SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Halaman 1 dari 1
SIARAN PERS
Penjelasan Dewan Pers tentang Hoax dan Perkembangan
Verifikasi Perusahaan Pers
1. Sejak Sabtu malam 4 Februari 2019 telah beredar rilis yang mengatas-namakan Dewan
Pers dan menyebutkan hanya ada 74 media yang lolos verifikasi Dewan Pers. Rilis
tersebut juga menyebutkan hanya media-media itulah yang boleh dilayani jika meliput
di lembaga pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Rilis juga menyebutkan bahwa hasil
verifikasi akan diserahkan kepada pemerintah untuk dibuatkan instruksi untuk
pelaksanaan peliputan. Terkait dengan hal tersebut, Dewan Pers menyatakan bahwa
rilis tersebut palsu alias HOAX yang kemungkinan besar ditujukan untuk
menimbulkan kegaduhan di kalangan media dan wartawan.
2. Verifikasi Perusahaan Pers yang dilaksanakan Dewan Pers, merupakan bagian dari
proses pendataan perusahaan pers sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) g, UU
No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Verifikasi dilakukan dengan mengacu pada 4
Peraturan Dewan Pers yang telah diratifikasi oleh sebagian besar pemilik dan pimpinan
perusahaan pers dalam Piagam Palembang, 9 Februari 2010. Keempat peraturan
tersebut masing-masing adalah Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar
Kompetensi Wartawan dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan.
3. Pada tahap awal, verifikasi diprioritaskan pada media-media yang telah
menandatangani dan mendeklarasikan Piagam Palembang pada tahun 2010. Hingga
hari Senin, 6 Februari 2017 pukul 16.00 sudah ada 77 perusahaan pers yang telah
diverifikasi. Jumlah ini akan terus berkembang karena proses verifikasi akan terus
berlangsung dan tidak hanya berhenti menjelang Perayaan Hari Pers Nasional HPN
2017.
4. Mengingat proses verifikasi terus berjalan dan jumlah media terus bertambah, maka
pada saat “kick off” HPN di Ambon 9 Februari 2017 mendatang, Dewan Pers belum
akan membacakan nama-nama media yang sudah terverifikasi.
5. Perusahaan Pers yang sudah diverifikasi Dewan Pers akan diberikan sertifikat, dan
nantinya akan diberi logo dengan “QR code” untuk media cetak dan online, serta
“bumper in dan out” untuk media penyiaran radio dan televisi sebagai penanda sudah
terverifikasi. Teknis penerapan logo dan bumper akan ditetapkan kemudian.
6. Perusahaan Pers yang profesional dan menghasilkan produk jurnalistik yang
profesional akan menjadi penegak Pilar Demokrasi dan menjunjung tinggi
kemerdekaan pers. Media-media baru yang sedang dalam tahap rintisan (start up)
silakan terus terbit sampai siap untuk mendaftar dan diverifikasi Dewan Pers.
7. Bagi perusahaan-perusahaan pers yang belum diverifikasi oleh Dewan Pers diharapkan
secara proaktif mendaftar ke Dewan Pers untuk dapat segera diverifikasi. Proses
pendaftaran bisa dilakukan online dan korespondensi dengan sekretariat Dewan Pers
di alamat e-mail sekretariat@dewanpers.or.id atau langsung datang ke Gedung Dewan
Pers lantai 8, Jl. Kebon Sirih No 32-34 Jakarta Pusat. Formulir registrasi bisa diunduh
di situs www.dewanpers.or.id.
Jakarta, 7 Februari 2017
**************

More Related Content

Viewers also liked

Diseño de plataforma
Diseño de plataformaDiseño de plataforma
Diseño de plataforma
ChileCompra
 
Beata Wickbom Webbdagarna 2012
Beata Wickbom Webbdagarna 2012Beata Wickbom Webbdagarna 2012
Beata Wickbom Webbdagarna 2012
Beata Wickbom
 
Convert k va to kw, kw to kva,
Convert k va to kw, kw to kva,Convert k va to kw, kw to kva,
Convert k va to kw, kw to kva,
ruwaghmare
 
Веб 2.0 (блоги)
Веб 2.0 (блоги)Веб 2.0 (блоги)
Веб 2.0 (блоги)
Evgeniya Kulyk
 

Viewers also liked (16)

Psicologia
PsicologiaPsicologia
Psicologia
 
Ceramic speed sport brochure 2015
Ceramic speed sport brochure 2015Ceramic speed sport brochure 2015
Ceramic speed sport brochure 2015
 
Thesiss new
Thesiss newThesiss new
Thesiss new
 
Mobila online
Mobila onlineMobila online
Mobila online
 
fundraising2.0 MAP FOR GOOD
fundraising2.0 MAP FOR GOODfundraising2.0 MAP FOR GOOD
fundraising2.0 MAP FOR GOOD
 
Diseño de plataforma
Diseño de plataformaDiseño de plataforma
Diseño de plataforma
 
Beata Wickbom Webbdagarna 2012
Beata Wickbom Webbdagarna 2012Beata Wickbom Webbdagarna 2012
Beata Wickbom Webbdagarna 2012
 
