehatan +
Tempat Cuci
Tangan Pakai
Sabun) bagi
masyarakat
miskin yang
sudah terpicu
stop buang
air besar
sembarangan
2. Masa Kerja
1 – 2 Bulan
TAHUN 2018
27. 1. PIDIE (3 DS)
2. LANGKAT ( 4 DS)
3. NIAS UTARA (2 DS)
4. PADANG LAWAS (2 DS)
5. PASAMAN (2 DS)
6. PASAMAN BARAT (3 DS)
7. OGAN KOMERING ILIR (7 DS)
8. LAMPUNG SELATAN (8 DS)
9. LAMPUNG TIMUR (7 DS)
10. NATUNA (4 DS)
11. KAUR (1 DS)
12. ROKAN HULU (4 DS)
13. LAMPUNG TENGAH (7 DS)
14. LAMPUNG TIMUR (9 DS)
15. LAMPUNG SELATAN (8 DS)
SUMATERA
1. BANDUNG (1 DS)
2. BANDUNG BARAT (2
DS)
3. GARUT (1 DS)
4. TASIKMALAYA (3 DS)
5. KUNINGAN (7 DS)
6. CIREBON (7 DS)
7. SUMEDANG (8 DS)
8. SUBANG (7 DS)
9. KARAWANG (3 DS)
10. CILACAP (1 DS)
11. BANYUMAS (4 DS)
12. PURBALINGGA (3 DS)
JAWA – BALII, NTB
13. KEBUMEN ( 6 DS)
14. WONOSOBO (2 DS)
15. KLATEN ( 3 DS)
16. BLORA (3 DS)
17.DEMAK (4 DS)
18. TRENGGALEK (5 DS)
19. MALANG (6 DS)
20. JEMBER (5 DS)
21. BONDOWOSO (4 DS)
22. PROBOLINGGO (3 DS)
23. NGANJUK (4 DS)
24. BANGKALAN (3 DS)
25 PAMEKASAN (3 DS)
28. PANDEGLANG (6 DS)
29. GIANYAR (7 DS)
30. LOMBOK BARAT (3 DS)
31. LOMBOK TENGAH (4 DS)
32 LOMBOK TIMUR (2 DS)
33. SUMBAWA (8 DS)
15 KAB/KOTA PRIORITAS
33 KAB/KOTA PRIORITAS
1. TIMOR TENGAH
UTARA (7 DS)
2. LEMBATA (6 DS)
3. MANGGARAI (3 DS)
4. TTS (7 DS)
NUSA TENGGARA
4 KAB/KOTA PRIORITAS
1. BARITO TIMUR (3
DS)
2. HULU SUNGAI
UTARA (4 DS)
3. KETAPANG (2 DS)
KALIMANTAN
3 KAB/KOTA PRIORITAS
1. ENREKANG (4 DS)
2. BUTON (3 DS)
3. BOALEMO (3 DS)
4. GORONTALO (2 DS)
5. POLEWALI MANDAR (5 DS)
SULAWESI
5 KAB/KOTA PRIORITAS
PROGRESS
250 DESA 60 KABUPATEN
23 PROVINSI
(dari 100 Kab / 1000 desa
Prioritas Stunting)
TAHUN 2018
CATATAN: TAHUN 2019
ADALAH DI 540, 72 KAB DI 29 PROPINSI
PELAKSANAAN
PENINGKATAN KUALITAS
SANITASI LINGKUNGAN
PRIORITAS STUNTING
TAHUN 2018
DARI 250 DESA SUDAH
247 DANA DI TERIMA
DI REKENING KKM
Anggaran 1 Desa Rp.100.000.000 Minimal
Memfasilitasi 20 KK terlayani Jamban
Individu sehat dan layak serta tempat
cuci tangan pakai sabun. Sasaran Utama
Masyarakat Miskin yang sudah berubah
perilaku menjadi sehat
Minimal 65% dari BLM : Rp.
65.000.000 Untuk Anggaran Fisik
(Bahan dan Peralatan)
Maksimal 30% dari BLM: Rp.
