SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA …………………….
NOMOR 141/…… TAHUN 201…
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….
KEPALA DESA ……………………….
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di
lingkungan Pemerintahan Desa ……………
dipandang perlu untuk memberhentikan nama-
nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan
sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan
mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur
4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur
6 daftar lampiran keputusan ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa …………….. tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
di lingkungan Pemerintah Desa ………………………..
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-
kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA …………………….
NOMOR 141/…… TAHUN 201…
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….
KEPALA DESA ……………………….
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di
lingkungan Pemerintahan Desa ……………
dipandang perlu untuk memberhentikan nama-
nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan
sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan
mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur
4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur
6 daftar lampiran keputusan ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa …………….. tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
di lingkungan Pemerintah Desa ………………………..
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-
kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA …………………….
NOMOR 141/…… TAHUN 201…
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….
KEPALA DESA ……………………….
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di
lingkungan Pemerintahan Desa ……………
dipandang perlu untuk memberhentikan nama-
nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan
sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan
mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur
4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur
6 daftar lampiran keputusan ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa …………….. tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
di lingkungan Pemerintah Desa ………………………..
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-
kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA …………………….
NOMOR 141/…… TAHUN 201…
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….
KEPALA DESA ……………………….
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di
lingkungan Pemerintahan Desa ……………
dipandang perlu untuk memberhentikan nama-
nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan
sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan
mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur
4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur
6 daftar lampiran keputusan ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa …………….. tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
di lingkungan Pemerintah Desa ………………………..
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-
kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Oraganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016
Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2016 Nomor 09).
Memperhatikan : Surat Camat ……….. Nomor ……………………………,
tanggal …………………………Hal Rekomendasi
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
………………
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan nama-nama yang tersebut dalam lajur
2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan
mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 4
dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6
daftar lampiran keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ……………………….
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing-
masing yang bersangkutan.
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Bengkulu Selatan
Up. Kepala BPMD
2. Kepala Dinas PPKAD Kab. Bengkulu Selatan
3. Camat ……………………
Ditetapkan di …………………………
pada tanggal
KEPALA DESA …………………………
……………………………
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA …………………………….
NOMOR 141/…… TAHUN 201….
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………..
No.
Lama Baru
Ket.
Nama Jabatan Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Pendidikan
Terakhir
Jabatan
1 2 3 4 5 6 7
1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan
3. Kepala Seksi Pelayanan
4. Kepala Urusan Tata Usaha
dan Umum
5. Kepala Urusan Keuangan
6. Kepala Urusan Perencanaan
KEPALA DESA ……………………..
..............................
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………….
NOMOR 141/ TAHUN 201..
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….
KEPALA DESA …………………………
Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;
Memperhatikan : dst.;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan/mengangkat sdr…………….. dari/pada
Jabatan ……………………………… Desa ……………………..
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ........................
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing-
masing yang bersangkutan.
UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Ditetapkan di ………………………….
pada tanggal
Sekretaris Desa,
…………………………….
KEPALA DESA …………………………
ttd
…………………………..
Kepada
……………………….
di.-
……………………….
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………….
NOMOR 141/ TAHUN 201..
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….
KEPALA DESA …………………………
Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;
Memperhatikan : dst.;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan/mengangkat sdr…………….. dari/pada
Jabatan ……………………………… Desa ……………………..
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ........................
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing-
masing yang bersangkutan.
UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Ditetapkan di ………………………….
pada tanggal
Sekretaris Desa,
…………………………….
KEPALA DESA …………………………
ttd
…………………………..
Kepada
……………………….
di.-
……………………….
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………….
NOMOR 141/ TAHUN 201..
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….
KEPALA DESA …………………………
Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;
Memperhatikan : dst.;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan/mengangkat sdr…………….. dari/pada
Jabatan ……………………………… Desa ……………………..
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ........................
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing-
masing yang bersangkutan.
UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Ditetapkan di ………………………….
pada tanggal
Sekretaris Desa,
…………………………….
KEPALA DESA …………………………
ttd
…………………………..
Kepada
……………………….
di.-
……………………….
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………….
NOMOR 141/ TAHUN 201..
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….
KEPALA DESA …………………………
Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;
Memperhatikan : dst.;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan/mengangkat sdr…………….. dari/pada
Jabatan ……………………………… Desa ……………………..
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ........................
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing-
masing yang bersangkutan.
UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Ditetapkan di ………………………….
pada tanggal
Sekretaris Desa,
…………………………….
KEPALA DESA …………………………
ttd
…………………………..
Kepada
……………………….
di.-
……………………….

