Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.

1. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
(SAPD)
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan

2. APLIKASI AKRUAL DI DAERAH
 Ketentuan Umum
 Tujuan
 Ruang Lingkup
 Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
 Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
 Bagan Akun Standar
 Ketentuan Lain-lain
• Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah
dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.
• Ruang lingkup  kebijakan akuntansi
pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS.
• Permendagri dilengkapi dengan :
• Lampiran I : Panduan penyusunan
kebijakan akuntansi pemerintah daerah
• Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD
• Lampiran III : Bagan Akun Standar
• Lampiran IV : Format konversi penyajian
LRA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

3. OTK Keuangan Pemerintah Daerah
3

4. LAPORAN KEUANGAN
PEMDA
PP
71/2010
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap &
Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Investasi Jangka
Panjang
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
Pembiayaan
Dana Cadangan
Konsolidasi
ReStatement
Laporan Keuangan
LRA SAL
LO LPE
Neraca
LAK
C
A
L
K
1
2
3
5
4
6
7
*)
Transaksi
Transitoris
Transfer
Kebijakan
Akt &
SAPD
Permendagri
64/2013

5. LAPORAN KEUANGAN
SKPD
PP
71/2010
Permendagri
64/2013
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap &
Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
Konsolidasi
Laporan Pemda
LRA
LO LPE
Neraca
C
A
L
K
1
2
3
4
5
Pendapatan-LRA : semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah
Pendapatan-LO : hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali

6. Hubungan LRA dan LPSAL
6

7. Hubungan LO – LPE - NERACA
7

8. IMPLEMENTASI SAP (PP 71 pasal 6):
STANDAR DAN SISTEM
(1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada
SAP.
(2)Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan.
(3)Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan
peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan.
(4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

9. Dokumen
PROSES AKUNTANSI
Catatan Laporan
SP2D-LS
& SPJ
Buku
Pembantu
Kertas
Kerja
• Bukti Penerimaan
Kas
•Bukti Pengeluaran
Kas
•Bukti Memorial
Kumpulan
Rekening
(Ringkasan
dan Rincian)
• Buku Jurnal
Penerimaan Kas
•Buku Jurnal
Pengeluaran Kas
•Buku Jurnal Umum
• Laporan Realisasi
Anggaran
•Laporan Arus Kas
•Neraca Daerah
•Catatan Atas Laporan
Keuangan
Kebijakan Akuntansi
Pencatatan &
Penggolongan
Peringkasan
Buku
Besar
Buku
Jurnal
Laporan
Keuangan
Pelaporan

10. Akuntansi pada SKPD
 Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja
merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban
melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di
lingkungan satuan kerja.
 Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.
 Landasan hukum  Permendagri 13/2006
(pasal 241 sampai dengan 264)

11. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Neraca Saldo
Posting Ke Buku Besar
Penjurnalan
Penyesuaian
Jurnal Penutup
Jurnal Balik
Identifikasi
Neraca Saldo Stlh tutup
Laporan Keuangan
Neraca Saldo Disesuaikan

12. Konsep Akuntansi PD
Alat :
JURNAL
Alat :
NERACA
SALDO
Alat :
Kode
Rekening
(BUKU
BESAR)
Transaksi KLASIFIKASI Laporan
Keuangan

13. Konsep Akuntansi PD (lanjutan)
Proses klasifikasi di akuntansi pemerintahan menggunakan Kode
Rekening ….. dimana informasi keuangan diklasifikasikan menjadi :
 Aset (1)
 Hutang (2)
 Ekuitas (3)
 Pendapatan (4)
 Belanja (5)
 Pembiayaan (6)

14. AKUN – AKUN DI SAPD
 Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama
satu periode pelaporan.
 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

15. Aturan Debit Kredit
ASET = HUTANG MODAL
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
Akuntansi Double
Entry
Setiap transaksi mempengaruhi dua
atau lebih Kode Rekening

16. Jurnal
Setiap transaksi yang terjadi, diidentifikasi
dan dipahami data-data & informasinya
Tentukan akun-akun yang dipengaruhi dan
klasifikasikan akun tersebut
 Aset, Hutang, atau Modal
Tentukan apakah dicatat di Debet atau di Kredit
Masukkan transaksi ke dalam jurnal

17. Buku Besar
Masing-masing jenis harta, hutang, ekuitas dana,
pendapatan, belanja, serta pembiayaan dibuatkan satu
catatan (buku) tersendiri.
Catatan-catatan tersendiri tersebut lazim disebut
perkiraan, akun, account, atau kode rekening
Kumpulan dari perkiraan, akun, atau kode rekening
tersebut disebut dengan Buku Besar

18. STRUKTUR SAPD
 Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis transaksi,
yaitu:
 Transaksi pada level Satuan Kerja (SKPD dan SKPKD)
 Transaksi pada level Pemda
Pendapatan Belanja Pembiayaan
Pendapatan Pajak Belanja Pegawai
Pendapatan Retribusi Belanja Barang dan Jasa
Lain-Lain Pendapatan Yang sah Belanja Modal
Dana Perimbangan Penerimaan Pembiayaan
Lain-Lain Pendapatan Yang sah Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja
Pemda
-
Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga

19. STRUKTUR SAPD (lanjutan)
 Dengan dasar diatas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD) dibagi menjadi dua sub sistem, yaitu:
Akuntansi Satuan Kerja
Akuntansi PPKD (Pendapatan dan Pengeluaran Keu.Daerah)
 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan
Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut. Konsep
Konsolidasi menggunakan prinsip “Home Office – Branch
Office” (pusat –satuan kerja)