30.000.000 Untuk Upah Tenaga
Kerja
Maksimal 5% dari BLM: Rp 5.000.000
(Administrasi Kegiatan dan
operasional awal)
No Program Padat Karya
Perdesaan
Alokasi
Dana
( Rp. Juta)
Sasaran Unit Cost per
desa (Rp.Juta)
Fisik Terbangun
(unit minimal 1 desa
)
Total Fisik (65% dari Total dana
per desa)
Tenaga Kerja (30% dari Total Dana per desa= Rp. 30.000.000) Total Jumlah
Tenaga Kerja Per
lokasi desa
Jumlah Total
Prediksi Tenaga
Kerja Terlibat
Asumsi
Jumlah
Hari Kerja
(hari)
Total Upah
Tenaga Kerja
(Rp.Juta)
KK terlayani Unit cost/unit Penyelesa
ian 1 Unit
jumlah tenaga
kerja 1 unit
Upah Per Orang
Per Hari Rp.
Total Upah per
unit sarana
1 2 3 4 5 6 7 8= (6*7) 9 10 11 12=(9*10*11) 13 =(10*6) 14=(13*4) 15 16=(12*6*4)
1 Peningkatakan Kualitas
Sanitasi Kesehatan
Lingkungan) minimal 20 KK
miskin terlayani akses
sanitasi/jamban layak
kesehatan & Tempat Cuci
Tangan Pakai Sabun bagi
masyarakat miskin
25.000 250 desa 100 20 KK/U
nit
3,250,000 65.000.000 4 Hr 3 or 125,000 1.500,000 60 15.000 30 7.500
28. No Program Padat
Karya Perdesaan
Alokasi
Dana
( Rp. Juta)
Sasaran Unit Cost
per desa
(Rp.Juta)
Fisik Terbangun
(unit minimal 1
desa )
Total Fisik (65% dari Total
dana per desa)
Tenaga Kerja (30% dari Total Dana per desa=
Rp. 30.000.000)
Total Jumlah
Tenaga Kerja
Per lokasi
desa
Jumlah
Total
Prediksi
Tenaga
Kerja
Terlibat
Asumsi
Jumlah
Hari
Kerja
(hari)
Total Upah
Tenaga Kerja
(Rp.Juta)
KK
terlayani
Unit cost/unit Penyel
esaian
1 Unit
jumlah
tenaga
kerja 1
unit
Upah Per
Orang Per
Hari Rp.
Total Upah
per unit
sarana
1 2 3 4 5 6 7 8= (6*7) 9 10 11 12=(9*10*11) 13 =(10*6) 14=(13*4) 15 16=(12*6*4)
1 Peningkatakan
Kualitas Sanitasi
Kesehatan
Lingkungan)
minimal 20 KK
miskin terlayani
akses
sanitasi/jamban
layak kesehatan &
Tempat Cuci
Tangan Pakai
Sabun bagi
masyarakat miskin
25.000 250 desa 100 20 KK/
Unit
3,250,000 65.000.000 4 Hr 3 or 125,000 1.500,000 60 15.000 30 7.500
DUKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM MODEL INTERVENSI KESEHATAN LINGKUNGAN
DALAM PENANGANAN SUNTING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN
PADA 250 DESA PRIORITAS STUNTING TAHUN 2018
1. Sasaran desa adalah prioritas desa sudah dilaksanakan pemicuan /perubahan
perilaku (STBM)
2. Dukungan Tim Kemen PUPERA untuk pendampingan Fasilitator Teknis Tingkat
Kecamatan dalam penyusunan RKM Fisik
3. Usulan 1 Desa 1 RKM dari KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) RKM yang diusulkan
disahkan oleh Kepala Desa, Kepala Puskesmas Serta Kepala Dinas Kesehatan Kab )
29. 1. BAYAN
2. MUMBUL SARI
3. GONDANG
4. SIGAR PENJALIN
5. PAMENANG BARAT
6. PENDUA
7. TENIGA
8. GENGGELANG
9. KARANG BAJO
10. LOLOAN
LOMBOK UTARA
1. MAPIN REA
2. MAPIN KEBAK
3. GONTAR BARU
4. BARU
5. BUIN BARU
SUMBAWA
10 DESA
5 DESA
1. SEMBALUN
2. SAJANG
3. BELOK PERUNG
4. MADAYIN
5. OBEL OBEL
LOMBOK TIMUR
5 DESA
1. SANDIK
2. RANJOK
3. GERIMAK INDAH