More Related Content

What's hot

Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesYudhi Aldriand
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Suwondo Chan
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusungalaxytoto
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaAdelfios Andyka Fatra
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)DesaDuntek
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desaAbdul Kohar
 
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEASK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Muriady Dimur
 
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruanSurat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruanMUHAMAD HATTA MULYOAJI,SE.,MSi.,MP.,BKP
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015udhi purnomo
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
Berita acara evaluasi
Berita acara evaluasiBerita acara evaluasi
Berita acara evaluasirizazhizha
 

What's hot (20)

Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
Permendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 formatPermendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 format
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusun
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
 
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEASK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
Sk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desaSk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desa
 
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruanSurat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Berita acara evaluasi
Berita acara evaluasiBerita acara evaluasi
Berita acara evaluasi
 

Viewers also liked

Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Joko Risdiyanto
 
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015Tomy Risqi
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)Bpd Desa Kasokandel
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
 
Pendidikan kewarganegaraan (1)
Pendidikan kewarganegaraan (1)Pendidikan kewarganegaraan (1)
Pendidikan kewarganegaraan (1)asih yuliana
 
Rapat umum pemegang saham
Rapat umum pemegang sahamRapat umum pemegang saham
Rapat umum pemegang sahamDua Dunia
 
Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural
Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan StrukturalPengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural
Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan StrukturalJacob Breemer
 
Sk perangkat desa
Sk perangkat desaSk perangkat desa
Sk perangkat desaSuhad Rian
 
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desasuharman musa
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanFre Marhaban
 
Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahBudi Cahyadi
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Pemdes Wlahar Wetan
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 

Viewers also liked (19)

Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
 
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
 
Pendidikan kewarganegaraan (1)
Pendidikan kewarganegaraan (1)Pendidikan kewarganegaraan (1)
Pendidikan kewarganegaraan (1)
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Surat pernyataan menduduk i jabatan
Surat pernyataan menduduk i jabatanSurat pernyataan menduduk i jabatan
Surat pernyataan menduduk i jabatan
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Rapat umum pemegang saham
Rapat umum pemegang sahamRapat umum pemegang saham
Rapat umum pemegang saham
 
Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural
Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan StrukturalPengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural
Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural
 
Sk perangkat desa
Sk perangkat desaSk perangkat desa
Sk perangkat desa
 
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK
CONTOH SK
 
Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucah
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 

Similar to Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPajeg Lempung
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desadermolo
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPajeg Lempung
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaPemerintahDesa3
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Pajeg Lempung
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSuwondo Chan
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019hasanadjo
 
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docxContoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docxssuseraa98cf
 
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)DesaSrimulyo
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021NoerCholies1
 
Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Raz Cell
 
Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_desa karangkemiri
 
Permendagri no.1 th_2017
Permendagri no.1 th_2017Permendagri no.1 th_2017
Permendagri no.1 th_2017hasanadjo
 

Similar to Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (20)

Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desaPerbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
 
SK RT DAN RW
SK RT DAN RWSK RT DAN RW
SK RT DAN RW
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
 
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docxContoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
 
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
 
Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021
 
Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_
 
APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018 APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018
 
Permendagri no.1 th_2017
Permendagri no.1 th_2017Permendagri no.1 th_2017
Permendagri no.1 th_2017
 

More from NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu EkspressNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressedRANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressedNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBPRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFPENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

More from NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T (18)

LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
 
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsProses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPTNOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNKONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
 
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressedRANGKAIAN SELEKSI TERBUKA  ESELON 1a BNPB-2106.compressed
RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA ESELON 1a BNPB-2106.compressed
 
ANTARA GINCU DAN GULA
ANTARA GINCU DAN GULAANTARA GINCU DAN GULA
ANTARA GINCU DAN GULA
 
PLT
PLTPLT
PLT
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPBPRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
PRESENTASI MAKALAH-SELEKSI TAHAP KE-V JPT MADYA (ESELON Ia) di BNPB
 
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATIKAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
KAJIAN KEBUTUHAN SOP DAN SP KEPADA BUPATI
 
VISI MISI SAB
VISI MISI SABVISI MISI SAB
VISI MISI SAB
 
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINASPermen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDFPENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT MADYA (ESELON IA) BNPB 2016.PDF
 
Tt e spt 2015
Tt e spt 2015Tt e spt 2015
Tt e spt 2015
 

Recently uploaded

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Recently uploaded (11)

