Dokumen ini membahas tentang pengantar akuntansi sektor publik. Ia menjelaskan definisi organisasi sektor publik sebagai entitas yang menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan publik, serta karakteristiknya seperti tidak mencari keuntungan dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Dokumen ini juga membandingkan perbedaan organisasi sektor publik dengan perusahaan swasta dalam hal tujuan, sumber pendana
3. Pengertian Sektor Publik
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor
publik sering didefinisikan sebagai “suatu
entitas yang aktivitasnya berhubungan
dengan penyediaan barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan dan hak publik”
4. Pengertian Organisasi Sektor Publik
• Merupakan penyedia barang publik.
Barang publik merupakan komoditas non-rivalry
dan non-excludability.
• Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial.
Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi
tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi.
5. Karakteristik Organisasi Sektor Publik:
Tidak mencari keuntungan finansial
Dimiliki oleh publik
Kepemilikan sumber daya tidak dalam
bentuk saham
Keputusan berdasarkan konsensus
6. Value of Money
• Value of money merupakan konsep pengelolaan
organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3
elemen utama, yaitu :
– Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada
harga yang terendah.
– Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input
tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai
output tertentu.
– Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target
yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
7. Value of Money
Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money,
namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2
elemen yaitu :
• Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial
yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas
dan kesejahteraan ekonomi.
• Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak
terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara
merata.
8. Value of Money
Manfaat :
• Meningkatkan pelayanan publik
• Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan
tepat sasaran.
• Menurunkan biaya pelayanan publik karena
hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam
penggunaan input.
9. Kelompok Organisasi Sektor Publik:
Lembaga Pemeritah
Organisasi Agama
Organisasi Sosial
Yayasan
Institusi Pendidikan
Organisasi Kesehatan
10. Persamaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta
Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian
nasional
Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai
tujuannya
Pola manajemen keuangan sama
Beberapa mempunyai output produk yang sama
Diatur oleh peraturan perundangan
11. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Tujuan Organisasi
Sumber Pendanaan
Peraturan Perundang-undangan
Kepemilikan
Pertanggungjawaban
Struktur Organisasi
Anggaran
Basis Akuntansi
Tolak Ukur
12. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta
Ke Pemegang Saham dan
kreditur
Ke Masyarakat dan ParlemenPertanggungjawaban
Pemegang sahamDimiliki secara kolektif oleh
masyarakat
Kepemilikan
UU PT, peraturan Bapepam
dan BEI
UU, KMK, Peraturan Mendagri,
PP
Peraturan perundang -
undangan
Modal sendiri, utang bank,
obligasi, saham, dlsb
Pajak, Retribusi, utang,
obligasi, Laba Badan Usaha,
dlsb
Sumber Pendanaan
Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi
Sektor SwastaSektor Publik
13. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta
Sektor Publik Sektor Swasta
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional
Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Basis Akuntansi PP 24 20005 : Cash toward
accruals
PP 10 2010: akrual
Akrual
Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas,
apakah pencapaian kepuasan
masyarakat, keberhasilan dalam
memanfaatkan dana sesuai dgn
anggaran atau efisiensi dan
efektifitas kegiatan
Lebih jelas dalam pengukurannya
yaitu mencari laba
14. Lingkup Organisasi Sektor Publik
Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan
variatif
Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:
Faktor Ekonomi
Faktor Politik
Faktor Kultural
Faktor Demografi
15. Organisasi Sektor Publik
Instansi Pemerintah
Pemerintah Pusat : Kementerian, Lembaga, Lembaga dan Badan Negara
Pemerintah Daerah : SKPD
Organisasi Nir-Laba milik Pemerintah
- PT BHMN, PT BLU, RS Pemerintah, Yayasan Milik Pemerintah
Organisasi Nir-Laba Milik Swasta
- Yayasan milik Swasta, Sekolah Milik Swasta, RS Swasta
16. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor
publik yang paling besar dan dominan
Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan
dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI
maupun Pemerintah
17. Standar yang Ada
IAI Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP)
IFAC International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS)
USA GASB dan FASAB
18. PSAP
SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual
dan 11 pernyataan.
• PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
• PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
• PSAP 03 Laporan Arus Kas
• PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
• PSAP 05 Akuntansi Peesediaan
• PSAP 06 Akuntansi Investasi
• PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
• PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
• PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa
• PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian