Kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar peraturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara. UU mengatur bahwa kepala daerah harus melakukan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif serta diawasi oleh KASN, dan dapat diberi sanksi jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti seperti yang diatur.

1. Konsekuensi Yuridis Bagi Kepala Daerah
Yang Melanggar Peraturan Perundang-undangan
Dalam Pengangakatan JPT Aparatur Sipil Negara
dirangkum Oleh : NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
(Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan)
1. Kepala Daerah, menurut pasal 235 ayat (1) UU 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, memang diberi kewenangan mengangkat dan/atau melantik
kepala Perangkat Daerah, berdasarkan hasil seleksi. Proses seleksi kepala
Perangkat Daerah, menurut pasal 234 ayat (4) Undang-Undang tersebut, sesuai
dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ;
2. Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di instansi daerah, menurut
pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(UU ASN), dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau
antar kabupaten/kota dalam lingkup 1 (satu) provinsi ;
3. Seleksi pengisian JPT Pratama di instansi Daerah menurut pasal 105, dilakukan
oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Panitia seleksi kemudian mengajukan 3 (tiga) nama calon terbaik untuk masing-
masing jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipilih salah satu
diantaranya. Petunjuk pelaksanaan seleksi secara detail sudah diatur dalam
Permen PANRB Nomor 13 tahun 2014 ;
4. KASN, menurut pasal 32 ayat (1) UU ASN, diberi kewenangan mengawasi
setiap tahapan proses seleksi terbuka tersebut, mulai dari pembentukan panitia
seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon,
penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Dalam hal ada dugaan
pelanggaraan, KASN juga diberi kewenangan melakukan klarifikasi, melakukan
penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi. Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) dari
Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa hasil pengawasan KASN
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang
Berwenang (PYB). Rekomendasi KASN bersifat final dan mengikat ;
5. Pasal 32 ayat (3) mengatakan bahwa hasil pengawasan terhadap pelaksanaan
pengisian JPT disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat
yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti ;
6. Dalam hal hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti, menurut pasal 33 ayat (1) UU
ASN, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi
terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang
melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut pasal 33 ayat (2), sanksi yang dimaksud berupa: a. peringatan; b.
teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau
pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk Pejabat Yang Berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan. sanksi untuk
Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

2. 7. Pemberian sanksi, menurut pasal 33 ayat (3) UU ASN, dilakukan oleh:
a. Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap
keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang,
dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
Selanjutnya, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yaitu :
1. Pasal 78 ayat (1) Kepala Daerah/WKDH berhenti karena:
a. Meninggal dunia,
b. Permintaan sendiri,
c. Diberhentikan,
2. Pasal 78 ayat (2) KDH/WKDH dapat diberhentikan karena:
a. Berakhir masa jabatannya,
b. Berhalangan tetap berturut-turut selama 6 bulan,
c. Melanggar sumpah janji,
d. Tidak melaksanakan kewajibannya.
3. Pasal 61 ayat (2) Sumpah Janji KDH adalah menjalankan segala Undang-
Undang dan Peraturannya dgn selurus-lurusnya ;
4. Pasal 67 kewajiban KDH/WKDH adalah:
a. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945,
b. Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
d. Menjaga Etika dan Norma Pelaksanaan Urusan Pemerintahan,
e. Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik,
f. Melaksanakan Program Strategis Nasional,
g. Menjalin Hub Kerja dgn Seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan Perangkat
Daerah.
Kesimpulan:
Dari ketentuan Pasal-Pasal diatas, Kepala Daerah dapat diberhentikan karena
melanggar sumpah yaitu menjalankan segala undang-undang dan peraturannya
dengan selurus-lurusnya dan melanggar janji serta tidak melaksanakan kewajiban yaitu
menaati seluruh ketentuan perundang-undangan termasuk ketaatan terhadap UU
5/2014 tentang ASN.
Catatan :
Sumber dari UU No. 5 Tahun 2014, dan UU No. 23 Tahun 2014