4. SELAT
5. GEGELANG
LOMBOK BARAT
5 DESA
PENINGKATAN KUALITAS KESLING DALAM KONDISI DARURAT/BENCANA TAHUN 2018
DI 25DESA PADA 4 KABUPATEN PROVINSI NTB
29
Sasaran Program :
Sasaran yang akan dicapai pada Program adalah:
1. Peningkatan akses sanitasi jamban sehat yang saniter
bagi masyarakat yang terdampak bencana/kondisi
darurat;
2. Peningkatan kualitas sanitasi jamban yang saniter;
3. Peningkatan ketersediaan Tempat Cuci Tangan Pakai
Sabun;
4. Peningkatan pendapatan keluarga (masyarakat yang
terkena dampak) yang bekerja dalam program ini
TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas akses sarana sanitasi (jamban
yang memenuhi syarat serta sarana cuci tangan pakai
sabun) yang terjangkau dan yang berkelanjutan bagi
masyarakat yang terdampak bencana/kondisi darurat
2. Meningkatkan pendapatan keluarga melalui
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan sarana sanitasi jamban yang layak bagi
kesehatan
KETENTUAN UMUM
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempa Bumi maka akan dilaksanakan
peningkatan kembali akses sanitasi jamban yang
memenuhi syarat dan tempat cuci tangan pakai sabun
pada daerah lokasi bencana sebagai wujud dalam upaya
preventif dan promotif
CATATAN:
1. 17 DESA SUDAH SP2D = per tgl 15 Oktober
2. 8 Desa Follow up retur di KPPN per tgl 29 Oktober
(Proses 5 hari kerja dari KPPN)
30. SKEMA PENGAWASAN
1. Sanitarian
2. Fasilitator STBM Kabupaten
3. Fasilitator PU Tingkat Kecamatan
4. Kepala Puskesmas
5. Kepala Desa
6. Camat
7. Kepala Dinas Kesehatan
NO TINGKAT PELAKSANA/PENDAMPING KEGIATAN PEMBIAYAAN
1
2
3
4
DESA/KECAMATAN
KABUPATEN
PROPINSI
PUSAT
1. Sanitarian
2. Kepala Puskesmas
3. Kepala Desa
4. PKK
5. Fasilitator PU Tingkat Kecamatan
1. Fasilitator STBM Kabupaten
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Bappeda
4. Bupati
Dinas Kesehatan Propinsi
Direktorat Kesehatan Lingkungan,
Ditjen Kesehatan Masyarakat
1. Rapat
2. Fasilitasi
3. Penetapan Usulan
RKM dan verifikasi
usulan dan
evaluasi kegiatan
Fasilitasi
Pendampingan RKM
Pelaksanaan, Evaluasi
hasil Fisik (BAST)
Advokasi dan Bintek
1. Surat Edaran dan
2. Penyediaan
Pedoman
Pelaksanaan
3. Monev
BOK, Dana Desa
BOK, Dana Desa
Dekon
APBN
35. Temuan di Lapangan
Positif:
1. Progress pembangunan desa sudah berjalan
50 - 100% Tahap ke 1 70% dari dana Rp.
100.000.000,-
2. Pembangunan sudah mengikuti ROK Tahap ke
1;
3. Sanitarian Puskesmas dan Faskab ataupun pj
kesling segera untuk membuatkan Berita acara
uji fungsi yang memenuhi (teknis sudah sesuai
dengan rencana yang dibangun?MS dan
berfungsi );
4. Kab dan Sanitarian Mengawal ROK masing
masing desa untuk berjalan sesuai rencana
tepat waktu
Negatif
1. Pelaporan keuangan dilaksanakan setelah selesai
pembangunan fisik
2. KKM mengejar pembangunan sarana sanitasi,
mengingat musim hujan = pelaporan keuangan
dikerjakan belakangan.
3. Tidak bergantung kepada kepala desa dalam
pelaksanaan kegiatan rencanakan sesuai dengan ROK
yang akan direncanakan
4. Masih ada KKM yang menarik 50% dana dari Tahap ke
1
5. Masih ada RKM melaksanakan pembangunan fisik
hanya mempekerjakan 3 orang saja, sehingga
menghabiskan waktu pelaksanaan;
6. Pembuatan Berita Acara penyimpanan dana di brankas
desa mengingat dana di simpan di rumah
KKM/Bendahara KKM;
35
36. Pembelajaran Positif Untuk Percepatan 2019
• Sosialisasi pelaksanaan di awal tahun 2019
• Revisi pedoman teknis pelaksanaan terkait percepatan untuk
pelaporan keuangan
• Penyediaan dana monev propinsi u mengawal pembangunan
• Propinsi dan Kabupaten sudah tersosialisasi kegiatan BLM di tahun
2018 sehingga proses pelaksanaan 2019 dapat dilaksanakan lebih
cepat
• Hampir 70% kabupaten 2018 ikut kembali desa sasarannya di tahun
2019.
• Pembelajaran model pendekatan BLM Sanitasi diangkat oleh daerah
untuk menjadi model pelaksanaan pengajuan di dana desa
36
37. 1. PIDIE
2. ACEH TENGAH
3. LANGKAT
4. PADANG LAWAS
5. GUNUNG SITOLI
6. OGAN KOMERING ILIR
7. LAMPUNG SELATAN
8. LAMPUNG TIMUR
9. BANGKA BARAT
10. NATUNA
11. KAUR
12. ROKAN HULU
13. LAMPUNG TENGAH
14. KERINCI
SUMATERA
1. GIANYAR
2. PANDEGLANG
3. KEPULAUAN SERIBU
4. BANDUNG
5. BANDUNG BARAT
6. BOGOR
7. CIANJUR
8. CIREBON
9. GARUT
10.INDRAMAYU
11.KARAWANG
12.KUNINGAN
JAWA - BALI
13. SUBANG
14. SUKABUMI
15. SUMEDANG
16. TASIKMALAYA
17. BREBES
18. CILACAP
19. DEMAK
20. KEBUMEN
21. KLATEN
22. PEMALANG
23. PURBALINGGA
24. WONOSOBO
25. BANGKALAN
26. BONDOWOSO
27. JEMBER
28. MALANG
29. NGANJUK
30. PAMEKASAN
31. PROBOLINGGO
32. SAMPANG
33. SUMENEP
14 KAB/KOTA PRIORITAS
33 KAB/KOTA PRIORITAS
1. TIMOR TENGAH
UTARA
2. LEMBATA
3. DOMPU
4. LOMBOK BARAT
5. LOMBOK TENGAH
6. LOMBOK TIMUR
7. LOMBOK UTARA
8. SUMBAWA
9. ROTE NDAO
NUSA TENGGARA
14 KAB/KOTA PRIORITAS
1. BARITO TIMUR
2. HULU SUNGAI
UTARA
3. PENAJAM PASER
UTARA
4. MALINAU
5. KETAPANG
KALIMANTAN
5 KAB/KOTA PRIORITAS
SULAWESI
9 KAB/KOTA PRIORITAS
540 DESA 85 KABUPATEN 32 PROVINSI
(dari 160 Kab Prioritas Stunting) TAHUN
2019
37
1. BOLAANG MONGONDOW
UTARA
2. BANGGAI
3. ENREKANG
4. BUTON
5. BOALEMO
6. GORONTALO
7. MAJENE
8. POLEWALI MANDAR
9. MAMUJU
1. MALUKU TENGAH
2. SERAM BAGIAN BARAT
3. HALMAHERA SELATAN
4. SORONG SELATAN
5. TAMBRAUW
6. TOLIKARA
7. LANNY JAYA
8. DOGIYAI
9. INTAN JAYA
10. JAYAWIJAYA
MALUKU - PAPUA
10 KAB/KOTA PRIORITAS
10.SABU RAIJUA
11. SUMBA BARAT
12. SUMBA BARAT DAYA
13. SUMBA TENGAH
14. SUMBA TIMUR
38. 38
No Program Padat
Karya Perdesaan
Alokasi
Dana
( Rp.