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

  • 1. KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………. NOMOR 141/…… TAHUN 201… TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………. KEPALA DESA ………………………. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Pemerintahan Desa …………… dipandang perlu untuk memberhentikan nama- nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa …………….. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa ……………………….. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 1091); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………. NOMOR 141/…… TAHUN 201… TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………. KEPALA DESA ………………………. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Pemerintahan Desa …………… dipandang perlu untuk memberhentikan nama- nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa …………….. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa ……………………….. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 1091); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………. NOMOR 141/…… TAHUN 201… TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………. KEPALA DESA ………………………. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Pemerintahan Desa …………… dipandang perlu untuk memberhentikan nama- nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa …………….. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa ……………………….. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 1091); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………. NOMOR 141/…… TAHUN 201… TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………. KEPALA DESA ………………………. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Pemerintahan Desa …………… dipandang perlu untuk memberhentikan nama- nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa …………….. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa ……………………….. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 1091); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
  • 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01); 9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09). Memperhatikan : Surat Camat ……….. Nomor ……………………………, tanggal …………………………Hal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ………………
  • 3. M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Memberhentikan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ………………………. KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing- masing yang bersangkutan. TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Bengkulu Selatan Up. Kepala BPMD 2. Kepala Dinas PPKAD Kab. Bengkulu Selatan 3. Camat …………………… Ditetapkan di ………………………… pada tanggal KEPALA DESA ………………………… ……………………………
  • 4. DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………………………. NOMOR 141/…… TAHUN 201…. TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ……………………….. No. Lama Baru Ket. Nama Jabatan Nama Tempat, Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir Jabatan 1 2 3 4 5 6 7 1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Kesejahteraan 3. Kepala Seksi Pelayanan 4. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 5. Kepala Urusan Keuangan 6. Kepala Urusan Perencanaan KEPALA DESA …………………….. ..............................
  • 5. KABUPATEN BENGKULU SELATAN PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………………. NOMOR 141/ TAHUN 201.. TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………. KEPALA DESA ………………………… Menimbang : dst.; Mengingat : dst.; Memperhatikan : dst.; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Memberhentikan/mengangkat sdr…………….. dari/pada Jabatan ……………………………… Desa …………………….. KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................ KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing- masing yang bersangkutan. UNTUK PETIKAN YANG SAH Sesuai dengan aslinya Ditetapkan di …………………………. pada tanggal Sekretaris Desa, ……………………………. KEPALA DESA ………………………… ttd ………………………….. Kepada ………………………. di.- ………………………. KABUPATEN BENGKULU SELATAN PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………………. NOMOR 141/ TAHUN 201.. TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………. KEPALA DESA ………………………… Menimbang : dst.; Mengingat : dst.; Memperhatikan : dst.; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Memberhentikan/mengangkat sdr…………….. dari/pada Jabatan ……………………………… Desa …………………….. KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................ KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing- masing yang bersangkutan. UNTUK PETIKAN YANG SAH Sesuai dengan aslinya Ditetapkan di …………………………. pada tanggal Sekretaris Desa, ……………………………. KEPALA DESA ………………………… ttd ………………………….. Kepada ………………………. di.- ………………………. KABUPATEN BENGKULU SELATAN PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………………. NOMOR 141/ TAHUN 201.. TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………. KEPALA DESA ………………………… Menimbang : dst.; Mengingat : dst.; Memperhatikan : dst.; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Memberhentikan/mengangkat sdr…………….. dari/pada Jabatan ……………………………… Desa …………………….. KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................ KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing- masing yang bersangkutan. UNTUK PETIKAN YANG SAH Sesuai dengan aslinya Ditetapkan di …………………………. pada tanggal Sekretaris Desa, ……………………………. KEPALA DESA ………………………… ttd ………………………….. Kepada ………………………. di.- ………………………. KABUPATEN BENGKULU SELATAN PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………………. NOMOR 141/ TAHUN 201.. TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ………………………. KEPALA DESA ………………………… Menimbang : dst.; Mengingat : dst.; Memperhatikan : dst.; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Memberhentikan/mengangkat sdr…………….. dari/pada Jabatan ……………………………… Desa …………………….. KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................ KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing- masing yang bersangkutan. UNTUK PETIKAN YANG SAH Sesuai dengan aslinya Ditetapkan di …………………………. pada tanggal Sekretaris Desa, ……………………………. KEPALA DESA ………………………… ttd ………………………….. Kepada ………………………. di.- ……………………….