20. Akuntansi SKPD
 Akuntansi di Satker dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD
 PPK-SKPD menjurnal:
 SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas.
 SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas.
 Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum.
 Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum
 Jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar SKPD, yang dijadikan dasar
untuk membuat Neraca Saldo SKPD

21. Akuntansi SKPD (lanjutan)
 Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun
Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari:
 Laporan Realisasi Anggaran
 Neraca
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh PPK SKPD kepada
PA untuk diotorisasi
 PA menyerahkan Laporan Keuangan SKPD yang sudah
diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD

22. Akuntansi PPKD (SKPKD)
 Akuntansi PPKD dilakukan oleh Fungsi Akuntansi Pemda yang
biasanya dilakukan secara khusus oleh Bidang Akuntansi di
BPKD
 Akuntansi PPKD mencatat transaksi-transaksi Pemda dan juga
transaksi yang muncul dalam posisinya sebagai konsolidator
 Seperti halnya Akuntansi Satker, Akuntansi PPKD juga
melaksanakan siklus yang sama : Jurnal, Buku Besar, Neraca
Saldo dan Laporan Keuangan

23. Akuntansi PPKD (lanjutan)
Di Akhir periode, Akuntansi PPKD akan
menghasilkan laporan keuangan berupa :
1. Neraca PPKD
2. LRA PPKD
3. Catatan atas LK
Laporan Keuangan PPKD (parents balance sheet)
juga berfungsi sebagai kontrol dan alat penggabung
di akhir periode

24. Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah
LAPORAN KEUANGAN
PEMDA
SATUAN
KERJA
PPKD
LAPORAN KEUANGAN
SATKER DAN PPKD
NERACA
SATUAN
KERJA
LRA
SATUAN
KERJA
NERACA
PPKD
LRA
PPKD
NERACA
PEMDA
LRA
PEMDA
LAPORAN
ARUS KAS
PEMDA
CATATAN
ATAS LAP
KEUANGAN
CATATAN
ATAS LAP
KEUANGAN
CATATAN
ATAS LAP
KEUANGAN

25. Contoh Jurnal
JURNAL Halaman :
Contoh bentuk buku Jurnal
 Transaksi dicatat dalam buku jurnal secara kronologis
 Nama perkiraan yang didebet ditulis lebih awal, sedangkan nama
perkiraan yang di kredit ditulis setelahnya dan ditulis dengan
bergeser ke kanan
 Referensi (Ref) diisi dengan nomor bukti
Tgl
Kode
Rekening
Uraian Ref. Debet Kredit

26. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
1 Jan Penerimaan STS 150.000
Kode Rekening : 401
Nama Rekening : Pendapatan pajak
Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
1 Jan Penerimaan STS 150.000
Kode Rekening : 111
Nama Rekening : Kas
Kas 150.000
Pendapatan Pajak 150.000

27. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
2 Jan Penerimaan STS 150.000
Kode Rekening : 402
Nama Rekening : Pendapatan retribusi
Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
1 Jan
2 Jan
Penerimaan STS
Penerimaan STS
150.000
250.000
Kode Rekening : 111
Nama Rekening : Kas
Kas 250.000
Pendapatan Retribusi 250.000

28. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
3 Jan Kas (SPM No…) 50.000
Kode Rekening : 511
Nama Rekening : Belanja Gaji
Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
1 Jan
2 Jan
3 Jan
Penerimaan STS
Penerimaan STS
Belanja Gaji
150.000
250.000
50.000
Kode Rekening : 111
Nama Rekening : Kas
Belanja Gaji 50.000
Kas 50.000

29. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
4 Jan Belanja 10.000
Kode Rekening : 512
Nama Rekening : Belanja Perjalanan
Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
1 Jan
2 Jan
3 Jan
4 Jan
Penerimaan STS
Penerimaan STS
Belanja Gaji
Belanja Perjalanan
150.000
250.000
50.000
10.000
Kode Rekening : 111
Nama Rekening : Kas
Belanja Perjalanan 10.000
Kas 10.000

30. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
5 Jan Belanja 150.000
Kode Rekening : 522
Nama Rekening : Belanja Gedung
Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
1 Jan
2 Jan
3 Jan
4 Jan
5 Jan
Penerimaan STS
Penerimaan STS
Belanja Gaji
Belanja Perjalanan
Belanja Gedung
150.000
250.000
50.000
10.000
150.000
Kode Rekening : 111
Nama Rekening : Kas
Belanja Gedung 150.000
Kas 150.000

31. Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
5 Jan Gedung 150.000
Kode Rekening : 302
Nama Rekening : Diinvestasikan dlm Aset Tetap
Tanggal Ref Uraian Debet Kredit
5 Jan Belanja 150.000
Kode Rekening : 122
Nama Rekening : Gedung
Gedung 150.000
Diinvestasikan dlm Aset Tetap 150.000

32. Bersambung……
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN

33. Tugas Personal - 2
Setiap mahasiswa wajib membuat resume Permendagri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah beserta Lampirannya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Resume wajib ditulis tangan, jika diketik dengan komputer tdk
dinilai.
2. Resume hasil tulis tangan discan dan diemail ke :
tugas.akpem@gmail.com
3. Tugas personal ini wajib diemail paling lambat tanggal 8
Desember 2018 jam 24.00 WIB, lebih dari waktu tersebut tidak
dinilai.