Juta)
Sasaran Unit Cost
per desa
(Rp.Juta)
Fisik
Terbangun
(unit minimal 1
desa )
Total Fisik (65% dari
Total dana per desa)
Tenaga Kerja (30% dari Total Dana per desa=
Rp. 75.000.000)
Total Jumlah
Tenaga
Kerja Per
lokasi desa
Jumlah
Total
Prediksi
Tenaga
Kerja
Terlibat
Asumsi
Jumlah
Hari
Kerja
(hari)
Total Upah
Tenaga Kerja
(Rp.Juta)
KK
terlayani
(minimal)
Unit cost/unit Penyel
esaian
1 Unit
jumlah
tenaga
kerja 1
unit
Upah Per
Orang Per
Hari Rp.
Total Upah
per unit
sarana
1 2 3 4 5 6 7 8= (6*7) 9 10 11 12=(9*10*11) 13 =(10*6) 14=(13*4) 15 16=(12*6*4)
1 Peningkatakan
Kualitas Sanitasi
Kesehatan
Lingkungan)
minimal 20 KK
miskin terlayani
akses
sanitasi/jamban
layak kesehatan &
Tempat Cuci
Tangan Pakai
Sabun
54.000 540 desa 100.000 20 KK/
Unit
3,250,000 65.000.000 4 Hr 3 or 125,000 1.500,000 60 32,400 60 16.200
DUKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI
PADA 250 DESA PRIORITAS STUNTING TAHUN 2019
1. Sasaran desa adalah prioritas desa sudah dilaksanakan pemicuan /peruban perilaku
(STBM)
2. Dukungan Tim Kemen PUPERA untuk pendampingan Fasilitator Teknis Tingkat
Kecamatan dalam penyusunan RKM Fisik
3. Usulan 1 Desa 1 RKM dari KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) RKM yang diusulkan
disahkan oleh Kepala Desa, Kepala Puskesmas Serta Kepala Dinas Kesehatan Kab )
39. PENGUATAN SUMBERDAYA PELAKSANAAN KONVERGENSI STUNTING &
PENINGKATAN KUALITAS SANITASI LINGKUNGAN
• Sasaran : Desa PMT Gizi , sesuai dengan Desa program peningkatan kualitas sanitasi lingkungan karena
Desa sudah dilakukan pemicuan STBM
• BOK :
1). Desa STBM 5000 desa
2). Pemicuan,
3). Pendampingan Desa ODF,
4). Survailans Kualitas Air Minum,
5). Penyediaan Tenaga STBM
• Dana Desa: Pemberdayaan Masyarakat (STBM), Peningkatan kualitas air dan sanitasi.
• DAK Fisik Kesehatan = Sanitarian Kit, Kit Kesling Kab/Kota, Cetakan Jamban
• DAK Fisik Penugasan Stunting Sanitarian Kit, Kit Kesling Kab/Kota, Cetakan Jamban
• DAK Fisik == Septink Tank Komunal === Persyaratan Desa Sudah ODF dulu
• Penguatan RKM Sanitasi === Sanimas, Pamsimas, Pondok Pesantren Sehat, Sekolah Sehat =
(Persyaratan Sanitasi Terpenuhi)
• 540 Desa Intervensi Kesehatan Lingkungan pada Prioritas Daerah stunting dan 12 Desa U DAS CITARUM
• Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi di 36 Pondok Pesantren
39