Convert k va to kw, kw to kva,
Convert k va to kw, kw to kva,Convert k va to kw, kw to kva,
Convert k va to kw, kw to kva,
 
Педагогічне портфоліо. Частина 3
Педагогічне портфоліо. Частина 3Педагогічне портфоліо. Частина 3
Педагогічне портфоліо. Частина 3
 
история пк+конфигурация
история пк+конфигурацияистория пк+конфигурация
история пк+конфигурация
 
Веб 2.0 (блоги)
Веб 2.0 (блоги)Веб 2.0 (блоги)
Веб 2.0 (блоги)
 
Psicodoc
PsicodocPsicodoc
Psicodoc
 
Radar Lowe N.1
Radar Lowe N.1Radar Lowe N.1
Radar Lowe N.1
 
Macroeconomiadaduelire v3
Macroeconomiadaduelire v3Macroeconomiadaduelire v3
Macroeconomiadaduelire v3
 
Dairy Farming UK Website
Dairy Farming UK Website Dairy Farming UK Website
Dairy Farming UK Website
 
Travelbelka for travelpayourts
Travelbelka for travelpayourtsTravelbelka for travelpayourts
Travelbelka for travelpayourts
 

More from Muhammad Sirajuddin

More from Muhammad Sirajuddin (20)

Pers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAMPers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAM
 
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
 
Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
 
PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015
 
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 
INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
 
The President Daily Brief
The President Daily Brief The President Daily Brief
The President Daily Brief
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
 
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
 
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
 
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
 

Recently uploaded (8)

Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

Pers Release Dewan Pers

  • 1. Halaman 1 dari 1 SIARAN PERS Penjelasan Dewan Pers tentang Hoax dan Perkembangan Verifikasi Perusahaan Pers 1. Sejak Sabtu malam 4 Februari 2019 telah beredar rilis yang mengatas-namakan Dewan Pers dan menyebutkan hanya ada 74 media yang lolos verifikasi Dewan Pers. Rilis tersebut juga menyebutkan hanya media-media itulah yang boleh dilayani jika meliput di lembaga pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Rilis juga menyebutkan bahwa hasil verifikasi akan diserahkan kepada pemerintah untuk dibuatkan instruksi untuk pelaksanaan peliputan. Terkait dengan hal tersebut, Dewan Pers menyatakan bahwa rilis tersebut palsu alias HOAX yang kemungkinan besar ditujukan untuk menimbulkan kegaduhan di kalangan media dan wartawan. 2. Verifikasi Perusahaan Pers yang dilaksanakan Dewan Pers, merupakan bagian dari proses pendataan perusahaan pers sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) g, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Verifikasi dilakukan dengan mengacu pada 4 Peraturan Dewan Pers yang telah diratifikasi oleh sebagian besar pemilik dan pimpinan perusahaan pers dalam Piagam Palembang, 9 Februari 2010. Keempat peraturan tersebut masing-masing adalah Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan. 3. Pada tahap awal, verifikasi diprioritaskan pada media-media yang telah menandatangani dan mendeklarasikan Piagam Palembang pada tahun 2010. Hingga hari Senin, 6 Februari 2017 pukul 16.00 sudah ada 77 perusahaan pers yang telah diverifikasi. Jumlah ini akan terus berkembang karena proses verifikasi akan terus berlangsung dan tidak hanya berhenti menjelang Perayaan Hari Pers Nasional HPN 2017. 4. Mengingat proses verifikasi terus berjalan dan jumlah media terus bertambah, maka pada saat “kick off” HPN di Ambon 9 Februari 2017 mendatang, Dewan Pers belum akan membacakan nama-nama media yang sudah terverifikasi. 5. Perusahaan Pers yang sudah diverifikasi Dewan Pers akan diberikan sertifikat, dan nantinya akan diberi logo dengan “QR code” untuk media cetak dan online, serta “bumper in dan out” untuk media penyiaran radio dan televisi sebagai penanda sudah terverifikasi. Teknis penerapan logo dan bumper akan ditetapkan kemudian. 6. Perusahaan Pers yang profesional dan menghasilkan produk jurnalistik yang profesional akan menjadi penegak Pilar Demokrasi dan menjunjung tinggi kemerdekaan pers. Media-media baru yang sedang dalam tahap rintisan (start up) silakan terus terbit sampai siap untuk mendaftar dan diverifikasi Dewan Pers. 7. Bagi perusahaan-perusahaan pers yang belum diverifikasi oleh Dewan Pers diharapkan secara proaktif mendaftar ke Dewan Pers untuk dapat segera diverifikasi. Proses pendaftaran bisa dilakukan online dan korespondensi dengan sekretariat Dewan Pers di alamat e-mail sekretariat@dewanpers.or.id atau langsung datang ke Gedung Dewan Pers lantai 8, Jl. Kebon Sirih No 32-34 Jakarta Pusat. Formulir registrasi bisa diunduh di situs www.dewanpers.or.id. Jakarta, 7 Februari 2017 **************